Akankah gerakan emansipasi perempuan yang marak di Arab Saudi sejak beberapa tahun terakhir ini akan mengantarkan pada relasi gender setara? Apakah gerakan pemberdayaan perempuan di Arab Saudi bisa mengantarkan negara-kerajaan ini seperti Amerika atau Indonesia dalam hal relasi gender dan peran publik perempuan?

Sebagaimana Arab Saudi, perempuan di Amerika dan Indonesia juga dulu memiliki peran yang sangat terbatas di ruang publik, meskipun ada sejumlah tokoh perempuan yang menjadi pionir di berbagai bidang sosial, politik, pemerintahan, dan pendidikan.

Ungkapan Jawa seperti “sumur, dapur, kasur,” (pekerjaan perempuan itu mencuci, memasak, dan melayani suami), “konco wingking,” (teman/orang di belakang suami), atau “suwargo nunut neroko katut” (masuk surga atau neraka ikut suami) menunjukkan peran marjinal perempuan sebagai “makhluk domestik” dan pasif dalam sejarah sosial-politik Indonesia, walaupun di daerah tertentu ada budaya matriarki.

Di Amerika, selama berabad-abad, ruang publik (dunia politik, pendidikan, hukum, dan pekerjaan) juga didominasi dan dikontrol oleh kaum laki-laki. Meskipun gerakan feminisme untuk melawan “Cult of Domesticity” sudah dimulai sejak abad ke-19 (ditandai dengan Seneca Falls Convention, New York, tahun 1848), relasi gender tidak sepenuhnya setara. Hal ini terbukti, misalnya, dengan munculnya “gender balance policy” di perguruan tinggi karena masih adanya dominasi kaum laki-laki sebagai tenaga pengajar, peneliti, maupun staf administrasi. Dalam batas tertentu, relasi gender di Indonesia saat ini jauh lebih baik daripada di Amerika apalagi Arab Saudi.  

Dampak Emansipasi Perempuan

Pertanyaan yang saya kemukakan di awal paragraf tidak mudah untuk dijawab. Selama puluhan tahun mengajar di sebuah universitas milik kerajaan di Arab Saudi, saya sedikit memahami kompleksitas hubungan gender dan problem emansipasi perempuan.

Satu sisi angin reformasi sosial, termasuk emansipansi perempuan, jelas membawa dampak positif bagi kaum perempuan. Misalnya, perempuan yang dulu, di saat panggung sosial-keagamaan Saudi dikontrol oleh kelompok Islamis konservatif (populer dengan sebutan Sahwa), sangat terbatas akses pekerjaan di luar rumah, kini nyaris semua sektor publik dan bidang pekerjaan, mereka bisa melamarnya. Bahkan sektor pekerjaan yang masuk kategori berisiko tinggi yang identik dengan laki-laki (misalnya keamanan, teknik, transportasi umum, dan lain-lain), perempuan juga bisa melamarnya.

Maka jangan heran jika sejak beberapa tahun terakhir pekerja perempuan bisa dijumpai dimanapun: bandara, stasiun, terminal, kampus, mall, pabrik, perkantoran, dan sebagainya. Pekerja media (misalnya televisi, radio, koran) yang dulu dipenuhi laki-laki, kini banyak perempuan yang bekerja menjadi anchor media.

Bahkan saya pernah ditemui petugas sensus penduduk yang juga seorang perempuan Saudi cekatan dengan bahasa Inggris yang lancar. Ia datang ke rumah untuk menanyakan jumlah penghuni atau keluarga serta data singkat kami (pekerjaan, pendidikan, gaji, dan lain-lain).

Sebelumnya, khususnya sejak 1980an, fenomena ini tidak akan pernah dijumpai di Saudi karena dalam perspektif kelompok Islamis dan religious-konservatif (terutama Wahabi, Salafi, atau Hanbali), kaum perempuan hanya dibolehkan mengerjakan urusan domestik di dalam rumah atau menurut istilah orang Jawa dulu: sumur (mencuci), dapur (memasak), dan kasur (melayani kebutuhan seks suami).

Selain pekerjaan, dampak emansipasi perempuan juga merambah di sektor pendidikan tinggi, termasuk akses beasiswa. Dunia pendidikan tinggi yang dulu didominasi oleh laki-laki, kini perempuan juga mendapatkan akses yang sama. Universitas saya dulu adalah “kampus laki-laki” (semua dosen, staf, pejabat kampus, dan mahasiswa) adalah kaum pria. Tetapi sejak beberapa tahun terakhir mulai diimbangi atau diisi dengan kaum perempuan.

Apakah perempuan menyambut gembira aneka perubahan sosial dan emansipasi di era Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman?

Tentu saja mereka menyabutnya dengan antusias. Mereka yang selama ini terkungkung di rumah dan urusan domestik bak burung yang hidup di dalam sangkar kini bisa leluasa terbang menjelajahi sektor publik yang luas. Mereka yang dulu bergantung pada ayah dan/atau suami dalam urusan finansial, kini bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri (misalnya, membeli pakaian dan pernik-pernik lainnya, makan di restoran, atau sekedar “ngopi” di cafe)) tanpa harus meminta uang kepada ayah/suami. Orang tua pun bahagia karena setidaknya bisa meringankan beban finansial mereka.

Emansipasi dan Relasi Gender

Tetapi apakah emansipasi perempuan dengan sendirinya berdampak pada praktik kesetaraan gender? Apakah perempuan betul-betul mendapatkan hak yang sama, misalnya urusan upah atau gaji, seperti laki-laki?

Berbagai studi beberapa tahun terakhir ini (misalnya Hind Abdulkarim Alsudays dalam karyanya yang berjudul The Determinates of Pay Inequality between Men and Women: Evidence from Saudi Arabia) menunjukkan bahwa, meskipun kesempatan bekerja bagi perempuan sudah merambah berbagai sektor dan partisipasi perempuan di pasar kerja sudah meningkat pesat sehingga bisa meminimalisir pengangguran bagi perempuan tetapi mereka belum mendapatkan upah setara dengan laki-laki untuk bidang pekerjaan dan qualifikasi yang sama.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Lauren Clingen dari Princeton University, bekerja sama dengan Alnahda Center for Research yang berbasis di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, menunjukkan bahwa unadjusted gender wage gap di sektor swasta mencapai 49 persen. Artinya setiap laki-laki yang mendapatkan upah SR100, perempuan sekitar SR51.

Pada tahun 2023, Global Business Outlook, sebuah publikasi bisnis yang berbasis di Inggris, juga melaporkan jika upah rata-rata untuk laki-laki Saudi sekitar SR9872 (sekitar Rp. 43 juta), maka perempuan sekitar SR6280 (Rp. 27,3 juta). Ini artinya, ketidaksetaraan upah berbasis gender masih menjadi isu utama di Saudi.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah perempuan masih terbatas kesempatan untuk pekerjaan-pekerjaan level menengah-atas (seperti posisi manager dan pimpinan). Dengan kata lain, perempuan masih terbatas di sektor pekerjaan bergaji rendah (low-paying jobs).

Sejumlah Faktor Penghalang

Ada sejumlah faktor penting yang menjadi penyebab “gender wage gap” sekaligus penghalang terwujudnya gender wage equality di Arab Saudi. Faktor-faktor tersebut, antara lain, kultur patriarki yang kuat, norma-norma tradisional kesukuan yang masih dominan, dan tentu saja ajaran keislaman khususnya mazhab Hanbali yang dianut di negara-kerajaan ini. Ketiga faktor ini saling berkaitan, saling memengaruhi, atau sudah melebur menjadi bagian integral kultur masyarakat Saudi sehingga cukup sulit untuk diurai mana yang paling dominan.

Arab Saudi adalah negara-kerajaan berbasis tribalisme dan hukum Islam (ala mazhab Hanbali tentunya). Masyarakat Saudi adalah masyarakat muslim dan suku sekaligus sehingga norma-norma keislaman dan kesukuan sama-sama memengaruhi kultur dan perilaku sosial masyarakat. Praktik masyarakat Saudi adalah cerminan dari nilai-nilai kesukuan dan keislaman ini.

Baik ajaran, norma, dan hukum keislaman maupun kesukuan di Arab Saudi (setiap suku di dunia ini memiliki “aturan main” berlainan) sama-sama berwatak patriarki, sama-sama memberi previlase kepada kaum laki-laki, dan sama-sama kurang memberi ruang pada kesetaraan gender dalam pengertian “sama rata sama rasa.”

Sulit untuk mempraktikkan hukum kesetaraan gender di Arab Saudi karena, selain pengaruh ajaran normatif Islam, praktik ketidaksetaraan alias “gender gap” itu sudah menjadi bagian integral dari struktur, kultur, dan norma masyarakat setempat.

Misalnya, “laki-laki sebagai kepala rumah tangga” yang bertanggung jawab dalam semua urusan kesejahteraan istri dan anak-anak bukan semata-mata doktrin agama Islam tetapi juga ajaran masyarakat suku Arabia yang sudah dipraktikkan selama ribuan tahun bahkan sebelum Islam hadir di abad ketujuh Masehi.

Bagi masyarakat Saudi, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada perempuan. Karena mempunyai tanggung jawab lebih besar maka wajar jika laki-laki menerima upah lebih besar. Sejauh ini, bagi laki-laki Saudi pamali jika perempuan yang memenuhi kebutuhan finansial urusan rumah tangga. Karena itu bagi laki-laki Saudi, lebih baik membujang tidak menikah daripada menikah tetapi tidak bisa menghidupi anak-istri lantaran tidak/belum bekerja atau “dihidupi” oleh istri mereka yang bekerja. Soal ini tidak ada di “kamus” kaum pria.

Sebaliknya, perempuan Saudi pun tidak mau menikahi laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan layak yang dapat menghidupi kebutuhan hidup mereka (dan anak-anak). Hingga saat ini, istilah “home daddy” (yaitu suami yang mengurus anak dan urusan domestik lainnnya di rumah karena istri mereka bekerja di luar) seperti laiknya di negara-negara Barat, termasuk Amerika, belum atau sulit terwujud di Arab Saudi.

Menariknya, perempuan Saudi juga secara implisit dan eksplisit menyetujui kalau “jabatan kepala rumah tangga” itu adalah laki-laki. Karena itu perempuan Saudi merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk urusan-urusan yang menurut mereka menjadi tanggung jawab laki-laki, yaitu ayah/suami sebagai kepala rumah tangga, misalnya urusan pendidikan anak, suplai makanan, atau belanja aneka kebutuhan rumah tangga.

Jadi meskipun perempuan sudah bekerja dan mendapatkan gaji, uang gajian itu mereka gunakan untuk keperluan sendiri dan untuk menyenangkan diri-sendiri (membeli busana, menonton pertunjukan, makan enak di restoran, dan lain-lain) bukan untuk berbagi dengan suami/ayah untuk membantu meringankan keperluan rumah tangga (misalnya biaya pendidikan anak, belanja bulanan, dan sebagainya).

Itulah sebabnya upah yang tidak sama itu sejauh ini relatif masih diterima karena dilatari oleh tanggung jawab sosial yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Perempuan Saudi sendiri belum tentu mau kalau status “kepala rumah tangga” (sebagai penanggung jawab urusan finansial) disandangkan kepada mereka seperti biasa terjadi di Amerika atau dalam batas tertentu Indonesia.

Mungkinkah Transformasi Terjadi?

Fenomena ketidaksetaraan gender ini juga dulu terjadi di Amerika (dan negara Barat lainnya) dan juga Indonesia. Tetapi, meskipun tidak seratus persen, pelan-pelan praktik ketidaksetaraan itu berubah atau bertransformasi, baik di ruang privat maupun ranah publik.

Misalnya, tidak seperti dulu, siapapun kini bisa membiayai urusan atau keperluan rumah tangga, termasuk kebutuhan sekolah anak-anak dan belanja bulanan. Di negara-negara Barat (Indonesia juga demikian) sudah terbiasa perempuan bekerja di luar rumah (untuk Indonesia misalnya sebagai TKW) sementara laki-laki mengurusi urusan domestik di dalam rumah menjadi “home daddy.”

Apakah masyarakat Saudi juga kelak akan mengalami transformasi seperti masyarakat Barat (dan Indonesia)? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tetapi bukankah tidak ada yang tidak mungkin di kolong rembulan ini?  

Sumber tulisan: https://mediaindonesia.com/opini/781921/dilema-relasi-gender-di-arab-saudi#google_vignette

Di antara negara-negara di Timur Tengah, termasuk kawasan Arab Teluk, hanya Arab Saudi yang hingga kini belum memiliki gereja (juga tempat ibadah non-Muslim lainnya). Sudah lama beredar kabar kalau Saudi akan membangun gereja tetapi hingga kini belum terlaksana. Negara-negara tetangganya seperti Bahrain, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, dan Oman sudah memiliki gereja. Bahrain bahkan memiliki gereja terbesar di kawasan Teluk Arab atau Semenanjung Arabia (Gereja Cathedral of Our Lady of Arabia) yang diresmikan oleh Raja Hamad Al Khalifa tahun 2021. Berbagai upaya pendekatan dan lobi ke para elite Kerajaan Saudi telah dilakukan oleh sejumlah tokoh Kristen dunia tetapi hasilnya tetap nihil.

Misalnya, tahun 2007, Paus Benedictus XVI bertemu Raja Abdullah di Vatikan. Ini sebuah pertemuan bersejarah karena tidak pernah terjadi sebelumnya antara Vatikan dan Saudi. Salah satu masalah penting yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah proposal pembangunan gereja (khususnya Katolik Roma) di Saudi seraya merujuk “Perjanjian Najran” antara Nabi Muhammad dan umat Kristen Najran di Jazirah Arab di abad ketujuh Masehi. Pertimbangan lain karena banyaknya umat Katolik di Saudi, terutama ekspat dari Filipina yang jumlahnya lebih dari satu juta jiwa. Bisa dipastikan mayoritas dari mereka adalah Katolik.  

Pertemuan petinggi Vatikan dan Saudi terus berlanjut. Tahun 2018, delegasi Vatikan yang dipimpin oleh Kardinal Jean-Louis Pierre Tauran, ketua Vatican’s Pontifical Council for Interreligious Dialogue yang dikenal sebagai pionir dialog Islam-Katolik, juga bertemu dengan Raja Salman di Riyad. Informasi yang beredar bahkan di antara hasil pertemuan itu, Saudi-Vatikan telah menandatangani kerjasama pembangunan gereja di Saudi.

Para pemimpin Kristen di luar Katolik Roma juga melakukan lobi dan pendekatan dengan para elite Kerajaan Saudi. Misalnya, seperti dilansir Alarabiya, pemimpin gereja Maronite Lebanon, Bechara Boutros Al-Rahi pernah bertemu Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) di Saudi tahun 2017. Tahun berikutnya, 2018, MbS bertemu Paus Tawadros II, pemimpin Gereja Ortodoks Koptik di Gereja Katedral Santo Markus, Mesir. Delegasi Kristen Amerika dari kalangan Gereja Evangelis seperti Joel Richardson, Johnnie Moore, Joel Rosenberg, dll juga bertemu dengan MbS dan elite Saudi lainnya.

Pertemuan para pemimpin agama Kristen dengan para elite Saudi terus berlanjut hingga tahun-tahun terakhir ini, dan di antara topik penting yang mereka bicarakan (selain persoalan pentingnya toleransi beragama, memerangi ekstrimisme dan terorisme, dll) adalah soal kemungkinan pendirian gereja tersebut untuk jutaan umat Kristen di negara-kerajaan ini.

Populasi dan Sejarah Umat Kristen

Meskipun tidak ada data resmi, populasi umat Kristen cukup signifikan di Arab Saudi. Data yang dilansir oleh U.S. Department of State tahun 2023 menunjukkan ada sekitar 2,1 juta umat Kristen di Saudi. Mereka adalah para ekspat yang bekerja di Saudi dari berbagai negara seperti Filipina, negara-negara di Afrika, Asia Selatan, Eropa, Amerika Utara, dll, termasuk sejumlah negara di Timur Tengah seperti Lebanon, Yordania, dan Mesir yang memiliki populasi umat Kristen lumayan banyak. Umat Kristen Indonesia yang bekerja di Saudi juga ada.   

Tidak jelas apakah ada warga Saudi yang tinggal di Arab Saudi yang beragama Kristen karena tidak ada kolom agama di “KTP” mereka, kontras dengan para ekspat yang ada kolom agamanya sehingga bisa didata. Hal ini karena, by default, warga Saudi dianggap Muslim, dan pindah agama bisa dikenai hukuman mati karena dianggap murtad. Dugaan saya, meskipun ada, mereka tidak berani mengekspresikan keimanan mereka secara terbuka.

Meskipun data tentang warga Saudi yang beragama Kristen sulit diperoleh saat ini, sejarah Jazirah Arab bukan berarti sepi dari kekristenan. Jauh sebelum Nabi Muhammad “mendeklarasikan” Islam di abad ketujuh Masehi, Kristen sudah terlebih dulu eksis dan berkembang di Semenanjung Arabia. Dulu, di era pra-Islam, para pedagang dari berbagai suku Arab di semenanjung ini sudah biasa melakukan perjalanan dan berdagang ke Palestina dan daerah Syam (Levant) lainnya seperti Suriah, Yordania, dan Lebanon. Selain atau sambil berdagang, banyak dari mereka yang juga mendengarkan ceramah keagamaan dari generasi awal Kristen seperti Santo Petrus. Fenomena ini juga direkam di Kitab Para Rasul dan Galatia. Rasul Paulus, Santo Thomas, dan Matius sendiri diberitakan pernah tinggal beberapa tahun dan mengajarkan kekristenan di Jazirah Arab.  

Salah satu bukti tak terelakkan dari eksistensi Kristen di Jazirah Arab masa lampau adalah dengan ditemukannya “Gereja Jubail” (kanisat al-jubail) di Saudi timur. Situs ini diekskavasi tahun 1987. Para sejarawan dan arkeolog menduga gereja ini dibangun sekitar abad keempat Masehi oleh Kristen Nestorian yang memang dominan kala itu. Bukan hanya Gereja Jubail, para arkeolog juga menemukan situs-situs klasik peninggalan umat Kristen pra-Islam lainnya (gereja, kuburan massal, seminari, dll) di sejumlah kawasan Jazirah Arab (Saudi, Qatar, Kuwait, UEA, dan lainnya), seperti ditulis oleh John Langfeldt (“Recently Discovered early Christian Monuments in Northeastern Arabia”) di jurnal Arabian Archeology and Epigraphy atau G.R.D. King dan Peter Hellyer di tulisan mereka, “The Nestorians in the Gulf.”

Para sejarawan Muslim seperti Tabari, Ibnu Hisyam, Al-Mas’udi, dan Ibnu Khaldun juga mencatat kalau umat Kristen pernah berkembang di Najran, Saudi selatan, sebelum mereka ditangkap atau dibunuh (termasuk pemimpin mereka, al-Harits atau Aretas) dan gereja-gereja mereka dibakar di abad keenam oleh Dhu Nuwas (berkuasa 522-530), penguasa Yahudi dari Kerajaan Himyar. Sejak tragedi itu, banyak masyarakat Arab Kristen yang memilih menjadi “crypto-Christian” dengan menyembunyikan keimanannya. Suku-suku Arab yang memeluk Kristen kala itu, antara lain, Bani Tamim, Bani Taghlib, Kalb, Tanukh, dll. Kelak, persekusi terhadap umat Kristen terjadi lagi di Arabia, tepatnya di Jeddah, di abad ke-19 M. Tapi kali ini pelakunya adalah orang-orang Arab Hadramaut (lihat laporan Taranaki Herald, “Details of the Jeddah Massacre,” 1858).

Perkembangan Mutakhir

Di luar persoalan pendirian gereja yang masih belum ada tanda-tanda kejelasan sehingga umat kristiani harus pergi ke negara-negara tetangga (khususnya Bahrain) untuk merayakan hari-hari ibadah penting atau penyelenggaraan ibadah/ritual agama di publik yang masih belum bebas (kecuali di kompleks perumahan/kawasan eksklusif tertentu seperti Aramco atau area kedutaan), jutaan umat Kristen memang menikmati berbagai fasilitas pekerjaan di Saudi.

Misalnya, banyak umat Kristen yang bekerja sebagai perawat/dokter di klinik atau rumah sakit; staf, penelit, atau dosen di perguruan tinggi; guru di sekolah; karyawan atau konsultan di berbagai perusahaan, dll. Universitas tempat saya mengajar dulu, King Fahd University of Petroleum & Minerals, juga banyak sekali umat kristiani dan non-muslim lainnya yang bekerja sebagai staf, periset, atau dosen.  Selain itu, umat Kristen juga sudah bisa menjumpai pernak-pernik Natal di toko dan mall yang dulu susah didapat.

Meski demikian, terasa ada yang kurang jika pemerintah tidak serius dalam urusan keagamaan bagi non-Muslim. Reformasi sosial-budaya serta proses sekularisasi dan liberalisasi yang diusung melalui Visi Saudi 2030 dianggap tidak sepenuhnya serius. Oleh umat Kristen dan masyarakat internasional, pemerintah juga dianggap ambigu atau tidak sepenuhnya komitmen dan konsisten dengan narasi-narasi besar yang dibangun tentang toleransi, moderasi beragama, dan pluralisme agama. Buktinya, Gereja Jubail (dan sejumlah cagar budaya warisan Kristen/Yahudi lainnya) yang rusak dibiarkan terbengkelai. Padahal pemerintah sedang gencar merenovasi berbagai warisan sejarah-arkeologis masa lampau baik pasca atau pra-Islam.   

Publik internasional juga sudah lama bertanya-tanya: jika Saudi bisa membangun banyak masjid di kawasan Kristen di negara-negara Barat (Eropa atau Amerika), mengapa umat Kristen tidak bisa membangun gereja di Saudi? Jika warga Saudi diaspora bisa leluasa beribadah di Eropa, Amerika, dan kawasan Kristen lainnya, mengapa umat Kristen tidak bisa mengekspresikan ibadah ritual secara leluasa di Saudi?

Saya yakin Raja Salman dan MbS sadar dan tahu betul persoalan pelik ini. Tetapi memang tidak mudah untuk “mengeksekusi” masalah ini. Bagi MbS pribadi, masalah ini tentu tidak masalah. Tetapi bagi banyak warga Saudi, masalah ini dianggap sangat bermasalah sehingga membuat MbS seperti dilema untuk “mengeksekusi” masalah rumit ini. Ia kemungkinan besar setuju dengan ide pendirian gereja (minimal di kompleks kedutaan, NEOM, atau di luar Makah dan Madinah) tetapi lingkaran dekatnya mungkin keberatan dengan pertimbangan implikasi negatif yang mungkin terjadi jika gagasan pendirian gereja diimplementasikan.

Karena sependek pengamatan saya, banyak warga Saudi yang bisa toleran dalam banyak hal (film, musik, turisme, dll) serta bisa bergaul dengan umat Kristen dan lainnya tetapi sulit sekali untuk urusan pendirian tempat ibadah bagi non-Muslim. Saya pernah melakukan riset dan ngobrol dengan banyak warga Saudi tentang hal ini. “Doktrin” Jazirah Arab sebagai “Tanah Suci” atau Hadis Nabi tentang tidak dibolehkannya ada dua agama di Jazirah Arab begitu kuat melekat di pikiran dan hati-sanubari mereka. Banyak dari mereka yang menganggap “Tanah Suci” itu artinya Saudi harus bebas dan bersih dari tempat ibadah non-Muslim. Pula, meskipun ada sejumlah pendapat atau tafsir tentang Hadis tersebut, banyak warga Saudi yang menganggap maksud Hadis tersebut adalah hanya Islam yang harus ada dan memiliki tempat ibadah di Jazirah Arab.

Apakah MbS berani mencetak sejarah baru di Saudi dan berani mengikuti langkah dan kebijakan negara-negara tetangganya di Jazirah Arab? Hanya waktu yang akan menjawabnya.    

Sumber: https://www.kompas.id/baca/opini/2024/11/20/gereja-dan-kristen-di-arab-saudi

Meskipun sekarang, di bawah bendera Visi Saudi 2030, perempuan mendapatkan akses pendidikan (termasuk pendidikan tinggi) yang luar biasa di Arab Saudi, sejarah perempuan dan dunia pendidikan di negara-kerajaan ini tidak semulus yang dibayangkan. Selama puluhan tahun mengajar di sebuah kampus milik kerajaan di Arab Saudi (King Fahd University of Petroleum & Minerals), saya mengamati fenomena pasang-surut pendidikan perempuan dan bahkan acapkali tidak mengenakkan. Semua tergantung pada corak rezim politik kerajaan dan kelompok agama yang berkuasa.

Sebagaimana negara-negara lain, termasuk negara-negara Barat, dunia pendidikan formal–dari yang dasar hingga/apalagi perguruan tinggi–di Arab Saudi (dan kawasan Timur Tengah pada umumnya) adalah “dunia laki-laki.” Selama berabad-abad atau bahkan milenia, tempat pendidikan bagi perempuan di belahan dunia manapun adalah rumah atau kalau untuk keluarga elite negara adalah istana, bukan institusi pendidikan formal seperti sekolah, madrasah, atau kampus. Dengan kata lain, sifatnya “pendidikan informal.” Materi yang disampaikan pun terbatas pada masalah akhlak, budi pekerti, kepantasan bersikap, ketaatan pada laki-laki (suami) atau orang tua, atau yang berkaitan dengan keterampilan/kerajinan tangan. Singkatnya mendidik untuk menjadi “ibu/istri yang baik dan salehah untuk suami dan anak-anak.”

Dalam konteks Timur Tengah, termasuk Jazirah Arab, sebelum pendirian “lembaga pendidikan formal” yang bernama madrasah di Abad Pertengahan (khususnya di masa Dinasti Saljuq), perpustakaan dan masjid juga digunakan sebagai tempat belajar-mengajar. Masjid Haram di Makah misalnya sudah lama digunakan sebagai pusat pembelajaran. Tetapi lagi-lagi, hanya laki-laki yang boleh belajar dan “sekolah” di masjid atau perpustakaan.  

Meskipun berakar sejak abad ke-18, Kerajaan Arab Saudi modern seperti tampak sekarang ini baru dideklarasikan tahun 1932 oleh Raja Abdulaziz (1875-1953) yang populer dengan sebutan Ibnu Saud. Meski demikian baru pada awal 1950an pemerintah mencanangkan pembangunan sekolah dasar dan menengah (baca, madrasah) secara nasional setelah mendapatkan keuntungan melimpah dari hasil penjualan minyak. Penting untuk diketahui walaupun program nasional pendirian madrasah baru dicanangkan pada awal 1950an, institusi madrasah sudah ada di Makah sejak abad ke-12. Madrasah pertama di Makah berdiri tahun 1175 bernama Madrasah al-Ursufi, didirikan oleh pengusaha Suriah Afif Abdullah bin Muhammad al-Ursufi. Sedangkan pendirian universitas pertama baru dimulai tahun 1957, yaitu King Saud University. Setelah itu baru Universitas Islam Madinah dan universitas saya, King Fahd University of Petroleum & Minerals.    

Pionir Pendidikan Perempuan dari Indonesia

Pemerintah Saudi secara resmi mencanangkan pembangunan madrasah bagi perempuan pada awal 1960an. Meski begitu bukan berarti sebelumnya tidak ada lembaga pendidikan bagi perempuan. Yang menarik, para pionir pendidikan perempuan di Arab Saudi adalah sejumlah ulama Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yang menetap di Makah. Di antara mereka adalah Muhammad Yasin bin Isa (Syekh Yasin) dan istrinya Siti Aminah serta Siti Khairiyah (putri pendiri NU KH Hasyim Asy’ari dan istri KH Abdullah Muhaimin Lasem).

Pada pertengahan 1950an, Syekh Yasin (1916-1990), seorang ulama prolifik berdarah Minang yang menulis banyak kitab, mendirikan dua lembaga pendidikan yang didedikasikan untuk anak-anak perempuan, yaitu Ma’had al-Mu’alimat al-Ahliyah dan Madrasah Ibtidaiyah li al-Banat al-Ahliyah. Syekh Yasin juga salah satu pendiri Madrasah Darul Ulum di Makah (tahun 1934) yang pernah masyhur sebagai pusat pendidikan bagi para siswa Asia Tenggara di Makah.     

Syekh Yasin mendirikan lembaga pendidikan perempuan karena didorong oleh sejumlah alasan. Misalnya, karena lebih banyak tinggal di rumah, perempuan (ibu) lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak. Para ibu juga yang lebih banyak mendidik anak-anak mereka di rumah. Oleh karena itu, membekali perempuan dengan ilmu pengetahuan akan ikut membantu memuluskan jalan bagi kelancaran pendidikan anak-anak. Jika perempuan (ibu) mendapat pendidikan dengan baik, kata Syekh Yasin, maka anak-anak pun akan mendapatkan pendidikan yang baik pula. Alasan lain, karena sebelumnya banyak perempuan yang belajar di kediamannya.

Bisa dikatakan, Syekh Yasin adalah salah satu peletak dasar pendidikan perempuan di luar rumah serta pembela hak-hak pendidikan bagi kaum perempuan, sesuatu yang tidak lumrah dilakukan di Arab Saudi kala itu. Pada saat itu, kelompok Islam ultrakonservatif Saudi, khususnya yang berhaluan Salafi-Wahabi, masih menganggap tabu dan haram bagi perempuan untuk belajar dan sekolah di luar rumah.

Istri Syekh Yasin, Siti Aminah, juga mendirikan sekolah perempuan bernama Jam’iyyah Khairiyah di akhir 1950an. Pendirian lembaga pendidikan ini didedikasikan untuk Siti Khairiyah yang pada 1942 pernah mendirikan madrasah untuk perempuan bernama Madrasah Khuttab al-Banat meskipun hanya bertahan selama beberapa tahun. Tidak jelas apa penyebabnya. Ada sumber yang mengatakan karena pendirinya wafat atau pulang ke Indonesia.

Sayangnya, semua sekolah yang didirikan oleh para tokoh Indonesia di Makah, baik yang untuk perempuan maupun laki-laki (misalnya Madrasah Darul Ulum yang didirikan oleh Syekh Yasin dkk atau Madrasah Indonesia al-Makkiyah yang didirikan oleh Janan Muhammad Tayyip dan Muhammad Nur Salim) tidak bisa berlangsung lama karena sejumlah faktor seperti tidak ada penerusnya, kekurangan dana operasional, atau lantaran diakuisisi oleh pemerintah Saudi.

Peran Sentral Effat Al Thunayyan dan Raja Faisal      

Sementara itu untuk tokoh Saudi yang bisa dikatakan sebagai pionir pendidikan perempuan adalah Effat Al Thunayyan (1916-2000) dan tentu saja suaminya, Raja Faisal bin Abdulaziz Al Saud (1906-1975). Tanpa dukungan sang suami, sulit (bahkan mustahil) bagi Effat untuk memuluskan jalan bagi upaya pendidikan perempuan di Arab Saudi apalagi waktu itu banyak kelompok Salafi-Wahabi garis keras yang kontra pendirian sekolah perempuan masih memiliki pengaruh. Raja Faisal dulu sampai mengerahkan tentara untuk menghalau para pendemo yang menghalangi jalan pemerintah membangun sekolah perempuan di Buraidah, salah satu kawasan, pusat, atau “sarang” kelompok militan ultrakonservatif Wahabi.

Raja Faisal adalah seorang tokoh politik modern, visionir, inovatif, progresif, serta pro-emansipasi perempuan yang banyak meletakkan dasar-dasar perubahan sosial-budaya di Arab Saudi yang kelak memengaruhi kebijakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS). Pada 1970, Raja Faisal membangun Riyadh University for Women yang kelak menjelma menjadi “universitas perempuan” terbesar di dunia. Pada 2008, univeritas ini diberi nama baru: Princess Nourah bint Abdulrahman University. Nourah adalah kakak sekaligus penasehat Raja Abdulaziz, pendiri Kerajaan Arab Saudi modern, yang berhaluan progresif dan anti-konservatisme.

Seperti suaminya, Effat yang berdarah campuran Arab-Turki ini adalah sosok perempuan visionir dan progresif, pendidik (edukator) yang gigih dan ulet serta guru yang moderat dan modern. Semua anaknya didikan kampus di Amerika maupun Inggris: Harvard, Princeton, Georgetown, Cranwell, dan Sandhurst.

Sebelum pemerintah secara resmi menginisiasi pendirian madrasah perempuan di awal 1960an, Effat sudah mendirikan sekolah swasta untuk perempuan bernama Darul Hanan di Jedah pada 1955. Nama “Darul Hanan” yang secara literal berarti “Rumah Kasih Sayang” dipilih sebagai simbol perhatian dan kasih sayang Effat pada anak-anak perempuan yang sudah seharusnya mendapat perhatian yang sama dengan laki-laki khususnya di bidang pendidikan. Pada tahun 1943, Effat juga membuka ruangan untuk perempuan di sebuah sekolah laki-laki di Taif. Tetapi tidak berlangsung lama karena diserbu oleh kelompok ultrakonservatif yang tidak setuju adanya sekolah perempuan.

Saat Darul Hanan pertama kali dibuka, ada 15 anak perempuan yang menjadi siswi sekolah, termasuk putrinya. Yang menarik, para siswi tidak diwajibkan memakai hijab. Setahun kemudian, tahun 1956, Effat menghibahkan tanah dan mendonasikan uang untuk membangun panti asuhan perempuan yatim-piatu yang juga dilengkapi dengan sekolah.

Kepeloporan Effat di dunia pendidikan perempuan tidak berhenti sampai di situ. Pada 1960, Effat memprakarsai pendirian sebuah perguruan tinggi khusus untuk perempuan di Riyadh yang diberi nama Kulliyat al-Banat. Kemudian pada awal 1970an, ia untuk pertama kalinya dalam sejarah Arab Saudi, mendirikan sebuah “community college” untuk perempuan. Kelak, tahun 1999, anak-anaknya khususnya Putri Lolowah dan Putri Sara, mendirikan Effat College, sebuah kampus perempan, yang pada 2009 menjadi Effat University. Kampus ini didirikan disamping Madrasah Darul Hannan yang Effat dirikan dulu. Effat University adalah kampus swasta pertama untuk perempuan yang didirikan di bawah payung King Faisal Charitable Foundation. 

Effat bukan hanya tokoh penting di balik reformasi pendidikan perempuan di Arab Saudi. Ia juga tokoh penting di balik gerakan emansipasi perempuan. Pada 1967, Effat mendirikan sebuah organisasi perempuan bernama Nahdlah al-Saudiyyah yang bertujuan untuk mendidik dan mengentaskan kaum perempuan buta huruf di Arab Saudi. Maka, jika sejak beberapa tahun terakhir ini ada gerakan masif emansipasi perempuan di Arab Saudi, maka bisa dikatakan itu berakar dari gagasan dan praktik Ratu Effat ini yang memiliki motto: “Didiklah dirimu! Seorang ibu, jika dididik dan dipersiapkan dengan baik, bisa menjadi sebuah sekolah dalam dirinya.”

Visi Saudi 2030

Sejak Raja Salman berkuasa tahun 2015 dan terutama sejak MbS menjadi Putra Mahkota tahun 2017, pendidikan perempuan mengalami proses perubahan dramatis. Di bawah payung “Visi Saudi 2030”, pemerintah gencar melakukan reformasi sosial-budaya termasuk di dunia pendidikan perempuan yang selama hampir 40 tahun nyaris termarjinalkan sejak kelompok Islam radikal ultrakonservatif diberi panggung oleh Raja Khalid di awal 1980an.

Kini perempuan mendapat “angin segar” di dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Banyak beasiswa digelontorkan untuk mereka. Kampus-kampus diwajibkan memiliki kuota untuk perempuan. Dampaknya luar biasa. Data statistik pemerintah menunjukkan sekitar 69.9 persen pendaftar mahasiswa perguruan tinggi adalah perempuan. Para lulusan perguruan tinggi juga didominasi oleh perempuan. Sekarang banyak dari mereka yang bekerja di berbagai profesi di sektor publik yang dulu ditabukan oleh rezim agama.

Meski begitu, karena harus berkompetisi dengan laki-laki, penyerapan pekerjaan bagi perempuan masih belum maksimal. Di level manajerial dan posisi senior, perempuan baru terserap 6,8 persen. Problem lain adalah gaji yang menurut Global Gender Gap Report 2021 masih jauh dari gaji yang diterima laki-laki untuk profesi yang sama. Mekipun pemberdayaan dan egalitarianisme gender masih menjadi “PR” pemerintah, setidaknya kiprah dan partisipasi perempuan Saudi di sektor publik saat ini sudah jauh lebih baik dan manusiawi ketimbang era sebelumnya.

Sumber: Media Indonesia (15 Nov 2024). https://mediaindonesia.com/opini/718027/pasang-surut-pendidikan-perempuan-di-arab-saudi

Sejak Raja Salman atau lebih tepatnya Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) mencanangkan kebijakan emansipasi perempuan dan kesetaraan gender, khususnya di dunia pekerjaan dan pendidikan, beberapa tahun silam, banyak publik Saudi dan bahkan masyarakat internasional yang menyambutnya dengan gegap gempita. Sebagian bersuka cita, sebagian lagi “berduka cita.” Yang lain acuh dan biasa saja.  

Di Arab Saudi, sejauh yang saya amati selama puluhan tahun tinggal, mengajar, dan riset di negara-kerajaan ini, gagasan dan praktik emansipasi perempuan disambut dengan pro-kontra karena sejumlah alasan yang mereka anggap fundamental. Jadi, ada kelompok yang menyambut positif dan riang gembira tetapi ada pula yang kontra, mengkritik, dan mencemaskan kebijakan dan praktik emansipasi perempuan. Selain amatan atau observasi pribadi, tulisan ini juga berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para kolega dan murid Saudi saya.

Kelompok Pro Emansipasi

Di antara kelompok yang pro dan menyambut positif adalah kaum perempuan (khususnya pemudi) Kaum perempuan tentu saja menyambut gembira. Bidang pekerjaan yang dulu dibolehkan oleh pemerintah dan “rezim agama” hanya terbatas pada guru sekolah dan perawat (khusunya untuk pasien perempuan) dan itupun harus berkompetisi dengan pekerja ekspat (khususnya warga Arab non-Saudi, Filipina, India, atau Pakistan), kini nyaris tak terbataskan.

Muridku pernah berkisah kalau dulu saudara perempuannya pernah mengantri pekerjaan guru sekolah dasar selama lebih dari 10 tahun karena ketatnya persaingan kerja lantaran keterbatasan slot (jatah) atau sektor pekerjaan yang tersedia dan diperbolehkan bagi mereka untuk melamar.

Tapi sekarang perempuan boleh melamar di hampir semua sektor pekerjaan, termasuk keamanan, transportasi, dan turisme. Karena itu jangan heran kalau sekarang di banyak tempat umum seperti bandara, stasiun, tempat wisata, klinik, rumah sakit, toko, bank, mall, restoran, kampus, pabrik, kantor, dan sebagainya (termasuk di kampus tempat saya bekerja) banyak dijumpai para pekerja atau petugas perempuan yang dulu nyaris susah ditemui. Para pengemudi angkutan umum (termasuk taxi, bus, KA) juga banyak dijumpai kaum perempuan. Dengan bekerja, perempuan akan mendapatkan gaji atau penghasilan untuk memenuhi sejumlah keperluan hidup mereka. Karena itu wajar jika mereka menyambut emansipasi perempuan dengan riang gembira.

Selain perempuan, para orang tua, khususnya mereka yang mempunyai banyak anak perempuan, juga ikut senang. Mereka senang karena dengan diperbolehkannya bekerja di berbagai sektor publik, maka secara otomatis dapat mengurangi beban finansial dan belanja keluarga, setidaknya untuk anak perempuan mereka. Dengan kata lain, emansipasi berdampak pada kemandirian perempuan secara finansial yang tidak lagi tergantung pada laki-laki, baik suami maupun ayah. Bahkan, menurut penuturan para muridku, orang tua yang dulunya mengtabukan perempuan bekerja di sektor publik karena alasan doktrin keagamaan tertentu ikutan berubah haluan setelah merasakan manfaatnya.

Selanjutnya, kelompok moderat agama juga menyambutnya dengan suka cita. Bagi mereka, kebijakan emansipasi perempuan akan membuat kaum Hawa lebih otonom, bebas, dan merdeka (tidak selalu berada di bawah supremasi, kontrol, dan otoritas laki-laki dalam urusan sosial-ekonomi). Selain itu, mereka berargumen bahwa perempuan sudah selayaknya mandiri dalam berekspresi karena para istri dan anak anak nabi pun tidak dikekang dalam hal pendidikan dan mencari nafkah (misalnya berdagang). Bagi mereka, pembatasan dan pengekangan ruang-gerak kaum perempuan justru kontradiktif dengan praktik kenabian dan spirit Islam yang humanis, emansipatoris, dan membebaskan.    

Kelompok Kontra Emansipasi

Sementara itu, kelompok yang kontra emansipasi perempuan setidaknya ada tiga, yaitu kubu ultra-konservatif agama (Islam), “Saudis” (yakni para penjaga identitas sejarah dan kultural Saudi), dan (sebagian) pemuda. Ada sejumlah alasan kenapa mereka cenderung kontra.

Pertama, alasan yang bersifat teologi-keagamaan. Misalnya, kebijakan emansipasi perempuan dianggap tidak sesuai dengan ajaran normatif Islam atau lebih spesifik lagi doktrin Salafi-Wahabi-Hanbali sebagai faksi muslim dan mazhab pemikiran-hukum Islam dominan di Arab Saudi. Bagi mereka, tempat dan “kodrat” perempuan adalah di ruang domestik (di dalam rumah untuk melayani suami, menyediakan makanan, merawat anak, dll) bukan di sektor publik (misalnya bekerja di luar rumah). Dunia publik adalah “dunia laki-kali.”

Kedua, alasan yang bersifat sosio-kultural. Misalnya, kebijakan emansipasi perempuan dianggap sebagai produk kebudayaan asing, khususnya Barat yang “kafir” dan tidak sesuai atau berlawanan dengan ajaran, doktrin, nilai, dan norma keislaman, kearaban, atau kesaudian.

Ketiga, alasan yang bernuansa psikologis seperti kekhawatiran terhadap proses perubahan dramatis masyarakat Saudi menjadi “lebih liberal-sekuler” sehingga ciri khas dan identitas Saudi selama ini sebagai negara dan masyarakat Islami menjadi luntur atau bahkan musnah.

Keempat, bagi pemuda khususnya, kebijakan emansipasi perempuan membuka peluang semakin ketatnya persaingan (kompetisi) bukan hanya dalam memperebutkan lapangan pekerjaan tetapi juga akses masuk ke perguruan tinggi atau kesempatan mendapatkan beasiswa. Bisa dimengerti kenapa kaum pemuda cemas karena jika dulu kompetisi hanya dengan sesama laki-laki, maka kini ditambah perempuan. Oleh karena itu, kesempatan atau peluang bagi pendaftar laki-laki untuk berhasil mendapatkan pekerjaan, beasiswa, atau masuk perguruan tinggi menjadi semakin kecil.   

Kelima, menipisnya peluang membangun ikatan pernikahan di masa depan. Alasan ini khususnya bagi pemuda yang belum menikah. Bagi pemuda Saudi, karena dipengaruhi oleh ajaran Hanbali, laki-laki adalah mutlak kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap segala urusan rumah tangga, termasuk masalah finansial. Karena itu mereka tidak berani menikah jika belum mendapatkan pekerjaan layak.

Pada saat yang sama, mereka juga tidak berani menikahi perempuan yang sudah memperoleh pekerjaan layak sedangkan mereka belum. Selain faktor gengsi, juga “pamali” bagi laki-laki Saudi karena dianggap bisa menurunkan martabat dan harga diri sebagai seorang lelaki yang seharusnya “memimpin” perempuan dalam segala hal, termasuk urusan keuangan dan kesejahteraan. Sementara itu, kaum perempuan Saudi sendiri cenderung tidak mau menikahi laki-laki yang tidak mempunyai pekerjaan layak. Informasi ini saya dapatkan dari hasil perbincangan dengan murid-muridku para mahasiswa (laki-laki) Saudi.

Faktor inilah, antara lain, yang turut mempengaruhi penurunan angka pernikahan dini, penundaan pernikahan, serta meningkatnya populasi warga yang tidak menikah. Tren ini bisa dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Saudi General Authority for Statistics, sebuah badan resmi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan melakukan survei secara nasional.

Misalnya, tahun 2020, sekitar 66 persen pemuda/pemudi Saudi yang berusia antara 20-40 tidak menikah (hanya 32 persen yang menikah). Dari data ini, jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, prosentase laki-laki yang tidak menikah tampak lebih tinggi (sekitar 75 persen, sedang perempuan sekitar 56 persen).

Meski ada sejumlah faktor mendasar, persoalan tingginya biaya hidup dan mahalnya biaya pernikahan (dari pertunangan, mahar, hingga pesta/resepsi pernikahan) menjadi alasan yang utama. Menurut informasi dari murid-muridku, biaya mahar sekitar SR 50,000 (sekitar Rp. 200 juta) sedangkan biaya pernikahan minimal sekitar SR 100,000 (sekitar Rp. 400 juta). Tentu saja ini sangat sulit dan berat bagi laki-laki yang belum mendapatkan pekerjaan layak. Bahkan terkadang ada dari anggota keluarga perempuan (orang tua, saudara) yang meminta ini-itu secara khusus pada calon mempelai laki-laki sehingga semakin memberatkan. Karena alasan inilah kenapa di Arab Saudi ada para dermawan atau lembaga tertentu–meskipun terbatas–yang terkadang mensponsori pernikahan untuk membantu meringankan biaya.

Saya kadang bertanya kepada para muridku, “Jika menikah kelak, apakah Anda akan memilih poligami atau monogami?” Serentak mereka menjawab sambil berkelakar, “Jangankan beristri empat, satu saja belum tentu dapat.”

Dampak Positif Emansipasi Perempuan

Terlepas adanya pro-kontra di masyarakat, kebijakan emansipasi perempuan dan kesetaraan gender membawa dampak baik dan positif bagi Arab Saudi. Misalnya, adanya penurunan angka pengangguran bagi perempuan serta surplus sarjana perempuan yang banyak berkiprah di masyarakat.

Kaum perempuan juga memberi kontribusi penting bagi tumbuhnya perekonomian nasional. Kini dunia publik Saudi, termasuk para elite masyarakat (pejabat, politisi, penasehat pemerintah, pengusaha, ilmuwan, anchor media, akademisi, dan lain-lain), bukan hanya dipenuhi sosok laki-laki tapi juga perempuan. Di universitas tempat saya mengajar (King Fahd University of Petroleum & Minerals), sejak beberapa tahun silam, juga sudah banyak terlihat kaum perempuan yang bekerja sebagai peneliti, dosen, staf administrasi, atau sebagai mahasiswa (baik S1, S2, maupun S3). Sebelumnya, kampus ini hanya berisi kaum lelaki. 

Fenomena ini membuat pemandangan Arab Saudi masa kini betul-betul berubah dan berbeda seratus delapan puluh derajat dengan masa sebelumnya, khususnya sejak 1980an, ketika negara-kerajaan monarki absolut ini mulai dikontrol oleh kelompok ultrakonservatif Islam yang sangat tertutup dan militan (dikenal dengan nama Sahwa) yang membatasi secara ketat ruang gerak kaum perempuan di sektor publik, termasuk dalam hal profesi dan mendapatkan akses pekerjaan dan pendidikan.

Overdosis penyerapan dan internalisasi doktrin, teks,  dan wacana keagamaan memang sering kali membuat para pelakunya “kebablasan” dalam menjalankan ajaran keagamaan mereka serta, dalam batas tertentu, kehilangan akal sehat. Padahal, seperti laki-laki, bukankah sudah selayaknya kalau perempuan juga mendapatkan hak dan kesempatan yang sama sebagai sesama makhluk Tuhan?

Sumber: Media Indonesia (9 Agustus 2024). https://mediaindonesia.com/opini/691504/pro-kontra-emansipasi-perempuan-di-arab-saudi

Setiap konflik Israel-Palestina meletus (sejak 1948), dunia selalu tertuju pada umat Islam dan Yahudi. Memang mayoritas masyarakat menganggap perang Israel-Palestina sebagai kekerasan agama antara Yahudi dan muslim, bukan konflik rebutan tanah dan teritori. Kelompok pro-Israel biasanya membela Yahudi dan menganggap Yahudi sebagai korban keganasan Hamas dan faksi militan Islam Palestina lainnya, sementara yang pro-Palestina membela umat Islam yang mereka pandang menjadi korban aneksasi dan kebrutalan Israel dan Yahudi tentunya.

Tumbuhnya kelompok anti-Semitisme di negara-negara Barat, khususnya Amerika dan sejumlah negara Eropa, yang marak belakangan ini merupakan bukti bahwa kelompok pro-Palestina tidak semata-mata anti-Israel tetapi juga anti-Yahudi. Begitu pula sebaliknya, kelompok pro-Israel di Barat menjadi penyumbang signifikan dalam maraknya aksi Islamopobia, meskipun fenomena ini sebetulnya sudah berlangsung lama, dan bukan dipicu oleh konflik Israel-Hamas saat ini.

Sementara itu, umat Kristen nyaris terlupakan di tengah pusaran konflik Israel-Palestina. Padahal Palestina sudah menjadi rumah umat Kristen jauh sebelum Islam lahir di abad ketujuh Masehi. Di Palestina pula Yesus dilahirkan. Pula, umat Kristen di Palestina turut mendapat “getah” alias ikut menjadi korban kekerasan Israel-Palestina sejak Perang Arab-Israel meletus tahun 1948 atau bahkan jauh sebelumnya, misalnya ketika Palestina di bawah otoritas Turki Usmani.

Perang Israel-Hamas sekarang ini juga berdampak negatif pada ribuan umat Kristen Gaza. Bukan itu saja, umat Kristen Palestina juga turut andil dalam upaya melakukan proses perdamaian antaragama, baik di tingkat elit maupun akar rumput. Tetapi sayangnya, eksistensi, realitas, dan kiprah mereka luput dari amatan publik akademik maupun non-akademik.   

Pluralitas Kristen Palestina

Sebagaimana umat Islam dan Yahudi, umat Kristen Palestina juga sangat majemuk. Yang dimaksud Kristen Palestina di sini adalah umat Kristen yang tinggal di Palestina–baik umat Kristen lokal (khususnya Arab) maupun pendatang–bukan warga Palestina yang beragama Kristen dan tinggal dimanapun, termasuk Israel dan negara lainnya atau diaspora Kristen Palestina. Menurut Bernard Sabella, pengajar di Universitas Bethlehem, sebuah kampus Katolik di Tepi Barat, sekitar 56 persen warga Palestina yang memeluk Kristen tinggal di luar Palestina.

Yang jelas tidak jelas berapa persisnya populasi umat Kristen Palestina karena sejumlah sumber menyajikan data yang berbeda. Ketika PBB melakukan survei penduduk Palestina di akhir tahun 1946, terdapat sekitar 145,000 umat Kristen atau sekitar 12 persen dari penduduk Arab Palestina. Perang Arab-Israel tahun 1948 mengakibatkan sekitar 75,000 Kristen Palestina menjadi pengungsi di sejumlah negara tetangga di Timur Tengah, khususnya yang banyak populasi Kristennya seperti Yordania, Lebanon, dan Suriah. Sebagian lainnya mengungsi di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Sedangkan sekitar 39,000 Kristen Palestina tetap tinggal di tempat semula yang kelak mejadi Negara Israel. Menurut data Badan Statistik Palestina tahun 2020, populasi umat Kristen turun menjadi 8 persen, dan terakhir diperkirakan tinggal 6 persen. Tentu saja faktor terbesar penyebab penurunan populasi Kristen Palestina karena konflik, kekerasan, dan perang Israel-Palestina yang sudah berlangsung beberapa dekade.

Kristen Palestina bukanlah sebuah kelompok agama yang tunggal dan monolitik. Mereka sangat beragam dalam berbagai hal: denominasi kekristenan, wacana dan praktik keagamaan, pandangan terhadap isu pendirian Negara Israel, atau penyikapan atas konflik Israel-Palestina. Ada sejumlah denominasi Kristen di Palestina. Mayoritas dari Gereja Ortodoks Timur, kemudian disusul Katolik, Anglikan, Lutheran, dll. Keragaman denominasi ini turut andil dalam menciptakan keragaman wacana dan praktik ritual-keagamaan.

Kemudian, meskipun ada kelompok Kristen Palestina yang pro-Israel (misalnya sejumlah Kristen Evangelis yang berafiliasi dengan gereja Amerika), mayoritas dari mereka menentang aneksasi dan kekerasan yang dilakukan rezim ultranasionalis Israel dan kelompok garis keras Yahudi. Penentangan itu disebabkan karena umat Kristen Palestina juga menjadi target dan korban aksi kekerasan yang dilakukan oleh sebagian faksi politik/agama Israel/Yahudi.

Korban Kekerasan

Tahun 2021, para pemimpin gereja Yerusalem membuat statemen bersama yang menyatakan bahwa meskipun pemerintah Israel menggaransi keamanan dan kenyamanan umat Kristen, tetapi sejumlah kelompok radikal, pemerintah, dan polisi lokal sering melakukan tindakan kekerasan verbal (intimidasi, pelecehan) dan fisik (penyerangan, pengrusakan) terhadap umat kristiani, termasuk para pendeta, pastor, serta gereja dan properti mereka. Tindakan ini, menurut statemen tersebut, dimaksudkan untuk membuat umat Kristen tidak nyaman dan akhirnya pindah dari Yerusalem dan kawasan lain di Palestina.

Fenomena kekerasan atas umat Kristen juga diungkapkan oleh sejumlah tokoh Kristen Palestina seperti Profesor Mitri Raheb (pendeta Lutheran dan pendiri Dar al-Kalima University College of Arts and Culture di Bethlehem) dan Omar Haramy (direktur Sabeel Jerusalem, sebuah organisasi teologi pembebasan akar rumput Kristen Palestina). Keduanya menyatakan otoritas Israel dan kelompok radikal Yahudi sudah lama melakukan tindakan kekerasan terhadap umat Kristen Palestina serta aksi pengrusakan dan penyerangan terhadap berbagai gereja dan institusi Kristen lainnya seperti sekolah, rumah sakit, bar, dan bahkan kuburan. Menurut keduanya, ada upaya sistematis dari pemerintah Israel dan kelompok radikal Yahudi untuk mengubah demografi Yerusalem, Gaza, dan kawasan lainnya. 

Salah satu kelompok  ekstrimis Yahudi yang sering melakukan aksi kekerasan terhadap warga Kristen Palestina adalah Lehava (akronim dari bahasa Ibrani yang berarti “Pencegahan Asimilasi di Tanah Suci”) yang dipimpin oleh Ben-Zion Gopstein. Kelompok ini mengklaim bahwa Tanah Suci Palestina adalah “milik Yahudi” dan tindakan kekerasan itu dimaksudkan untuk “merestorasi kejayaan Yahudi.” Atas nama menjaga keaslian etnis Yahudi, kelompok ini juga melarang “perkawinan eksogami” antara Yahudi dan non-Yahudi.

Sementara itu, organisasi Zionis Eteret Cohanim rajin membeli properti di Yerusalem dan kawasan lainnya untuk kemudian disisi oleh warga Yahudi. Sejak 2018, pemerintah Israel juga menerapkan pajak tinggi untuk properti-properti yang dimiliki oleh gereja sehingga menyebabkan aksi protes para pemimpin gereja. Pula, otoritas Isarel (dengan alasan atau dalih keamanan) sering melarang warga Kristen dari luar daerah (misalnya Gaza) untuk merayakan Natal di Bethlehem (hal ini sama dengan muslim Gaza yang dilarang masuk Masjid Aqsa).   

Jadi jelasnya, dalam konteks Palestina, bukan hanya muslim, umat Kristen juga menjadi sasaran dan korban aneksasi rezim politik Israel dan kekerasan sejumlah kelompok radikal Yahudi (simak misalnya, laporan penelitian bertajuk “Faith Under Occupation: The Plight of Indigenous Christians in the Holy Land” yang disponsori oleh gereja-gereja di Yerusalem bekerja sama dengan World Council of Churches dan the Middle East Council of Churchues.

Pembangunan Perdamaian

Meskipun menjadi korban kekerasan, banyak umat Kristen Palestina yang aktif melakukan gerakan pembangunan perdamaian dan toleransi antaragama. Sejumlah tokoh Kristen dan pemimpin gereja menjadi aktor penting dalam proses penciptaan koeksistensi dan proeksistensi damai di masyarakat. Hal yang sama juga terjadi di kalangan Yahudi dan muslim. Meskipun ada faksi radikal seperti Lehava, banyak umat Yahudi (misalnya kelompok Haredi) dan warga Israel yang anti-perang, pro-perdamaian, dan pendukung toleransi antaragama. Umat Islam pun demikian, tidak semua muslim Palestina mendukung ideologi dan gerakan politik Hamas, Jihad Islam, dan lainnya.

Selain Pdt. Mitri Raheb yang mendapat penghargaan “Bintang Bethlehem” dari Presiden Mahmoud Abbas, tokoh Kristen ternama lain yang aktif melakukan perdamaian adalah Abuna Ilyas Syakur (Elias Shacour, l. 1939) atau “Romo Syakur,” seorang sarjana, penulis, pendidik, aktivis dialog antaragama, pastor Gereja Katolik Melkite, dan Uskup Agung Galilee (sekarang sudah pensiun). Karena kompleksitas sejarahnya, Romo Syakur yang juga penulis buku Blood Brothers: The Dramatic Story of a Palestinian Christian Working for Peace in Israel sering menggambarkan dirinya sebagai seorang “Arab, Kristen, Palestina, dan Israel.”

Sepanjang hidupnya, ia dedikasikan untuk merajut relasi harmoni antara umat Kristen dan pemeluk agama lain, khususnya Islam, Yudaisme, dan Druze yang memiliki pengikut signifikan di Palestina dan Israel. Beragam aktivitas perdamaian, baik formal maupun informal, telah ia lakukan dari berbagai level: akar rumput, nasional, maupun internasional.

Upaya pembangunan perdamaian juga ia lakukan melalui dunia pendidikan untuk menyasar generasi muda. Merasa banyak anak yang terlantar pendidikan mereka serta kekhawatiran tumbuhnya sektarianisme, eksklusifisme, militanisme, dan sentimen keagamaan di kalangan generasi muda akibat konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan, Romo Syakur, pada tahun 1982, mendirikan Prophet Elias High School yang dibangun di atas fondasi toleransi dan respek terhadap pluralitas etnis dan agama.

Sekolah lintas-agama ini didesain sebagai tempat pembelajaran bersama para siswa dari berbagai agama dengan spirit saling menghormati keunikan dan kekayaan masing-masing ajaran, tradisi, dan budaya. Kelak, sekolah ini berubah nama menjadi Mar Elias Educational Institution dari TK hingga universitas dengan ribuan siswa dan mahasiswa dari berbagai etnis dan agama. Di ruangan lembaga pendidikan ini, terpampang simbol-simbol Kristen, Islam, Yahudi, dan Druze, serta tokoh-tokoh perdamaian dari berbagai agama dan suku-bangsa. Semua itu menunjukkan prinsip dan komitmen Romo Syakur dalam pembangunan perdamaian antaragama yang berbasis pada nilai dan ajaran fundamental agama yang ia yakini memiliki tujuan baik dan positif bagi umat manusia. 

Upaya baik dan positif Romo Syakur tidak selalu mendapat respons dan sambutan baik dan positif dari pemerintah maupun masyarakat. Selalu saja ada orang dan kelompok yang mencurigai dan bahkan melakukan aksi kekerasan verbal dan fisik baik terhadap dirinya, gereja, maupun sekolah yang ia dirikan. Tapi ia tak bergeming. Meskipun usianya sudah uzur (84), ia terus bergerak tanpa kenal lelah untuk “menyalakan lilin di tengah kegelapan”: merajut kembali relasi antarkelompok agama yang terkoyak akibat konflik serta menebarkan benih-benih perdamaian di masyarakat.

Keterangan: artikel ini pertama kali diterbitkan oleh Kompas pada 30 Desember 2023.