Selasa, Oktober 22, 2019
Beranda blog

Seminar China di DPP Partai Golkar

0
Kontribusi Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Indonesia

Tanggal 19 Maret lalu, DPP Partai Golkar menggelar seminar sehari bertajuk “Kontribusi Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Indonesia”. Seminar ini dimaksudkan untuk—selain memperingati tahun baru Islam dan Imlek—juga dalam rangka untuk menyambut 600 tahun ekspedisi Cheng Ho (Zeng He) ke Nusantara. Tahun 2005 ini (tepatnya bulan Agustus nanti) memang genap 600 tahun sejak tokoh legendaris Tiongkok, Cheng Ho menginjakkan kakinya untuk pertama kali di negeri ini tahun 1405. Karena itu pula, banyak komunitas masyarakat, Tionghoa khususnya yang mengadakan berbagai acara untuk mengenang mendiang Cheng Ho.

Sebagai pembicara dalam seminar ini selain saya, tampil beberapa tokoh dan intelektual penting Tanah Air, al, Prof. Azyumardi Azra, Prof. A. Dahana, Prof. Hembing Wijayakusuma, Prof. Hasan Muarif Ambary, Benny G. Setiono dan lain-lain. Seminar ini menjadi menarik bukan lantaran temanya melainkan penyelenggaranya (baca, Partai Golkar). Kita tahu, PG yang merupakan “partai mimikri” dari Golkar adalah partai bentukan Orde Baru. Dan Orde Baru adalah rezim yang membuat orang-orang Tionghoa merana di negeri ini. Orang-orang Tionghoa mengalami penderitaan yang luar biasa oleh rezim Orde Baru sejak mereka dituding terlibat dalam Baperki dan berada dibalik peristiwa Gerakan 30 September yang mengerikan itu. Di sini mereka lupa bahwa tidak semua orang-orang Tionghoa bergabung dalam Baperki sebagaimana tidak semua orang-orang Jawa ikut Nica.

Tetapi apa lacur, tuduhan (tepatnya, kambing hitam) itu sudah terlanjur terjadi. Dan akhirnya, Tionghoa menjadi “korban sejarah” rezim. Banyak peraturan pemerintah dan undang-undang yang dibuat untuk menghabisi warga Tionghoa. Di antara sekian puluh peraturan yang bersifat diskriminatif itu, al, Instruksi Presiden No. 14/1967 yang berisi larangan segala kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat China dilakukan di Indonesia. Sejak itu, Konghucu sebagai agama leluhur China dihapus statusnya dari “agama resmi” pemerintah menjadi agama terlarang. Kemudian rezim juga membuat UU Kewarganegaraan No. 62/1968 yang memberlakukan status SKBRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia). Penerbitan peraturan ini mengingatkan pada masa kolonial Belanda dulu yang membuat peraturan passenstelsel (keharusan bagi orang Tionghoa untuk mempunyai surat jalan khusus apabila hendak bepergian ke luar distrik tempat mereka tinggal) dan wijkenstelsel (peraturan ini melarang Tionghoa untuk tinggal di tengah kota dan mengharuskan mereka untuk membangun suatu ghetto yang kemudian terkenal dengan “Pecinan” sebagai tempat tinggal).

Ini adalah bagian dari ironi sejarah Orde Baru (OB), dan Golkar—sebagai mesin politik OB—tentu saja turut andil di dalamnya. Karena itu, sungguh sangat aneh—tapi sekaligus menarik—jika PG belakangan ini mengadakan seminar tentang Kontribusi Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Nusantara. Secara implisit dan eksplisit, melalui seminar ini mereka mengakui adanya partisipasi/kontribusi China/Tionghoa dalam proses penyebaran Islam di Nusantara—sesuatu yang diingkari oleh rezim OB dulu. Saya katakan mereka mengingkari peran China dalam islamisasi Nusantara sebab rezim OB-lah, melalui Djaksa Agung telah menerbitkan surat keputusan No. 043 tahun 1971 yang melarang beredarnya buku sejarawan Prof. Slamet Mulyana yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu-Djawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Dalam buku ini, Mulyana secara eksplisit dan terang-terangan menyebut adanya partisipasi orang-orang Tionghoa bermazhab Hanafi dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Alasan pelarangan itu jelas, yakni karena buku Mulyana itu dianggap kontraproduktif dengan kebijakan rezim OB yang ingin menghilangkan jejak-jejak sejarah China.

Seminar ini semakin “aneh”—sekaligus semakin menarik—mengingat figur Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden selama ini dinilai publik kurang apresiatif terhadap masyarakat Tionghoa. Jusuf Kalla juga pernah melontarkan kalimat yang dinilai “menyakitkan” (kalau tidak menyudutkan) para pengusaha Tionghoa. Jusuf Kalla juga dinilai masih mempunyai sejumlah “PR” terkait dengan masalah kerusuhan berbasis etnis di Makasar beberapa waktu lalu yang hingga kini belum terselesaikan. Dengan melihat latar belakang ini, sangat patut untuk dikemukakan sebuah pertanyaan: apa maksud PG mengadakan seminar dengan tema ini? Saya sendiri berharap, seminar ini merupakan bagian dari niatan baik dan tulus PG untuk merajut kembali hubungan dengan masyarakat Tionghoa yang selama ini mereka “lukai”.

Untuk menunjukkan komitmen positif itu, sangat tidak cukup kalau hanya melalui forum seminar. Ini dibutuhkan kebijakan, sikap dan gerakan yang konkret untuk menghapus segala macam diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa. Sebab seperti kita tahu, meskipun banyak produk peraturan pemerintah dan perundang-undangan OB yang diskriminatif itu sejak era reformasi sudah banyak yang dihapus akan tetapi di tingkat praktek tidak sepenuhnya bunyi. Mentalitas para pejabat dan birokrat masih menggunakan “lagu lama” yang berwatak diskriminatif terhadap warga Tionghoa. Meskipun dunia politik sudah berubah, mereka masih menganggap Tionghoa sebagai “orang asing” yang harus dicurigai. Ini bisa “dimaklumi” mengingat para pejabat dan birokrat kita sebagian besar masih orang-orang lama warisan rezim OB karena itu mentalitas, watak dan perilakunya masih mirip-mirip OB. 

Ada beberapa kasus atau contoh yang patut menjadi bahan refleksi bersama. Pada tahun 1998, Presiden Habibie sudah mengeluarkan Inpres No. 26/1998 yang menghapuskan penggunaan istilah “pribumi” dan “non pribumi”, memberikan arahan agar semua pejabat pemerintah memberikan layanan yang sama kepada setiap warga negara serta menginstruksikan dilakukan peninjauan kembali dan penyelesaian seluruh produk hukum perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Kebijakan tersebut termasuk dalam bidang perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja. Akan tetapi di tingkat lapangan, peraturan ini tidak sepenuhnya bunyi. Di Jogjakarta belum lama ini terjadi keluhan seorang warga bernama Samuel Cahyadi yang kesulitan memproses Hak Milik tanahnya hanya karena dia seorang Tionghoa. Dan saya rasa masih banyak kasus seperti Samuel Cahyadi ini.

Presiden Habibie saat itu juga telah mengeluarkan Inpres No. 4 tahun 1999 yang menghapuskan SKBRI dan izin pelajaran Bahasa mandarin. Dalam Inpres tersebut, al, berbunyi “ Tentang Pelaksanaan bukti kewarganegaraan RI, bagi warga negara RI yang telah memiliki KTP atau Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan itu cukup menggunakan KTP, KK atau akta kelahiran tersebut.” Jadi jelas dan gamblang bahwa SKBRI tidak lagi dibutuhkan dalam pelayanan publik. Namun Inpres tersebut selama ini diabaikan oleh para pejabat dan birokrat khususnya Departemen Imigrasi. Sebaliknya mereka tetap memberlakukan UU Kewarganegaraan No. 62/1968 (Lembaran Negara No. 113 Tahun 1958) karena bisa dijadikan sebagai proyek pemerasan (khusus bagi para calo atau broker) terhadap etnis Tionghoa. Banyak orang-orang Tionghoa yang mengeluh lantaran ketika mengurus paspor dan surat penting lain masih saja ditanyai soal SKBRI ini meskipun mereka sudah menunjukkan akta kelahiran dan KTP.

Hal lain yang juga patut untuk dicermati adalah meskipun Instruksi Presiden No. 14/1967 yang berisi larangan segala kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat-istiadat Tionghoa yang dilakukan di Indonesia sudah dicabut pada masa pemerintahan Gus Dur, dan sebagai gantinya diterbitkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 yang membolehkan etnis Tionghoa mengekspresikan kebudayaan termasuk menjalankan agama leluhur China (Konghucu) di Indonesia, namun lagi-lagi, di tingkat praktek di lapangan sama sekali tidak berlaku.

Beberapa tahun lalu kita bahkan dikejutkan oleh ulah para pejabat Departemen Agama dalam hal ini Departemen Litbang dan Diklat Keagamaan yang membuat RUU Kerukunan Umat Beragama yang sangat diskriminatif antara Muslim dan non-Muslim dan Konghucu tidak lagi mendapat tempat disini. Sampai sekarang, Departemen Agama juga belum membuat direktorat agama Konghucu yang khusus melayani komunitas agama ini. Konghucu juga belum bisa dimasukkan sebagai agama dalam KTP. Akhirnya banyak orang-orang Tionghoa (dan mungkin non-Tionghoa) yang beragama/berkeyakinan Konghucu tetapi dalam KTP tertulis Kristen atau Buddha dan lainnya yang dianggap sebagai “agama resmi” pemerintah. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat paradoks: satu sisi para pejabat publik/pemerintah berbicara berapi-api di koran, TV dan media lain bahwa diskriminasi tidak lagi mendapat tempat di Indonesia akan tetapi di pihak lain praktek diskriminasi itu masih menggurita dimana-mana! Dari paparan di atas, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ke depan adalah sebuah gerakan atau kebijakan yang konkrit dalam tindakan bukan kebijakan di atas kertas, kebijakan dan gerakan yang total tidak ambigu dan ambivalen seperti tampak selama ini. Pemerintah jika ingin berkomitmen untuk memberantas praktek diskriminasi maka harus diwujudkan dalam tindakan nyata: menegakkan hukum, menangkap para calo, makelar dan oknum yang nakal serta konsisten dalam menjalankan produk undang-undang dan peraturan. Kecurigaan hanyalah akan melahirkan dendam kesumat yang berkepanjangan. Jika kita menganggap Tionghoa sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, maka sudah selayaknya dan seharusnya jika mereka juga ditempatkan dan diperlakukan sejajar dengan etnis lain dalam segala hal kehidupan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk Partai Golkar.

Mengikis Rasialisme Anti-Tionghoa

0
Mengikis Rasialisme Anti-Tionghoa

Pada tanggal 13 Mei 2004, saya diundang oleh Pusat Analisa Ketahanan dan Kepatriotan Indonesia (PATRIA) Jakarta dalam sebuah acara bertajuk “Dialog Kebangsaan Nasionalisme WNI Etnis Tionghoa”. Selain saya, juga tampil KSAD Jenderal Ryamrizard Ryacudu, Kwik Kian Gie dan Prof. Said Aqiel Siradj. Menurut panitia penyelenggara, “Dialog Kebangsaan” ini dimaksudkan untuk mengenang peristiwa Mei 1998 yang tragis itu. Kenapa Mei perlu dikenang? Kita tahu, pada medio Mei 1998, di negeri tercinta ini telah terjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan: penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan. Celakanya, yang menjadi sasaran amuk massa dan pemerkosaan—lagi-lagi—adalah warga Tionghoa. Itulah sebabnya, peristiwa Mei pada hakekatnya adalah kerusuhan terhadap etnis Tionghoa—sebuah bentuk rasialisme.

Saat itu, kemarahan massa yang sulit dikendalikan mencari pelampiasan pada simbol-simbol tertentu. Jika simbolisasi gerakan perubahan politik adalah suksesi atas kepemimpinan nasional dan perubahan struktur politik, maka simbolisasi perubahan sosial-ekonomi adalah penyederhanaan pada satu sasaran, yaitu menyerang simbol-simbol dominasi kekuatan ekonomi etnis Tionghoa.

Pelampiasan yang dilakukan secara anarkis dan keji itu, menyimpan sejuta residu peristiwa yang tak akan bisa dilupakan dengan mudah. Simpul-simpul dan konsentrasi kerusuhan memang telah mencair tetapi memori dan akar peristiwa sampai sekarang tidak bisa dikatakan menghilang, seakan ada energi negatif yang siap menerkam ketenangan setiap saat mengingat perubahan sosial yang dikehendaki belum mengalami kemajuan yang berarti. Sepanjang tatanan sosial-politik dan hukum masih rapuh dan ekonomi masih merosot, maka ancaman terhadap Tionghoa masih terus berlanjut di negeri ini. Sepanjang Pancasila yang menjunjung tinggi pluralitas dan kebangsaan itu belum dihayati secara tulus oleh masyarakat, maka Tionghoa akan tetap menjadi “target operasi” massa yang kalap.

Saya sendiri menilai, peristiwa Mei 1998 hanyalah “buah” dari politik diskriminasi dan segregasi sosial/politik yang diterapkan rezim selama ini sejak kolonial Belanda dan puncaknya pada masa Orde Baru ketika orang-orang Tionghoa hanya diposisikan sebagai sapi (perah), kambing (hitam) dan kelinci (percobaan). Harap dicatat, peristiwa Mei 1998 bukanlah awal dari konflik rasialisme anti Tionghoa di negeri ini. Sudah puluhan kali konflik serupa pernah meledak di negeri yang kemudian bernama “Indonesia” ini. Pada saat Perang Jawa (1825-1830) juga terjadi pembantaian terhadap Tionghoa. Kemudian, rasialisme anti-Tionghoa juga terjadi di Solo, pusat kapital, produksi dan perdagangan batik.

Empat tahun kemudian, 1916, rasialisme anti-Tionghoa meletus di Kudus seperti ditulis Tan Boen Kim dalam Peroesoehan di Koedoes (1918). Setelah bangsa ini merdeka, tepatnya pada masa Orde Lama, juga terjadi lagi pembunuhan massal terhadap etnis Tionghoa masing-masing pada tahun 1946-1948 dan peristiwa rasialis Mei 1963 yang merupakan side effect dari PP No. 10 Tahun 1960 yang diskriminatif itu. Dan pada masa Orde Baru, Tionghoa mengalami puncak penderitaan. Sejak mereka dituding berada di balik layar PKI, kampanye dan pengganyangan anti-Tionghoa terus dilakukan. Ethnic cleansing atas Tionghoa ini tidak hanya dalam pengertian fisik saja tetapi juga pemusnahan segala hal yang berbau Tionghoa termasuk kebudayaan dan tradisi agamanya. Ini adalah bagian dari ironi dan sejarah gelap bangsa Indonesia. 

Jika kita melacak sejarah bangsa ini, maka akan segera tahu bahwa rasialisme anti-Tionghoa terbesar dan pertama kali terjadi pada tahun 1740, sebuah peristiwa yang kemudian dikenal dengan Chineezenmoord (“Pembantaian orang-orang China”) di Batavia. Pada saat itu lebih dari 10.000 nyawa orang China melayang.

Banyak sejarawan menduga otak dari genocide (“pembersihan etnis”) ini adalah VOC karena China dianggap sebagai pesaing strategis dalam bidang perekonomian. Kita tahu, bangsa Tionghoa pada saat itu menguasai di hampir semua sektor perdagangan. Para syahbandar (penguasa pelabuhan) banyak dikuasai Tionghoa. Orang-orang Tionghoa juga banyak yang menduduki jabatan sebagai adipati dan elite kerajaan. Hal ini karena jalinan/relasi Jawa-Tionghoa sudah dibangun sejak klasik jauh sebelum kolonial Belanda datang ke negeri ini. Jan Risconi telah menguraikan cukup baik peristiwa 1740 ini dalam disertasinya Sja’ir Kompeni Welanda Berperang dengan Tjina (1935).

Setelah peristiwa 1740 itu, VOC mengeluarkan sebuah keputusan yang disebut passenstelsel, yaitu keharusan bagi setiap orang Tionghoa untuk mempunyai surat jalan khusus apabila hendak bepergian ke luar distrik tempat mereka tinggal. Dengan adanya surat jalan ini, VOC dapat mengawasi aktivitas sosial Tionghoa, mencegah percampuran budaya (untuk memelihara perbedaan ala rasisme) dan mencegah interaksi sosil-politik-ekonomi mereka dengan penduduk lain.

Selain passenstelsel, VOC juga mengeluarkan peraturan yang disebut wijkenstelsel. Peraturan ini melarang orang Tionghoa untuk tinggal di tengah kota dan mengharuskan Tionghoa untuk membangun satu ghetto yang kemudian dikenal dengan “Pecinan” sebagai tempat tinggal. Tujuan peraturan ini jelas untuk mengisolasi dan memutus kontak Tionghoa dengan penduduk lain. Inilah yang saya sebut dengan politik segregasi.

Politik model inilah yang di-“foto copy” pemerintah Orde Baru selama berkuasa sehingga kita menyaksikan orang-orang Tionghoa ini seperti orang asing di rumahnya sendiri. Berbagai macam peraturan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Surat Keputusan Kabinet dibuat untuk memberikan pagar pembatas agar jurang perbedaan antara Tionghoa dan etnis lain tetap terpelihara dengan baik. Setidaknya ada sekitar 21 peraturan perundang-undangan yang rasis diterapkan oleh pemerintah Soeharto terhadap Tionghoa.

Bahkan dulu dibuat satu badan intelijen khusus yang bertugas mengawasi masalah China, namanya Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC)—suatu penamaan yang mengesankan bahwa keberadaan Tionghoa di Indonesia memang merupakan masalah. Sampai sekarang BKMC ini belum dibubarkan karena itu setiap saat, jika situasi sosial-politik di negeri ini memungkinkan, bisa diaktifkan kembali. Anehnya, perlakuan diskriminatif ini tidak berlaku bagi “etnis asing” lain seperti Arab atau India. Lebih ironis lagi, berbagai keputusan diskriminatif itu diambil bersamaan ketika pemerintah Orde Baru memakai banyak pengusaha Tionghoa dalam program pembangunan ekonominya. Rupanya, sentimen rasis dipelihara oleh Orde Baru untuk mengontrol kepatuhan Tionghoa terhadapnya.

Meskipun sekarang Orde Baru (konon) sudah tumbang tetapi bukan berarti Tionghoa bisa hidup bebas dan dijamin hak-hak politik mereka sebagai warga negara. Memang ada yang menggembirakan di “era reformasi” ini. Beberapa peraturan diskriminatif seperti Inpres No. 14 tahun 1967 yang dijadikan tameng pembersihan segala hal yang berbau Tionghoa semasa Orde Baru sudah dicabut pada masa pemerintahan Gus Dur untuk kemudian diganti dengan Keputusan Presiden No. 6/2000 yang lebih manusiawi. Stigma “pribumi” dan “non-pribumi” yang menyesatkan itu juga sudah dihilangkan seiring dengan terbitnya Inpres No. 26 Tahun 1998.

Dalam Inpres tersebut juga diinstruksikan agar semua pejabat pemerintah memberikan layanan yang sama kepada setiap warga negara serta menginstruksikan dilakukan peninjauan kembali dan penyelesaian seluruh produk hukum perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Kebijakan tersebut termasuk dalam bidang pemberian layanan dalam perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja lainnya. Selain itu, Presiden Habibie juga mengeluarkan Inpres No. 4 tahun 1999 yang menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) dan izin pelajaran bahasa Mandarin.

Meskipun di tingkat yuridis-formal, politik diskriminasi itu tidak lagi mendapat tempat akan tetapi di tingkat kultur dan mental masyarakat (termasuk para birokrat & pejabat), hal ini tidak sepenuhnya pupus. Di sana-sini kita masih menyaksikan sejumlah perlakuan diskriminatif terhadap warga Tionghoa menyangkut hak-hak sipil, sosial budaya dan politik. Inpres yang mencabut SKBRI diabaikan. Sebaliknya, para pejabat masih memberlakukan UU Kewarganegaraan No. 62/1958 (Lembaran Negara No. 113 tahun 1958) yang sangat terbuka untuk menjadi ladang pemerasan terhadap etnis Tionghoa. Mentalitas pejabat seperti inilah yang harus direformasi.

Ke depan, rezim manapun yang berkuasa di negeri ini harus memelihara kerukunan dan kebersamaan serta menjaga persaudaraan universal antar-manusia. Ingatlah bahwa Indonesia dibangun tidak oleh dan untuk satu atas beberapa etnis saja melainkan suatu konsepsi keberagaman yang utuh dalam wilayah kesatuan dan persatuan dari semua kekuatan etnisitas yang ada di seluruh penjuru Nusantara termasuk Tionghoa sebagai bagian integral dari bangsa ini.

Untuk menatap masa depan bangsa, kita perlu memantapkan spirit nasionalisme bagi kesejahteraan bersama. Bagi masyarakat Tionghoa, keadaan ini adalah tantangan untuk membuktikan kadar nasionalisme mereka secara sungguh-sungguh. Dengan ini hanya mereka sendiri yang bisa menentukan posisi dan peran masing-masing dalam mendorong Indonesia yang lebih makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran sehingga diharapkan peristiwa Mei 1998 yang memilukan itu tidak akan terulang di masa datang.

Quo Vadis Jaringan Islam Liberal

0

Tanggal 9 Maret 2005, Jaringan Islam Liberal (JIL) genap berusia 4 tahun, sebuah usia yang relatif belia untuk mengukur sebuah capaian prestasi. Untuk memperingati kelahirannya yang ke-4, sejak Februari, JIL telah mengadakan serangkaian kegiatan seperti SWOT, pameran buku, roundtable discussion sampai pemutaran berbagai film yang bernuansa kritik agama seperti Osama, The Magdalene Sister, Monsieur Ibrahim, The Afghan Alphabet, Flying to the Heaven, the Believer dll. Di antara kegiatan JIL yang sangat penting adalah SWOT yang diadakan akhir Februari lalu di Bogor. Dalam pertemuan yang dihadiri para pionir dan mentor JIL ini (saya diundang sebagai “peninjau” bersama Fathi Aris Omar, aktivis-intelektual dari Malaysia), telah dibahas beberapa agenda penting mengenai strategic planning JIL ke depan, di samping tentu saja sebagai ajang evaluasi dan kritik internal JIL sejak dideklarasikan 4 tahun silam.

Kritik atas JIL

Walau belum cukup dewasa sebagai sebuah gerakan, JIL secara bertubi-tubi telah mendapatkan kritik dan sorotan amat tajam dari pelbagai pihak. Pandangan-pandangan keagamaan yang liberal, pluralis, humanis dan demokratis yang disiarkan JIL lewat berbagai media (seminar, talk show, tulisan dll) kerap menimbulkan resistensi dari para tokoh agama, bukan hanya kelompok fundamentalis-radikal saja tetapi juga oleh ulama yang dikenal moderat. Oleh mereka, JIL dianggap (dituduh) telah menciptakan keresahan di tengah masyarakat muslim, melakukan kegiatan yang bermuara pada pendangkalan akidah, penghinaan agama Islam beserta doktrin-doktrin keislaman dan semacamnya.

Sudah banyak buku yang ditulis khusus untuk mendiskreditkan JIL seperti Bahaya Islam Liberal  yang ditulis Hartono Ahmad Jaiz, seorang mantan wartawan, Pengaruh Kristen-Orientalis terhadap Islam Liberal (Adnin Armas), Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya (Adian Husaini) dan lain-lain. Ini belum termasuk berbagai tulisan di media massa.

Tidak hanya kaum agamawan yang mengkritik JIL, para aktivis-intelektual juga banyak yang melontarkan kritik tajam pada komunitas yang dikoordinatori Ulil Abshar-Abdalla ini. Jika para agamawan mengkritik JIL lebih banyak karena faktor “teologis” maka kaum aktivis intelektual mengkritik JIL lebih pada platform, visi, misi, dan agenda gerakan JIL. Masdar Farid Mas’udi misalnya, mengkritik JIL karena dianggap terlalu banyak menekankan pada aspek wacana dan persoalan “remeh-temeh” keislaman lain (jilbab, jenggot, cadar dll) ketimbang pada persoalan kebutuhan dasar yang dihadapi umat Islam seperti pengangguran, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan lain-lain. Atas dasar ini, maka Masdar membentuk Jaringan Islam Emansipatoris yang tujuan utamanya adalah mendialogkan Islam dengan problem real yang dihadapi umat tadi.

Ada juga kaum aktivis intelektual seperti Bisri Effendy, Ahmad Baso dan “jaringan Islam postra” mengkritik JIL karena dianggap mengabaikan tradisi lokal yang begitu melimpah di Indonesia. Menurut mereka, tradisi, kultur dan kebudayaan lokal adalah bagian dari local wisdom (“kearifan lokal”) yang sudah semestinya harus ditempatkan secara proporsional dalam wacana keislaman. Tradisi lokal—termasuk Islam lokal atau agama lokal lain—harus dibela sebab banyak kelompok keislaman yang “atas nama pemurnian ajaran Islam” kemudian melakukan tindakan pemaksaan teologis kepada mereka. Hal ini bertentangan dengan wawasan inklusif dan watak demokratis yang dikembangkan Islam.

Selain dua kelompok di atas, ada lagi para aktivis-intelektual (terutama mazhab Jogja dengan LKiS sebagai “sponsor utama” dan dalam hal tertentu keislaman yang dikembangkan The Wahid Institute) yang mengkritik JIL karena dipandang terlalu “ke-Barat-Barat-an,” corong modernisme, mengembangkan wawasan sekularisme, kapitalisme global dan lain-lain. Menurut mereka, wajah Islam yang mestinya ditampilkan adalah “Islam Kiri” sebagai kritik atas hegemoni kebudayaan Barat yang mencengkram di hampir semua kawasan Islam bukan malah “berlindung” di balik jubah modernisme Barat.

Dan masih banyak lagi kritikan yang dialamatkan ke JIL.

Fenomena ini sekaligus menepis anggapan Prof. Abu Su’ud (SM, 4/3), yang menganggap JIL ini sebagai wadah anak muda NU liberal. Harap diketahui, mungkin hanya 20% para aktivis JIL yang berlatar belakang NU, selebihnya adalah para aktivis-intelektual Islam modernis yang tidak ada hubungannya dengan NU. Mereka tergabung dalam “sindikat JIL” karena memiliki wawasan dan semangat yang sama untuk membangun peradaban Islam yang gemilang di masa depan sekaligus mengikis gerakan fundamentalisme agama yang menyesatkan. Selain itu, para aktivis-intelektual NU—meskipun berpandangan “liberal”—tidak mesti tergabung dalam sindikat JIL, sebab mereka mempunyai wadah sendiri-sendiri seperti Jaringan Islam Emansipatoris (JIE), Post-Tradisionalisme, Islam Kiri dan lain-lain. Dalam beberapa kesempatan, kaum muda NU ini berdebat sengit mengenai agenda gerakan keislaman dan corak keislaman yang sesuai dengan semangat zaman dan tidak jarang di antara mereka terjadi perbedaan yang sangat tajam.

Dinamika Pemikiran

Sesungguhnya fenomena di atas sangat lumrah dan wajar. Hal itu merupakan bagian dari dinamika sejarah pemikiran manusia. Di manapun dan kapan pun, sebuah pemikiran yang “menyimpang” dari mainstream akan selalu mendapatkan resistensi dari kelompok lain. Itu tidak hanya terjadi dalam sejarah Islam saja tetapi juga dalam sejarah agama-agama dan bahkan sejarah ideologi di dunia ini. Dalam menyikapi berbagai kritik (maupun fatwa sesat ulama/kiai), JIL hendaknya tidak reaksioner dan membalas dengan “kekerasan” yang sama melainkan melalui diskusi akademik-ilmiah yang sangat demokratis dan terbuka. Ini perlu saya tekankan di sini mengingat ada beberapa aktivis JIL yang ingin melawan (tepatnya membalas) sikap kasar dan vandalistic yang dilakukan para aktivis Islam fundamentalis-radikal terhadap JIL.

Sebagai sebuah arus pemikiran baru, maka sangat wajar jika kehadiran JIL menimbulkan banyak kritik. Sepanjang kritik itu masih proporsional, akademik dan ilmiah, maka harus disikapi secara positif. Dunia, kata Abdul Karim Soroush—seorang intelektual publik terkemuka Iran, seperti sebuah pasar, tempat tukar-menukar ide dan gagasan. Dunia adalah “pasar bebas ide” (free market ideas) di mana setiap orang boleh bertransaksi dengan bermacam pendapat dan pikiran asalkan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui metode-metode keilmuan. Haram hukumnya sebuah tindakan pelarangan terhadap sebuah pemikiran yang bebas, otonom, independen dan merdeka. Jika dalam Islam, tuak diharamkan karena dikhawatirkan bisa merusak akal sehat dan pikiran manusia, maka perbuatan atau tindakan  orang atau kelompok keagamaan yang membelenggu sebuah pemikiran jelas lebih diharamkan.

Atas dasar pemikiran ini, maka berbagai faksi pemikiran yang terjadi antar aktivis-intelektual (diluar Islam fundamentalis) di atas hendaknya jangan sampai mengarah pada kecaman saling memboikot dan menyudutkan satu sama lain. Sebagai sebuah NGO pemikiran dan gerakan Islam, masing-masing memiliki “keunikan” dan karakteristik sendiri-sendiri. Justru seharusnya mereka saling melengkapi untuk membendung laju/arus fundamentalisme Islam yang semakin menguat.

Kelompok yang mengkritik JIL hanyalah “NGO wacana” tidak melakukan tindakan nyata di masyarakat, tidak menyadari bahwa “tindakan lahir dari sebuah pemikiran”. Pikiran yang sehat akan melahirkan perbuatan yang sehat dan sebaliknya pikiran yang kotor akan melahirkan tindakan jahat. Fundamentalisme radikal yang melakukan sejumlah tindakan dehuman: teror, bom, membunuh, merusak dll pada dasarnya lahir dari pikiran yang tidak sehat, yakni menganggap komunitas di luar Islam sebagai kafir dan sesat serta menganggap kelompok keislaman di luar mereka sebagai “menyimpang” dan “salah jalan”. Inilah yang diutamakan JIL: melakukan restorasi pemikiran! Dari sini diharapkan akan melahirkan suatu pemikiran keislaman yang jernih, humanistic, inklusif dan demokratis sehingga akan melahirkan sebuah tindakan keislaman yang ramah terhadap yang lain, menghargai human rights dan civil rights, terbuka terhadap keberagaman dan sebagainya.

Mewaspadai JIL

Satu hal yang harus dicermati oleh para penggiat JIL adalah jangan sampai arus atau model pemikiran yang dikembangkan mengarah pada bentuk konservatisme baru. Ingatlah sejarah Protestantisme. Awalnya, mazhab agama ini bersikap sangat liberal dan kritis terhadap dogma-dogma Katolik. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, justru di dalam Protestan itulah tumbuh subur sekte-sekte keagamaan yang sangat eksklusif, konservatif dan fundamentalis (meskipun ada faksi liberal dalam Protestan seperti yang dikembangkan mazhab Graduate Theological Union, Berkeley). Mengapa bisa terjadi? Di samping faktor politik, mereka berpegang kukuh dan meyakini akan kebenaran tafsir baru kekristenan mereka.

Ke depan, JIL harus “mewaspadai” fenomena ini. Meskipun mengembangkan model atau jenis pemikiran baru keislaman yang berlawanan dengan model kelompok fundamentalis, jangan sampai tafsir pemikiran baru itu diyakini. Produk pemikiran tetaplah relatif sehingga tidak bisa dimutlakkan. Ketika JIL sudah memutlakan sebuah corak pemikiran keislaman yang dikembangkan, maka disitulah mulai muncul benih-benih konservatisme dan fundamentalisme sehingga harus dilawan!

Puasa bukan untuk Tuhan tapi manusia

0
puasa bukan untuk Tuhan tapi manusia

Tidak bisa dipungkiri, bagi sebagian besar umat Islam, Tuhan lebih menarik ketimbang manusia. Meskipun Islam sendiri sebetulnya berwatak antroposentris bukan teosentris. Saya memandang bahwa Islam sejak detik pertama telah memprioritaskan “nilai-nilai kemanusiaan” jauh melampaui “nilai-nilai ketuhanan.” Asumsi ini didasarkan pada sebuah premis dan keyakinan bahwa Islam telah menjadikan manusia dan kemanusiaan sebagai subyek yang mahapenting tidak hanya untuk dipikirkan tetapi juga dipraktekkan. Sangking pentingnya sampai-sampai dulu, tokoh neomodernis Muslim dari Universitas Chicago, Fazlur Rahman, pernah memunculkan gagasan “antroposentrisme Islam” sebagai lawan dari “teosentrisme Islam” yang mendominasi wacana teologi keislaman.

Menurut Profesor Fazlur Rahman, Islam—dan Alqur’an—itu bersifat “antroposentris,” yakni sebuah agama dan teks yang menjadikan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat, bukan “teosentris”, yaitu wacana keagamaan yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kajian dan gagasan. Profesor kelahiran Indo-Pakistan ini berpendapat bahwa meskipun dalam Alqur’an ada ayat-ayat yang bersifat “eskatologis” (menceritakan tentang hal-ikhwal yang berkaitan dengan dunia pasca-kematian, alam kubur, alam akhirat dan seterusnya), “historis” (kisah-kisah umat masa lampau seperti Bani Israel), “mitis” (misalnya, penuturan tentang mukjizat), atau ayat-ayat tentang perintah menjalankan salat, puasa, dan masih banyak lagi. Muara dari ayat-ayat tersebut adalah untuk manusia dan ditujukan untuk manusia agar mereka berbuat baik untuk kemanusiaan dan alam sekitar.

***

Dalam kerangka pemikiran inilah maka Islam telah menempatkan isu-isu kemanusiaan atau problem yang dihadapi umat manusia—dari masalah kemiskinan global sampai isu-isu transgenderisme—sebagai hal yang sangat fundamental dalam praktek dan wacana keagamaan. Jika ada tafsir dan wacana keagamaan yang tidak memberi ruang pada masalah kemanusiaan ini, maka harus dievaluasi ulang. Karena itu antroposentrisme, dan bukannya teosentrisme, yang seharusnya dijadikan sebagai watak dan pedoman kaum Muslim dalam wacana dan praktek kehidupan keagamaan.

Konsep dan wawasan teologi yang dikembangkan umat Islam pun semestinya bersifat  “manusiwi” dan berdasar pada konteks sosial-keumatan yang kongkrit, bukan “Tuhani” dan berbasis pada ide-ide ketuhanan dan keakhiratan yang abstrak! Penegasan ini penting mengingat selama ini agama—tak terkecuali Islam—terlalu bersifat teosentris dan “akhirat-minded” dan kurang memberi ruang pada hal-hal yang menyangkut masalah sosial-kemanusiaan dan urusan duniawiyah.

Lebih lanjut, watak dan praktek keagamaan umat beragama (termasuk kaum Muslim tentunya) selama ini terlalu berorientasi pada “keselamatan diri” kelak di akhirat ketimbang “keselamatan orang lain” sekarang ini, di dunia ini. Itulah sebabnya (sebagian) umat Islam lebih suka bolak-balik ke Mekkah untuk berhaji atau umrah ketimbang menggunakan uang lebih itu untuk program-program kemanusiaan; lebih senang menghabiskan waktu berjam-jam di masjid untuk membaca wirid dan i’tikaf daripada “membaca” fenomena sosial-keumatan; lebih rajin mendatangi pengajian ketimbang menyambangi saudara-saudara sesama umat manusia yang kelaparan; lebih merasa berdosa jika tidak bersembahyang atau berpuasa ketimbang tidak berderma untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan, dan seterusnya. Semua itu mereka lakukan demi satu hal: mendapatkan sebanyak mungkin pahala sebagai “tiket” untuk masuk surga!

Di bulan Ramadhan ini, bulan dimana Allah mewajiban umat Islam untuk berpuasa sebulan penuh juga dipahami oleh kaum Muslim sebagai “bulan penuh berkah” atau, meminjam iklan Telkomsel, “bulan 1000 berkah,” yang penuh bergelimang dengan pahala dan karena itu mereka berlomba-lomba memperbanyak bacaan Al-Qur’an, amalan wirid, sedekah, pembagian sembako, mengunjungi pengajian, dan berbagai kegiatan rohani karena berasumsi bahwa perbuatan baik yang dilakukan pada bulan Ramadan ini akan mendapat pahala yang berlimpah-ruah. Berbeda dengan bulan-bulan lain, kaum Muslim berkeyakinan bahwa amalan yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat-gandakan oleh Alllah SWT karena itu mereka berlomba-lomba untuk “menabung pahala” sebagai bekal kelak di akherat.  

Saya ingin menyebut fenomena ini sebagai bentuk “kapitalisme spiritual”. Beragama dan beriman seperti orang berdagang di pasar yang selalu mengalkulasi untung-rugi. Umat Islam cenderung berfikir bahwa dengan semakin banyak menghadiri pengajian, semakin sering menjenguk “Rumah Allah” (“Ka’bah) di Mekkah—baik melalui haji maupun umrah—, semakin rutin membaca Alqur’an, semakin rajin salat dan berpuasa dan seterusnya maka akan semakin banyak pahala, semakin dekat dengan Allah SWT, dan dengan demikian peluang mendapatkan atau masuk surga akan semakin terbuka lebar.  

Bukankah ini persis seperti cara berfikirnya kaum pedagang? Bukankah ini sebuah fenomena keagamaan yang “selfish”(atau bahkan “egois”) yang hanya mementingkan keselamatan diri sendiri? Apakah kaum Muslim—dan umat beragama lain—masih mau menyembah Tuhan jika surga yang indah itu hanyalah pepesan kosong? Masihkah umat beragama itu memohon ampun kepada Tuhan jika siksa kubur dan neraka yang mengerikan itu hanyalah dongeng belaka? Masihkah umat Islam bersujud dan memuji kebesaran-Nya, jika ternyata kehidupan paska kematian hanyalah cerita fiksi yang dituturkan para “tengkulak” agama? Apakah kaum Muslim masih mau melakoni puasa yang demikian berat jika tidak ada “iming-iming pahala” yang berlipat-ganda? 

Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijadikan sebagai bahan renungan sekaligus refleksi diri sesungguhnya apa yang umat beragama kejar dalam melakukan “aktivitas peribadatan” guna menilai sejauh mana dedikasi kita kepada Tuhan, untuk menguji sejauh mana tingkat keikhlasan kita dalam beriman kepada Tuhan. Suatu saat sahabat dekat Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, seperti tertulis dalam Kitab Biharul Anwar, pernah berkata dan saya kira tepat sekali: “Sekelompok manusia beribadah dengan harapan mendapatkan pahala dan ganjaran (adalah) ibadah para pedagang. Sekelompok lainnnya beribadah karena takut kepada siksa. Inilah ibadah para budak. Sekelompok orang beribadah untuk bersyukur kepada Allah. Inilah ibadah orang-orang yang bebas.”

Dalam kesempatan lain, Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata: “Ya Allah! Aku tidak menyembah-Mu karena takut terhadap siksa dan rakus terhadap pahala, melainkan karena melihat Engkau pantas disembah.” Sufi besar Rabiah al-Adawiyah diceritakan pernah menenteng air dalam bejana di tangan kanannya dan obor api di tangan kirinya di tengah banyak manusia saat itu. Maka orang pun bertanya: “Ada apa wahai wali ullah dengan api dan air yang kau bawa itu?” Maka Rabiah menjawab:” Aku akan membakar surga dan memadamkan api neraka agar manusia tidak ada lagi yang menyembah Allah karena berharap surga dan menyembah Allah karena takut neraka-Nya.

***

“Gebyar keislaman” yang saya lihat di Indonesia—apalagi di bulan Ramadan—jauh dari spirit yang ditanamkan Imam Ali dan Rabiah Adawiyah di atas. Saya memang menyaksikan sebuah tren baru fenomena keberagamaan umat Islam yang “mengagumkan” di bumi pertiwi ini: “simbol-simbol keislaman” terpampang dimana-mana; orang-orang berseragam putih, berpeci, berjenggot, berbaju koko, berbusana ala orang Arab (atau Indo-Pakistan) juga bisa dijumpai dimana-mana; perempuan-perempuan berjilbab juga bak cendawan di musim hujan dari para artis, politisi, kaum selebritis sampai “perempuan biasa” semua berjilbab dan berkerudung ria; pengajian juga marak dimana-mana dari kampung sampai kampus, dari pabrik sampai kantor pemerintah; stasiun TV juga penuh sesak dijejali dengan “sinetron islami”;  pekik takbir juga bertalu-talu di setiap lorong.

Fenomena apakah gerangan semua ini? Kebangkitan Islam? Saya rasa bukan. Kemenangan kaum Muslim? Saya rasa juga tidak. Ironisnya, di tengah maraknya ekspresi simbol-simbol keislaman, marak pula kekerasan “berbaju agama” dan sikap intoleransi kepada komunitas agama lain. Selain itu, marak pula praktek-praktek korupsi dan penggarongan uang negara yang ironisnya, tidak hanya menimpa “institusi sekuler” saja tetapi juga lembaga-lembaga keagamaan dan keislaman, tidak hanya terjadi pada “wong abangan” saja tetapi juga “kaum santri”. Kuantitas, dengan demikian, tidak diiringi dengan kualitas keberagamaan umat Islam. 

Sebagian kaum Muslim mengklaim bahwa mereka rela melakukan semua itu demi keagungan “Islam, Muslim, dan Allah SWT”, dan bukan demi kemanusiaan, manusia dan Tuhan, Zat Maha Agung milik semua pemeluk agama dan etnis di belahan bumi manapun. Sebagian yang lain tentu saja hanya ikut-ikutan, mengikuti arus yang berkembang supaya tidak dianggap “ketinggalan zaman”. Ini adalah fenomena pembalikan sejarah.

Dulu sewaktu saya tinggal di pondok pesantren, memakai sarung dan baju koko dianggap kolot dan kampungan. Perempuan berjilbab juga dipandang tidak modis, kurang gaul. Tapi kini seperti berbalik 180 dearajat. Perempuan Muslimah berlomba-lomba memakai jilbab dan kerudung. Sementara kaum Muslim tidak mau ketinggalan berlomba-lomba memakai pakaian serba putih yang pelan tapi pasti, anehnya, telah menjelma menjadi “warna islami”. 

 Bagi stasiun TV, penayangan sinetron-sinetron “islami” tentu saja dilakukan “demi iklan.” Sementara itu bagi sebagian figur “publik agama” (termasuk para “ustad karbitan” yang sering nongol di TV), animo kaum Muslim kota yang semakin “islami” ini dijadikan sebagai “ladang emas” untuk mengembangkan “bisnis agama” mereka (termasuk tim, staf, dan jaringan mereka tentunya) baik dalam bentuk penjualan produk-produk tertentu maupun aneka bisnis lain. Bagi kaum Muslim yang belum masuk ke kelompok pengajian tertentu terus-menerus “dirayu” untuk menjadi “anggota pengajian” ini dan itu.

Pengajian sudah di-manage atau disulap sedemikian rupa oleh sejumlah “tim ahli” sehingga kelihatan “wah”, “eksklusif”, “profesional”, menguntungkan secara ekonomi namun tetap (kelihatan) “islami”. Inilah tren baru “manajemen pengajian” atau “bisnis santapan rohani” atau “komersialisasi dakwah” yang marak di Tanah Air. Pengajian tidak hanya urusan “mengaji agama” atau mendengarkan petuah-petuah dai atau ustad tetapi juga menjadi ajang jualan, iklan, arisan, ngeceng, dan seterusnya. Apakah tren baru pengajian kelompok Muslim kota yang serba gemerlap ini mampu mengalahkan jamaah-jamaah pengajian di pesantren-pesantren atau langgar-langgar yang serba sederhana di kampung  dalam hal kekhusyuan dan keikhlasan?

Mungkin watak dan praktek keagamaan umat Islam yang “berat sebelah”, “egois”, dan “akhirat-minded” inilah yang menjadi salah satu penyebab langgengnya kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan yang menimpa masyarakat Muslim di hampir seluruh belahan dunia. Memang harus diakui selain masalah “kultur keberagamaan” kaum Muslim yang belum beranjak dari spirit kemajuan ini, juga ada “problem struktural”—baik struktur yang dikendalikan kekuatan politik-ekonomi global maupun kekuatan politik-ekonomi domestik Islam itu sendiri—yang turut memberi kontribusi besar terhadap keterbelakangan yang menimpa dunia Islam. Meski begitu sangat disayangkan umat Islam lebih suka “tunjuk hidung” dan mengambinghitamkan orang lain, bangsa lain, dan negara lain bahwa “merekalah” (maksudnya orang-orang non-Muslim Barat) yang menyebabkan kemiskinan dan keterpurukan dunia Islam. Mereka enggan mengarahkan jari telunjuk mereka ke arah hidung mereka sendiri.      

Ke depan, kaum Muslim wajib memprioritaskan urusan sosial-kemanusiaan ini. Sudah saatnya Islam harus dijadikan sebagai “agama antroposentris” yang memberi ruang besar pada masalah-masalah mendasar yang dihadapai umat manusia (kemiskinan, ketertindasan, keterbelakangan, dlsb) bukan berkutat pada “proyek penyalehan diri” kepada Tuhan. Di mata tuhan, “pahala sosial” jauh lebih berharga ketimbang “pahala individual”. Dalam sebuah Hadis Qudsi diceritakan bahwa ada seorang manusia yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab, “Jika anda ingin mendekatkan diri kepada-Ku maka berbuat baiklah kepada orang-orang susah di sekitarmu.”

Puasa adalah momentum untuk “membersihkan jiwa dan kerohanian” kita agar menjadi seorang Muslim yang peduli dengan nasib sesama umat manusia—apapun agama dan etnis mereka—bukan sebagai medium untuk mengoleksi pahala. Tuhan jelas tidak membutuhkan puasa manusia. Tuhan mengsyari’atkan puasa agar kita bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin yang setiap hari bergumul dengan kelaparan dan kesusahan.

Genealogi Pemikiran Politik NU

0
Genealogi Pemikiran Politik NU

Pada mulanya, NU adalah organisasi sosial-keagamaan (jam’iyah diniyah) bukan organisasi kepolitikan (jam’iyah siyasah). Ini sudah mafhum dan maklum. Mafhum karena latar sejarah berdirinya NU, 31 Januari 1926, adalah untuk “membendung” arus utama keislaman pada waktu itu yang sangat “puritan,” “revivalistik” dan “modernis.”

Sebagai “paguyuban kiai” yang berlatar “tradisionalis” maka wajar jika kehadiran sejumlah organisasi puritan itu mengganggu corak keberagamaan yang mereka kembangkan, yakni corak “sinkretis” dan “tradisional.” NU kemudian tampil untuk mempertahankan corak keberagamaan yang demikian melalui aktifitas di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan dakwah. Kita juga maklum pendirian NU sebagai ormas bukan orpol karena situasi kepolitikan kolonial waktu itu jelas tidak memungkinkan pendirian sebuah orpol. Pada masa-masa awal berdirinya NU, politik yang dikembangkan adalah “politik kerakyatan” atau kemasyarakatan (society).

Pada perkembangan selanjutnya, ketika berbagai tokoh dari berbagai latar belakang ideologi dan keagamaan bermaksud memerdekakan negeri ini, NU kemudian tampil sebagai salah satu pilar politik untuk menentang kolonialisme demi mempertahankan identitas kebangsaan. Pada fase inilah, NU mulai bersinggungan dengan kekuasaan dan mulai memainkan politik tidak semata-mata dalam perspektif kerakyatan tetapi juga kebangsaan.

Persinggungan NU dengan kekuasaan itu kemudian semakin “menyeret” NU lebih jauh ke kancah kepolitikan praktis. Ini dibuktikan dengan banyaknya kader NU yang duduk di struktur kekuasaan (baca, pemerintahan) Bung Karno. Kemudian keterlibatan NU sebagai salah satu “pilar politik” Masyumi. Puncaknya, ketika NU menyempal dari Masyumi dan menjadikan NU tidak lagi sebagai ormas tetapi sebagai partai politik tahun 1952. Sejak itu, peran politik NU betul-betul bergeser dari politik dalam pengertian kerakyatan dan kebangsaan ke politik praktis kekuasaan.

Corak kepolitikan praktis yang dikembangkan NU ternyata tidak semakin membawa jamaah NU ke kehidupan yang lebih baik dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas tetapi justru sebaliknya: menjadikan NU semakin terpuruk dan “pinggiran.” Hal itu disebabkan tidak lain karena pemerintah Orde Baru yang berhasil mengambil alih kekuasaan (replacement) dari Orde Lama tampil monolitik dan hegemonik yang jauh dari nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan praktik kekuasaan. Dalam setting kesejarahan demikian, maka bisa dimaklumi jika kemudian NU memutuskan untuk “kembali ke asal” melalui teks Khittah tahun 1984 di Situbondo.

NU kemudian mengambil peran secara kultural tidak lagi berkecimpung ke dunia politik praktis. Namun begitu, keputusan Khittah NU tidak dengan sendirinya mampu mengubah mindset corak kepolitikan NU dari “politik kekuasaan” ke “politik kerakyatan.” Itu terbukti dengan tidak semua stakeholder NU (baca, kiai) menjalankan amanat Khittah agar warga NU “kembali ke barak” (pesantren & jamaah). Banyak dari mereka yang masih berkecimpung di dunia politik praktis seperti ditunjukkan oleh KH Idham Cholid dan KH Yusuf Hasyim.

Hal di atas bisa ditafsirkan bahwa pengubahan format kepolitikan NU itu bukan merupakan “kesadaran dari dalam” (consciousness from within) melainkan lebih pada faktor-faktor yang sifatnya ad hock dan eksternal. Yakni, corak kepolitikan Orde Baru yang tidak memberi ruang pada arus (stream) politik di luar Orba.

Maka, ketika arus utama kepolitikan di negeri ini bergeser sejak reformasi 1998 yang mengantarkan tumbangnya rezim Orde Baru, dan membuka peluang kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpolitik secara bebas dan terbuka, godaan berpolitik praktis kembali menggema di NU. Apalagi pada Era Reformasi itu telah mengantarkan ikon NU, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI. Sejak itu, gairah kepolitikan praktis NU merambah sampai ke tingkat yang paling bawah dari struktural NU. Meskipun secara organisasi (jam’iyah), NU tetap tidak berpolitik praktis tetapi secara individu (baca, jamaah) banyak pilar-pilar NU terutama para kiai yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung ke dalam arena kepolitikan praktis ini.

Maka, ketika arus utama kepolitikan di negeri ini bergeser sejak reformasi 1998 yang mengantarkan tumbangnya rezim Orde Baru, dan membuka peluang kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpolitik secara bebas dan terbuka, godaan berpolitik praktis kembali menggema di NU. Apalagi pada Era Reformasi itu telah mengantarkan ikon NU, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI. Sejak itu, gairah kepolitikan praktis NU merambah sampai ke tingkat yang paling bawah dari struktural NU. Meskipun secara organisasi (jam’iyah), NU tetap tidak berpolitik praktis tetapi secara individu (baca, jamaah) banyak pilar-pilar NU terutama para kiai yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung ke dalam arena kepolitikan praktis ini.

Implikasi dari menguatnya wacana kepolitikan praktis ini, kemudian timbul semacam “ketegangan internal” (internal dissension) antar-elite NU yang disebabkan adanya kepentingan politik (baca, vested interest) yang berlainan. “Konflik terbuka” antara KH Abdurrahman Wahid dan KH Hasyim Muzadi beserta “gerbong” mereka masing-masing adalah contoh yang paling nyata dari adanya internal dissension itu. Ini belum ditambah dengan para kiai yang berada di luar arus utama itu. Konflik itu disadari atau tidak, bukan hanya mengakibatkan terbelahnya elite NU dari pusat sampai ranting tetapi juga menyebabkan NU semakin kehilangan “ruh” dan “élan vital”-nya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang semestinya lebih banyak dicurahkan untuk aktifitas yang berkaitan dengan sosial-kemasyarakatan.

Energi NU lebih banyak tersedot untuk mengurusi politik dalam pengertian kekuasaan bukan politik dalam konteks kerakyatan dan kemasyarakatan. Karena itu tidak terlalu meleset jika dikatakan NU saat ini menjadi semacam “ormas semu” atau “ormas seolah-olah” karena banyaknya para nahkoda NU yang mencoba “membelokkan” arah kapal besar NU sesuai dengan “jurusannya” masing-masing. Padahal politik kerakyatan jauh lebih signifikan dalam membangun Indonesia yang demokratis, terbuka dan pluralistik bukan politik kekuasaan yang cenderung pragmatis, partisan, dan high politic (baca, elitis). Untunglah di NU masih ada beberapa “kiai senior” seperti KH MA Sahal Mahfudh dan KH Musthafa Bisri yang dengan setia tetap menjaga konsistensi dan garis perjuangan NU yang komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat, dan jauh dari hingar-bingar politik praktis sehingga NU tetap memiliki “wibawa” di mata “orang luar”.

Menuju Politik Kerakyatan

Itulah sekelumit latar sejarah kepolitikan NU. Berkaitan dengan ini patut diajukan satu pertanyaan mendasar: mengapa (kiai) NU lebih suka berpolitik praktis ketimbang mengembangkan politik kerakyatan? Atau katakanlah, mengapa politik kerakyatan kalah populer atau kalah seksi ketimbang politik  kekuasaan?

Selain alasan pragmatisme seperti yang saya paparkan di atas, saya menduga (kiai) NU kekurangan basis resources teks politik Islam. Kita tahu, tradisi NU adalah tradisi teks. Hampir tidak ada keputusan politik sekecil apapun yang tidak merujuk pada teks. Dengan demikian, teks menduduki posisi yang sangat penting dalam wacana kepolitikan NU. Problemnya adalah NU ini ormas keagamaan yang menyandarkan diri secara ketat pada mainstream politik Sunni terutama yang dikembangkan para ulama Sunni mazhab Abbasyiah. Karena itu setiap pembicaraan yang menyangkut mengenai kepolitikan, rujukan utama para kiai adalah kitab-kitab politik (fiqih siyasah) yang ditulis para ulama Sunni zaman Dinasti Abbasyiah dari Ibnu Muqaffa, Abu Ya’la, Ibnu Jama’ah, al-Tharthusi dan terutama al-Ghazali & al-Mawardi. Mereka inilah yang mula-mula merumuskan “dasar-dasar pemerintahan” (al-ahkam al-sulthaniyah). Sementara, corak kepolitikan Islam yang dikembangkan para ulama klasik ini adalah corak politik dalam konteks kekuasaan bukan kerakyatan.

Jika kita menelusuri teks-teks scriptural khususnya yang berkaitan dengan kepolitikan yang ditulis para ulama periode Abbasyiah ini, kita akan segera tahu yang menjadi bahasan utama disitu adalah tentang hal-ikhwal penguasa, sifat-sifat yang mestinya dimiliki serta bagaimana rakyatnya bisa mematuhi segenap titah penguasa, juga bagaimana terciptanya stabilitas, ketenteraman, serta tidak terjadi kekacauan dan konflik. Maka muncullah terma-terma seperti tawazun (seimbang), tawasuth (moderat), tasamuh (toleran) dan ta’addul (berkeadilan) yang selama ini menjadi “merek dagang” golongan Sunni. Oleh karena itu, seperti dikatakan Prof. Hasan Hanafi dari Mesir dalam Min al-Aqidah ila al-Tsaurah (“Dari Teologi Ke Revolusi”), dalam ajaran Sunni, politik dijadikan sebagai salah satu cabang dari cabang-cabang fiqih (far’un min furu’ fiqhiyyah), bukan pokok-pokok atau dasar-dasar agama (ashl min ushul al-din) seperti dipedomani syi’ah, Khawarij dan kalangan Falasifah.

Salah satu konsekuensi dari pengukuhan imamah (baca, kepemimpinan politik) sebagai “cabang dari cabang-cabang fiqih” bukan “dasar dari dasar-dasar agama” adalah miskinnya teori-teori tentang etika sosial & politik dalam tradisi politik Sunni. Dalam kerangka politik Sunni, jarang atau bahkan tidak pernah dibicarakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan, partisipasi kalangan minoritas dalam politik (minoritas etnis maupun agama), mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap negara, akuntabilitas penguasa terhadap publik serta hal-hal lain yang terkait dengan politik dalam masyarakat. Mungkin merasa sudah keenakan menjadi patron penguasa sehingga para ulama ini mengabaikan masalah politik dalam konteks kerakyatan.

Ini tentu berbeda dengan corak kepolitikan yang dikembangkan Syi’ah atau Khawarij atau kaum Falasifah yang menjadikan politik sebagai “pokok-pokok agama” sehingga menjadikan persoalan politik tetap hangat dan membara di tengah masyarakat serta bermakna bagi perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni negara. Sayangnya, Khawarij dikenal anarkis dan tidak mengenal nalar politik tertentu sementara Syi’ah dikritik karena terlalu dominannya tradisi imamah yang disandarkan pada imam-imam mereka.

Dalam kerangka politik Sunni, jarang atau bahkan tidak pernah dibicarakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan, partisipasi kalangan minoritas dalam politik (minoritas etnis maupun agama), mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap negara, akuntabilitas penguasa terhadap publik serta hal-hal lain yang terkait dengan politik dalam masyarakat. Mungkin merasa sudah keenakan menjadi patron penguasa sehingga para ulama ini mengabaikan masalah politik dalam konteks kerakyatan.

Ini tentu berbeda dengan corak kepolitikan yang dikembangkan Syi’ah atau Khawarij atau kaum Falasifah yang menjadikan politik sebagai “pokok-pokok agama” sehingga menjadikan persoalan politik tetap hangat dan membara di tengah masyarakat serta bermakna bagi perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni negara. Sayangnya, Khawarij dikenal anarkis dan tidak mengenal nalar politik tertentu sementara Syi’ah dikritik karena terlalu dominannya tradisi imamah yang disandarkan pada imam-imam mereka.

Generasi Islam yang otoritatif menentang konsep “kedaulatan penguasa” ini berasal dari tradisi Falasifah, tepatnya tradisi Averroisme. Saya menyebut kelompok ini sebagai “mazhab Andalusia” karena memang lahir di masa Dinasti Andalusia (sekarang kawasan Spanyol) atau yang populer disebut Daulah Umayah II, pasca runtuhnya Daulah Abbasyiah. Tradisi ini dibangun oleh para pendukung filsafat Yunani dari kalangan umat Islam klasik yang mengedepankan kritik terhadap monarki absolut seperti yang diajarkan Plato dan Aristoteles.

Mereka adalah Ahmad bin Yusuf, Ibnu Bathriq, Ibnu Bajjah dan puncaknya Ibnu Rusyd. Pada masa Ibnu Rusyd ini ditemukan satu penegasan tentang “kedaulatan rakyat” sebagai kritik atas konsep “kedaulatan penguasa” sebagaimana dikembangkan para ulama periode Abbasyiyah. Ibnu Rusyd, yang demikian populer di Barat, misalnya dalam kitab al-Dlaruri fi al-Siyasah, secara tegas menyatakan, “Tidak ada kedaulatan dalam demokrasi kecuali di tangan warga negara & rakyat serta sesuai dengan hukum-hukum dasariah fitriyah yang menghargai kebebasan manusia” (la siyadah fi dakhil al-madinah al-jama’iyah illa bi iradati musawwadin wa tabqan lil qawanin al-ula al-fithriyyah”).

Karena menghargai hak-hak manusia (human rights) sebagai manusia sejak lahir (fitriyah/natural) dan bukan melihatnya dari aspek agama, gender, etnis dan kelompok primordial lain, Ibnu Rusyd kemudian dikenal sebagai perintis liberalisme politik yang melapangkan jalan bagi demokrasi Barat. Ini bisa kita lihat misalnya dalam pemikiran Rousseau tentang state of nature dan civil society. Pada Ibnu Rusyd juga kita kenal sekularisasi politik, pemisahan agama & negara, gagasan tentang kedaulatan rakyat dan juga egalitarianisme. Dalam buku ini, ia juga membenarkan perempuan sebagai kepala negara dan diakuinya masyarakat non Muslim sebagai citizen yang memiliki hak penuh sebagai warga negara sebagaimana umat Islam—sebuah gagasan yang diharamkan oleh para ulama mazhab Abbasyiah.

Tidak sebatas itu, melalui konsep al-madinah al-jama’iyah yang merupakan terjemahan dari demokrasi (madinah = kratos, jama’iyah = demos), Ibnu Rusyd juga dikenal sebagai pengkritik ideologi militerisme yang gigih. Bagi Ibnu Rusyd, kekuasaan yang dikendalikan oleh militer bukan hanya menyebabkan supremasi sipil menjadi melemah tetapi juga hancurnya sendi-sendi demokrasi. Itulah genealogi politik kerakyatan dalam Islam. Sayang, NU hanya mengenal sosok Ibnu Rusyd sebagai ahli fiqih dan ushul fiqh melalui kitabnya Bidayah al-Mujtahid yang sudah tidak asing lagi di dunia pesantren. Karena itu, melalui tulisan ini saya merekomendasikan agar wacana kepolitikan yang dibangun di NU tidak hanya melulu kitab-kitab klasik warisan Dinasti Abbasyiah yang sangat “kompromistik” dan menjunjung tinggi “kedaulatan penguasa” tetapi juga tradisi Averroisme yang kritis, egaliter, anti-militerisme dan yang lebih penting lagi adalah menjunjung semangat “kedaulatan rakyat” alias supremasi sipil.

Pesantren Bukan Sumber Terorisme

0
Pesantren Bukan Sumber Terorisme

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla bahwa untuk mencegah aksi terorisme pemerintah akan mengawasi dan membatasi ruang gerak pesantren memang layak mendapat kritik. Setidaknya ada dua alasan mendasar kenapa pernyataan itu pantas dikritik.

Pertama, pernyataan itu akan menimbulkan stigma buruk pada dunia Islam dan pesantren. Sebab di balik pernyataan itu ada asumsi bahwa “pesantren (dan Islam) merupakan sumber dan sarang terorisme”—sebuah pengkambinghitaman yang sangat konyol. Secara tidak langsung pemerintah menganggap pesantren sebagai “pemasok teroris” sehingga keberadaannya harus “diinteli”. Memang ada para pelaku pengeboman seperti Imam Samudra, Amrozi, Ali Imron, dll yang merupakan jebolan pesantren, akan tetapi itu menjadi tanggung jawab pribadi mereka masing-masing bukan pesantren sebagai institusi pendidikan Islam. Dengan kata lain, meskipun ada beberapa pelaku pengeboman yang merupakan bekas santri tetapi kita tidak bisa meng-“gebyah uyah” (menggeneralisir) bahwa pesantren adalah sumber terorisme. Pernyataan itu sungguh patut disesali apalagi keluar dari seorang Wapres yang katanya salah satu tokoh Islam itu.

Kedua, proposisi Wapres itu juga layak dikritik ramai-ramai karena pernyataan itu berpotensi memunculkan otoritarianisme baru seperti yang dulu pernah dilakukan Orde Baru (OB). Dalam beberapa kesempatan, Wapres yang pedagang ini memang melontarkan pernyataan bahwa untuk menanggulangi maraknya aksi terorisme, pemerintah akan menggunakan cara-cara keras seperti yang dilakukan OB termasuk mengawasi segala aktivitas keislaman. Kita masih ingat pada zaman “almarhum” OB dulu, pemerintah—dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban—mengadakan program “waskat” (pengawasan melekat”) sampai ke dusun-dusun.

Para kiai, ustadz, khatib, mubaligh/dai dan penceramah agama harus mempunyai izin (baca, SIM: Surat Izin Mubaligh). Kegiatan keislaman seperti pengajian juga harus mengantongi izin dari pihak kepolisian. Jangan harap para dai dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau para dai kritis waktu itu mendapatkan izin mengisi pengajian. Gambaran otoritarianisme OB itu segera terulang kembali jika pemerintah merealisasikan pernyataan sang Wapres. Indikasi ke arah sana sebenarnya sudah ada, misalnya dengan dibukanya (kembali) koter (komando teritorial) dan babinsa. Alasannya kurang lebih sama, yakni untuk mengantisipasi merebaknya terorisme. Belakangan juga ada kabar 10 anggota Jama’ah Tabligh (JT) yang sedang menggelar pengajian rutin ditangkap dan diinterogasi polisi di Banyuwangi. Apa artinya ini?. “Orba-nisasi” sudah terbayang di depan mata.

Saya menganggap pernyataan Wapres itu sebagai “statement orang kebingungan” karena sampai saat ini polisi belum bisa mengidentifikasi para pelaku bom bunuh diri (suicide bombing) dan menangkap otak bom Bali II. Polisi juga gagal menangkap buron dr. Azhari dan Noordin M. Top yang disebut-sebut sebagai “master mind” sejumlah aksi pengeboman di Indonesia. Akhirnya dicarilah “kambing hitam”. Seperti kata pepatah “buruk muka cermin dibelah”. Begitulah pemerintah saat ini, gagal menangkap aktor pengeboman, kelompok lain yang disalahkan. Celakanya yang dijadikan kambing hitam adalah pesantren dan Islam. Padahal kita masih ingat, dulu waktu kampanye JK mengatakan dengan tegas tidak ada hubungannya antara Islam dan terorisme. Untuk menarik simpati masyarakat pesantren, JK (juga SBY) juga keluar-masuk ke kantong-kantong pesantren. Tetapi kenapa dia sekarang (seolah) menuding pesantren (dan Islam) sebagai sumber terorisme?

Memang tidak bisa dipungkiri ada kitab-kitab keislaman yang ditulis para intelektual Islam modern seperti Sayyid Qutub, Sa’id Hawa, Muhammad Qutub, dll, yang bernada profokatif dan mengandung semangat kebencian terhadap Barat, tepatnya kaum “salibis” (Kristen) dan “zionis” (Yahudi). Kitab-kitab yang ditulis para ideolog dan aktivis Ikhwanul Muslimin (IM) ini sering dijadikan sebagai rujukan intelektual sekaligus “basis dan legitimasi teologis” oleh kaum teroris muslim untuk melakukan penghancuran terhadap Barat dengan segala ikonnya.

Gembong teroris kelas wahid, Usamah Bin Ladin (Osama Ben Laden) misalnya, dalam sebuah wawancara sebelum tragedy 11 September 2001 yang memilukan itu mengakui bahwa kitab “Fi Dhilal al-Qur’an” karya Sayyid Qutub, seorang ideolog IM, merupakan bacaan yang paling mempengaruhi dirinya. Sayyid Qutub adalah tokoh IM yang merumuskan Islam sebagai ideologi negara. Dia jugalah yang menafsirkan kata “jihad” sebagai “offensive teaching” dalam bentuk perang, pengeboman, dan tindakan penyerangan lain. Padahal jihad sebetulnya adalah, meminjam istilah Gamal Albana, “bukanlah bagaimana mati di jalan Allah melainkan bagaimana kita hidup di jalan-Nya”.

Selain Sayyid Qutub, karya-karya Muhammad Qutub juga sering dijadikan sebagai “bacaan wajib” kaum fundamentalis yang sering merusak properti modern. Misalnya saja yang populer kitab “Jahiliyyah fi Qarn al-‘Isyriin” (“Jahiliyah Abad 20). Dalam kitab ini dijelaskan bahwa produk-produk modernitas Barat dianggap sebagai “berhala modern” yang harus dihancurkan. Karena itu tidak heran kenapa kaum fundamentalis muslim menolak keras wacana pluralisme, feminisme, demokrasi, dll karena dipandang sebagai ikon dunia Barat yang “kafir”.

Saya tidak tahu persis apakah kitab-kitab tersebut juga diajarkan di beberapa pesantren di Indonesia. Kalaupun ada pesantren yang mengajarkan kitab-kitab itu, kita tetap saja tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan kekerasan, misalnya, dengan menutup dan memberhentikan izin pesantren tersebut dan membubarkan para santri dan pengasuh. Meskipun ada banyak buku-buku keislaman yang profokatif dan berpotensi menumbuhkan spirit terorisme akan tetapi tetap saja kita tidak dibenarkan untuk memusnahkan dan membakar karya-karya intelektual.

Apalah artinya memberantas kemungkaran jika dilakukan dengan cara-cara munkar? Memberantas kemaksiatan dengan cara-cara maksiat? Termasuk kategori mungkar adalah apabila kita mengawasi, membatasi, menyeleksi segala aktivitas keislaman. Pemerintah baru dibolehkan melakukan “eksekusi” apabila sudah dibuktikan melalui pengadilan bahwa pesantren itu memang terbukti melanggar hukum karena terlibat aksi kejahatan kemanusiaan seperti terorisme. Jika tidak, dengan dalih apapun, negara/pemerintah tidak mempunyai wewenang sedikitpun untuk mengintervensi masalah keagamaan.

Hal lain yang harus diingat terorisme adalah masalah yang sangat kompleks. Ada banyak faktor yang memicu munculnya aksi terorisme dari masalah sosial-politik, hukum, ekonomi sampai agama. Anggapan bahwa hanya agamalah yang menjadi sumber terorisme adalah tuduhan yang “sesat dan menyesatkan”. Karena itu JK hendaknya segera mengoreksi pernyataannya sekaligus meminta maaf pada publik Islam dan kalangan pesantren khususnya atas pernyataan yang menyakitkan hati mereka.

Yang dilakukan pemerintah sekarang ini seharusnya segera menangkap pelaku dan otak pengeboman kemudian divonis seberat-beratnya termasuk menggelandang dan menghukum para aktivis kelompok Islam tertentu yang sering melakukan tindakan oligarkis dan vandalistic yang jelas-jelas merupakan bagian dari tindakan terorisme yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, bukan malah mencari kambing hitam sana-sini. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kinerja para intelijen dan polisi yang sering salah tangkap itu, supaya bisa bekerja lebih profesional. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan di bidang politik-hukum-ekonomi. Tanpa melakukan pembenahan-pembenahan tadi terorisme tidak akan pernah berhenti dari muka bumi ini.

Peran Gereja dalam Masyarakat Plural

0
Peran Gereja dalam Masyarakat Plural

Indonesia, seperti kita tahu, adalah sebuah negeri plural yang dihuni beragam etnis, suku dan agama. Saya kira tidak ada negara di dunia ini yang memiliki tingkat pluralitas seperti Indonesia. Kemajemukan negara ini tidak hanya dari aspek suku, ras, etnis, dan agama saja tetapi juga dari aspek bahasa, seni, dan budaya.  Seperti dicatat linguis James Sneddon (2004), Indonesia yang memiliki 17.508 pulau dan negara terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa ini mempunyai lebih dari 550 bahasa etnis, yakni sekitar 1/10 dari semua bahasa yang ada di muka bumi ini.

Data-data kuantitatif-sosiologis tentang Indonesia yang majemuk ini jelas tidak tertandingi oleh negara-bangsa manapun di dunia ini dalam hal “kualitas pluralitas.” Kebanyakan negara di muka bumi ini hanya dihuni oleh segelintir kelompok etnis (kecuali beberapa negara Afrika seperti Sudan yang sangat plural). Atau jika ada negara yang memiliki tingkat kemajemukan tinggi seperti Amerika itu disebabkan oleh intensitas dan arus migrasi yang begitu tinggi yang datang dari berbagai negara.

Amerika memang disebut-sebut sebagai “melting pot”—tempat perjumpaan berbagai kelompok etnis dan agama. Mereka datang ke negara ini dengan berbagai alasan: dari alasan mencari suaka aman (bagi para korban perang dan kekerasan politik dan agama seperti suku Kurdi, Syi’ah, Pasthun, dlsb.) sampai alasan untuk “mengais rejeki” (misalnya kelompok Latinos yang datang dari berbagai negara di Amerika Tengah dan Selatan).

Berbeda dengan Amerika yang menjadi plural karena faktor influx migrasi berbagai “ethnic group” dari beragam bangsa dan negara yang berlangsung terutama sejak abad ke-20, Indonesia menjadi “negeri plural” karena memang sejak dahulu kala dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan suku-bangsa. Catatan dari para sejarawan terkemuka seperti Anthony Reid, Dennys Lombard, dan M.C. Ricklefs menunjukkan bahwa sudah sejak zaman pra-modern, Indonesia (dulu “Nusantara”) sudah menjadi “masyarakat plural” yang dihuni oleh tidak hanya penduduk lokal yang beraneka ragam etnis tetapi juga suku-bangsa dari berbagai negara: China, Persia, Bangladesh, Gujarat, India, Arab/Timur Tengah, dan masih banyak lagi.  

Oleh karena itu sangatlah tepat, arif, dan bijak jika para founding fathers bangsa ini merumuskan motto Indonesia: Bhineka Tunggal Ika (“Beragam Tapi Satu” atau “Kesatuan dalam Keragaman”). Motto ini tidak hanya berisi cerminan atau refleski atas fakta-fakta sejarah dan sosiologis kemajemukan bangsa dan masyarakat Indonesia seperti digambarkan di atas. Akan tetapi juga berisi sebuah harapan untuk generasi dan anak bangsa yang memimpin dan mendiami negeri ini—siapapun mereka, apapun agama mereka, dan darimanapun etnis mereka—agar menjaga kesatuan (keesaan) dan integritas masyarakat yang beraneka ragam yang mendiami teritori bernama Indonesia ini. Dengan kata lain, menjaga keesaan masyarakat plural adalah tanggung jawab bersama semua “anak negeri” termasuk komunitas Gereja tentunya.

Penegasan ini penting mengingat dewasa ini, khususnya pasca tumbangnya Orde Baru, gerakan-gerakan keagamaan baik yang bersifat lokal maupun trans-nasional yang sangat militan, puritan, konservatif, dan radikal sangat marak di Indonesia. Kelompok “Islam ekstrim”dan kaum puritan agama ini meskipun jenis organisasi, platform, afiliasi politik, dan aliran keagamaan mereka berbeda-beda (dari aliran neo-Wahabi sampai neo-Salafi, dari “sekedar” memperjuangkan syari’at sampai pendirian khilafah Islam, dari yang pro-PKS sampai anti-PKS dan seterusnya) tetapi mereka memiliki spirit dan semangat yang kurang lebih sama: anti-pluralisme, kontra non-Muslim, dan memusuhi ide-ide demokrasi yang mereka anggap “tidak islami” dan produk “kebudayaan kafir”.

Pada masa Orde Baru, kelompok-kelompok Islam militan ini “tiarap” atau hengkang ke negara-negara lain (seperti kasus Abu Bakar Ba’asyir dan Abdullah Sungkar yang kabur dan bersembunyi di Malaysia) karena memang Suharto tidak memberi ruang sedikitpun buat mereka untuk bergerak (kecuali di akhir kekuasaanya di mana ia “menghidupkan” dan membentuk organisasi Islam militan untuk menandingi sayap moderat Islam yang menuntut penggulingan Suharto dari kursi kepresidenan). Setelah Orba tumbang, mereka pun bak cendawan di musim hujan, dan tumbuh subur terutama di kota-kota.   

Didorong oleh “nafsu” untuk mengislamkan atau “memperjuangkan” Islam sebagai kekuatan ideologi dan sistem politik, atau membuat kelompok agama tertentu supaya menjalankan pemahaman dan praktek keagamaan seperti yang mereka lakukan, kelompok “Islam ekstrim” dan kaum puritan agama ini sering kali “campur tangan” terhadap pemikiran, pemahaman, dan praktek keagamaan kelompok lain yang mereka anggap “belum lurus.” Pada gilirannya kelompok ini jelas mengancam keutuhan dan pluralitas bangsa dan masyarakat.  Pula, karena wataknya yang anti-pluralisme, kelompok radikal agama ini jelas membahayakan sistem, struktur dan tatanan kenegaraan dan kebangsaan yang dibangun di atas, atau didasarkan pada, premis-premis kemajemukan.

Terhadap kelompok ekstrimis agama ini, semua kaum beriman—umat Kristen tak terkecuali—harus berani melakukan “jihad kolektif” lintas-agama dan budaya. Tentu saja kata “jihad” disini bukan berarti melakukan serangkaian tindakan kekerasan fisik seperti pengeboman sebagaimana dilakukan kaum teroris atau pemaksaan, pembakaran, pengusiran, dan pengrusakan seperti yang dilakukan secara konsisten oleh FPI, FUI, dan kelompok agama sejenis. Jihad yang dimaksud disini adalah usaha keras tanpa kenal lelah untuk melakukan “pencerahan” terhadap kelompok-kelompok keagamaan ini dengan jalan dialog yang sehat, santun, dan beradab baik melalui tulisan-tulisan akademik maupun forum-forum diskusi ilmiah yang bermuara pada pentingnya sikap keberagamaan yang humanis-pluralis dan toleran-inklusif.

Jihad melawan ektrimis agama ini juga bisa diekspresikan melalui demonstrasi damai lintas budaya dan agama, sit-in, penyebaran pamflet, statemen bersama, dan masih banyak lagi termasuk upaya-upaya informal (“jalan belakang”) guna menyelesaikan konflik dan ketegangan kelompok yang bertikai. “Jihad pluralis” juga bisa dilakukan di forum-forum keagamaan yang selama ini menjadi medium umat beragama untuk berkumpul sekaligus menyebarkan wawasan keagamaan. Karena perbedaan adalah sebuah “rahmat” (blessing) maka janganlah perbedaan itu kita sikapi dengan jalan kekerasan. Apapun bentuknya. Melawan tindakan kekerasan dengan kekerasan bukanlah penyelesaian terbaik dalam teori-teori “resolusi konflik” dan peacebuilding.

Di Harian Kompas (20 Februari 2010), saya pernah menulis tentang pentingnya “jihad pluralis” untuk melawan kelompok “ekstremis agama”, khususnya kaum Islamis yang mengusung panji-panji Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme. Ada beberapa alasan fundamental kenapa umat beragama perlu—dan harus—berjihad melawan mereka.

Pertama, tindakan keagamaan mereka yang menggunakan cara-cara kekerasan (baik “kekerasan fisik” maupun “kekerasan kultural”) dalam setiap penyelesaian masalah, jelas membahayakan perdamaian dan keamaan global (peace and global security) antar dan inter umat beragama serta mengancam eksistensi hak-hak dasar manusia, terutama hak-hak untuk beragama dan berkeyakinan.

Dalam konteks politik yang lebih luas, tindakan kekerasan ini berpotensi kuat menciptakan destabilitas bangsa dan negara. Dalam konteks ekonomi, aksi-aksi kekerasan ini juga membawa dampak buruk bagi perkembangan dunia usaha yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan warga negara. Sulit bagi pengusaha atau pebisnis untuk menanam investasi dan modal di negeri kita jika situasi keamaan masih belum terjamin dengan baik.

Kedua, alasan yang tidak kalah pentingnya mengapa kita harus berjihad melawan kelompok ekstrimis agama, khususnya kelompok “Islam ekstrim” di negeri ini adalah karena Indonesia adalah negara majemuk yang didalamnya tinggal dan hidup berbagai kelompok etnis, agama dan kepercayaan yang masing-masing mempunyai sistem spiritual, simbol, pemahaman, kepercayaan, ajaran, ritual, dan tradisi keagamaan yang berlainan. Watak kelompok “ekstrimis agama” termasuk kaum Islamis-konservatif yang anti-pluralitas dan pluralisme ini jelas akan mengancam sendi-sendi “nation building” yang dibangun dengan susah payah oleh para pendiri bangsa di atas fondasi kemajemukan.

Perlu ditegaskan kembali bahwa negara yang bernama “Indonesia” ini adalah hasil dari jerih payah semua elemen bangsa dari berbagai agama dan kepercayaan. Dengan kata lain, kelompok “Islam ekstrim” dan konservatif yang marak pasca rontoknya Orba yang selalu memaksakan keyakinan dan pemahaman keagamaannya untuk diterapkan di negeri yang berdasar pada Pancasila ini jelas akan mengancam eksistensi kewarganegaraan (citizenship), kaum minoritas  (baik minoritas etnis maupun agama) serta karakter pluralitas bangsa itu sendiri.

Sebagai sebuah ideologi dan dasar negara, Pancasila sudah sangat ideal dengan karakter bangsa Indonesia yang majemuk karena Pancasila berwatak flexible dan merangkul semua komponen bangsa: Muslim-non-Muslim, Jawa-non-Jawa dan seterusnya. Karena itu NU tidaklah salah ketika memutuskan untuk mempertahankan Pancasila sebagai landasan fundamental berbangsa dan bernegara.

Berdasar latar belakang inilah, maka semua elemen bangsa—termasuk umat Gerejawi—harus menindak tegas bahkan bila perlu pemerintah harus berani menghukumi “makar” terhadap setiap upaya dan gerakan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi tertentu (misalnya ideologi Islam seperti diusung HTI dan kelompok “Islamis” lain). Pula, pemerintah dan semua komponen bangsa dan elemen masyarakat harus bersikap tegas dan berani melawan terhadap berbagai gerakan dan tindakan kekerasan yang bermuara pada anti pluralitas seperti yang sering kita saksikan di negeri ini. Disinilah, antara lain, Gereja harus banyak berperan mengingat pemikiran dan gerakan “mereka” tidak hanya mengancam pluralitas keberagamaan saja tetapi lebih jauh mengancam sendi-sendi kenegaraan dan kebangsaan.

Penting saya tegaskan disini bahwa kelompok anti-pluralitas dan pluralisme yang membahayakan eksistensi masyarakat plural ini tidak hanya “kaum Islamis” saja melainkan juga kelompok militan-konservatif lainnya tak terkecuali kaum puritan Kristen yang memiliki semangat “evangelisme sempit” serta pemikiran dan ideologi puritanisme yang sangat dangkal.

Dalam beberapa kasus “kekerasan agama” di Indonesia dewasa ini (lihat survei The Wahid Institute di http://wahidinstitute.org) konflik, ketegangan, dan kekerasan sering terjadi antara kelompok “militan Islam” dengan “kaum puritan” Kristen. Oleh karena itu sebagai institusi keagamaan yang sangat penting dan salah satu pilar utama “civil society”, Gereja harus terlibat aktif membaur dengan komunitas lain yang memiliki visi dan missi untuk memperjuangkan dan mempertahankan pluralitas dan pluralisme.

Secara spesifik, sebagai wadah Gereja-Gereja Protestan di Indonesia sekaligus sebagai bagian dari “civic organization”, PGI harus berani tampil di garda depan guna mengibarkan “bendera perlawanan” terhadap kelompok “ekstremis-militan agama” dan kaum konservatif-puritan demi terwujudnya kehidupan keberagamaan dan kebangsaan yang damai dan toleran-pluralis yang menghargai perbedaan dan kemajemukan. Gereja tidak boleh “eksklusif” hanya mengurusi umat Kristen saja tetapi harus “go public” menyapa seluruh umat manusia tanpa kecuali.

Disinilah maka kata “jemaat” hendaknya tidak dipahami secara eksklusif sebagai hanya “jemaat Kristus” saja tetapi juga umat beragama lain. “Domba-domba Allah” bukanlah hanya mereka yang mengimani ketuhanan Yesus saja tetapi juga mereka yang tidak mempercayai Tuhan sekalipun. Gereja tidak hanya sebuah “bangunan fisik” dengan menara dan lonceng saja melainkan dunia ini pada hakekatnya adalah sebuah “gereja”. Karena itu jadikanlah alam semesta ini sebagai lahan dan medium untuk berdedikasi dan beribadah sesuai dengan semangat Yesus yang peaceful, nir-kekerasan, dan penuh cinta-kasih kepada sesama manusia. Hanya dengan spirit dan visi seperti inilah saya kira yang mampu membuat Yesus tersenyum bangga dengan para pengikut-Nya.

Pemilu Indonesia: Pelajaran Demokrasi Bagi Dunia Islam

0
Pemilu Indonesia: Pelajaran Demokrasi Bagi Dunia Islam

Salah satu prestasi yang membanggakan dari proses pemilu yang berlangsung di Indonesia sejak 5 April (Pemilu legislatif), 5 Juli (Pilpres I) dan 20 September 2004 (Pilpres II) adalah berlangsungnya proses pemilihan umum yang demokratis, bebas, terbuka dan damai. Berbagai prediksi yang mengatakan bahwa pemilu langsung akan menimbulkan anarki karena ketidaksiapan rakyat dalam berdemokrasi juga tidak terbukti. Berlangsungnya proses pemilu yang demokratis dan damai ini merupakan barang langka khususnya di kawasan negara berbasis Islam.

Jika kita mengamati berbagai negara berbasis Islam di dunia ini sebagian besar masih hidup di bawah sistem politik otoriter dan represif. Dalam konteks seperti ini, maka pemilu yang melibatkan partisipasi publik rakyat persis batu mulia yang amat langka. Regulasi kekuasaan ditentukan (tepatnya dikendalikan) oleh segelintir elite penguasa (baik sipil maupun militer) yang menguasai sebuah negara/kerajaan Islam.

Kalaupun ada pemilu yang diselenggarakan di dunia Islam, biasanya terjadi dalam tiga kemungkinan. Pertama, di bawah ancaman kekuasaan militer yang selalu siap membatalkan hasil pemilu yang kurang menguntungkan kepentingan kaum tentara seperti tampak dalam kasus Turki dan Aljazair.

Kedua, di bawah bayang-bayang kaum mullah atau wilayatul faqih seperti dalam kasus Iran. Meskipun di negeri ini, dalam pemilu beberapa tahun lalu mengantarkan figur reformis, Khattami ke kursi presiden namun bukan jaminan bahwa regulasi kepolitikan dan kenegaraan bisa berjalan dalam frame demokrasi karena masih kuatnya otoritas kaum mullah dalam mengendalikan kekuasaan dan menentukan policy pemerintahan. Ketiga, pemilu berlangsung di bawah kekuasaan politik yang semi-otoriter dan represif seperti di Malaysia. Negara tetangga kita ini sering dijadikan sebagai acuan/barometer negara muslim yang demokratis di bidang politik.

Tetapi jika kita amati lebih seksama yang terjadi di negeri jiran ini adalah “pseudo-democracy” (demokrasi semu atau “demokrasi seolah-olah”). Sebab demokrasi yang mengandaikan kebebasan partisipasi sipil tanpa memandang gender dan ideologi keagamaan tidak terjadi di sini. Sejak 1974, pemilu didominasi oleh Barisan Nasional (BN) yang merupakan front bersama dari 12 partai politik. UMNO (United Malays National Union) adalah penyokong terbesar di BN.

Sebagai partai penguasa, BN telah menguasai infrastruktur, dana, jaringan dan media sehingga mampu mengontrol konstituen sekaligus digunakan untuk menggembosi partai politik saingannya, yakni Partai Islam Se Malaysia (PAS), Democratic Action Party (DAP) dan terakhir Partai Keadilan yang didirikan oleh Wan Azizah, istri Anwar Ibrahim yang tersingkir.

Bukan rahasia lagi jika partai “berbasis dan berideologi Islam” di negeri ini dipangkas akses kekuasaan politiknya. Padahal dalam sebuah sistem demokrasi harus menghargai segala aspirasi politik rakyat meskipun barangkali bertentangan dengan ideologi kelompok mainstream. Ini mengingatkan kita pada kekuasaan Orde Baru yang menjadikan partai diluar Golkar sebagai “pelengkap penderita.”

Pelajaran Berharga

Apa yang kita saksikan dalam tiga tahapan pemilu di Indonesia belakangan ini sungguh merupakan pelajaran yang sangat berharga khususnya bagi negara-negara berbasis Islam. Kita menyaksikan pemilu yang berlangsung dalam suasana yang “relatif” bebas dari ketiga tekanan di atas: militer, kaum agamawan dan elite sipil. Tentu peristiwa politik ini patut mendapatkan perhatian khusus dari umat Islam bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia Islam pada umumnya. Karena itu tidak terlalu meleset jika belum lama ini sejumlah politisi Iraq melakukan studi banding Pemilu di negeri ini untuk mencari input buat negaranya yang akan menggelar Pemilu Januari mendatang.

Mereka, al, Gevara Youkhana dari Gerakan Demokratik Assyiria, Mahdi Jaber Mahdi dari Partai Komunis Iraq dan Muhammad Abdul Kader dari Uni Patriotik Kurdistan. Situasi kepolitikan Indonesia yang merupakan transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi dinilai memiliki kesamaan dengan Iraq saat ini

Selama ini, di antara umat Islam telah terjadi diskusi yang begitu panas seputar kompatibilitas atau kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Ada kubu “rejeksionis” yang menolak demokrasi karena dianggap produk sekularisme dan liberalisme Barat, dan karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kubu ini misalnya diekspresikan oleh sejumlah “fundamentalis” dan fanatikus Islam yang selama ini gembar-gembor mengkampanyekan Islam sebagai ideologi negara. Di pihak lain, ada kelompok “akomodasionis” yang menerima demokrasi karena berpandangan dalam segi-segi tertentu Islam dan demokrasi memiliki titik-titik temu khususnya dari segi filosofi dasar.

Misalnya, sebagaimana demokrasi, Islam juga mengembangkan prinsip-prinsip universal yang sering disebut al-mabadi al-khams seperti syura atau musyawarah dalam penyelenggaraan kepentingan umum, keadilan (‘adalah), persamaan (musawwah), solidaritas sosial (ta’awun) dan kebebasan / kemerdekaan (hurriyah).

Islam juga menolak kekuasaan tanpa batas—dengan demikian juga menolak segala bentuk despotisme—sebagaimana yang dianut dalam sistem demokrasi. Hanya saja ada pertanyaan mendasar yang susah dijawab oleh kelompok “akomodasionis” ini, yakni jika Islam memang sesuai dengan demokrasi, mana buktinya? Mengapa negara-negara Islam umumnya hidup di bawah sistem otoriter yang jauh dari prinsip-prinsip demokrasi? Nah, pemilu di negara kita yang berlangsung tahun ini merupakan bukti empiris bahwa Islam dan demokrasi bukan dua hal yang bersifat antitesis atau berlawanan.

Ada beberapa hal menarik yang patut kita catat dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif maupun pilpres yang berlangsung di negeri ini. Pertama, tidak lakunya partai politik maupun pasangan capres/cawapres yang menjadikan Islam / syari’at Islam sebagai “ideologi dasar” dan alat kampanye.

Gagalnya Partai Bulan Bintang dalam mencapai electoral threshold maupun kempesnya suara untuk pasangan Hamzah-Agum pada Pilpres putaran pertama menunjukkan bahwa rakyat Indonesia (yang 89% muslim ini) tidak menghendaki bentuk formal Islam dalam praktek penyelenggaraan kepolitikan negara. Kita tahu baik PBB maupun Hamzah selalu mencitrakan diri sebagai partai politik dan figur yang “islami.” Ini adalah fakta empiris yang tak terbantahkan.

Kaum muslim di Indonesia ternyata tidak terpengaruh oleh simbol-simbol formal Islam melainkan lebih menghendaki pada “substansi” atau nilai-nilai universal dari Islam itu sendiri yang memperjuangkan keadilan, kemakmuran, kebebasan dan semacamnya. Formalitas Islam hanyalah “unsur komplemen” saja sementara prinsip universal Islam dijadikan sebagai “unsur utama” dalam kognisi publik muslim Indonesia.

Ini adalah fakta yang menggembirakan sekaligus menjadi “peringatan” bagi kalangan fundamentalis yang sering mengatasnamakan umat Islam untuk memaksakan kehendak politiknya dalam memperjuangkan formalisasi syariat maupun ideologisasi Islam. Bagaimanapun “Islam formal” tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia yang multikultural, multietnis dan multiagama ini.

Kedua, Pilpres (hampir dipastikan) telah mengantarkan pasangan SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden. Pasangan ini berhasil meraup lebih dari 60% pemilih. Ini berarti bahwa pasangan ini telah dipilih oleh konstituen dari berbagai partai politik. Ini memperlihatkan bahwa pola pilih dalam pemilu presiden sekarang ini lebih cenderung bersifat individual ketimbang kolektif. Di sini, fatwa kiai, imbauan partai atau ormas, atau pengaruh kharismatis tokoh-tokoh masyarakat hanyalah salah satu dari sekian faktor yang menentukan pilihan konstituen. Bahkan fatwa kiai maupun “koalisi kebangsaan” tidak lagi mempan membendung hasrat rakyat untuk menentukan pilihan politik berdasarkan “hati nuraninya.”

Masyarakat makin cenderung berperilaku sebagai “individu” ketimbang sebagai anggota dalam kolektivitas besar (partai, ormas dan lainnya). Saya memandang hal ini sebagai proses menuju “pematangan” atau “pendewasaan politik” rakyat.

Dalam jangka panjang, proses ini sangat positif dalam kerangka penguatan organisasi sosial seperti NU atau Muhammadiyah agar tidak menjadi “mangsa” yang diperebutkan kekuatan-kekuatan politik. Sebab, jika pematangan ini berlangsung secara progresif di masa mendatang pilihan warga tidak semata-mata ditentukan oleh fatwa kiai atau instruksi elite keagamaan melainkan oleh kalkulasi mereka sendiri sebagai subjek yang otonom. Hal di atas merupakan “kapital budaya” (modal kultural) yang sangat kita butuhkan untuk memperkukuh landasan kultural bagi demokrasi di negeri kita.

Menuju Demokrasi Substansial

Sudah tentu, ini semua baru bab pembuka atau “pengantar” bagi proses demokratisasi pada level yang lebih substansial di masa datang. Apa yang sedang kita jalani sekarang ini barulah pada proses demokratisasi pada level prosedural (ini istilah Ulil Abshar) yang harus diteruskan lagi pada level yang lebih mendasar: demokrasi substansial, yakni terwujudnya nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kebebasan, persamaan dan prinsip-prinsip universal kemanusiaan lain dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tahap ini, maka dibutuhkan pengawalan ekstra ketat dari semua komponen masyarakat dan institusi publik lain (LSM, ormas, media) agar rezim terpilih tidak melenceng dari prinsip demokrasi. Sebab tidak jarang, pemilu yang berlangsung demokratis, di kemudian hari justru melahirkan pemerintahan yang otoriter dan represif. Tentu kita tidak menginginkan pemilu yang menghabiskan banyak dana, tenaga dan pikiran ini justru menghasilkan para pemimpin dan elite politik yang tiran, otoriter, represif dan korup.

Pemikiran Liberal dalam Kristen

0
Pemikiran Liberal dalam Kristen

Suatu saat saya pernah membaca beberapa buku yang mengritik bangunan pemikiran “Islam liberal” atau “Islam progresif” terutama yang disuarakan oleh para intelektual-aktivis dari Jaringan Islam Liberal (JIL). Di antara buku yang saya baca adalah Bahaya Islam Liberal (ditulis Hartono Ahmad Jaiz), Pengaruh Kristen-Orientalis terhadap Islam Liberal (karya Adnin Armas), kemudian Islam Liberal: Sejarah Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya karangan Adian Husaini.

Isi buku-buku itu pada dasarnya sama saja, yakni menganggap pemikiran liberal Islam adalah “sesat dan menyesatkan”. Untuk mengukuhkan pendapat sekaligus mempertahankan (baca, membenarkan) argumentasi, mereka pun mengutip sejumlah ayat dan hadis Nabi. Di antara hadis yang langganan dikutip adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab al-Jami’ al-Shahih. Bunyinya: “Pada akhir zaman, akan muncul sekelompok anak muda usia yang bodoh akalnya. Mereka berkata menggunakan firman Allah, padahal mereka telah keluar dari Islam, bagai keluarnya anak panah dari busurnya. Iman mereka tak melewati tenggorokan. Di manapun kalian menjumpai mereka, bunuhlah. Orang yang membunuh mereka akan mendapat pahala di hari kiamat.”

Padahal jika ditelisik sejarah hadis itu diwartakan Ali ketika hendak menumpas para pembangkang kaum Khawarij, yakni kelompok yang sangat literal dalam memahami Al-Qur’an dan menilai telah kafir. Khawarij adalah sekte dalam Islam yang dikenal mudah mengafirkan sesama Muslim dan tak segan membunuh Muslim yang mereka vonis kafir.

Komunitas jenis inilah yang dimaksud dalam hadis itu seperti diterangkan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, sebuah elaborasi atas Shahih Bukhari. Dengan demikian, jika menggunakan perspektif hadis ini, siapa sebetulnya yang wajib dibunuh? Kelompok Islam liberal yang menolak formalisasi syari’at Islam atau “mereka” yang gemar mengafirkan atau bahkan membunuh sesama Muslim? Inilah salah satu kelemahan kelompok radikal-konservatif dalam mengapresiasi teks keagamaan. Sebuah teks yang hanya dilihat dari sudut pandang literal saja tanpa pendekatan kesejarahan maka akan menyesatkan.

***

Hal lain dari “kekonyolan” pendapat kaum konservatif agama ini adalah menganggap bahwa ide Islam liberal merupakan “proyek” Barat-Kristen untuk menggembosi umat Islam seperti tersurat dalam buku Adnin Armas di atas. Tuduhan ini jelas salah alamat. Sebab dalam dunia Kristen juga berkembang pemikiran liberal bahkan ultra-liberal yang juga mendapat reaksi keras dari kalangan Kristen konservatif.

Pertentangan antara kubu liberal dan konservatif di dunia Kristen juga berlangsung begitu sengit yang berujung pada saling mengafirkan satu sama lain sesama pengikut Kristus. Anggapan bahwa Barat-Kristen lah yang mempengaruhi watak liberal sebagian umat Islam menunjukkan miskinnya wawasan keagamaan kelompok konservatif-fundamentalis ini. Mereka mengira bahwa dunia Kristen itu bersatu, tunggal, monolitik tanpa ada skisme sebagaimana yang terjadi dalam dunia Islam. Padahal tidak ada agama di dunia ini yang bersifat monolitik dan tunggal, dalam pengertian tidak terjadi perpecahan teologis.

Tidak sebatas itu, anggapan bahwa Barat identik dengan Kristen adalah pandangan yang picik sama piciknya dengan menganggap penduduk Timur Tengah itu semuanya Muslim. Sebab tidak semua orang Barat itu Kristen sebagaimana tidak semua orang Timur Tengah itu Muslim. Dan harap diingat, tidak semua orang Kristen memusuhi Islam!

Kita tahu, dalam dunia Kristen telah muncul beberapa pemikir yang menggetarkan dunia ke-Kristen-an karena buku-bukunya yang mengkritik Alkitab yang selama ini dianggap sebagai “Firman Allah”. Para sarjana Kristen yang bermarkas di Graduate Theological Union (GTU), Berkeley, Amerika Serikat misalnya, seperti Norman Gottwald atau Robert Goote telah menulis beberapa karya intelektual yang membuat kuping merah bagi kalangan Kristen konservatif. Lewat pendekatan sosiologi-historis, mereka berhasil membongkar perselingkuhan politik, intrik dan konspirasi para penguasa dan pujangga hingga melahirkan Alkitab yang, kini diagungkan oleh hampir  2 milyar umat Kristen di penjuru dunia.

Robert Coote dan David Robert Ord menulis beberapa buku provokatif seperti The Bible’s First History: From Eden to the Court of David with the Yahwist kemudian In the Beginning: Creation and the Priestly History. Professor Coote sendiri menulis In Defense of Revolution: The Elohist History, sebuah buku yang bercerita tentang proses revolusi sejak rezim Daud yang menggunakan simbol-simbol keagamaan. Sementara Norman Gottwald menulis beberapa buku yang juga tidak kalah provokatifnya. Di antara karya Gottwald adalah The Tribes of Jahweh: A Sociology of the Religion of Liberated Israel 1250-150 BCE, The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction kemudian The Politics of Ancient Israel. Dalam karyanya itu, dengan terang-terangan, Gottwald menyebut Alkitab sebagai “perangkap Yahudi” (a trap of Jews) yang bisa menyesatkan jika tidak dibaca dengan kritis dalam optik kesejarahan.

Di bidang teologi, juga banyak para sarjana Kristen liberal yang mengkritik warisan teologi klasik. Di antara mereka adalah John Hicks, John Cobb, Paul Knitter atau yang paling spektakuler John Shelby Spong. John Hicks pernah menulis buku teologi yang cukup bagus berjudul God Has Many Names. Disini Hick mempertanyakan klaim para teolog klasik-konservatif bahwa Allah Tritunggal Kristen sebagai “representasi Tuhan yang sebenarnya”.

Hick bersama Paul Knitter juga mengedit buku provokatif: The Myth of Christian Uniqueness: Toward a Pluralistic Theology of Religion. John Cobb adalah teolog Kristen liberal lain yang patut diapresiasi pemikiran teologisnya. Cobb adalah pengembang “teologi proses” yang pernah dirintis Whitehead. Teologi Proses adalah “teologi yang sedang menjadi.” Dalam pengertian ini maka tidak ada konsep teologi yang dianggap baku, final, selesai. Teologi (baca, konsep ketuhanan) terus berproses sesuai dengan tantangan-tantangan teologis masyarakat beragama. Cobb telah menulis beberapa buku teologis yang menggairahkan salah satunya adalah Transforming Christianity and the World Religion: A Way Beyond Absolutism and Relativism.

Satu lagi pemikir Kristen liberal atau lebih tepatnya “ultra-liberal” adalah John Spong. Beberapa karya intelektual Spong seperti A New Christianity for A New World: Why Traditional Faith is Dying and A New Faith is Being Born, Why Christianity Must Change or Die, kemudian Rescuing The Bible from Fundamentalism telah menggegerkan dunia Kristen.

Spong, dalam A New Christianity, mengkritik 5 dalil fundamental yang kemudian menjadi kredo keKristenan (semacam rukun iman dalam Islam yang dirumuskan secara sembrono oleh ulama klasik skolastik). Kelima dalil fundamental yang dimaksud adalah: l) Alkitab sebagai inspirasi literal firman Allah; 2) Kelahiran Kristus dari Perawan Maria —yang dilukiskan secara ajaib dan literal— sebagai tanda keilahian Kristus; 3) Karya penebusan Kristus yang diwujudkan melalui kuasa penyelamatan melalui darah-Nya dan anugerah keselamatan yang dilengkapi lewat kematian-Nya; 4) Kepastian kebangkitan secara fisikal dan kematian yang ditampilkan melalui kubur kosong dan cerita-cerita dalam tradisi Injil; 5) Kebenaran tentang kedatangan Yesus yang kedua, realitas Hari Penghakiman yang didasarkan atas catatan kehidupan seseorang serta kepastian surga dan neraka sebagai tempat kekal untuk upah dan penghukuman.

Kelima dalil inilah yang menjadi titik tolak Spong dalam melontarkan ide-ide progresifnya yang kemudian ia dicaci maki oleh kalangan Klerus (elite gereja) bahkan tidak sedikit yang menyebutnya atheis, anti Kristus, inkarnasi iblis, pelacur jemaat, dst.

Sebagaimana Spong, saya juga berpendapat bahwa umat beragama sekarang ini telah menjadi “korban” rumusan teisme klasik. Padahal konsep teistik merupakan bagian dari pengalaman traumatis yang lahir akibat kehadiran suatu kuasa yang lain (the others) yang didefinisikan oleh manusia menurut kesadaran dirinya (ingat teori the theory of self consciousness dari Freud dan the shock of non-being-nya Tillich). Theisme itu beda dengan Allah. Theisme adalah ciptaan manusia, sementara Allah jauh melampaui batas-batas konsepsi ide dan definisi. Hakekat Allah tidak dapat ditangkap dengan kata-kata (termasuk melalui ungkapan “firman Allah” sekalipun).

Di sinilah perlunya gagasan Allah non-teistik, yakni god is the ultimate source of life, god is the ultimate of love dan god is the basis of being. Allah bukanlah satu entitas supernatural yang berjalan dalam lintasan ruang dan waktu untuk menyelamatkan orang-orang sengsara melainkan “sumber hidup, sumber kasih dan dasar dari yang hidup”.

***

Mengikuti kerangka berpikir Spong di atas, maka sikap ateisme harus dipahami sebagai “anti terhadap teisme” bukan “anti terhadap Tuhan” seperti selama ini dipersepsikan oleh sebagian besar umat beragama. Seorang ateis bisa saja menolak Allah Tritunggal, Allah SWT, Yahweh dan lain-lain (konsep Tuhan dalam rumusan teologi klasik) akan tetapi tidak menolak eksistensi Tuhan penguasa alam ini. Dengan kata lain, yang ditentang kelompok ateis adalah “Tuhan sejarah” (ini istilah Eric Form) atau “Tuhan budaya” (“cultural God”) bukan “Tuhan Alam” (natural God).

“Tuhan sejarah” atau “Tuhan budaya” adalah “Tuhan hasil ‘ciptaan’ manusia,” Tuhan hasil konstruksi pemikiran manusia. Dari sinilah kemudian muncul konsep tentang YHWH (baca, Yahweh) dalam tradisi Judaisme, Allah SWT dalam Islam, Allah Tritunggal dalam tradisi Kristen, Tao atau Thien dalam tradisi Konfusianisme dan Taoisme atau Puang Matua dalam tradisi sebagian masyarakat Sulawesi. Sementara “Tuhan Alam” adalah Tuhan penguasa jagat raya ini yang tidak bisa didefinisikan, dijangkau dan dikonseptualisasikan oleh siapapun, nabi sekalipun.

Tuhan dalam pengertian ini adalah simbol “ke-Segala Maha-an” yang tidak bisa ditangkap oleh kemiskinan bahasa manusia. Inilah yang oleh para teolog pluralis dianggap sebagai “Tuhan yang sesungguhnya”. Dalam konteks inilah semestinya kita mendudukkan pemikiran para tokoh ateis seperti Nietszhe.

Demikianlah ilustrasi singkat tentang pemikiran Kristen liberal dengan harapan menjadi bahan renungan bagi saudara-saudaraku Muslim yang masih berpikiran dan berwawasan “sempit.” Saya menganjurkan agar kita tidak mudah terperangkap ke dalam syakwasangka, maka tradisi kajian lintas keagamaan harus dikembangkan bagi siapa saja tidak hanya Muslim tapi juga Kristen dan lainnya.

Asia Tengah: Pusat Peradaban Islam yang Terlupakan

0

Oleh: Sumanto Al Qurtuby (Dosen King Fahd University, Arab Saudi & Direktur Nusantara Institute)

Jika membicarakan tentang hal-ikhwal yang berkaitan dengan peradaban dan kebudayaan Islam, jari telunjuk orang biasanya langsung diarahkan ke Timur Tengah, khususnya kawasan Arab. Bukan hanya orang-orang Indonesia saja tetapi juga orang-orang di negara-negara Barat, dan dimanapun. Bukan hanya Muslim saja tetapi juga umat non-Muslim. Bukan hanya masyarakat awam saja tetapi juga kaum cerdik-pandai. Mereka memiliki anggapan, persepsi dan imajinasi serupa: Arab Timur Tengah-lah pusat peradaban dan kebudayaan Islam.

Karena menganggap Arab Timur Tengah sebagai “pusat Islam”, maka banyak energi, tulisan, dan dana yang dihabiskan untuk meneliti kawasan ini. Hampir atau nyaris tidak ada yang mengatakan bahwa kawasan Asia Tengah juga merupakan pusat peradaban dan kebudayaan Islam yang gemilang. Padahal, seperti dikatakan oleh S. Frederick Starr, penulis buku Lost Enlightenment: Central Asia’s Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane, “For many centuries, Central Asia–not the Arab Middle East–was the intellectual and political center of the Muslim world.” Tetapi kenapa Asia Tengah luput dari perhatian?

Bahwa Islam dan Nabi Muhammad lahir di Tanah Arab memang betul. Bahwa Timur Tengah pernah menjadi pusat politik-pemerintahan dan peradaban Islam memang benar. Bahwa di Timur Tengah, terdapat kota-kota yang menjadi sumber inspirasi intelektualisme Islam memang valid. Di kawasan ini ada Makkah, Madinah, Baghdad, Kufah, Damaskus, Kairo, Yerusalem, dan lainnya. Bahwa banyak karya akademik di Abad Pertengahan Islam (hingga dewasa ini) yang ditulis dengan menggunakan Bahasa Arab memang tidak salah.

Tetapi harap diingat, meskipun Nabi Muhammad dan Islam lahir di Tanah Arab, Arab Timur Tengah juga pernah menjadi pusat politik-pemerintahan Islam yang spektakuler dari berbagai rezim, dan karya-karya ilmiah yang agung oleh para sarjana Muslim juga ditulis dalam Bahasa Arab, tetapi ruh, energi, dan spirit kemajuan intelektualisme, peradaban, dan kebudayaan Islam di Abad Pertengahan itu banyak digerakkan oleh kaum non-Arab, dan Asia Tengah menjadi salah satu kawasan penyumbang peradaban Islam yang gemilang itu, selain Iran, Turki, Asia Selatan, Mongol, Afrika Barat dan Utara, dan lainnya, termasuk Asia Tenggara tentunya.

Pada Abad Pertengahan Islam, pusat-pusat peradaban dan intelektualisme Islam bukan hanya di Makkah, Madinah, Baghdad, Kufah, Damaskus, atau Kairo, melainkan juga Samarkand, Bukhara dan Urgench di Asia Tengah yang menjelma menjadi pusat-pusat studi, seni dan kebudayaan Islam yang adiluhung.

Geo-Kultural dan Geo-Politik Asia Tengah

Kawasan Asia Tengah yang membentang dari Laut Kaspia di barat sampai China di timur serta dari Afganistan di selatan hingga Rusia di utara, dewasa ini menjadi rumah bagi lima negara: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan dan Turkmenistan. Afganistan kadang-kadang dianggap masuk wilayah Asia Tengah, meskipun secara geografi lebih ke Asia Selatan. Total penduduk di kawasan Asia Tengah (tidak termasuk Afganistan) sekitar 70 juta jiwa dari berbagai kelompok etnik seperti Kazakh, Uzbek, Tatar, Turki, Uyghur, Kyrgyz, Tajik, Persi, Pasthun, dlsb. Selama berabad-abad Asia Tengah menjadi “melting pot” berbagai suku-bangsa: Arab Timur Tengah, Iran, Eropa, India dan China sehingga membuat kawasan ini sangat kaya kebudayaannya.

Pada Abad Pertengahan Islam, pusat-pusat peradaban dan intelektualisme Islam bukan hanya di Makkah, Madinah, Baghdad, Kufah, Damaskus, atau Kairo, melainkan juga Samarkand, Bukhara dan Urgench di Asia Tengah yang menjelma menjadi pusat-pusat studi, seni dan kebudayaan Islam yang adiluhung

Asia Tengah sudah dijamah oleh Islam sejak masa-masa awal perkembangan agama ini. Perang Talas tahun 751 antara Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Tang Tiongkok untuk mengontrol Asia Tengah menjadi “turning point” konversi massal masyarakat setempat ke dalam agama Islam.

Sejak itu, Islam, pelan tapi pasti, berkembang secara merdeka di Asia Tengah. Meskipun kelak ketika Uni Soviet menjajah Asia Tengah ada cukup banyak kendala bagi kaum Muslim, tetapi itu tidak menghalangi perkembangan kebudayaan Islam di kawasan ini. Menariknya, keislaman yang berkembang di kawasan ini bukan jenis keislaman ortodoks dan puritan yang anti-tradisi dan kebudayaan lokal, melainkan jenis dan praktik keislaman yang menghargai dan mengadopsi aneka ragam tradisi dan budaya lokal, persis seperti yang dulu berkembang di Jawa dan berbagai daerah lain di Indonesia. Maka jadilah corak keislaman di Asia Tengah itu semacam “Islam heterodoks” atau “folk Islam” dalam istilah antropologi.

Salah satu ciri menonjol dari “folk Islam” ini adalah perkembangan tasawuf atau Sufisme. Asia Tengah menjadi salah satu kawasan tertua mengenai tradisi Sufisme atau mistisisme dan tarekat (ordo Sufi). Yasawiyyah atau Yeseviye merupakan salah satu ordo Sufi tertua yang diciptakan oleh Khawaja Ahmad Yasawi (Ahmed Yesevi, w. 1166) dan berkembang bukan hanya di Asia Tengah saja tapi juga di kawasan Islam lain. Selain guru tarekat, Ahmad Yasawi juga sarjana fiqih Mazhab Hanafi sebagaimana gurunya Abu Yaqub Yusuf Hamdani (w. 1141), seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah di Asia Tengah. Sufisme dan Mazhab Hanafi memang menjadi ciri menonjol keislaman di Asia Tengah, selain Shamanisme.

Dari aspek politik-ekonomi, negara-negara di Asia Tengah mengikuti sistem politik pemerintahan sekular-republik serta prinsip-prinsip pasar bebas kapitalisme. Ideologi Islamisme yang mengusung “Negara Islam”, Khilafah dan sejenisnya tidak laku disini. Sejumlah kelompok Islam radikal dan pengusung ideologi Islamisme seperti Ikhwanul Muslimin, al-Qaeda, atau Hizbut Tahrir tidak mendapatkan tempat di Asia Tengah.

Sejak merdeka dan pisah dari Uni Soviet di awal 1990an, negara-negara di Asia Tengah mencitrakan diri sebagai kawasan Islam moderat dan modern yang anti-radikalisme, fanatisisme, dan konservatisme. Hasilnya cukup menggembirakan. Tidak seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah yang selalu ramai dengan kekerasan, terorisme dan peperangan, kawasan Asia Tengah relatif aman, stabil, dan terhindar dari kekacauan sosial.

Tanah Lahirnya Para Ilmuwan Muslim

Hal lain yang menjadikan Asia Tengah penting dalam sejarah peradaban Islam adalah kawasan ini telah melahirkan banyak teolog, filusuf, sarjana, dan ilmuwan Muslim ternama yang karya-karya agung mereka masih dikenang hingga kini dan menjadi rujukan di timur dan barat.

Di antara mereka adalah (1) Muhammad bin Musa al-Khwarizmi (w. 850; ahli matematika, astronomi dan geografi), (2) Abu Rayhan al-Biruni (w. 1048; seorang sarjana polymath yang menguasai berbagai disiplin: matematika, fisika, astronomi, ilmu alam, sejarah, bahasa, dlsb. Oleh Profesor Akbar Ahmed, al-Biruni juga dianggap sebagai antropolog pertama, karena melalui karyanya, Kitab al-Hind, ia menggunakan metode etnografi untuk mengkaji struktur masyarakat, sistem agama, dan kebudayaan masyarakat India), (3) Farabi (seorang filsuf, ahli hukum dan ilmuwan politik), (4) Ibnu Sina (seorang dokter dan ilmuwan ternama yang karyanya mampu mempengaruhi kelahiran ilmu-ilmu medis di Timur Tengah, Eropa dan India).

Juga tidak kalah penting adalah Imam Ghazali (w. 1111), seorang penulis prolifik dan sarjana kenamaan, teolog, ahli hukum, dan mistikus legendaris. Setidaknya dua ahli Hadis ternama yang buku-buku Hadisnya menjadi rujukan umat Islam juga berasal dari Asia Tengah, yaitu Imam Bukhari (kelahiran Bukhara, Uzbekistan) dan Imam Nasai (kelahiran Nasa, Turkmenistan). Ahli astronomi ternama, Abu Mahmud Khojandi, juga berasal dari Asia Tengah, tepatnya Khujand, Tajikistan. Dan masih banyak lagi.

Melihat catatan historis yang gemilang di Asia Tengah, maka sudah saatnya jika kawasan ini perlu dijadikan sebagai salah satu “kiblat” dalam hal riset dan pengkajian sejarah, peradaban, dan kebudayaan Islam, bukan melulu kawasan Timur Tengah. Semoga bermanfaat.

Dimuat di geotimes.co.id. 

Sosial Media Official

23,018FansSuka