Selasa, Juli 16, 2019
Beranda blog

Bangkitnya Konservatisme di Dunia Islam

1

Arus konservatisme baik dalam pengertian politik maupun pemikiran kembali menguat pada masyarakat agama. Hal itu terjadi di hampir semua agama di dunia ini. Di Amerika—negara yang konon sebagai kampium demokrasi di mana orang dihargai bukan karena status agama, etnisitas dan simbol-simbol primordial lain melainkan lebih pada martabat kemanusiaan—penyakit konservatisme juga menyeruak di mana-mana. Ada banyak radio, TV, media cetak, atau gereja/sinagog yang menyuarakan kebencian terhadap kaum Muslim dan agama Islam. Mereka ini biasanya menjadi basis pendukung Partai Republik. Memang partai ini selalu mendapat dukungan penuh kaum “Evangelis Putih” dan Kristen konservatif yang memandang sinis terhadap Islam karena dianggap sebagai sumber malapetaka dan terorisme. Mereka mendukung total para pemimpin politik yang memerangi “sarang-sarang terorisme dunia Islam”. Bagi mereka, berperang melawan umat Islam bukanlah perbuatan kriminal kemanusiaan melainkan tindakan patriotis dan cermin dari iman Jodeo-Kristiani.

Tidak hanya di Amerika, arus konservatisme juga menguat di dunia Islam. Kata konservatisme ini tidak hanya mengacu pada pengertian politik tetapi juga pemikiran keagamaan. Dalam konteks politik, Timur Tengah sebagai basis utama Islam sudah lama dikenal sebagai kawasan yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Hampir semua negara (pemerintahan) di Timur Tengah (dan kawasan Islam lain) adalah kerajaan absolut atau negara totaliter yang dibungkus demokrasi. Kalaupun ada pemilu yang diselenggarakan di dunia Islam, biasanya terjadi dalam empat kemungkinan. Pertama, di bawah ancaman kekuasaan militer yang selalu siap membatalkan hasil pemilu yang kurang menguntungkan kepentingan kaum tentara seperti tampak dalam kasus Turki dan Aljazair. Kedua, di bawah bayang-bayang kaum mullah atau wilayatul faqih seperti dalam kasus Iran. Meskipun di Iran, pada pemilu beberapa tahun lalu pernah mengantarkan figur reformis (Khattami) ke kursi presiden namun bukan jaminan bahwa regulasi kepolitikan dan kenegaraan bisa berjalan dalam frame demokrasi karena masih kuatnya otoritas kaum mullah dalam mengendalikan kekuasaan dan menentukan policy pemerintahan. Ketiga, pemilu berlangsung di bawah kekuasaan politik yang semi-otoriter dan represif seperti di Malaysia, Pakistan, Afghanistan, dll. Malaysia adalah contoh dari negara berbasis Islam yang menerapkan konsep “pseudo-democracy” (demokrasi semu). Keempat, pemilu yang dilangsungkan secara “akal-akalan” (baca, “pemilu kamuflase”) sekedar untuk memenuhi tuntutan Barat (AS) dan publik internasional tentang demokrasi (contohnya Arab Saudi, UEA, Bahrain dst).

Selain masalah politik, aura konservatisme juga merambah wilayah pemikiran keagamaan (keislaman). Di kawasan Islam di belahan bumi manapun—apalagi Arab dan Timur Tengah—bukanlah lahan subur bagi bersemainya ide-ide progresif, moderat, pluralis, liberal, emansipatoris dan humanis. Di berbagai dunia Islam, ide-ide seperti ini mengalami proses marginalisasi (peminggiran) yang sangat serius dan mengkhawatirkan. Sudah tidak terhitung lagi jumlahnya para pemikir muslim brilian tetapi asing di negerinya sendiri, menjadi devian dalam komunitasnya sendiri. Mereka kehilangan hak-hak intelektual, kebebasan berfikir dan bahkan kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Karena itu banyak di antara mereka yang memilih tinggal di Barat demi menjaga kelangsungan intelektual dan karya akademik mereka.

***

Bagaimana dengan Indonesia? Negeri kita ini belakangan disebut-sebut sebagai exemplary dari negara berbasis Islam yang mampu menerapkan prinsip demokrasi yang berdasar pada pluralisme, keterbukaan, dan otonomi warga negara dalam menentukan pilihan intelektual dan politiknya. Benarkah penilaian demikian? Jika yang dijadikan acuan adalah Pemilu pasca Orba (baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden/pilkada), barangkali ada benarnya. Meskipun pemilu yang berlangsung di negara ini bukan berarti tanpa cacat dan kecurangan tetapi itu jauh lebih baik dan demokratis ketimbang pemilu di negara-negara berbasis Muslim lain seperti saya sebutkan di atas.

Masalahnya adalah pemilu hanyalah “demokrasi prosedural” yang tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai acuan utama untuk menilai kedemokratisan sebuah negara. Ada hal-hal yang jauh lebih substansial, misalnya bagaimana negara dan masyarakatnya menyikapi  masalah hak-hak minoritas (baik minoritas agama maupun politik), kebebasan sipil dalam beragama, kemerdekaan berfikir dan seterusnya. Alih-alih menegakkan demokrasi (sebagian) kaum Muslim justru terjerembab ke dalam pemikiran dan sikap konservatif yang membahayakan bagi kelangsungan demokrasi pemikiran dan pluralisme di Indonesia di masa datang.

Sebuah lembaga riset di Jakarta, Freedom Institute (FI), belakangan ini telah mengadakan survey mengenai sikap keberagamaan umat Islam di Indonesia. Hasilnya sangat mengejutkan, yakni besarnya kaum Muslim di Indonesia yang mendukung atau bersimpati pada gagasan sekaligus tindakan Islam radikal di negeri ini. Meskipun harap dicatat bahwa mendukung bukan berarti mau bertindak (melakukan perbuatan) seperti yang dilakukan kalangan Islam radikal karena sikap dan tindakan tidak selamanya berjalan paralel. Namun demikian, hasil survey ini setidaknya menunjukkan arus konservatisme umat Islam di negeri ini cukup kuat.

Hasil survey juga menunjukkan rendahnya tingkat toleransi umat Islam terhadap kelompok lain. Misalnya, umat Islam keberatan terhadap pembangunan gereja dan bahkan sekedar kebaktian di wilayah mereka. Kaum muslim juga keberatan jika umat Kristen mengajar di sekolah-sekolah negeri. Tidak sebatas itu, dukungan terhadap ide-ide konservatif yang biasanya diusung oleh “kelompok fundamentalis” Islam juga sangat kuat seperti penerapan hukum rajam (55%), potong tangan (40%), penolakan terhadap pemimpin perempuan (41%). Prosentase dukungan terhadap agenda-agenda Jama’ah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI) juga cukup signifikan.

Jika kita perhatikan, sikap konservatisme itu terjadi di hampir semua faksi Islam. Bahkan ormas Islam besar seperti Muhammadiyah dan NU yang dikenal sebagai “sayap Islam moderat” di negeri ini juga tidak lepas dari semangat konservatisme ini. Memang di tingkat elit struktural, kedua ormas Islam ini hampir selalu dipimpin oleh figur yang moderat dan liberal tetapi sikap mereka tidak berdampak secara positif dan otomatis pada arus bawah. Beberapa tokoh moderat dan liberal Muhammadiyah seperti Syafi’i Ma’arif, Moeslim Abdurrahman, Abdul Munir Mulkhan, Amin Abdullah dan lain-lain tidak mampu menghadang laju konservatisme warga Muhammadiyah. Para pemikir muda Muhammadiyah terutama yang tergabung dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)  juga sering mengeluh akibat tidak kondusifnya iklim intelektual keislaman dan menguatnya arus konservatisme dan anti pemikiran Islam liberal di ormas ini.

Demikian juga NU. Ormas Islam yang berdiri tahun 1926 yang selama ini memiliki reputasi sebagai ormas Islam moderat, pluralis dan progresif ini belakangan “terperangkap” ke dalam wacana pemikiran Islam yang konservatif. Muktamar NU (sejak di Solo sampai Makasar) menjadi saksi atas bangkitnya arus konservatisme ormas Islam yang berbasis masa tradisional ini. Di setiap sudut di arena Muktamar terpampang poster, spanduk, brosur, dan selebaran-selebaran yang isinya mengecam gagasan-gagasan Islam liberal yang dianggap membahayakan otoritas dan otentisitas Islam sebagai “agama langit”. Selama berlangsungnya Muktamar, terutama di forum masa’il diniyah (persoalan keagamaan) telah terjadi pengadilan pemikiran terhadap Islam liberal.

Akhirnya, para kiai NU menolak keras gagasan Islam liberal yang kebanyakan diusung kaum muda NU kultural serta menyerukan agar struktur NU bersih dari “orang-orang NU liberal”. Dalam hal ini mereka lupa satu hal mendasar, yakni bahwa pemikiran sekeras dan seliberal apapun tidaklah sama dengan perbuatan: pemikiran tidak bisa dihukum hanya bisa dikritisi, sehingga ide-ide yang merupakan produk dari pergulatan intelektual anak muda NU tidak bisa diposisikan sebagai “anak haram” yang harus diasingkan dan dipinggirkan dari wacana keislaman. Ide-ide pemikiran kalangan liberal ini tetap merupakan “anak kandung yang sah” dalam khazanah peradaban Islam yang mendukung bersemainya pluralisme pemikiran. Pemikiran Islam liberal yang bertumpu pada kebebasan nalar janganlah dianggap sebagai virus ganas yang dapat meracuni kebenaran hakiki ajaran Islam. Sebab, seperti dinyatakan intelektual Iran berpengaruh, Abdul Karim Soroush dalam salah satu karyanya, Reason, Freedom and Democracy in Islam, mereka yang menghindari kebebasan (berfikir) karena kebebasan dianggap sebagai musuh kebenaran dan tempat persemaian yang cocok untuk ide-ide salah dan sesat tidak menyadari bahwa kebebasan adalah kebenaran itu sendiri. Dunia, kata Soroush, adalah ibarat pasar tempat tukar-menukar ide dan gagasan. Karena itu siapapun tidak berhak untuk memboikot dan mengadili sebuah produk pemikiran!

***

Mengapa arus konservatisme begitu menguat di kawasan Islam? Jawaban atas pertanyaan ini bisa panjang apalagi jika dikaitkan dengan masalah politik. Tetapi di antara faktor penting yang bisa menjelaskan fenomena menguatnya konservatisme di tubuh Islam ini adalah berkaitan dengan pemahaman keislaman yang fragmented, parsial, sepotong, instan, dan tidak komprehensif. Kita tahu, sebagian besar umat Islam di Indonesia (mungkin angkanya sampai 90-an%) bukanlah ahli agama dalam pengertian bahwa mereka dilatih dan dididik secara intensif dalam lingkungan agama. Kalaupun ada yang belajar di lingkungan agama, umumnya adalah lingkungan yang tidak ramah dengan wacana keislaman diluar mainstream dan karena itu ujung-ujungnya konservatif seperti terjadi di NU dan Muhammadiyah.

Mungkin kurang dari 2% umat Islam Indonesia yang memiliki kemewahan untuk meneliti dan memahami ajaran agama mereka “secara benar”. Yang dimaksud di sini adalah mengkaji wacana keislaman dengan perangkat ilmiah yang objektif dan sesuai dengan standar kesarjanaan. Sebagian besar informasi keagamaan kaum muslim di Indonesia diperoleh melalui “kaki lima”(ini istilah Luthfi Assyaukanie). Yakni tempat-tempat yang menyajikan ajaran dan doktrin Islam secara sederhana dan instan seperti mimbar-mimbar khotbah di masjid, bulletin ruhani, ceramah tujuh menit, kuliah keagamaan di TV dan radio dan tempat-tempat lain dimana informasi keislaman diobral secara murah dalam retorika keagamaan. Dan kita tahu, jenis atau wacana keislaman yang disampaikan di forum-forum ini sangat konservatif. Versi pemahaman keislaman seperti inilah yang dikonsumsi oleh sebagian besar umat Islam sehingga wajar apabila mereka kemudian berwatak intoleran dan konservatif serta tidak menghargai pluralisme pemikiran. Pemahaman keislaman model ini jelas tidak akurat dan berlawanan dengan visi Islam yang menjunjung tinggi pluralisme pemikiran dan kemerdekaan akal.

Gus Dur, Tionghoa, Indonesia

0

Pada hari Rabu, 10 Maret 2004, KH Abdurahman Wahid alias Gus Dur ditahbiskan sebagai “Bapak Tionghoa” oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, Semarang yang selama ini dikenal sebagai kawasan “Pecinan” (Suara Merdeka, 11/3/04). Dalam sambutannya—sambil mengenakan baju congsan, baju kebesaran Tionghoa—Gus Dur mengatakan bahwa penganugerahan itu bukan suatu masalah karena dirinya merupakan keturunan Bangsa Tionghoa dari marga Tan. Sudah beberapa kali, Gus Dur mengatakan sebagai keturunan Tionghoa. Bahkan secara eksplisit dia pernah mengatakan bahwa dirinya masih keturunan Tan Kim Han, salah seorang panglima perang yang menggulingkan Kerajaan Majapahit dan ikut mengantarkan pendirian Kerajaan Islam Maritim, Demak. Tan Kim Han adalah tokoh Muslim Tionghoa pada abad ke-15/16 yang diutus Jin Bun alias Raden Patah, Raja Demak pertama bersama Maulana Ishak (sebagian riwayat menyebut ayah Sunan Giri) dan Sunan Ngudung (konon ayah Sunan Kudus) untuk mengadakan revolusi politik pada Majapahit.

Apakah Tan Kim Han yang disebut Gus Dur itu tokoh “fiktif” atau “historis” memang susah untuk membuktikan. Tapi uniknya, Pemerintah Beijing belum lama ini (akhir 2003 lalu) mengundang Gus Dur ke China untuk meresmikan monumen Tan Kim Han (?). Gus Dur yang semestinya hadir pada launching buku saya, Arus Cina-Islam-Jawa, di Jakarta 19 Nopember 2003, batal datang karena menghadiri acara itu. Peneliti Prancis, Damais, juga pernah meneliti situs-situs terutama makam di Troloyo/Trowulan (bekas ibukota Majapahit). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa di sana terdapat beberapa makam Muslim, yang salah satunya bernama Syekh Abdul Qodir “Al-Shini” (Syekh Abdul Qodir dari “China”). Nama inilah yang diidentikasi oleh Gus Dur sebagai Tan Kim Han.

Memang tidak mudah untuk mengecek akurasi data sejarah termasuk klaim bahwa Gus Dur sebagai keturunan Muslim Tionghoa, Tan Kim Han. Karena itu muncul spekulasi apa yang disampaikan Gus Dur dalam berbagai kesempatan sebagai keturunan Tionghoa penuh dengan muatan politis, yakni untuk menarik simpati bangsa Tionghoa untuk kemudian memberikan dukungan politis (dan ekonomi tentunya) kepadanya. Penggunaan (untuk tidak menyebut “eksploitasi”) simbol-simbol kebudayaan tertentu untuk meraup dukungan politik pragmatis sudah menjadi bagian (baca, trade mark) dari sejarah kepolitikan manusia sejak klasik.

Tetapi lepas dari ada tidaknya nuansa politis atas klaim Gus Dur sebagai “berdarah” Tionghoa, harus diakui dia adalah salah satu tokoh nasional yang berani “pasang badan” atas tindakan diskriminatif Tionghoa yang dilakukan terutama oleh rezim Orde Baru. Gus Dur memang dikenal publik sebagai tokoh yang berpandangan universal. Oleh karena itu, saat dia menjadi presiden segera mencabut Instruksi Presiden No. 14/1967 yang berisi larangan segala kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat China dilakukan di Indonesia. Seiring dengan itu, Gus Dur menerbitkan Keputusan Presiden No. 6/2000 yang membolehkan bangsa Tionghoa mengekspresikan kebudayaannya termasuk kebebasan menjalankan agama di Indonesia. Pada saat Gus Dur lah, Konghucu yang merupakan agama leluhur Bangsa Tionghoa mendapat tempat yang sama bersanding dengan agama-agama lain. Pencabutan Inpres yang diskriminatif seraya penerbitan Keppres yang lebih “manusiawi” oleh masyarakat Tionghoa dianggap sebagai “angpau” yang tiada ternilai harganya. Dilihat dari perspektif ini, maka penganugerahan Gus Dur sebagai “Bapak Tionghoa” adalah hal yang wajar.

Yang agak aneh barang kali label Tionghoanya itu. Seolah masyarakat Tionghoa di negeri ini mempercayai genealogi Gus Dur sebagai Tionghoa tanpa melakukan cross check benar dan tidaknya klaim itu. Kenapa anugerah itu tidak diberikan saja kepada orang Tionghoa yang sudah diketahui “ketionghoaannya” dan sudah dikenal publik luas perjuangannya dalam membela hak-hak minoritas Tionghoa? Karena itu, saya menilai, aspek politiknya lebih kental dalam penganugerahan “jubah congsan” itu ketimbang didasarkan pada fakta dan realitas kesejarahan. Aspek politik yang dimaksud adalah hasrat bangsa Tionghoa untuk mendapatkan perlindungan baik secara politik maupun kebudayaan. Dan Gus Dur dinilai mampu menciptakan “rasa aman” itu karena ketokohan dan perjuangannya yang melintasi batas-batas etnis dan kebudayaan.

Bangsa Tionghoa memang membutuhkan patron tokoh nasional yang berjiwa universal, berpandangan luas, tidak kerdil. Penderitaan tiada akhir yang mereka alami sejak zaman kolonialisme Belanda telah membuka mata bangsa Tionghoa akan pentingnya tokoh politik yang berwawasan “lintas kebudayaan”. Sejak peristiwa Chinezenmoord (“pembantaian orang-orang China”) di Batavia 1740, kemudian pemberontakan Kudus 1918 telah menimbulkan luka yang dalam pada diri masyarakat Tionghoa. Ironisnya, setelah Indonesia merdeka, terjadi lagi peristiwa rasial anti-Tionghoa yang formal dilakukan oleh negara dalam bentuk PP No. 10/1960. Peraturan Pemerintah Nomor 10 ini kemudian berbuntut panjang dengan terjadinya tindakan rasial di Jawa Barat pada 1963 yang dilakukan oleh Militer Angkatan Darat.

Buku Pramoedya Ananta Toer, Hoakiau di Indonesia (terbit tahun 1960) ditulis sebagai reaksi atas PP No. 10 . Perlakuan diskriminatif atas Bangsa Tionghoa ini juga dilakukan oleh rezim Orde Baru. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 seperti yang saya sebutkan di atas dijadikan sebagai alat untuk “membersihkan” segala hal yang berbau China. Puncaknya, pada Mei 1998 kembali terjadi peristiwa memilukan di negeri ini: penjarahan dan pemerkosaan massal atas bangsa Tionghoa. Ironi memang, karena kita tahu bangsa Tionghoa bersama komponen bangsa lain telah merumuskan aspirasi perjuangan nasionalnya dalam Pancasila.

Mengapa semangat rasialisme anti-Tionghoa bisa terjadi dalam alam Indonesia Merdeka? Disamping Indonesia memiliki Pancasila, bukankah pihak etnik Tionghoa juga punya saham dalam gerakan kemerdekaan nasional sampai pencarian input untuk Panitia Persiapan Kemerdekaan menjelang akhir pendudukan Jepang? Bukankah sumbangan Bangsa Tionghoa pada revolusi juga ada? Dan tidak semua etnis Tionghoa bergabung dengan Po Ang Tui yang berpihak pada Belanda sebagaimana halnya tidak semua “Pribumi” berpihak pada Nica? (tentang hal ini bisa dibaca dalam tulisan Siau Giok Tjan, Lima Jaman).

Politik memang bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Dan minoritas, dimanapun, baik minoritas etnik, agama maupun kebudayaan selalu menjadi “tumbal” kekuasaan. Tionghoa adalah bagian dari “minoritas” itu yang dalam perjalanan sejarahnya sejak kolonial selalu bernasib sial. Padahal, sejarah Nusantara tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Tionghoa. Sebab bangsa ini sudah menunjukkan eksistensinya sejak ratusan tahun silam di negeri ini, dan fakta integrasi Nusantara-Tionghoa sudah berlangsung sejak klasik. Fakta historis ini misalnya ditunjukkan dengan apa yang disebut “Shino Javanese Muslim Cultures” yang membentang dari Banten, Cirebon sampai Surabaya. Begitupun ketika berbagai bangsa di kawasan ini menyatakan “ikrar” untuk melebur menjadi satu negara “Indonesia”, beberapa tokoh Tionghoa juga terlibat di dalamnya. Dalam konteks inilah maka sebutan “pri” dan “non-pri” tidak relevan. Sebab semua etnis bisa dikatakan “non-pri” dalam pengertian sebagai “orang asing” yang menempati kawasan baru bernama “Indonesia”.

Oleh karena itu, ke depan, siapapun yang berkuasa di negeri ini, Bangsa Tionghoa harus ditempatkan sebagai bagian integral dari Bangsa Indonesia. Mereka harus diposisikan sebagai “in group,” sebagai “pribumi,” sebagai “umat” yang mendapat penghargaan kemanusiaan yang sama sebagaimana etnis lain, dan bukannya sebagai “out group,” sebagai “non-pri” (sebuah istilah “menyesatkan”) yang dipandang sebelah mata dan dikucilkan dari arena kontestasi politik.

 

 

 

 

Gerakan “Kristen Kanan” di Amerika Serikat

0

Seminggu sebelum kematiannya, tokoh “Kristen kanan” dan evangelis berpengaruh Jerry Falwell (73) bercerita kepada wartawan CNN Christiane Amanpour, kalau dia ingin hidup 20 tahun lagi guna melengkapi visi Liberty University yang didirikannya pada tahun 1971 di Lynchburg, Virginia. Sambil mengutip cerita Hezekiah, yang dalam Bible dikisahkan minta tambahan ekstra umur 15 tahun, Pendeta Falwell bertutur, “I’m praying the same prayer with an option to renew.” Dia mengungkapkan bahwa tujuan minta penambahan umur itu untuk merealisasikan keinginannya mengembangkan Liberty University sebagai universitas Kristen evangelis utama baik di AS maupun dunia. Universitas Liberty yang dulu bernama Lynchburg Bible College itu mempunyai mahasiswa lebih dari 10 ribu yang tinggal di kampus dan 15 ribu yang mengambil kelas jauh. Suatu saat, Falwell menyebut para mahasiswa di kampusnya sebagai calon evangelis Kristen—dan tentu saja kader Kristen kanan—masa depan. Mendiang pendeta Jerry Falwell, pendiri Thomas Road Baptist Church di Lynchburg, Virginia yang memiliki jemaah lebih dari 24 ribu itu, dikenal sebagai salah satu tokoh tua Kristen fundamentalist konservatif yang anti-Islam, anti homoseksual, pornography, drugs, aborsi, feminisme, liberalisme, sekularisme, dll yang dianggapnya sebagai dosa-dosa yang merusak bangsa (AS), gereja, dan Bible.

Pendapat Jerry Falwell yang “serba anti” ini dan sejumlah tokoh Kristen kanan gaek lain seperti Pat Robertson, Franklin Graham, Jerry Vine, Richard Cizik, dll berakar pada pandangan mereka yang menganggap bangsa Amerika dibangun di atas basis etika Judeo-Christian yang anti sekularisme dan liberalisme, dan karena itu dia menginginkan AS sebagai “rumah” buat Yahudi dan Kristen yang memelihara tradisi dan nilai-nilai kekristenan dan keyahudian. Karena pandangan (tepatnya keyakinan) inilah, dia dan sejumlah temannya tadi ramai-ramai membentuk gerakan Christian Zionism, sebuah paham dan gerakan yang menganggap negara modern Israel sebagai pemenuhan atas janji Bible. “Siapa yang mencintai Israel, maka akan dicintai Tuhan dan siapa yang membenci Israel maka akan dibenci Tuhan” adalah kalimat dalam Bible yang sering mereka kutip sebagai justifikasi teologis dan fondasi moral atas dukungan mereka terhadap gerakan Zionisme Kristen. Harap diingat, Falwell dan koleganya  tidak hanya mendukung secara teologis dan keagamaan atas gerakan Christian Zionism ini melainkan juga secara politik dan financial. Tokoh-tokoh Kristen kanan ini juga tergabung dalam American Alliance of Jews and Christians, organisasi persekongkolan Yahudi-Kristen untuk menghadapi Islam yang didirikan oleh Rabbi Daniel Lapin.

Ketika pada tahun 1980an, Partai Likud Israel gencar membangun hubungan mesra dengan sayap kanan kristen AS, Falwell dan para “pendekar tua” Kristen kanan tadi menjadi salah satu tokoh kunci dalam memobilisir kelompok Kristen konservatif guna mendukung apapun yang dilakukan Israel. Di antara tokoh tua Kristen konservatif AS, Falwell memang sangat spesial. Menurut sebuah sumber, sesaat setelah Israel mengebom reaktor nuklir Iraq pada tahun 1981, PM Israel waktu itu Menachim Begin menelpon almarhum Falwell minta agar ia menerangkan publik Kristen AS mengenai alasan-alasan pengeboman tersebut (http://www.zmag.org). Sara Diamond dalam bukunya Spiritual Warfare: the Politics of Christian Right juga mencatat bahwa melalui program khusus televisi dan perjalanan rutinnya ke Israel, Falwell telah memainkan peranan penting dalam mengarahkan kelompok konservatif Kristen agar “memperhatikan” masalah politik di Timur Tengah. Sebagai ganjaran atas kerasnya, pada tahun 1979, Israel menghadiahi Falwell jet pribadi dan dua tahun berikutnya, Falwell menerima Israel’s Jabotinsky Award atas dukungan-dukungannya pada Yahudi Israel.

Gerakan Kristen kanan di AS di panggung politik AS menguat sejak 1973 ketika mereka menggalang massa melawan gerakan civil rights dan kebebasan yang disuarakan American Civil Liberties Union (ACLU) mereka anggap telah menodai Kristen dan Bible. Bersama sejumlah politisi Partai Republik konservatif seperti Paul Weyrich, Terry Dollan, Richard Viguerie, James Kennedy, and Howard Phillip, para tokoh Kristen kanan ini membentuk gerakan “Moral Majority” dengan Falwell sebagai pemimpinnya sebagai gerakan tandingan ACLU. Organisasi Moral Majority ini mampu memobilisir masa Kristen konservatif dan mengantarkan Ronald Reagan dari Partai Republik ke Gedung Putih pada tahun 1980. Sejak keberhasilan spektakuler itu, pamor dan pengaruh para tokoh Kristen kanan, terutama Falwell, di Partai Republik sangat kuat.

Menurut Bill Berkowitz (2007), para tokoh Kristen kanan ini menjadi aktor kunci di balik program perang yang dilancarkan Ronald Reagan—tidak hanya perang Israel atas Palestine tapi juga serangkaian perang di Amerika Tengah dan Afrika yang telah menyebabkan kematian puluhan ribu orang. Lebih dari itu, para tokoh Kristen kanan ini juga mendukung politik segregasi Apartheid di Afrika Selatan dan mengkritik Nelson Mandela karena usaha-usahanya dalam menjalin persekutuan dengan para tokoh Muslim anti Apartheid di negara tersebut. Reputasi para tokoh Kristen kanan berlanjut. Merekalah yang menjadi aktor kunci dibalik kemenangan Partai Republik dan kesuksesan Bush ke Gedung Putih mengalahkan John Kerry dari Partai Demokrat yang dianggap simbol liberalisme dan sekularisme AS. Tanpa dukungan Kristen kanan, Partai Republik akan kempes dan Bush mustahil menjadi AS 1. Karena jasa para tokoh Kristen kanan itu demikian besar, maka George Bush pun tak kuasa untuk menolak ide-ide mereka—termasuk gagasan keblinger War on Terror dan ide aneh American Theocracy, bahkan Bush juga rela berpura-pura saleh sambil mengutip Injil dan mengkritik liberalisme, padahal dunia tahu kalau dia adalah “si bengal dari Texas.”

Gerakan fundamentalisme—dimanapun di semua agama—pada dasarnya sama saja: menjadikan agama sebagai kendaraan untuk meraih politik kekuasaan! Mereka umumnya tampil saleh di depan publik lengkap dengan aksesoris-aksesoris keagamaan, menunjukkan komitmen pada upaya mempertahankan nilai-nilai tradisional keagamaan (kekristenan, keislaman, keyahudian, kehinduan, dll), dan berpretensi sebagai satu-satunya “penjaga gawang” tradisi keagamaan. Untuk menunjukkan “komitmen” dan “kesatriaan” pada kelompok agamanya, mereka terkadang rela mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada “lawan agamanya.” Misalnya seperti ditulis professor Fuller Theological Seminary J. Dudley Woodberry [Krabill, Shenk, Stutzman (eds.) 2005], Jerry Falwell dan Franklin Graham menyebut Islam sebagai “agama jahat dan amoral” (a very evil and wicked religion), Jerry Vine menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai “a demon-possessed pedophile,” sementara Richard Cizik, wakil presiden Govermental Affairs of the National Association of Evangelicals yang membawahi 43.000 kongregasi Kristen menyebut Islam sebagai “kerajaan setan” yang menggantikan posisi Uni Soviet—sebuah cacian yang mendorong Akbar S Ahmed menulis buku Islam Under Siege. Cacian yang sama juga dilontarkan para tokoh Islam militan-fundamentalis. Kita masih ingat ketika mendiang Khomeini menyebut AS sebagai “Setan besar” dan Israel sebagai “setan kecil.” Bagi saya ungkapan-ungkapan bombastis ini aneh, mengingat pada saat yang sama Iran menjalin hubungan mesra dengan Uni Soviet dan negara komunis lain. Kata-kata kasar terhadap AS, Kristen, atau Yahudi juga dilontarkan Osama dan sindikatnya, yang juga lagi-lagi terasa aneh mengingat AS-lah mitra utama sekaligus “pencetak” Ben Laden, Taliban dan Mujahidin pada saat menggulingkan Uni Soviet!

Tetapi sebetulnya gerakan kanan agama ini sebatas gerakan simbol akal-akalan untuk membungkus nafsu politik kekuasaan yang menggelora. Tidak ubahnya seperti gerakan simbolik lain, kelompok kanan agama ini menjadikan simbol-simbol agama sebagai magnet untuk mengeruk simpati dan dukungan publik. Ketika simpati dan dukungan publik itu mengalir dan mampu mengantarkan kelompok kanan agama tertentu ke tampuk kekuasaan, tidak dengan sendirinya para tokoh “pembangkit agama” ini kemudian memperhatikan hak-hak dan kebutuhan dasar umat. Bahkan faktanya hanya para elit kanan agama inilah sebetulnya yang menikmati lezatnya kekuasaan, bukan rakyat banyak. Itulah yang terjadi di Iran ketika negara dikendalikan kaum mullah (Aslan 2006), Afghanistan semasa rezim Taliban (Rashid 2001), Iraq (al-Khalil 1990), Palestine (Gold 2003), Sudan (ICG 2006), Arab Saudi (Abu El Fadl 2005), dll. Dimana-mana rakyat banyak memang selalu menjadi korban gerakan politik simbolik agama sampai akhirnya, setelah sekian lama dimanipulasi, mereka baru sadar gerakan akal-bulus para tokoh agama kanan tadi, dan kemudian melakukan perlawanan—ketika ada momentum.

Itulah yang terjadi di AS saat ini ketika rakyat Amerika kemudian “mencabut mandat” kepada Bush—dengan dibuktikan kekalahan telak Partai Republik pada pemilu sela tahun lalu—ketika mereka sadar bahwa kebijakannya yang di-back up penuh kelompok Kristen kanan lebih banyak menimbulkan kerugian fisik, finansial, dan moral buat bangsa AS sendiri. Secara fisik, banyak tentara AS yang mati sia-sia di Afghanistan an Iraq. Secara finansial, rakyat AS telah kehilangan uang milyaran dollar akibat kebijakan ngawur perang Bush. Data yang dirilis dari website TrueMajority.Org misalnya menyebutkan bahwa pemerintah Bush telah menghabiskan $ 664 billion untuk program global military termasuk untuk kebutuhan perang di Afghanistan an Iraq (bandingkan dengan Russia yang $ 50 billion dan China $ 51 billion). Demi ambisi mewujudkan cita-cita “war on terrorism” dan memenuhi hasrat para tokoh Kristen kanan, Bush rela memangkas budget untuk orang miskin, pendidikan, pensiunan, health care, dll. Adapun secara moral rakyat AS juga telah kehilangan muka di mata dunia internasional, ikut menanggung beban moral yang luar biasa berat akibat kecaman dunia yang terus mengalir ke negara mereka.

Gerakan simbolik kelompok kanan agama ini tidak hanya terjadi di AS dan Timur Tengah tetapi juga di Indonesia. Sejak reformasi membuka pintu negeri ini, gerakan-gerakan kanan Islam yang penuh simbol-simbol dan jargon-jargon kosong keislaman ini bertebaran di mana-mana. Jika bangsa dan rakyat Indonesia tidak waspada dan terlena pada simbol-simbol palsu itu, mereka kembali akan menjadi korban politik segelintir para elit agama (Islam)!!.

 

 

 

 

 

Eddie Lembong, Tionghoa, dan Indonesia

0

Buku Eddie Lembong: Mencintai Tanah Air Sepenuh Hati yang ditulis oleh Bonnie Triyana ini mengisahkan sejarah dan sepak terjang Eddie Lembong, seorang tokoh Tionghoa yang mempunyai jasa besar di Indonesia. Eddie Lembong (selanjutnya EL) memang sosok fenomenal. Ia merupakan salah satu dari segelintir tokoh Tionghoa di Indonesia yang memiliki kontribusi luar biasa bagi kemajuan bangsa ini tidak hanya di bidang industri farmasi, profesi yang ia tekuni selama bertahun-bertahun, tetapi juga di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial-kebudayaan. EL yang pernah mendapat penghargaan internasional bergengsi, Ishidate Award, dari Federation of Asian Pharmaceutical Association karena dedikasinya dalam pembangunan dunia farmasi ini bahkan satu di antara sekelumit tokoh di Tanah Air yang berwawasan pluralis, bervisi humanis, dan berjiwa nasionalis. Di saat bangsa ini sedang dirundung krisis pluralisme, humanisme, dan nasionalisme, gagasan, pemikiran dan tindakan sosok yang memiliki nama Tionghoa “Ong Joe San” ini perlu dijadikan teladan oleh siapapun di bumi pertiwi ini.

EL yang lahir di sebuah dusun terpencil bernama Tinombo di Sulawesi Tengah 75 tahun silam ini (EL lahir pada 30 September 1936) bukanlah sosok asing buat saya. Pertama kali saya bertemu EL (biasa saya sapa Pak Eddie) pada tahun 2002 ketika saya sedang melakukan riset tentang peranan Tionghoa dalam proses penyebaran Islam di Jawa untuk tesis master saya di UKSW Salatiga. Hasil riset ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Arus Cina-Islam-Jawa (2003) dimana EL sendiri yang menjadi sponsor penerbitannya. Sejak itu pertemanan saya dengan EL terus berlanjut. Dan sejak itu pula saya mengenal sosok yang penuh semangat dan visioner ini meski usianya tidak lagi muda.

Dalam setiap pertemuan, EL yang juga pendiri PT Pharos, sebuah perusahaan farmasi ternama di Indonesia ini, selalu bersemangat berbicara tentang “masalah kebangsaan” atau problem-problem yang dihadapi negara ini dari persoalan kemiskinan, konflik berbasis etnis dan agama (ethno-religious conflict), keterbelakangan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan, sampai praktek korupsi yang melanda para elit politik. Tidak hanya mendiskusikan, EL juga menawarkan sejumlah solusi, dan mempraktekkan gagasan yang ia tawarkan itu.

***

Salah satu pertanyaan mendasar yang sering dikemukakan EL adalah: bagaimana membangun Indonesia yang plural ini agar menjadi bangsa yang kuat dengan tetap berlandaskan pada karakter kemajemukan etnik dan agama? Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja tidak mudah apalagi masih banyak warga negara di republik ini—baik kaum elit maupun “rakyat biasa”—yang berpikiran sempit, diskriminatif, intoleran, dan anti-pluralisme.

Sebagai warga Tionghoa, EL tentu merasakan pahit-getirnya hidup sebagai “kaum minoritas non-pribumi” di Indonesia. Seperti diketahui, sudah sejak lama Tionghoa menjadi kelompok “the oppressed” yang sering menjadi objek penindasan di Republik ini, dan puncaknya tentu saja pada masa Orde Baru ketika rezim ini mengeluarkan sejumlah peraturan diskriminatif anti-Tionghoa. Tidak hanya masalah politik, rezim Orde Baru juga mengeluarkan sejumlah kebijakan, peraturan dan perundang-undangan untuk menekan ekspresi identitas dan budaya Tionghoa yang kemudian melahirkan fenomena “dekulturisasi” etnik Tionghoa (h. 24).

Dalam pandangan EL, politik segregasi yang dipraktekkan rezim pemerintah sejak masa kolonial telah mengantarkan Indonesia sebagai “segregated plurality”—sebuah negara majemuk tapi tersegregasi dalam kelompok-kelompok sub-culture tanpa ada kemauan dan kehendak untuk saling berbagi keunikan dan keunggulan masing-masing kebudayaan masyarakat suku bangsa. Dengan kata lain tidak ada upaya untuk saling memperkaya antar-budaya itu. Sementara itu doktrin nasionalisme yang diajarkan pemerintah “tidak hanya mengandung potensi penyertaan (inclusion) tapi juga pengucilan (exlusion)” (h. 20) dengan menempatkan Tionghoa sebagai “the other” (wong liyan) yang sering dikorbankan. Tragedi Mei 1998 adalah contoh gamblang betapa etnis Tionghoa, meski sudah ratusan tahun tinggal di bumi yang kemudian bernama Indonesia ini, masih diperlakukan sebagai “orang asing.”

Salah satu “solusi konseptual” penting yang ditawarkan EL untuk mengatasi krisis kebangsaan, kebudayaan, dan kemanusiaan saat ini adalah apa yang ia sebut cross-cultural fertilization atau penyerbukan silang antar-budaya. Dengan konsep ini, EL mendambakan suatu keadaan dimana masyarakat bertumbuh dan saling menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan latar belakang etnis, agama, bahasa, dan budaya. Dalam konteks ini—jika perbedaan etnik, budaya dan agama dikehendaki untuk saling berinteraksi dan hidup berdampingan secara egaliter dan damai dalam bingkai komunitas politik bersama—maka upaya pemaksaan hegemoni budaya mayoritas atas minoritas harus dicegah semaksimal mungkin.

Sebuah masyarakat multikultural seperti Indonesia menurut EL hanya bisa dipertahankan oleh suatu budaya politik jika kewargaan demokratis (democratic citizenship) bisa menjamin bukan saja hak-hak sipil dan politik setiap individu (individual rights) tetapi juga hak-hak budaya semua kelompok masyarakat (group rights) tanpa kecuali (h. 26). Mengutik John Rawls, inilah yang disebut “a share conception of justice”—konsep keadilan bersama—yang merupakan “sumber persatuan sebuah negara multikultural.” Bagi EL, tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik (political recognition) dan politik pengakuan (politics of recognition) yang menjamin hak-hak setiap individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya sehingga bisa hidup berdampingan secara damai, toleran-pluralis, dan produktif dalam bingkai NKRI (h. 20).

Indonesia, secara teoretis dan yuridis, sebetulnya sudah memiliki modal untuk itu. UU Kewarganegaraan RI No. 12/2006 misalnya adalah bukti bahwa pemerintah secara legal-formal telah mengakui hak kewarganegaraan bagi siapa saja yang lahir di bumi Indonesia. Dengan hadirnya UU ini—lagi, secara teoretis-yuridis—menunjukkan Indonesia sudah tidak lagi memberlakukan paham ethno-nasionalisme yang bersifat rasialis namun sejenis, istilah EL, “nasionalisme modern” yang melampaui batas-batas etnisitas/rasialisme sempit. Akan tetapi sayangnya, masih saja ada sebagian orang yang bewatak dan bersikap rasialis dan apluralis sehingga menghambat upaya mewujudkan apa yang oleh Robert W. Hefner disebut “citizenship/civic culture” ini.

***

Fenomena EL, seperti dapat dilihat dalam buku ini, memang fenomena langka. Posisinya sebagai “double minority”—sebagai Tionghoa dan Kristen—tidak menghalanginya untuk berjuang demi kemajuan dan kemakmuran negeri yang ia cintai: Indonesia. Sosok pekerja keras dan pengusaha bersih ini, setelah sukses membidani industri farmasi kemudian terjun ke aktivitas sosial-kemanusiaan menjadi filantropi, mendukung perkembangan pendidikan, serta mendirikan sejumlah lembaga non-politik (seperti Perhimpunan Indonesia Tionghoa dan terakhir Yayasan Nabil atau Nation Building) guna mewujudkan konsep “cross-cultural fertilization” yang ia yakini mampu menjadi resep untuk memajukan bangsa Indonesia.

Di tengah maraknya para elit yang korup dan selfish, negara ini membutuhkan banyak figur seperti EL: bersih, ulet, pluralis, serta peduli pada nasib rakyat kecil.

 

 

 

Di Balik Kemenangan SBY-JK

0

Pemilihan Presiden 2004 putaran I yang berlangsung 5 Juli lalu diwarnai banyak kejutan. Kejutan pertama, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) yang diusung partai kecil (Partai Demokrat) berhasil meraup suara terbanyak (lebih dari 33 %). Meskipun proses rekapitulasi masih berlangsung tetapi agaknya sangat sulit buat pasangan Mega-Hasyim dan Wiranto-Wahid yang masing-masing berada di urutan 2 dan 3 untuk mengejarnya. Memang berbagai polling sebelumnya telah menempatkan pasangan SBY-JK sebagai pemenang Pemilu akan tetapi juga tidak sedikit para intelektual/akademisi dan tokoh politik yang ragu terhadap validitas dan akurasi hasil polling ini. Keraguan mereka didasarkan pada fakta bahwa SBY-JK tidak memiliki mesin politik dan infrastruktur yang sampai menjangkau ke lapisan paling bawah: masyarakat pemilih yang berada di pedalaman pedesaan.

Bagi kelompok ini berkeyakinan pasangan Mega-Hasyim dan Wiranto-Wahid-lah yang berpeluang besar memenangkan Pilpres karena pasangan ini dianggap memiliki segalanya: jaringan yang luas, infrastruktur yang kuat dan basis pemilih yang militan plus dana yang besar tentunya. Tetapi apa yang terjadi? SBY-JK ternyata unggul. Berbagai isu miring yang dilontarkan lawan politik: dari agen CIA sampai kristenisasi, dari isu pemberlakuan syari’at Islam sampai legalisasi perjudian ternyata tidak membuat masyarakat surut untuk memilih SBY-JK. Ternyata performance SBY yang lembut, kalem, handsome, gagah, tidak emosional merupakan daya pikat luar biasa yang mampu “menghipnotis” masyarakat pemilih lintas-partai dan lintas-kebudayaan. Suara untuk SBY-JK yang melambung menunjukkan bahwa pasangan ini telah dipilih oleh berbagai lapisan masyarakat.

Di sini, peranan media massa memang luar biasa. Harus diakui, pergeseran perilaku pemilih pada Pemilu lalu yang menempatkan SBY-JK sebagai the best one tidak lepas dari andil publikasi media massa. Media massa betul-betul menjadi “Tuhan kedua”. Sejak SBY dicuekin Megawati ditambah persetruan dengan Taufik Kiemas, dia kemudian menjadi sorotan media massa dan dicitrakan sebagai “anak tiri yang terbuang.” Ini kemudian mampu menciptakan semacam “efek domino” berupa simpati publik persis seperti fenomena Megawati pada Pemilu 1999. Masyarakat kemudian bertambah simpati karena iklan yang ditayangkan SBY di TV sungguh sangat memikat di banding iklan pasangan lain. Berbeda dengan iklan calon presiden dan wakil presiden lain yang terkesan menggurui, mengobral janji, monoton, kaku dan sok merakyat dan memperhatikan rakyat kecil, iklan SBY tampil lebih memesona dan menyentuh ruang kesadaran rasional-spiritual-emosional masyarakat pemilih.

Kejutan berikutnya dari Pemilihan Presiden 5 Juli lalu adalah bergesernya orientasi perilaku pemilih (voting behavior). Sebelum Pemilihan Presiden digelar, banyak para pengamat dan analis politik yang mengatakan bahwa masyarakat pemilih di Indonesia masih dipengaruhi “politik aliran,” yakni politik yang didasarkan pada identitas-identitas primordial seperti agama atau ideologi tertentu semacam nasionalisme. Ini adalah teori yang sudah menjadi klasik dan klise. Politik aliran  ini dulu dipopulerkan oleh antropolog Amerika ternama, Clifford Geertz lewat buku klasiknya, The Religion of Java. Tesis “politik aliran” ini didasarkan pada fakta politik Pemilu 1955, dimana masyarakat pemilih tersegmentasi ke dalam afiliasi politik berdasarkan identitas keagamaan dan atau ideologi tertentu. Tetapi realitas politik menjawab segalanya. Kemenangan pasangan SBY-JK telah merontokkan teori jenis ini. Perolehan suara pasangan Mega-Hasyim yang mengusung gerbong nasionalis-NU (entitas yang sering diidentikkan sebagai “pemilih tradisional” dengan ciri-ciri utamanya adalah ketaatan/loyalitas pada pemimpin) tidak mampu mengejar SBY-JK. Begitupun dengan Wiranto-Wahid.

Yang lebih menyakitkan tentu saja pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Sebab kita tahu di setiap kampanye, Pak Hamzah selalu mengidentifikasi diri (baca, mengklaim) sebagai “representasi Islam”. Tapi apa hasilnya? Perolehan suara Hamzah-Agum sangat kecil. Itu artinya masyarakat Islam Indonesia lebih menyukai “substansi Islam” yang memperjuangkan keadilan, persamaan, kesejahteraan dan pluralisme ketimbang aspek-aspek atau simbol-simbol formal dari agama ini. Bagi saya, ini sesuatu yang sangat menggembirakan, umat Islam tidak terpengaruh dengan upaya tokoh politik untuk menjadikan Islam sebagai jargon politik atau basis ideologis untuk mengais dukungan pemilih. Ini artinya, masyarakat pemilih kita, dalam batas tertentu, tidak lagi bisa disebut “pemilih tradisional” tetapi sudah mulai memasuki tahap “pemilih rasional” yakni pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan kesadaran rasional atas fakta-fakta yang rasional dan terukur (measurable) bukan pada hal-hal yang bersifat “supra-rasional” seperti agama dan ideologi.

Tentu sebelumnya kita tidak menduga bahwa kantong-kantong Golkar, PDIP dan NU/PKB bisa memilih SBY-JK dengan suara yang sangat signifikan padahal pasangan ini tidak memiliki “mesin politik” yang menjangkau hingga ke desa-desa apalagi ke basis-basis tradisional NU. Ini artinya bahwa masyarakat pemilih kita sudah otonom, independen dan rasional yang tidak lagi bisa dimobilisasi dengan jargon-jargon keagamaan dan ideologi primordial lain bahkan di komunitas yang terkenal fanatismenya sekalipun seperti NU. Sangat mengejutkan, konstituen NU/PKB lebih dari 30% suara lari ke SBY-JK sementara KH Hasyim Muzadi yang sebelumnya diprediksikan dapat meraup suara banyak dari NU justru hanya mampu mengais kurang dari 20%. Itu masih beruntung dibanding suara yang masuk ke Shalahudin Wahid. Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Apakah masyarakat NU tidak lagi loyal pada kiai? Atau ini menunjukkan bahwa kharisma tradisional (ini istilah Weber) kiai sudah mulai memudar?

Memang tidak mudah untuk menjelaskan fenomena ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa warga NU lebih memilih SBY-JK ketimbang yang lain pada Pilpres lalu. Banyak analis politik yang mengatakan bahwa pilihan masyarakat NU ke pasangan SBY-JK lebih dikarenakan “kebingungan” warga NU menghadapi realitas politik yang terjadi khususnya pertikaian elite kiai. Kita tahu, dunia kiai saat itu memang terbelah ke dalam berbagai afiliasi politik: ada yang mendukung Shalahuddin Wahid (kebanyakan “kiai swasta”—sebutan untuk kiai kultural yang selama ini berada di belakang PKB), ada yang meng-endorse KH Hasyim Muzadi (didominasi “kiai negeri”—sebutan tidak formal untuk kiai struktural NU), ada pula kiai yang membebaskan warganya untuk memilih pasangan yang disukai dan ada pula yang meneladani Gus Dur memilih di jalur golput .

Tidak solidnya para kiai ini menyebabkan terpecahnya suara NU. Dan memilih SBY-JK merupakan “jalan penyelamatan” yang paling aman. Ada beberapa hal (untuk sementara) yang bisa menjelaskan kenapa SBY-JK menjadi pilihan. Pertama, SBY-JK adalah pasangan yang relatif “netral” dan tidak memiliki masa lalu yang buruk terhadap NU. Sementara baik Wiranto, Megawati, Amin dan Hamzah mempunyai masa lalu yang buruk dengan NU (Wiranto karena berlatar belakang Golkar, partai politik warisan Orde Baru yang sering menyakiti NU, Megawati ikut andil menurunkan Gus Dur, Amin disamping sponsor penurunan Gus Dur juga berlatar Muhammadiyah, “musuh bebuyutan” NU, sementara Hamzah dari PPP, partai politik yang juga sering bersengketa dengan NU). Kedua, SBY diuntungkan karena orang Jawa Timur (Pacitan) yang merupakan basis masyarakat NU dan JK diuntungkan karena masih “berdarah” NU. Di sini “Dewi Fortuna” tampaknya berpihak kepada pasangan ini.

Tapi “permainan politik” belum selesai. Masih ada ronde ke-2. SBY-JK akan mendapatkan tantangan serius jika kubu PKB-NU bersatu. Belum lagi kalau tim Mega-Hasyim bisa melobi massa PPP dan Golkar kubu Akbar. Kita tahu, Akbar sebetulnya “setengah hati” dalam mendukung Wiranto. Akbar juga ada ganjalan dengan JK karena pada waktu konvensi Golkar dulu, suara pendukung JK yang mayoritas dari Indonesia Timur digelontorkan ke Wiranto dan bukannya ke Akbar. Di sinilah peluang Mega-Hasyim untuk menggandeng Akbar sangat terbuka. Bagaimana dengan faktor Gus Dur yang selama ini kurang sreg dengan Mega-Hasyim? Gus Dur bisa saja tetap pada pilihan politiknya untuk Golput tetapi dia membebaskan para kiai PKB untuk menentukan pilihan politiknya. Di sinilah peluang untuk merapatkan barisan dengan Mega-Hasyim sangat terbuka karena kedekatan emosional-spiritual mereka. Tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik. Ingat dalil politik: tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik.

Jika desain koalisi ini terjadi, maka pada ronde kedua Pilpres yang digelar 20 September nanti akan semakin menarik dan seru! Seperti dalam sepak bola, tim-tim yang tidak diunggulkan bisa menjadi kampium. Siapa dulu yang mengunggulkan Persik atau Yunani di Euro 2004 ini? Dengan semangat yang gigih dan strategi yang jitu keduanya mampu menjungkirbalikkan para pengamat bola. Begitupun dengan dunia politik. Kita tunggu saja.

 

 

CJP, Mennonite, dan Spirit Perdamaian

0
Mahasiswa (CJP) Center for Justice and Peacebuilding

Beberapa tahun lalu, sebelum studi doktoral di Boston University, saya berkesempatan mengambil MA di bidang conflict transformation and peace studies di Center for Justice and Peacebuilding (selanjutnya CJP), sebuah lembaga akademik “just-peace” di bawah naungan Eastern Mennonite University (EMU), sebuah kampus mungil di kota Harrisonburg, Virginia, Amerika Serikat. Ini adalah studi master yang kedua buat saya. Sebelumnya saya menyelesaikan magister di bidang sosiologi agama di UKSW Salatiga, Jawa Tengah. Studi saya di CJP ini atas sponsor MCC yang berpusat di Akron, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kampus CJP ini terletak di dataran lembah-pegunungan bernama Shenandoah Valley yang sangat sepi tetapi indah.

Gedung lembaga tempat saya “nyantri” ini tampak sederhana dan jauh dari kesan mewah. Staff-nya juga tidak banyak. Tetapi jangan terkecoh, CJP ini memiliki ribuan alumni, volunteer perdamaian dan human rights activists yang tersebar di seluruh penjuru dunia. CJP juga menjalin network dengan lembaga perdamaian di berbagai negara mulai Nairobi Peace Initiative sampai JustaPaz, sebuah organisasi perdamaian yang berbasis di Colombia pimpinan Paul Stucky dan Ricardo Esquivia. Pemandangan ini tentu sangat kontras dengan Indonesia. Di negeri ini banyak LSM, ormas, kampus atau lembaga pemerintah yang gedungnya megah dan “padat penghuni” tapi miskin kreativitas dan sepi mobilitas.

Setiap tahun, CJP memiliki agenda yang begitu padat: mulai mengorganisir workshop yang berkaitan dengan transformasi konflik dan peacebuilding di negara-negara konflik, training trauma healing di negara-negara korban bencana (baik bencana alam maupun “bencana politik”), sampai memobilisir volunteer “just-peace” untuk menentang perang dan kekerasan. Selain itu, setiap tahun CJP melalui “Summer Peacebuilding Institute” dan The Practice Institute juga mengundang dan mengfasilitasi para mentor human rights dari berbagai negara konflik dan dari berbagai latar belakang agama dan etnis, untuk membahas masalah peacebuilding (“pembangunan perdamaian”) dan peacemaking (“perancangan perdamaian”). Hampir semua utusan dari negara-negara konflik hadir seperti Palestine, Israel, Kenya, Rwanda, Somalia, Nepal, Vietnam, Myanmar, Bosnia, Afghanistan, Chechnya, Rusia, Pakistan, India, Iraq, Chile dan tentu saja Indonesia.

***

Apa relevansinya cerita mengenai CJP ini dengan publik Indonesia? Saya hanya ingin mengatakan tidak semua warga Amerika itu mendukung perang dan kekerasan sebagai jalan menyelesaikan masalah sebagaimana dipersepsikan sebagian publik Indonesia (khususnya publik Muslim konservatif). Ada sebagian kelompok Islam di negeri ini yang mempunyai persepsi bahwa: (1) rakyat Amerika—tanpa pengecualian—telah mem-back up penuh “infiltrasi” dan “imperialisasi” pemerintah AS ke Afghanistan dan Iraq; (2) masyarakat AS berada di belakang Israel dalam konflik Israel-Palestine; (3) rakyat AS adalah anti Muslim; (4) sikap dan pendapat masyarakat Amerika adalah sama persis seperti sikap dan pendapat George Bush yang gemar perang, dlsb. Singkatnya, American people is identical with its government. America is a set of people with a homogeneous opinion and ways of thinking. Kesan dan penilaian yang meng-generalisir, “hantam kromo”, atau “gebyah uyah” ini tentu saja keliru, tidak akurat, serta mengabaikan pluralitas masyarakat Amerika itu sendiri.

Bahwa ada masyarakat Amerika yang mendukung penuh program perang pemerintahan Bush (kini Obama) memang benar, dan bahwa ada rakyat AS yang membenci Islam dan kaum Muslim memang tidak salah. Tetapi juga harap diingat, tidak sedikit orang AS yang menentang perang dan sangat “hangat” dengan kaum Muslim. Maka, pembagian dunia menjadi dua kategori ekstrim seperti dilakukan kelompok “multicultural liberal” yaitu “the oppressors” (“kaum penindas”) yang direpresentasikan Barat (terutama AS) dan “the victims” (para korban, khususnya kaum Muslim) adalah sangat tidak tepat. Memang harus diakui dulu Bush telah membelanjakan milliaran dollar hanya untuk memenuhi ambisi kampanye “war on terror” (sebagai catatan, pemerintah AS tahun 2005 saja telah menghabiskan lebih dari $ 470 billion hanya untuk mengurusi perang, dan tahun 2006 Washington membelanjakan 797 T dari total 25.000 T APBN AS untuk program senjata). Demi memenuhi hobi perangnya itu, dulu Bush sampai tega memangkas pos anggaran lain seperti santunan untuk disable citizens, pensiunan pegawai, dan health care. Dengan dalih untuk melindungi “keamanan dunia”, Bush waktu itu terus melangkah meskipun kritikan deras mengalir kepadanya dari seluruh penjuru dunia. Kini Bush tidak lagi berkuasa tetapi “program perang” masih jalan terus.

***

Di antara warga AS yang menentang perang dan menebarkan perdamaian global itu adalah komunitas CJP. Para mentor dan profesor yang tergabung di CJP ini adalah kelompok aktivis-intelektual “pacifist” yang anti perang dan cara-cara kekerasan (violence) lain sebagai jalan penyelesaian masalah. Harap kata “pacifist” ini jangan dihubungkan dengan “passive-ism” yang berarti berdiam diri tanpa melakukan kerja sosial-politik apapun. John Paul Lederach, salah satu pendiri CJP (juga professor of International Peacebuilding di Universitas Notre Dame, Indiana), adalah mantan mediator perang sipil di Nicaragua. Demikian juga  Ron Kraybill. Dia adalah mentor Center for Conflict Resolution di South Africa yang sangat berjasa dalam membela hak-hak warga sipil, suku, dan minoritas yang tertindas di kawasan Afrika Selatan. Para professor lain seperti Vernon Jantzi, David Brubaker, Howard Zehr, Jayne Docherty, Nancy Good Sider, Lisa Schirch, dll, juga para aktivis-intelektual yang memiliki reputasi internasional dalam conflict studies, peacebuilding dan peacemaking. Mereka tidak henti-hentinya mengkritik kebijakan pemerintahan Bush yang menghabiskan miliaran dollar dalam perang di Afghanistan dan Iraq. Dalam Human Rights and Conflict (US Institute of Peace, 2006), Professor Schirch (kini direktur 3 D-Security) misalnya menulis, lebih baik pemerintah AS menggunakan dana perang yang milliaran dollar itu untuk program pangan, shelter, pendidikan, sanitasi, health care, dll di negara-negara miskin daripada digunakan untuk membeli senjata dan membunuh rakyat tak berdosa.

Demi mewujudkan misi perdamaian ini, CJP menggalang jaringan internasional dengan berbagai kalangan dari beragam latar belakang profesi, etnis dan agama: NGO, kaum professional, akademisi, tokoh agama, jurnalis, tokoh masyarakat, dlsb. CJP bersama lembaga perdamaian lain seperti Search for Common Ground, The US Institute of Peace, dan pusat-pusat perdamaian dan resolusi konflik di berbagai negara, mengadakan berbagai program untuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik. Di Palestine misalnya, mereka menjalin hubungan dengan lembaga Seeds for Peace untuk melakukan advokasi dan pendampingan warga setempat dari kebengisan Israel.

Kerja sosial-intelektual mereka tidak hanya sampai disitu, CJP dan Gereja Mennonite juga membantu para pengungsi dari negara-negara konflik seperti suku Kurdi (Iraq) yang semasa Saddam Husain berkuasa menjadi target kekerasan, kemudian Afghanistan, Bosnia, dan negara-negara Afrika seperti Rwanda, Sudan dan lainnya. Mereka dibantu pencarian tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan. Di kota Harrisonburg tempat saya tinggal dulu ada ratusan umat Islam—yang sebagian besar merupakan pengungsi dari suku Kurdi ini—yang kemudian membentuk Islamic Association of Shenandoah Valley (IASV).

Apa yang menggerakkan mereka melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian di seluruh dunia melalui dialog, advokasi, mutual understanding, respect, relationship-building, restorative justice practices, dll yang melampaui batas-batas kepercayaan dan keimanan (beyond beliefs and faiths)? Selain spirit humanity dan liberty yang memang sangat kuat bagi warga Amerika, mereka didorong oleh “energi kekristenan” atau lebih spesifik lagi spirit ajaran Mennonite (atau Anabaptis pada umumnya) yang cinta perdamaian dan gerakan tanpa kekerasan. Sejarah kekerasan yang begitu gelap dalam tradisi Kristen (Eropa) memang telah membuka mata kelompok Kristen Mennonite yang didirikan oleh Menno Simon ini tentang kejamnya peperangan dan indahnya sebuah perdamaian antar-sesama manusia.

Di tengah dunia yang penuh diwarnai kekerasan dan peperangan dewasa ini, dan disaat bumi ini sering berkecamuk dan berlumuran angkara murka, kita perlu banyak belajar dengan komunitas Mennonite (juga Quaker dan kelompok pacifis lain) tentang pentingnya “spirit perdamaian” dan perjuangan nir-kekerasan. Hanya dengan cara inilah kita bisa hidup berdampingan secara damai tanpa mempersoalkan latar belakang etnis dan agama. []

 

 

“Civil Islam” versus “Uncivil Islam”

0
Civil Islam

Civil Islam adalah sebuah istilah yang mengacu pada pengertian kaum Muslim atau varian keislaman yang memiliki karakteristik toleran, pluralis, sekuler, liberal, demokratis, inklusif, humanis, pro-perubahan sosial, serta menjunjung tinggi nilai-nilai “keadaban” (civility). Istilah ini dipopulerkan oleh guru dan pembimbing akademik saya di Boston University, Robert W. Hefner, melalui karyanya Civil Islam: Muslims and Democratizations in Indonesia. Buku ini berisi tentang gerakan pembaruan Islam dan kebangkitan intelektual yang disponsori oleh kelas menengah kota dan kaum “Muslim demokrat” sejak 1980-an di Indonesia yang dengan gemilang berhasil menumbangkan kekuatan rezim otoriter Orde Baru.

Melalui buku “Civil Islam” ini, Hefner ingin mengatakan bahwa proses demokratisasi dan ide-ide tentang demokrasi, civil society, civic pluralism, civil liberties, dlsb yang selama ini menjadi “maskot” Barat juga bisa ditemukan di negara-negara berbasis Muslim. Ia menjadikan Indonesia sebagai “proyek percontohan” studi kebudayaan dan kepolitikan dunia Islam yang “pro-demokrasi” ini. Bagi Hefner, kasus Indonesia ini menarik karena, pertama, posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang memiliki karakteristik dan pengalaman politik-keagamaan yang “unik” dan relatif berbeda dengan kawasan Islam lain. Kedua, peristiwa bersejarah “Reformasi 1998”—yang disebut-sebut sebagai “revolusi terbesar kedua” dalam sejarah Islam modern setelah Revolusi Islam Iran 1979—itu diarsiteki dan digerakkan oleh kelompok “Muslim liberal-demokrat” yang menghendaki adanya perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan politik di Indonesia.

Saat itu gagasan Hefner tentang “civil Islam” ini berhasil menyengat banyak orang terutama lingkaran kampus dan publik intelektual yang memang tidak familiar dengan gagasan Islam yang “civil.” Berbeda dengan para “pemikir esensialis” seperti Bernard Lewis, Ernest Gellner atau Serif Mardin yang tidak percaya akan munculnya proses demokratisasi di dunia Islam, Robert Hefner berargumen bahwa dunia Islam telah mengalami kemajuan signifikan dan perubahan sosial yang sangat penting berkaitan dengan ide-ide demokrasi, pluralisme, citizenship, feminisme dan lain-lain, atau singkatnya, “civil Islam”. Oleh karena itu, bagi Hefner, menggunakan ide-ide klasik Weberian yang sangat “pesimistik” terhadap Islam dan dunia politik Muslim untuk mengkaji perkembangan wacana kepolitikan dan kebudayaan Islam kontemporer akan misleading dan tidak akurat.

Fenomena “Uncivil Islam”

Gagasan Hefner tentang “civil Islam” di atas sangat akurat karena memang di berbagai negara Muslim termasuk Indonesia yang menjadi “studi kasus” Professor Hefner, telah tumbuh dan berkembang kelompok aktivis-intelektual yang menjadi “vanguard” gerakan sosial-kepolitikan yang egaliter dan demokratis serta gerakan keagamaan yang toleran-pluralis dan humanis-liberal. Akan tetapi di pihak lain, penting juga untuk dikaji, selain sederet fakta “civil Islam” ini juga terdapat sejumlah fenomena keagamaan yang saya sebut “uncivil Islam”, yakni kelompok Muslim atau jenis keislaman yang konservatif, radikal, militan, puritan, misoginis, intoleran, anti demokrasi, tidak pluralis, eksklusif, inward looking, anti-perubahan, serta menggunakan cara-cara kekerasan, terorisme, premanisme, vandalisme, dan perbuatan “uncivil” lain dalam mengekspresikan gagasan, pandangan, wawasan, dan keyakinan keagamaannya.

Sejak tumbangnya pemerintah Orde Baru dan munculnya “era reformasi” yang bertumpu pada ide-ide demokrasi, kelompok “uncivil Islam” ini semakin berkembang biak dan sering bertindak kebablasan dalam mengusung wacana keislaman. Bagi kelompok “uncivil Islam” ini, agama Islam adalah segala-galanya dan harus ditempatkan di atas konsep, gagasan, dan sistem apapun: nation-state, Pancasila, demokrasi, dlsb. Pada saat Suharto yang otoriter itu berkuasa, kelompok “uncivil Islam” ini tidak berkutik dan hanya bergerak secara clandestine karena memang Suharto tidak memberi tempat kepada kelompok-kelompok keislaman jenis ini (kecuali di akhir pemerintahannya yang mana Suharto menggunakan kelompok Islam militan-konservatif untuk memecah kekuatan “Islam demokrat” yang merongrong kekuasaannya). Akan tetapi setelah Suharto lengser dari kekuasaan dan Indonesia memasuki babak baru “era demokrasi”, mereka bak cendawan di musim hujan.

Realitas ini adalah sebuah ironi karena di satu sisi kelompok “uncivil Islam” ini rajin mengkritik sistem demokrasi yang mereka anggap “tidak islami” sementara di pihak lain secara diam-diam mereka menikmati buah sistem pemerintahan demokrasi itu. Penting untuk dicatat bahwa kelompok “uncivil Islam” ini tidak akan bisa hidup di sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan otoriter seperti Indonesia di zaman Orde Baru (juga Orde Lama, khususnya di akhir kekuasaan Bung Karno) atau di berbagai negara Arab, Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini. Hanya sistem politik yang menghargai kedaulatan rakyat dan warga negaralah—seperti sistem pemerintahan demokrasi—yang memungkinkan kelompok-kelompok “Islam politik” dan “uncivil Islam” ini bisa tumbuh dan berkembang. Karena itu kelompok “uncivil Islam” ini seharusnya “berterima kasih” terhadap sistem demokrasi bukan malah menghujatnya.

Lepas dari masalah ini, corak keislaman ke depan akan ditentukan oleh dinamika dan kompetisi kelompok “civil Islam” dan “uncivil Islam”ini dalam panggung sejarah politik dan kebudayaan bangsa kita. Siapa yang berhasil memenangkan “pertarungan pemikiran” dan merebut simpati publik Muslim Indonesia, maka merekalah yang akan menentukkan “gambar” wacana keislaman di negeri ini di masa-masa yang akan datang.

Saya berharap kekuatan “civil Islam” kembali bangkit dan bersatu, bukan untuk menggulingkan kekuasaan tetapi untuk (1) melawan kelompok “Islam ekstrim” yang gemar melakukan kekerasan atas nama agama yang marak pasca tumbangnya Suharto dan (2) membendung laju pergerakan “uncivil Islam” dan “Islam politik” yang mengancam sendi-sendi kemajemukan bangsa dan agama. Jika kelompok “civil Islam” tidak bergerak untuk melakukan “perlawanan kultural” terhadap kaum “uncivil Muslim”, maka masa depan bangsa yang majemuk ini akan terancam seperti ditegaskan oleh Albert Einstein, “The world will be destroyed not by bad people but by good people who let it happen.” []

 

 

Bersama Justisia di Masa Genting Orba

0

Saya aktif di Justisia sejak tahun-tahun pertama sekolah di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo sampai lulus dan menjadi “sarjana agama” (1993-1999). Jadi praktis selama hidupku di IAIN yang dulu saya sebut sebagai “kampus kuning” itu, saya dedikasikan untuk Justisia. Memang selain aktif di Justisia, saya aktif di SMI (Senat Mahasiswa Institute) sebagai Ketua Penelitian dan Pengembangan selama tiga periode dan di PMII (juga sebagai Ketua Litbang), tetapi tidak seaktif di Justisia. Kiprah saya semakin aktif di Justisia terutama saat saya menjadi pemimpin redaksi majalah ini selama tiga periode (1996-1999). Saat itu Orde Baru (Orba) sedang berada di puncak kekuasaan sekaligus kerapuhan akibat serbuan krisis moneter (“krismon”) yang melanda Asia sejak 1997-an. Jadi saya menjadi pemimpin redaksi di saat Pemerintah Orba sedang mengalami “transisi politik” yang sangat menegangkan. Kita tahu Suharto terguling pada Mei 1998 setelah didahului oleh gerakan “people power” yang maha dahsyat yang mungkin hanya bisa disejajarkan dengan Revolusi Islam Iran tahun 1979 saat Imam Khomeini menjungkalkan rezim diktator Reza Pahlevi.

Dalam konstelasi politik nasional, tahun 1990-an adalah era dimana Orba sedang gencar menggalang konsolidasi politik dengan kekuatan baru, yakni kelompok “Muslim tengah” yang sebelumnya diabaikan oleh Suharto. Saat itulah Suharto membidani lahirnya ICMI yang kemudian segera menjelma menjadi kekuatan baru di kabinet dan semua struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah. Saat itu pula Suharto, untuk menandai minatnya ke “Islam beneran” bukan “Islam abangan”, menunaikan ibadah haji dan berganti nama menjadi Haji Muhammad Suharto. Lagi, kala itu pula, Suharto menggeser para “jenderal merah-putih” (“jenderal nasionalis”) untuk kemudian diganti dengan para “jenderal hijau” yang memiliki sedikit “sentimen keislaman”.  Singkatnya, era itu adalah “era bulan madu” Suharto dengan Islam. Professor Robert Hefner telah menguraikan dengan sangat baik masalah ini di buku Civil Islam: Muslims and Democratizations in Indonesia.

Tetapi harap dicatat, meskipun Suharto “bermesraan” dengan kekuatan “Islam tengah” bukan berarti ia pro dengan semua elemen Islam. Komponen Islam yang tidak mau berkolaborasi dan mengikuti irama gendang kekuasaan Orba tetap dikucilkan dan disingkirkan. NU—khususnya  “NU Gus Dur”—adalah contoh terbaik mengenai ini. Karena wataknya yang anti-kemapanan (baca, kontra Orba) dan komitmen terhadap perjuangan kultural kerakyatan, Gus Dur beserta NU-nya menjadi salah satu kelompok Islam yang menderita di zaman Orba. Tidak hanya NU saja, tetapi semua organisasi yang berada di bawah NU atau berafiliasi ke NU seperti PMII ikut terkena getahnya. Karena itu jangan heran jika dulu hampir semua dosen dan staff di IAIN Walisongo tidak ada yang berani secara terang-terangan menunjukkan identitas ke-NU-an atau ke-PMII-an mereka. Kalaupun ada yang berani, mereka adalah para kader NU/PMII yang sudah “dicat kuning” (di-Golkar-kan) dan menjadi “pelayan” Orba. IAIN Walisongo yang dulu mempunyai banyak cabang (antara lain di Kudus, Pekalongan, Solo, Salatiga, dan Purwokerto sebelum berubah menjadi STAIN) adalah institusi pendidikan Islam yang dikenal secara nasional sebagai “basis/markas NU/PMII”. Oleh karena itu sangat wajar kalau kampus ini menjadi “sorotan” rezim penguasa Orba yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan politik anti NU dan PMII.

Bagi orang-orang yang bermental oportunis dan “cari selamat” (sekaligus “cari sesuap nasi”), maka jalan terbaik waktu itu adalah “tiarap” atau menuruti kemauan dan selera penguasa saja. Menentang penguasa sama saja dengan “maut” (baik dalam pengertian “putus nyawa” maupun “putus karir”). Begitulah arus terbesar yang terjadi di IAIN (dan kampus-kampus lain di Indonesia pada umumnya) waktu itu. Saat itu kampus bukanlah “institusi otonom” yang sepi dari intervensi pemerintah. Kampus adalah bagian dari corong pemerintah Orba untuk menelisik, menginteli, mengawasi, dan mencutik siapa saja—baik dosen maupun mahasiswa—yang dianggap berbahaya dan berpotensi menggerogoti kekuasaan Orba. Jika ada “kampus nakal” maka segera diobrak-abrik oleh sang rezim. Ingatlah UKSW yang pada tahun 1995 terjadi huru-hara besar berskala nasional dan internasional karena terjadi pertarungan sengit antara para dosen dan mahasiswa yang kontra pemerintah (kubu Arief Budiman dkk) dengan mereka yang pro kekuasaan (kubu John Ihalauw dkk)—sebuah pertarungan yang menyebabkan hengkangnya puluhan professor dan doktor beken anti pemerintah Orba dari UKSW (antara lain, selain Arif Budiman sendiri tentunya, Ariel Heryanto, George Aditjondro, Th Sumartana dlsb).

Bagaimana dengan kampus IAIN Walisongo? Alih-alih ingin menjadi kekuatan civil society yang mandiri dan independen, IAIN justru menjadi bagian dari “antek” penguasa Orba itu sendiri yang turut mengawasi kiprah para aktivis mahasiswa (khususnya aktivis pers kampus seperti Amanat dan Justisia yang dikenal garang kala itu). Itulah sebabnya kenapa saya dulu menyebut IAIN Walisongo sebagai “kampus kuning”, yakni karena para pejabat dan dosen di kampus ini hanya menjadi “perpanjangan tangan” kekuasaan Orba dan Golkar saja. Tidak lebih tidak kurang. Sudah tak terhitung lagi berapa kali saya ditegur, diingatkan dan dimarahi oleh para birokrat kampus karena tulisan-tulisan di Justisia yang sangat keras mengkritik rezim Orba dan segala kemapanan pemikiran lainnya. Pernah suatu saat saya dipanggil oleh seorang pejabat di Fakultas Syari’ah karena menulis laporan/reportase tentang Syi’ah di Indonesia. Pada waktu itu saya “diceramahi” tentang “Syi’ah yang sesat” dan “anti-Sunni” dan karena itu tidak layak untuk ditulis di media.

Sebetulnya pemanggilan saya terkait laporan Syi’ah itu tidak semata-mata karena faktor “kesesatan teologi” Syi’ah semata tetapi lebih dari itu karena adanya motivasi  “kepentingan ideologis” yang diselundupkan oleh pemerintah Orba. Syi’ah memang menjadi salah satu komunitas agama yang selalu diawasi gerak-geriknya oleh rezim Orba karena “ideologi revolusioner”-nya dipandang membahayakan status quo, stabilitas dan kemapanan sang rezim. Sejak revolusi Syi’ah Iran tahun 1979 yang gemilang itu, perkembangan aliran agama ini terus diawasi di Indonesia karena adanya kekhawatiran pengaruh “Shiisme politik” yang revolusioner itu merembet ke negara ini. Rezim Orba khawatir publik Muslim Indonesia terpengaruh gerakan revolusi Iran serta visi dan ajaran politik Syi’ah. Karena itu sejak awal 1980-an (paska Revolusi Islam Iran), buku-buku yang berkaitan dengan Syi’ah dilarang terbit sementara aktivitas komunitas agama ini, khususnya di Bandung yang menjadi salah satu basis Shiisme di Indonesia, terus dibatasi. Nah Justisia, kala itu, tampil eksklusif melaporkan perkembangan Shi’ah di Bandung (al, aktivitas keagamaan Yayasan Muthahhari) termasuk wawancara khusus dengan salah satu tokoh intelektual Syi’ah terkemuka Indonesia, Dr. Jalaluddin Rakhmat, yang berhasil saya temui di kediamannya di Bandung dan juga di Jakarta di sela-sela acara “seminar bulanan” yang diselenggarakan Paramadina.

Ciri khas Justisia pada waktu saya menjadi Pimred-nya adalah “anti-kemapanan” dan wataknya yang kritis terhadap kekuasaan baik dalam pengertian “otoritas politik” (pemerintah, birokrasi, militer, dll) maupun “otoritas agama” (khususnya lembaga-lembaga agama yang pro-pemerintah dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak). Memang harus diakui, pada waktu itu, “kolaborasi politik dan agama” menjadi salah satu faktor penting yang menghambat kemajuan serta perkembangan demokrasi, liberalisme, dan intelektualisme yang kritis. Politik otoriter rezim Orba jelas tidak menghendaki iklim kebebasan dan demokrasi yang berpotensi melumpuhkan kekuasaan dan menggerogoti status quo yang mereka kangkangi. Sementara itu di sisi lain fungsi agama pada saat itu hanyalah sebagai “legitimator” penguasa dan kekuasaan politik saja. Lembaga-lembaga keagamaan kehilangan daya kritis dan fungsi kontrol agama. Lembaga dan aktor agama yang semestinya melakukan/menjalankan salah satu tugas fundamental agama, yakni “kritik sosial” menjadi lumpuh sama sekali. Alih-alih ingin melakukan kritik dan kontrol terhadap penguasa tiran Orba, mereka justru tersubordinasi dalam struktur-struktur kekuasaan serta menjadi “pelayan” dan “stooge” pemerintah neo-kolonial Orba.

Karena kampus telah lumpuh dan tidak mampu menjadi institusi independen yang sepi dari intervensi politik, maka peran “persma” (pers mahasiswa) menjadi sangat penting.

 

Atas Nama NU

0
Atas Nama NU

Sejak dua tokoh NU, KH Hasyim Muzadi dan Shalahudin Wahid menjadi calon wakil presiden dari PDIP dan Partai Golkar, tiba-tiba saja di NU ini bermunculan berbagai organisasi, lembaga sosial masyarakat (LSM) dan bahkan paguyuban yang semuanya mengatasnamakan NU. Organisasi atau LSM atau paguyuban NU yang seperti cendawan di musim hujan ini hadir bukan sebagai respons atas fakta sosial-politik-ekonomi dan intelektual bangsa ini yang terpuruk atau lahir untuk memperkuat basis kultural NU dalam rangka menghadapi dampak arus geo-politik dan geo-ekonomi yang merasuk ke hampir semua kawasan tradisional NU melainkan lebih pada aksi temporal untuk mendukung sang cawapres yang diidolakan. Fakta ini diperparah oleh banyaknya kiai yang menjadi tim sukses dari pasangan capres dan cawapres tertentu (baik resmi maupun setengah resmi). Ini adalah salah satu dari ironi di jagat NU.

Sebagai anak muda NU, saya sangat sedih melihat arus perkembangan wacana kepolitikan di NU. Di tengah terbengkelainya aset-aset kultural, ekonomi, politik dan intelektual NU, para “stakeholder” NU justru berebutan “kue kekuasaan”. Seolah tidak ada ruang politik lain yang bisa ditempuh untuk “memberdayakan” warga NU selain kekuasaan. Seolah tanpa kekuasaan NU akan mati. Ini adalah pandangan yang menggelikan sebab NU selama ini tampil sebagai pilar kekuatan civil Islam dan civil society yang tangguh di negeri ini, tiba-tiba menjadi organisasi Islam yang lembek dan cengeng. Kita juga tahu, berdirinya NU pada 1926 bukan atas restu kekuasaan pemerintah kolonial Belanda tetapi justru sebaliknya dalam rangka mengibarkan bendera perlawanan baik pada kolonialisme maupun pada ormas puritan Islam. Jadi memang sejak dari awal, NU tampil sebagai lambang perlawanan atas “arogansi” kekuasaan baik dalam pengertian politik maupun keagamaan.

Tetapi apa yang terjadi sekarang? NU justru jadi “bancaan,” jadi ajang komersialisasi para petualang politik. Kekuasaan yang dulu ditabukan karena korup sekarang dipuja. Para kiai yang dulu menjadi pejuang kultural, pembela hak-hak minoritas politik yang ditindas kekuasaan sekarang justru menjadi “makelar politik” orang/kelompok tertentu yang dipandang menguntungkan secara pragmatis. Mereka berdalil (berdalih?) hanya melalui kekuasaan, NU bisa membangun perangkat infrastruktur dan suprastruktur yang kuat. Tetapi apa buktinya? Banyaknya kader NU di politik kekuasaan juga tidak berdampak secara signifikan bagi pengembangan ke-NU-an. Mereka lebih pantas disebut sebagai “bangsawan” yang elitis-pragmatis ketimbang sebagai “negarawan” yang populis dan memerjuangkan keadilan sosial di masyarakat basis.

Bahkan tidak sedikit pesantren dan santri terbengkelai akibat para kiainya lebih asyik mengurusi kekuasaan. Jika situasi ini tidak dihentikan, maka gema protes pada kiai akan merambah kemana-mana, di setiap basis kultural NU. Sekarang saja sudah terdengar sejumlah protes santri di berbagai daerah yang disamping diakibatkan mereka tidak lagi diurusi kiainya. Juga lantaran mereka dibuat bingung oleh sikap politik kiai, yang dulu membela Si A mati-matian kemudian berbalik memusuhi Si A mati-matian karena sudah menjagokan calon lain. Memang tidak bisa dipungkiri, “skisme” yang terjadi di tubuh kiai karena kepentingan pragmatis yang berbeda berdampak pada persetruan jamaah, warga NU yang umumnya adalah para santri dan eks-santri.

Tidak sebatas itu, kiai yang “mengabdikan diri” pada kekuasaan akan berakibat pada pudarnya wibawa tradisional mereka di mata pengikutnya. Mereka tidak lagi dihargai petuahnya, ditaati kata-katanya. Kata-kata “sami’nan wa atha’nan” (kami dengar dan taat) yang dulu menjadi tradisi di masyarakat santri dan warga NU pada umumnya yang mencerminkan keloyalan kepada kiai, sekarang seperti tidak memiliki tuah lagi. Kata-kata itu seperti jargon kosong tak bertuah. Bayangkan saja, begitu KH Abdullah Faqih dan sejumlah kiai alim-saleh lain di Pasuruan menggemakan keharaman presiden perempuan yang terjadi bukan “sami’nan wa atha’nan” tetapi justru umpatan di mana-mana.

Meskipun Kiai Faqih tidak salah ketika mengatakan itu karena memang ada referensi kitab klasiknya. Tetapi karena aura politiknya lebih kental ketimbang sebuah refleksi intelektual keislaman akibatnya beliau menuai banyak protes. Padahal kita tahu derajat kealiman dan kesalehan seorang Kiai Faqih. Inilah yang saya sebut sebagai rontoknya “kharisma tradisonal” kiai. Sebagai warga NU, saya sangat sedih melihat pemandangan ini. Jika “kharisma tradisional” kiai sudah pudar lalu apa lagi yang diandalkan oleh seorang kiai dalam melakukan tugas-tugas kulturalnya? Di sinilah saya, atas nama diri sendiri, dengan segala hormat menyerukan kiai untuk kembali ke barak, ke pesantren dan jama’ahnya. Biarlah wilayah politik kekuasaan diurusi oleh politisi dan profesional NU.

Pada level inilah kiai justru dihargai dan berfungsi dan bermakna secara sosial sebagai countervailing power, sebagai pengimbang kekuasaan yang cenderung korup, represif dan hegemonik. Juga sebagai penguat civil Islam dan civil society dalam rangka menciptakan umat Islam dan manusia pada umumnya agar lebih bermartabat dan dihargai hak-hak kemanusiaannya. Marilah kita atasnamakan NU untuk kegiatan yang produktif bagi pengembangan sosial-kemasyarakatan dan keintelektualan yang terpuruk ini bukan untuk menyokong kelompok tertentu, orang tertentu yang belum tentu bermanfaat buat NU dan bangsa ini. Salam.

 

 

 

 

Mennonite, Amerika, dan Islam

0
Mennonite, Amerika, dan Islam

Belum lama ini saya menulis sebuah buku berjudul Among the Believers: Kisah Hidup Seorang Muslim Bersama Komunitas Mennonite Amerika. Buku yang diberi pengantar oleh Profesor Lawrence Yoder dari Eastern Mennonite Seminary ini merupakan hasil dari pergumulan saya selama kurang lebih dua tahun (2005-2007) bersama komunitas Kristen Mennonite Amerika di kota Harrisonburg, Negara Bagian Virginia, ketika saya mengambil program master di bidang “transformasi konflik dan studi perdamaian” di Eastern Mennonite University’s Center for Justice and Peacebuilding. Selama kurang lebih dua tahun itu, saya tinggal serumah bersama keluarga Mennonite dan bergaul dengan komunitas Mennonite baik di gereja, kampus, dan tempat-tempat publik lain.

Pengalaman saya bersama komunitas Mennonite ini memberi pelajaran yang berharga buat saya—pelajaran tentang “sisi lain” dunia Amerika. Dalam pandangan sebagian kaum Muslim dan sejumlah ormas keislaman di Tanah Air, Amerika sering digambarkan sebagai negara sekuler yang pro-kebebasan, anti-Islam, dan gemar perang. Di tengah tuduhan sebagian publik Muslim tentang Kristen dan Amerika yang membenci dan memusuhi Islam, pengalaman saya tinggal bersama komunitas Mennonite justru menunjukkan sebaliknya.

***

Berdiri pada abad ke-18, Mennonite—yang diambil dari nama pembaharu “Kristen Anabaptis” berkebangsaan Belanda di awal abad ke-16, Menno Simons (1496-1561)—adalah komunitas Kristen “illiberal” dalam pemahaman keagamaan dan wawasan teologinya (lihat studi John Roth, Beliefs: Mennonite Faith and Practice). Akan tetapi menariknya mereka mempunyai visi dan spirit kemanusiaan, forgiveness, rekonsiliasi, toleransi dan perdamaian yang sangat kuat melintas batas etnis, bangsa, budaya, dan agama. Mennonite adalah komunitas keagamaan yang sangat taat dan saleh yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental agama Kristen dan “tradisi Bibel”. Mennonite menentang gagasan dan praktek sekularisme-liberalisme, anti alkohol, anti seks bebas, mengecam pornografi dan pornoaksi, mengutuk praktek homoseksual, dlsb yang mereka anggap sebagai “budaya Hollywood” yang meracuni masyarakat Amerika. Akan tetapi pada saat yang bersamaan mereka tetap toleran-pluralis dalam membangun hubungan keagamaan dengan komunitas agama lain.

Ini menunjukkan bahwa “konservatisme” dan “fundamentalisme” yang Mennonite pegang itu bersifat “ke dalam”. Karena itu Mennonite adalah contoh dari komunitas agama yang konservatif di satu sisi tetapi terbuka di pihak lain. Saya ingin menamakan ini sebagai “konservatisme inklusif”—sebuah kombinasi pemahaman keagamaan yang unik dan paradoks. Berbeda dengan “konservatisme eksklusif” yang sangat tertutup dan tidak mau membuka diri, berdialog, berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas di luar mereka, “konservatisme inklusif” bersifat terbuka dengan kebudayaan dan unsur-unsur luar (the otherness). Tidak seperti kelompok “konservatif eksklusif” yang apriori dengan “yang lain” dan bahkan sering underestimate terhadap kultur dan agama lain, kelompok “konservatif inklusif” dalam banyak hal tidak demikian.

Selain kesalehan individual, karakteristik fundamental komunitas Mennonite adalah “kesalehan sosial”. Pengikut Mennonite tidak hanya saleh dalam hal “ibadah individual” yakni aktivitas ritual yang berorientasi pada “keselamatan diri” kelak di akhirat seperti sembahyang, ibadah Minggu dlsb akan tetapi mereka juga saleh dalam hal “ibadah sosial” seperti aksi-aksi solidaritas kemanusiaan untuk membantu orang lain yang membutuhkan  apapun agama, etnis, bangsa dan ideologi mereka. Relief dan service telah menjadi salah satu “trade mark” Mennonite. Spirit cinta-kasih ini begitu kuat dalam tradisi Mennonite. Dan doktrin cinta-kasih itu bukanlah ungkapan verbal kosong melompong tak berisi melainkan dipraktekkan dalam tindakan nyata dan diorganisasikan dalam bentuk lembaga-lembaga sosial yang bertebaran di komunitas ini seperti Mennonite Central Committee (MCC). MCC yang memiliki cabang di berbagai belahan dunia ini telah menggelontorkan milyaran dollar guna membantu para korban bencana, baik bencana alam (tsunami, banjir, gunung meletus, badai dlsb) maupun “bencana politik” (korban perang). Di Indonesia, MCC juga telah mengeluarkan uang milyaran rupiah untuk membidani proses rehabilitasi dan recovery Aceh pasca-tsunami, membantu membangun rumah-rumah para korban Gunung Merapi (baik Muslim maupun Kristen), mendorong proses rekonsiliasi Kristen-Muslim di Maluku, dan masih banyak lagi.

***

Lebih lanjut Mennonite, khususnya Mennonie Amerika, adalah kelompok keagamaan yang memiliki karakter kuat dalam memegang prinsip pacifism, yakni sebuah paham antikekerasan—apapun jenisnya—dan pro pada usaha-usaha pembangunan perdamaian (peacebuilding) dalam menyelesaikan masalah-masalah konflik, khususnya konflik komunal yang melibatkan dua atau lebih kelompok / grup yang betikai. Komitmen pada proses pembangunan perdamaian, gerakan antikekerasan, forgiveness dan rekonsiliasi ini tidak hanya mereka wacanakan seperti umumnya dilakukan banyak orang tetapi betul-betul mereka implementasikan dalam tindakan nyata. Bersama Quaker dan Brethern, Mennonite adalah penyokong apa yang disebut “historic peace churches” yang kontra terhadap segala jenis tindakan kekerasan baik domestik lebih-lebih kekerasan berdimensi politik-keagamaan. Mennonite juga menjadi eksponen utama gerakan anti-perang di Amerika. Para tokoh Mennonite sering memobilisir massa untuk berdemonstrasi di Gedung Putih guna menentang “program perang” AS di Afghanistan, Irak, dan negara lain, sambil mengadvokasi pentingnya menyelesaikan kekerasan secara damai.

Tidak seperti sebagian orang-orang Kristen militan-konservatif yang bangga dengan simbol “salib dan pedang” seperti didoktrinkan Santo Agustinus, kaum Mennonite lebih suka “salib dan bunga.” Jika sebagian kaum Kristen bangga dengan simbol burung elang yang berani dan gagah perkasa, Mennonite lebih memilih merpati yang lembut dan rukun. Sangat menarik untuk disimak banyak sekali lembaga-lembaga Mennonie yang menggunakan simbol burung merpati ini. Burung merpati memang simbol perdamaian, kerukunan, harmoni, dan kejujuran sekaligus. Tidak pernah saya menyaksikan “burung dara” ini berkelai satu sama lain.

Komitmen Mennonite pada peacemaking and nonviolence movements ini dibentuk oleh “their historical experience, their close reading of biblical tradition, and their evolving spiritual response to the world around them”. Demikianlah pernyataan sarjana dan rabbi Yahudi Amerika terkemuka Marc Goppin dalam karyanya, Between Eden and Armageddon: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking (Goppin 2002: 164). Saya kira Professor Gopin benar. Spirit dan filosofi nirkekerasan yang dilakukan Mennonite dibentuk oleh, dan produk dari, berbagai faktor: (1) “respons spiritual” atas pluralitas lingkungan sekitar, (2) pembacaan atas tradisi biblikal terutama mengenai sepak terjang Yesus yang antikekerasan dan penuh cinta-kasih kepada umat manusia, serta (3) pengalaman sejarah kelompok agama ini yang penuh penderitaan sejak dari Eropa sampai Amerika. Sudah banyak buku yang mengisahkan kisah pilu perjalanan mereka: dikucilkan dari komunitas, dituduh sekte sesat, dilecehkan sebagai “orang kuno” yang tidak mau beradaptasi dengan modernitas dan seterusnya.

Pengalaman sejarah Mennonite sebagai kaum minoritas tertindas yang terpinggirkan dalam sejarah kebudayaan manusia turut memberi kontribusi pada dontrin dan filosofi nirkekerasan, forgiveness, rekonsiliasi, dan perdamaian yang menjadi trade mark kelompok agama tradisi Anabaptis ini. Memang menjadi pertanyaan besar: kenapa sebuah komunitas yang mengalami “sejarah gelap” demikian panjang kemudian berubah menjadi “anti-kegelapan”? Bagaimana proses transformasi dari “komunitas tertindas” ke “komunitas pemaaf dan pendamai” itu terjadi?

Dalam banyak hal, orang atau kelompok yang tertindas atau teraniaya, atau mengalami praktek penindasan, kemudian berubah menjadi “kelompok penindas” yang bengis karena adanya dorongan balas dendam. Bahkan pembunuhan, dalam masyarakat tertentu, bisa menjadi suatu perbuatan yang sangat mulia. Inilah yang disebut—dalam literatur antropologi—“honor  killings,” yakni pembunuhan demi menjaga martabat keluarga atau kelompok/etnis tertentu. Dalam literatur agama juga dikenal “mati syahid” atau “perang suci” demi membela atau mempertahankan sesuatu yang mereka anggap sakral: agama, tanah, keluarga, dlsb. Tetapi Mennonite tidaklah demikian. Meskipun sejarah mereka penuh kegetiran sebagai “kaum teraniaya” (the oppressed), mereka tidak berubah menjadi sekte agama militan-radikal laiknya kaum “islamis-teroris”.

***

Akhirul kalam, umat Mennonite Amerika adalah sebuah kelompok agama yang unik dan menarik untuk dikaji dan dicontoh sekaligus. Mereka adalah minoritas agama disana. Jumlah pengikut Mennonite di Amerika kurang dari 400,000 (total pengikut Mennonite di seluruh dunia, menurut survei Mennonite World Mission tahun 2006, sekitar 1,3 juta). Sementara penduduk Amerika lebih dari 300 juta jiwa. Jadi hanya sekitar 0,3% saja dari total penduduk negara adi daya itu. Jumlah umat Islam di Amerika jauh lebih banyak dari Mennonite. Meskipun dari segi jumlah mereka minoritas akan tetapi dari segi peran di sektor publik dan pembangunan wacana, mereka tidak bisa dipandang minoritas lagi. Banyak ide dan wacana yang dikembangkan Mennonite Amerika dicontoh oleh komunitas lain, tidak hanya di Amerika saja tetapi juga di berbagai negara. Contoh kecil adalah tentang konsep peacebuilding, trauma healing, restorative justice, reconciliation, dan conflict transformation. Beberapa konsep ini telah “dikloning” oleh banyak orang dari berbagai kawasan: dari Afrika Barat sampai Amerika Latin, dari Kanada sampai Filipina.

Ideologi “pacifisme” yang diusung Mennonite—bersama Quaker, Brethren in Christ, dan kelompok pacifis lain—juga turut mengibarkan nama pengikut Menno Simons ini. Di saat dunia sedang dilanda konflik antarnegara, antaretnis, antaragama, antarkelompok dan seterusnya, spirit “pacifisme” yang antikekerasan dan pro-perdamaian ini seperti air hujan di tengah musim panas yang kering kerontang. Pacifisme menjadi simbol “perlawanan kultural” atas ideologi perang dan kekerasan yang didengungkan oleh sejumlah orang dan kelompok militan-radikal. Pula, di tengah masyarakat yang saling membenci dan memusuhi, spirit forgiveness dan rekonsiliasi yang diusung Mennonite terasa sangat menyejukkan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika saya katakan bahwa Mennonite, dalam banyak hal, seperti oase di padang pasir yang gersang.

Sosial Media Official

23,018FansSuka