Pengantar:

Umat Islam selalu identik dengan kemunduran, keterbelakangan, dan kemiskinan yang dibentuk oleh “budaya” Islam dan masyarakat Muslim itu sendiri yang anti-kemajuan. Masalah kemiskinan yang melanda kawasan Islam dan kaum Muslim ini bukan semata-mata masalah “kultural”, tetapi juga problem “struktural” (misalnya menyangkut “kebijakan ekonomi”) di masing-masing negara yang berbasis umat Islam. Kalau kita kaitkan dengan jihad, bagaimana kita mesti memaknai jihad yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut? Berikut perbincangan Reporter Center for Moderate Muslim Indonesia bersama Sumanto Al Qurtuby.


Selain sebagai penganut agama mayoritas, umat Islam juga mayoritas dilanda kemiskinan, mengapa terjadi demikian?

Kemiskinan merupakan produk atau akumulasi dari banyak faktor tidak bisa dijelaskan dari satu sudut pandang saja. Kemiskinan juga bukan “monopoli” umat Islam saja. Ia terjadi dimana-mana: dari Afrika Utara yang mayoritas Muslim sampai Amerika Selatan yang didominasi Kristen (Katolik). Ia juga menimpa sebagian besar umat manusia di planet bumi ini, baik yang beragama maupun tidak beragama. Penjelasan ini penting karena ada sebagian orang, termasuk para sarjana, baik di Barat maupun Timur, yang berasumsi bahwa kemiskinan merupakan “hak paten” kaum Muslim saja.

Bagi sebagian sarjana Barat yang dipengaruhi teori-teori modernisasi sejak tahun 1950an, umat Islam merupakan identik dengan kemunduran, keterbelakangan, dan kemiskinan yang dibentuk oleh “budaya” Islam dan masyarakat Muslim itu sendiri yang anti-kemajuan. Para sarjana ini sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran sosiolog Max Weber ((1864-1920) yang menempatkan “dunia Timur” (termasuk China yang Konfusius, India yang Hindu, dan juga umat Islam) sebagai dunia yang tidak bisa maju karena “watak kulturalnya” yang “unworldly,” kontras dengan dunia Barat, khususnya negara-negara yang dipengaruhi tradisi Protestan yang sangat “worldly.” Lebih lanjut Weber menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi dan kemakmuran negara-negara Eropa Barat ini adalah produk dari “kapitalisme modern,” yang tumbuh karena adanya semacam “capitalist ethos.” Nah “etos kapitalis” ini muncul ke permukaan karena didorong oleh doktrin dan etika agama Protestantism (khususnya Calvinism) yang menekankan pada aspek “worldliness” tadi.

Sementara itu di “dunia Timur,” masih menurut Weber dalam beberapa karyanya seperti The Religion of China atau The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, kapitalisme modern yang merupakan akar kemajuan ekonomi tidak bisa tumbuh karena di kawasan ini tidak ada agama yang “amenable to capitalist development” karena wataknya yang asketis, hirarkhis, dan unearthly. Karakteristik agama-agama Timur (Buddhism, Hinduism, Taoism, Confucianism, Islam) inilah yang oleh Weber dipandang sebagai penghalang munculnya spirit kapitalisme modern di negara-negara non-Eropa. Oleh karena watak agama, kultural, dan peradaban non-Eropa yang berbeda dengan Eropa inilah, maka “Protestant ethics” dan “capitalist ethos” hanya menjadi pengalaman unik dan eksklusif Eropa (dan negara-negara yang didominasi Protestan seperti Amerika Serikat) yang tidak pernah travel ke masyarakat non-Eropa (dan non-Protestant).

Meskipun pendapat dan prediksi Weber ini tidak 100% keliru tapi banyak yang meleset, dan karena itu sudah banyak ilmuwan sosial di abad ke-20 yang mengkritik teori-teori klasik Weber ini, antara lain yang paling menonjol adalah Robert Bellah (UC Berkeley), Stanley Tambiah (Harvard University), dan Peter Berger (Boston University). Prof. Berger misalnya suatu saat menyindir Weber dengan mengatakan, “I have imagined a number of times that the good German professor (Max Weber) would come back to life today, say on top of a high-rise office building in downtown Taipie, that he would take one look out the window and say, “Well, I was wrong!” (Berger 1988: 7). Taiwan, China, Hong Kong, Korea, Jepang, Singapore, bahkan India saat ini yang ekonominya melambung menjadi “saksi bisu” bahwa tesis Weber di atas melenceng. Spirit “kapitalisme modern” atau “etos kapitalis” ternyata juga tumbuh subur di negara-negara dan komunitas berbasis non-Protestan, termasuk kaum Muslim. Untuk konteks Islam Indonesia, Muhammadiyah adalah salah satu contoh terbaik tentang komunitas Muslim yang mampu mengawinkan “etika dan doktrin agama” (Islam) dengan “etos/spirit kapitalisme” tadi yang oleh anthropolog Stanley Tambiah (1973: 17) didefinisikan sebagai “rational economic activity.”

Karena itu saya cenderung berpendapat bahwa masalah kemiskinan yang melanda kawasan Islam dan kaum Muslim ini bukan semata-mata masalah “kultural” seperti yang diuraikan Weber tetapi juga problem “struktural” (misalnya menyangkut “economic policy”) di masing-masing negara yang berbasis umat Islam. Problem kemiskinan di Libya yang sosialis, misalnya, tentu akan berbeda dengan Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Iran, Iraq, Afrika Utara, dan seterusnya. Kita tidak bisa, orang Jawa bilang, “menggebyah uyah” soal akar-akar kemiskinan kaum Muslim ini.


Bagaimana penilaian Anda terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembangunan ekonomi masyarakat?

Maaf saya bukan ekonom jadi tidak bisa menilai baik-buruk atau mengukur sukses-tidaknya kebijakan pemerintah kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Tetapi secara umum, terlepas dari masalah masih banyaknya angka kemiskinan dan pengangguran, saya melihat ada perkembangan dan kemajuan cukup signifikan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Sewaktu Pak Alwi Shihab berkunjung ke AS, kami dari Komunitas NU AS-Kanada mengadakan tele-conference dengan beliau menyangkut, antara lain, masalah perkembangan ekonomi Indonesia. Sebagai Utusan Khusus (special envoy) Pemerintah RI untuk urusan negara-negara Arab dan Timur Tengah khususnya di bidang kerja sama ekonomi (economic cooperations), tugas Pak Alwi antara lain melakukan lobi-lobi kepada sejumlah pemerintah dan pengusaha di Arab dan Timur Tengah untuk melakukan kerja-sama ekonomi dan investasi di Indonesia, dan menurut beliau hasilnya cukup bagus. Menurut beliau respons dan minat pemerintah dan sektor swasta negara-negara di Timur Tengah untuk membangun kerja sama ekonomi dengan Indonesia cukup tinggi. Pak Alwi menjelaskan sudah ada dua bank Timur Tengah yang sudah membuka cabang di Indonesia, dan akan segera menyusul dua bank lagi. Para pengusaha Timur Tengah juga beinvestasi untuk sektor turisme di Lombok, agro industri di Fak Fak Papua, infrastruktur properti di Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya. Sayangnya menurut beliau, para birokrat Indonesia sangat lamban dalam merespons minat berinvestasi para pengusaha Arab dan Timur Tengah ini. Memang tidak ada “resep jitu” untuk membangun ekonomi sebuah negara. Baik sosialisme maupun kapitalisme memiliki nilai plus-minusnya. Karena itu semua membutuhkan proses panjang untuk bisa mencapai kemajuan.

Beberapa kalangan menggagas “ekonomi kerakyatan”, apa bagaimana sebetulnya gagasan itu?

Sekali lagi saya bukan ekonom jadi bukan wilayah saya untuk membahas secara detail dan akademis tentang gagasan “ekonomi kerakyatan” ini. Sebagai orang awam saya hanya bisa bilang bahwa kebijakan ekonomi memang harus bertumpu pada kebutuhan rakyat banyak. Karena profesi rakyat kita beragam mulai petani, nelayan, buruh, pedagang dan lain-lain, maka tugas pemerintahlah untuk mapping kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) rakyat yang beraneka ragam tadi sehingga diharapkan kebijakan negara/pemerintah bisa “tepat sasaran” dalam pengertian menyentuh kebutuhan “rakyat banyak” tadi, jangan sampai hanya menguntungkan satu kelompok tertentu atau bahkan segelintir orang saja.

Dari sisi ajaran Islam, bagaimana Islam mengatur soal pembangunan ekonomi umat?

Satu hal yang sangat mendasar, sejauh yang saya pahami, Islam tidak mengatur atau merekomendasikan sebuah sistem ekonomi tertentu. Islam hanya memuat “nilai” bukan sistem. Karena itu kita lihat negara-negara yang didominasi umat Islam seperti Iran, Lybia, Turki, Arab Saudi, Mesir, Indonesia, dan seterusnya memiliki “sistem ekonomi” yang beragam. Nilai-nilai yang ditekankan Islam adalah “keadilan” dan “egalitarianisme.” Ini misalnya tersirat dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat tujuh dimana Allah SWT melarang terjadinya akumulasi kapital atau perputaran modal pada segelintir orang saja. Kiai Masdar F. Mas’udi pernah mengulas masalah komitmen Islam pada nilai-nilai keadilan universal dan egalitarianisme tadi dengan sangat baik dan bernas dalam buku klasiknya, Agama Keadilan. Karena itu saya merekomendasikan buku ini untuk dijadikan sebagai “landasan teoretik” bagi siapa saja yang ingin melihat perspektif Islam tentang pembangunan ekonomi khususnya dan masalah-masalah politik secara umum.

Kita tahu di antara missi Nabi Muhammad SAW yang merupakan pewaris Dinasti Quraisy yang didirikan Qushayi bin Kilab pada tahun 480 M adalah untuk menyelamatkan rakyat kecil yang tertindas oleh gempuran sistem sosial-politik-ekonomi yang diskriminatif. Pada waktu itu, sumber-sumber ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir kapitalis yang mempunyai modal (capital), sementara rakyat banyak tetap hidup dalam penderitaan. Di tengah kultur Arab yang arogan dan penuh dengan ketidakadilan sosial, penindasan terhadap kaum lemah, pengekangan terhadap aspirasi masyarakat banyak, diskriminasi suku dan gender, pemupukan kapital, pemusatan kekuasaan dan lain-lain yang semuanya mengarah pada struktur sosio-ekonomi bangsa Arab yang menindas kala itu, Nabi Muhammad hadir dengan sejumlah gagasan cemerlang, egaliter, dan reformatif. Kehadiran Muhammad dengan missi Islam-nya adalah untuk membebaskan manusia, istilah Al-Qur’an, dari “kegelapan” (zulumat) menuju “cahaya” (nur): dari sistem sosial-politik-ekonomi yang diskriminatif dan menindas menuju sebuah sistem yang berkeadilan sosial. Inilah, antara lain, yang menjadi missi Islam sebagaimana tersirat dalam QS al-A’raf: 157 dan QS al-Hasyr: 7. Karena itulah jika ada kelompok umat Islam di dunia modern ini hendak membangun “sistem kelas” yang hirarkis atau sistem ekonomi yang tidak adil, maka berlawanan dengan ruh atau spirit ajaran Islam ini.

Jihad yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi dan situasi kaum Muslim saat ini?

Menurut saya jihad saat ini harus dipahami secara lebih luas, konstruktif, dan kontekstual untuk mengatasi problem-problem mendasar umat Islam dewasa ini mulai dari kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh peraih nobel perdamaian tahun 2006 dari Bangladesh, Muhammad Yunus, yang telah membantu mengatasi masalah kemiskinan dan problem ekonomi jutaan rakyat Bangladesh dan negara-negara lain melalui Grameen Bank-nya adalah salah satu bentuk jihad yang perlu diteladani oleh tokoh dan kaum Muslim lain. Tokoh Muslim yang dijuluki Banker to the Poor ini percaya bahwa pengentaskan kemiskinan adalah salah satu cara efektif untuk menciptakan perdamaian di muka bumi. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Abdul Sattar Edhi melalui “Edhi Foundation” di Pakistan yang membantu mengentaskan masalah kemiskinan dan problem keumatan lain baik di Pakistan maupun di negara-negara lain adalah contoh lain dari implementasi jihad yang positif dan membangun.

Apa yang mesti dilakukan oleh partai atau ormas-ormas Islam dalam upaya memberdayakan perekonomian umat?

Sudah semestinya partai atau ormas berbasis Muslim khususnya untuk berkerja sama dalam rangka memperjuangkan umat Islam yang masih tertinggal termasuk di bidang ekonomi, jangan hanya berkelai sendiri-sendiri dengan mengatasnamakan kaum Muslim tertentu, ideologi tertentu, mazhab tertentu, dan seterusnya. Semangat “aliranisasi” harus diminimalisir untuk kemudian fokus pada kepentingan dan kebutuhan rakyat secara luas.

Jika perekonomian umat stabil, apakah itu mendukung berkurangnya tindak kekerasan yang selama ini lebih banyak kaitannya dengan persoalan ekonomi?

Faktor kemiskinan memang ada dalam tindakan konflik dan kekerasan, tapi ini hanya “peripheral issue” saja. Banyak rakyat dan kawasan miskin tapi tidak terjadi tindakan kekerasan. Menganggap kemiskinan sebagai penyebab kekerasan (violence) sama saja dengan mengkambinghitamkan rakyat kecil yang dalam banyak hal justru sering menjadi korban permainan kelompok-kelompok tertentu baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Kekerasan, seperti kemiskinan itu sendiri, adalah masalah yang sangat kompleks. Kekerasan tidak hanya terjadi di daerah kumuh tapi juga di kawasan elit. Jadi tidak ada jaminan bahwa kestabilan ekonomi akan berdampak pada terciptanya masayarakat yang peaceful dan non-violent. Meski begitu, kesejahteraan rakyat tentu saja akan berdampak positif dan menjadi salah satu “ingredient” bagi social stability. [SQ]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.