Sudan, untuk kesekian kalinya, kembali dilanda kekerasan dan krisis kemanusiaan hebat. Antarfaksi kembali berperang dan berebut kekuasaan. Kali ini, terhitung sejak 15 April, yang berperang adalah faksi militer Abdel Fattah al-Burhan yang berkuasa sejak 2021 melalui kudeta militer versus rivalnya Mohamed Hamdan Dagalo, komandan Rapid Support Forces (quwwat ad-da’m as-sari’), sebuah organisasi paramiliter yang beranggotakan ratusan ribu milisi, khususnya dari kelompok Janjawid yang disinyalir menjadi salah satu aktor utama kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Darfur, Sudan Barat.

Tak pelak, akibat perang dan kekerasan ini, ratusan nyawa kembali melayang sia-sia. Harta benda kembali sirna. Ribuan lainnya kembali menderita luka-luka. Khartoum dan sejumlah kota lainnya kembali porak-poranda.

Perang antarfaksi militer kali ini hanya memperparah dan memperburuk situasi Sudan yang sudah lama mengalami krisis kemanusian kronis yang memakan korban jutaan jiwa, jauh dari apa yang terjadi di Palestina. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs memperkirakan tahun 2023 ini setidaknya 15.8 juta penduduk Sudan (lebih dari tiga kali lipat penduduk Palestina) mengalami kelaparan dan membutuhkan bantuan kemanusiaan, 3.6 juta warga kehilangan tempat tinggal dan menjadi Internally Displaced People, 3.1 juta mengalami kekerasan berbasis gender, 10.1 juta mengalami krisis kesehatan, 4 juta mengalami malnutrisi (gizi buruk), 3.7 juta tidak mendapat akses pendidikan, dan 3.8 juta anak-anak hidup terlantar.

Sejarah Kekerasan

Entah sudah berapa kali Sudan yang lebih dari 90 persen berpenduduk muslim ini dilanda perang sipil dan kekerasan brutal yang memilukan. Sejak merdeka dari Inggris dan Mesir tahun 1956, Sudan berkali-kali mengalami kudeta militer yang berbuntut perang dan kekerasan yang memakan jutaan korban. Para penguasa Sudan bisa dipastikan tampil di panggung kekuasaan melalui kudeta berdarah. Jafar Nimeiri, Omar al-Bashir, Ahmed Awad ibn Auf, dan Abdel Fattah al-Burhan, semua memimpin melalui kudeta militer. Kini, Mohamed Hamdan Dagalo mencoba keberuntungan melalui cara dan taktik yang sama. Karena itu, tak salah jika Sudan bisa disebut sebagai “negeri kudeta.”

Tetapi harap diingat, perang dan kekerasan di Sudan bukan hanya terjadi setelah merdeka. Jauh sebelum merdeka, Sudan sudah akrab dengan perang dan kekerasan antarfaksi. Bahkan sejak pendirian Kerajaan Kerma tahun 2500 SM, Sudan sudah menjadi ajang perebutan kekuasaan berbagai kelompok. Sejak itu, berbagai faksi agama, politik, ideologi, dan suku terlibat saling serang, saling bunuh, dan saling balas dendam.

Berbagai suku-bangsa silih berganti berusaha menaklukkan Sudan: Nubia, Arab, Turki, Inggris, dan etnik-etnik Afrika. Berbagai rezim silih-berganti menguasai Sudan: Kush, Nubia, Sennar, Turki, Mahdi, Anglo-Mesir, dlsb. Berbagai kelompok ideologi dan agama (Islamisme, Salafisme, Sufisme, Sekularisme, Komunisme, Sosialisme, Pan-Arabisme, Republikanisme, dan lainnya) juga saling berusaha mempengaruhi dan mengontrol Sudan. Begitu pula berbagai aktivis partai politik, kelompok separatis, dan grup milisi/paramiliter juga saling baku hantam dan berebut kekuasaan. Semuanya ingin memerintah, mengontrol, dan menguasi Sudan.

Entah kapan perang dan kekerasan akan berakhir. Dimanapun kekerasan rakyatlah yang menjadi korban: pembunuhan, penjarahan, pemerkosaan, pembumihangusan, dlsb.

Pelajaran Berharga

Ada sejumlah pelajaran berharga yang bisa dipetik bagi bangsa dan pemerintah Indonesia dari kasus tragedi Sudan.

Pertama, pluralitas atau kemajemukan jika tidak dikelola dengan baik, cermat, dan hati-hati bisa berubah atau menjelma menjadi bencana dan malapetaka. Sebagaimana Indonesia, Sudan memang negeri yang sangat majemuk, baik dari aspek etnis, suku, klan, agama, politik, maupun kelompok ideologi. Berbagai kelompok etnis dan suku besar tinggal di Sudan: Arab, Nubia, Beja, Fur, Nuba, Dinka dlsb.

Ini belum termasuk ratusan sub-suku dan klan. Etnik Arab yang dominan di Sudan (lebih dari 70 persen) juga terpecah menjadi sejumlah faksi besar seperti Jalayin dan Juhainah yang masing-masing juga terpecah lagi menjadi sub-sub klan yang kompleks. Meskipun muslim mayoritas tetapi mereka terpecah belah menjadi berbagai kelompok: Islamis, Salafi, Sufi, nasionalis, sekularis, tradisionalis, komunis, dlsb. Tragisnya, masing-masing faksi agama, ideologi, politik, dan etnis atau suku ini ingin menjadi penguasa Sudan.

Kedua, demi kekuasaan, pemimpin (penguasa) bisa berubah bak bunglon dan bergabung dengan kelompok mana saja (sekalipun berseberangan secara ideologi) yang dipandang menguntungkan serta bisa mempertahankan atau menyelamatkan kekuasaan. Jelasnya, watak penguasa itu pragmatis-oportunis, jauh dari idealisme seperti yang mereka kampanyekan. Misalnya, Jafar Nimeiri, awalnya seorang sekularis, sosialis, dan pan-Arabis tetapi kemudian belakangan, awal 1980an, bergagung dengan kelompok militan Islamis (pendukung ideologi Islamisme) yang menyebabkan perang sipil berkepanjangan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Omar al-Bashir, penguasa terlama Sudan yang berhasil memerintah setelah mengkudeta kekuasaan Sadiq al-Mahdi yang juga seorang pemimpin ordo Sufi, al-Ansar.

Ketiga, ideologi, agama, dan aliran apapun yang dianut penguasa tidak menjamin negara dan rakyat menjadi adil, makmur, aman, damai, dan sentosa. Kelompok sekuler, sosialis, demokrat, nasionalis, Sufi, dan Islamis sudah silih berganti menguasai dan memerintah Sudan. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil membawa Sudan menjadi negeri sejahtera, damai, dan bebas perang. Itu artinya bahwa identitas apapun yang dianut oleh penguasa tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan atau perilaku mereka. Dengan kata lain, yang diperlukan oleh seorang pemimpin sejatinya bukan “identitas primordial” (agama, ideologi, atau etnis) yang melekat pada dirinya melainkan lebih pada watak dan perilaku yang bersih, jujur, dan adil; kemauan untuk bekerja demi kemaslahatan publik; serta komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan terpeliharanya keragaman.

Keempat, sistem politik-ekonomi dan hukum apapun yang dipakai, termasuk penerapan Syariat (Hukum) Islam secara formal yang dipaksakan oleh pemerintah sejak awal 1980an di era rezim Nimeiri sebelum dihapus tahun 2019, hanyalah “kendaraan” atau “alat tunggangan” rezim penguasa guna mengeruk atau menguasai aset-aset ekonomi dan kekayaan negara, bukan demi, misalnya, menegakkan Islam atau ideologi apapun seperti yang mereka propagandakan.

Demikianlah sekelumit kisah mengenai krisis dan tragedi Sudan. Semoga bisa membukakan mata, hati, dan pikiran kita agar lebih waspada dalam menyikapi fenomena sosial-keagamaan dan kepolitikan serta bijak dalam mengelola kemajemukan bangsa. Jika lengah, bukan tidak mungkin apa yang menimpa Sudan bisa melanda negeri kita tercinta Indonesia.

Keterangan: artikel ini semula diterbitkan di Kompas

Banyak yang bertanya mengenai apa dan bagaimana dasar, rationale, serta arah reformasi Arab Saudi. Banyak pula yang merespon, baik positif maupun negatif, proses reformasi yang sedang berlangsung di negara terbesar di kawasan Teluk Arab ini. Bagi yang kontra, mereka menganggap proses reformasi tersebut salah arah, tidak akan langgeng, menodai nilai-nilai keislaman, serta bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Tetapi bagi kelompok yang pro, mereka akan memandang proses reformasi yang berlangsung saat ini sudah on the right track menuju “Saudi baru.”

Saya termasuk kelompok yang mengapresiasi dan menyambut positif proses reformasi sosial-ekonomi yang diprakarsai oleh Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad Bin Salman (MBS) karena sejumlah alasan mendasar. Pertama, Arab Saudi memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) melimpah dan warisan pusaka budaya yang kaya tetapi selama ini tidak dikelola dengan baik dan bahkan cenderung diabaikan oleh pemerintah sebelumnya. Kedua, Arab Saudi juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) potensial dan melimpah, termasuk kalangan cendekia, perempuan, dan pemuda (misalnya ribuan alumni program beasiswa King Abdullah Schlarship Program yang belajar di berbagai kampus mancanegara), tetapi lagi-lagi, tidak dimanfaatkan dengan baik untuk ikut membangun dan memajukan negara-kerajaan ini.

Tidak dioptimalkannya potensi SDA dan SDM tersebut karena selama ini, khususnya sejak awal 1980an, arah dan kebijakan pemerintah Saudi bisa dikatakan terlalu berorientasi agama dan didominasi perspektif militansi-konservatisme Islam yang dalam banyak hal anti-kemajuan, kemodernan, dan progresivisme sehingga bidang-bidang diluar agama seperti ekonomi, bisnis, sains, teknologi, budaya, pendidikan, dlsb nyaris tidak terjamah apalagi dikembangkan. Pemerintah sibuk mengurusi masalah keagamaan serta fokus perawatan eksistensi Islam Wahabi atau lebih tepatnya Islam Hanbali yang menjadi mazhab resmi negara. Mereka tidak terlalu mempedulikan masalah perekonomian karena sudah dimanjakan oleh berkah “emas hitam” (minyak).

Krisis Minyak

Keadaan mulai berubah ketika terjadi krisis minyak, yakni anjloknya harga minyak di pasar global hingga 70 persen, khususnya antara tahun 2014 dan 2016, yang menurut Rob Davies, dipicu oleh percekcokan antara Arab Saudi dan Iran mengenai pemangkasan produksi minyak. Para pengamat minyak dari Bank Dunia seperti Marc Stocker, John Baffes, dan Dana Vorisek menganggap anjloknya harga minyak kala itu sebagai yang terburuk sejak Perang Dunia II.

Tak pelak, anjloknya harga minyak tersebut mempengaruhi sektor-sektor lain: ekonomi, bisnis, pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan lainnya. Krisis minyak juga mempengaruhi buget pemerintah karena 80 persen pendapatan negara dihasilkan dari minyak. Tahun 2016, Bank Dunia mencatat rendahnya harga minyak tersebut menyebabkan defisit anggaran negara Saudi hingga US$ 118 Milyar (sekitar 16 persen dari PDB) dan US$ 97 Milyar pada 2017.   

Krisis minyak tersebut kemudian mendorong pemerintah memutar otak agar kondisi perekonomian tidak semakin memburuk. Untuk menanggulangi masalah ini, beberapa program dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah seperti meminjam uang dari lembaga-lembaga donor internasional (seperti IMF), memangkas anggaran atau buget pengeluaran untuk beberapa sektor (misalnya pertahanan, pelayanan publik, subsidi minyak, dlsb), menaikkan harga air dan listrik, menerapkan pajak VAT (Value-Added Tax) untuk semua barang dan jasa semula 5 persen kemudian naik menjadi 15 persen sejak 2020, serta menangkap para koruptor dan meminta mereka mengembalikan uang korupsi ke kas negara.

Visi Saudi 2030

Dari sekian program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang paling fenomenal adalah apa yang disebut dengan Visi Saudi 2030 (ru’yah al-su’udiyah) yang dicanangkan tahun 2016. Visi 2030 adalah sebuah agenda nasional dan kerangka strategis reformasi sosial-ekonomi yang masif, ekstensif, dan ambisius yang dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan perekonomian negara pada minyak (dan gas), memperluas sumber-sumber ekonomi, serta mengembangkan dan memajukan bidang-bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan turisme.

Sejak awal Visi 2030 bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial-budaya. Hal ini dikarenakan masalah ekonomi dan sosial-budaya itu, ibarat organ tubuh, saling bertautan satu sama lain sehingga perubahan di satu sektor akan mempengaruhi sektor lainnya. Pula, Visi 2030 mencerminkan keseriusan pemerintah untuk memaksimalkan potensi SDM dan SDA Saudi yang selama ini terbengkelai dan nyaris tak tersentuh karena mereka sibuk mengurusi masalah keislaman, ritual keagamaan, dan “moralitas publik” rakyatnya. 

Sejak peluncuran Visi 2030, dengan dukungan dana dari Saudi Public Investment Fund dan sejumlah donor internasional, pemerintah langsung tancap gas mereformasi semua sektor dari ekonomi dan bisnis hingga sosial dan budaya (termasuk pendidikan, turisme, keagamaan, dan lainnya). Milyaran dollar pun digelontorkan untuk menginisiasi berbagai mega/giga proyek di berbagai bidang.

Diantara proyek-proyek raksasa tersebut adalah NEOM (sebuah kota cerdas futuristik berbasis teknologi canggih seluas 26,500 km di kawasan Tabuk), Red Sea Project (sebuah proyek untuk menyulap kawasan lebih dari 28,000 km di sekitar Laut Merah, termasuk 90 pulau, menjadi destinasi turisme internasional), Green Riyadh (sebuah proyek penghijauan dengan menanam sekitar 7,5 juta pohon guna mengtransformasi padang pasir Riyadh menjadi kawasan hijau yang ramah lingkungan), Saudi Green Initiative (sebuah inisiatif untuk menjadikan Arab Saudi sebagai negara berbasis clean energy), Al Ula Project (sebuah proyek penggalian situs-situs arkeologis dan sejarah serta untuk menjadikan kawasan Al Ula di Saudi utara sebagai salah satu pusat arkeologi dunia dan destinasi heritage tourism), dan masih banyak lagi. 

Selanjutnya, pemerintah juga membangun sejumlah kebun binatang yang bertujuan, antara lain, untuk mengonservasi berbagai hewan langka yang nyaris punah, menyulap padang gurun menjadi lahan pertanian, serta menghidupkan kembali berbagai dunia hiburan dan rekreasi (termasuk membuka gedung-gedung bioskop) yang selama hampir 40 tahun “matisuri” karena dilarang oleh kelompok Islam militan-konservatif yang mengontrol kebijakan kebudayaan dan keagamaan pemerintah.

Reformasi Pendidikan dan Keagamaan

Bukan hanya itu saja, pemerintah juga mereformasi dunia pendidikan. Berbagai konten, buku ajar, dan kurikulum yang bernuansa militan, kebencian, rasisme, dan etnosentrisme ditarik dari peredaran diganti dengan yang berhaluan moderat-toleran dan berorientasi pada spirit kemajuan, kemajemukan, dan kebersamaan. Guru-guru dan pengelola sekolah yang dipandang radikal-intoleran diberhentikan atau ditraining dan “diinstall” ulang mindset dan perilaku mereka.

Dunia keagamaan (keislaman) juga tidak luput dari reformasi. Bisa dikatakan, dalam konteks Arab Saudi, agama menjadi salah satu faktor terbesar dan terberat yang menjadi “batu sandungan” dan pengganjal agenda reformasi. Menyadari akan hal ini, pemerintah kemudian “menertibkan” segala aturan, diskursus, dan praktik keislaman yang tidak bersahabat dan mendukung kemajuan dan reformasi sosial-ekonomi. Lembaga-lembaga keislaman yang berorientasi militan-radikal, termasuk lembaga Polisi Syariat, dibekukan.

Para penceramah dan khatib yang suka menebar hate speech, anti-reformasi dan kemajuan, dan berpotensi menyulut perpecahan masyarakat “dirumahkan.” Institusi-institusi sosial-keislaman (termasuk lembaga ulama Council of Senior Scholars atau hai’ah kibar al-ulama, Shuro Counsil, dan masjid) yang semula dipenuhi para sarjana dan tokoh Islam militan-konservatif diganti dengan yang berhaluan dan berwawasan moderat, toleran, dan progresif serta mendukung kebijakan dan program-program reformasi pemerintah.

Peran Perempuan dan Pemuda

Lebih lanjut, pemerintah juga meningkatkan peran kaum perempuan dan pemuda di ruang/sektor publik yang sebelumnya diabaikan. Sekitar 42,36 persen populasi Saudi adalah perempuan, dan sekitar 65 persen berusia antara 15 dan 50. Kini, baik perempuan maupun generasi muda, banyak menempati pekerjaan sektor publik dan bahkan menduduki pos-pos penting, baik di lembaga pemerintah maupun swasta (seperti perusahaan, media, sekolah, dlsb).

Sebelumnya, khususnya sejak 1980an, perempuan hanya boleh bekerja sebagai guru atau perawat (untuk perempuan). Tetapi sekarang, nyaris tidak ada sektor pekerjaan, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan, yang tidak ada kaum perempuan. Emansipasi perempuan betul-betul terjadi di semua lini, dan bahkan 30 persen anggota Shuro Council yang bertugas memberi nasihat berbagai kebijakan publik pemerintah dan kerajaan juga kaum perempuan. 

Respon Masyarakat

Bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan dan reformasi di Saudi? Tentu saja dimana-mana selalu ada pro-kontra tetapi saya amati secara umum masyarakat Saudi menyambut gembira dan positif terhadap proses reformasi dan perubahan yang terjadi di negaranya. Siapa yang tidak senang, perempuan yang sebelumnya tidak bisa dan tidak boleh bekerja diluar rumah, kini bisa bekerja sehingga bisa turut membantu ekonomi keluarga. Banyaknya proyek pembangunan artinya terbuka lebar kesempatan bagi warga, khususnya pemuda/i, untuk mendapatkan pekerjaan.

Masyarakat juga bisa dengan leluasa mengekspresikan hobi dan kesukaan seni-budaya mereka di ruang publik (misalnya menikmati hiburan, pertunjukan seni, atau gaya berbusana) tanpa rasa takut dibayang-bayangi oleh Polisi Syariat. Positifnya respon masyarakat juga bisa dilihat dari Indeks Kebahagiaan warga Saudi yang cukup tinggi. Indeks tersebut dikeluarkan oleh United Nations Sustainable Development Solutions Networks yang setiap tahunnya merilis World Happiness Report. Apakah reformasi ini bisa langgeng? Hanya waktu yang akan menjawabnya.

Keterangan: artikel ini semula diterbitkan di Kompas pada tanggal 21 Maret 2023

Selama beberapa dekade, khususnya sejak Perang Dunia II (PD II), negara-negara Arab Teluk, yaitu negara-negara di kawasan Teluk Arab (Gulf countries) seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Oman yang merupakan negara-negara kaya di Timur Tengah menjadi sekutu setia negara-negara Barat khususnya Amerika dan Inggris. Hubungan baik mereka karena dilatari dan didorong oleh kepentingan yang saling menguntungkan (mutual interest) di berbagai bidang: ekonomi, bisnis, politik, keamanan, pendidikan, dan lainnya. Selain itu, faktor kesejarahan juga menjadi dasar relasi konstruktif mereka.

Inggris adalah negara yang berjasa dalam proses pembentukan negara-negara Arab Teluk. Bahkan bisa dikatakan Inggrislah yang “menciptakan” mereka. Sementara Amerika telah berjasa dalam menciptakan fondasi ekonomi negara-negara Arab Teluk. Sejak PD II dan era “Perang Dingin”, Amerika intens memperkenalkan dan membangun proyek modernisasi, kapitalisme, industrialisasi, dan developmentalisme di Timur Tengah, termasuk Arab Teluk, guna membendung dan menggembosi pengaruh musuh bebuyutannya: Uni Soviet beserta ideologi komunisme yang sudah lebih awal “mencengkeram” Timur Tengah. Amerika juga yang berjasa menemukan ladang-ladang minyak di Arab Saudi dan lainnya pada akhir tahun 1930an.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah: “faktor Iran.” Keberhasilan Khomeini merebut Iran, melalui revolusi tahun 1979, dari rezim Shah Pahlevi membuat negara-negara Barat (Inggris, Amerika dan sekutunya) khawatir. Begitu pula negara-negara Arab Teluk. Munculnya “Iran baru” dibawah kontrol rezim Syiah militan-konservatif membuat negara-negara Arab Teluk yang didominasi oleh rezim Sunni–dan merupakan tetangga Iran–waswas. Bagi Arab Teluk, “Iran baru” produk revolusi yang anti-Barat dan sekutunya dianggap sebagai “batu sandungan” (stumbling bloc). Padahal sebelumnya, Iran adalah cs mereka karena sama-sama pro-Barat. Karena khawatir terhadap pengaruh dan bahaya Iran, negara-negara Arab Teluk, tahun 1981, kemudian bersekutu membentuk sebuah asosiasi politik-bisnis bernama Gulf Cooperation Council (GCC).  

Dalam konteks sosiohistoris inilah, relasi (dan sekutu) Arab-Barat bisa dimaklumi. Dampak dari persekutuan ini luar biasa. Arab Teluk menjelma menjadi “rumah bisnis” negara-negara Barat. Banyak perusahaan Amerika, Inggris, dan lainnya yang beroperasi dan membuka kantor di Arab Teluk. Banyak pula universitas negara-negara Barat yang membuka cabang di Arab Teluk. Sementara itu Arab Teluk mendapat “imbalan” proteksi keamanan jika ada ganggung dari faksi-faksi politik Syiah, khususnya Iran tapi juga lainnya seperti Houti di Yaman.    

China: Sekutu Baru Arab Teluk

Sejak beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan peta politik-bisnis yang menarik di kawasan Arab Teluk, yakni mereka membentuk “sekutu baru” dengan China (juga Jepang dan Korea Selatan). Setelah sekian lama matisuri, Arab Teluk dan China menjalin hubungan diplomatik dan bisnis yang sangat dinamis dan intens belakangan ini didasarkan pada spirit simbiosis mutualisme. Para pemimpin politik-pemerintahan dan berbagai institusi nonpemerintah (bisnis atau pendidikan) dari China dan negara-negara Arab Teluk saling mengunjungi dan menandatangani MoU senilai milyaran dollar di berbagai sektor: ekonomi, bisnis, teknologi, energi, pendidikan, kebudayaan, dan lainnya.   

Beijing sendiri, di bawah bendera One Belt One Road (OBOR), telah meluncurkan berbagai program ambisius, khususnya di sektor ekonomi-bisnis, di Timur Tengah, termasuk Arab Teluk. Presiden Xi Jinping beberapa kali melakukan lawatan ke negara-negara Arab Teluk untuk bertemu dengan para pemimpin politik, petinggi pemerintah, pebisnis, maupun Sekjen GCC Abdul Latif bin Rasyid al-Zayani untuk memantapkan hubungan bisnis dan partnership China-Arab Teluk. Belum lama ini, pertemuan antara Presiden Xi dan para pemimpin negara-negara Arab Teluk digelar di Riyad. Meskipun relasi Arab Teluk-China sudah terjadi sejak 1980an tetapi intensitas hubungan keduanya baru terjadi sejak beberapa tahun silam.

Ketika China jatuh ke tangan rezim Komunis Mao Tse Tung tahun 1949, Arab Teluk tidak memiliki hubungan bilateral, baik hubungan diplomatik maupun relasi bisnis, dengan China. Hal itu dikarenakan China ikut bergabung ke dalam “Blok Komunis” satu gerbong dengan Uni Soviet sementara Arab Teluk ikut “Blok Kapitalis” yang dipimpin Amerika. Namun kelak, sejak 1978, ketika China melakukan reformasi politik-ekonomi dengan mengubah strategi, arah, haluan, dan kebijakan politik-ekonomi yang tidak lagi bertumpu pada masalah pengembangan ideologi (komunisme) melainkan mengutamakan kemajuan ekonomi dan kemakmuran rakyatnya, relasi antara Arab Teluk dan China pun turut mengalami perubahan signifikan. Tahun 1984, UEA membuka hubungan diplomatik dengan China. Kemudian, Qatar tahun 1988, Bahrain tahun 1989, Oman tahun 1990, dan Arab Saudi 1990. Di antara negara-negara Arab Teluk, hanya Kuwait yang membangun hubungan diplomatik dengan China lebih awal, yakni sejak 1971.

Oleh negara-negara Arab Teluk, China kini dianggap sebagai mitra yang sangat strategis atas dua pertimbangan utama: pertimbangan ekonomi dan politik. Dari aspek ekonomi, China merupakan aktor dan kampium baru di sektor ekonomi yang turut menentukan arah dan roda ekonomi dunia. China juga tercatat sebagai negara importir minyak Arab Teluk terbesar di dunia, mengalahkan Amerika dan Jepang. Lebih dari 50 persen kebutuhan minyak China diimpor dari Arab Teluk (selain Iran). China sendiri dalam satu dekade terakhir merupakan eksportir terbesar (mengalahkan AS) untuk GCC dengan total ekspor senilai $60 Milyar per tahun. Karena itu jangan heran jika produk-produk China di hampir semua sektor membanjiri pasar Arab Teluk yang disambut dengan riang-gembira oleh masyarakat setempat yang cenderung konsumtif.

Kerja sama ekonomi-bisnis Arab Teluk-China itu dilakukan di hampir semua sektor: energi, pertambangan (perminyakan, gas), infrastruktur, konstruksi, telekomunikasi, tekstil, transportasi, aerospace, keuangan, dlsb. Konsekuensi dari relasi eknomi-bisnis ini, perusahan-perusahan besar di kedua kawasan saling berinvestasi dan membuka kantor cabang di Arab Teluk dan China. Di Arab Saudi saja, seperti ditulis oleh Naser Al-Tamimi, penulis buku China-Saudi Arabia Relations, ada sekitar 165 perusahan raksasa China yang beroperasi di Arab Saudi dengan lebih dari 175 proyek besar di berbagai sektor pembangunan: dari konstruksi hingga telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan raksasa Arab Teluk (misalnya Saudi Aramco, Saudi Basic Industries Corp, Kuwait Petroleum Corporation, Qatar Petroleum, dlsb) juga melakukan hal yang sama di China.

Sementara itu dari aspek politik, masuknya China di Arab Teluk diharapkan bisa melemahkan peran dan pengaruh Iran di Timur Tengah, khususnya GCC. Sejak revolusi 1979, China menjadi mitra utama dan sekutu loyal Iran. Bahkan bisa dikatakan, dalam batas tertentu, roda kehidupan ekonomi-bisnis Iran sangat tergantung dengan China, apalagi sejak Iran diembargo oleh Amerika dan sekutunya. China menjadi importir minyak dan mitra dagang utama Iran. China pula yang membantu Iran mengembangkan teknologi di bidang energi. Para insinyur China jugalah yang membangun jalan raya, bendungan, rel Kereta Api, jembatan, tunel , dlsb di seluruh Iran. 

Antara China dan Barat

Kenapa negara-negara Arab Teluk membangun hubungan intensif, terutama di bidang ekonomi, dengan China? Selain pertimbangan politik dan ekonomi seperti dijelaskan sebelumnya, ada satu hal penting yang patut diperhatikan, yakni China dianggap tidak tertarik dengan “urusan rumah tangga” masing-masing negara Arab Teluk, terutama masalah-masalah yang menyangkut isu-isu hak-hak azasi manusia, pemberdayaan perempuan, problem pekerja migran, minoritas politik-agama, dlsb. Hal ini sangat kontras dengan negara-negara Barat yang, di mata negara-negara Arab Teluk, dianggap “reseh,” terlalu intervensi, dan sering protes urusan internal mereka.

Dengan kata lain, yang membuat negara-negara Arab Teluk suka dan nyaman dengan China karena “Negeri Panda” dipandang tidak pernah ikut campur tangan “urusan dalam negeri” mereka. Setali tiga uang, China juga mengharap Arab Teluk tidak ikut mencampuri urusan internal di negaranya. Itulah sebabnya kenapa negara-negara Arab Teluk tidak memberi komentar tentang isu-isu menyangkut konflik pemerintah China dengan warga muslim Uygur dan Hui atau dengan Taiwan dan Hong Kong. Singkatnya, hubungan Arab Teluk dan China fokus di bidang peningkatan dan pemajuan ekonomi, bisnis, teknologi, dan pendidikan.

Meskipun Arab Teluk menjadikan China sebagai “sekutu baru” bukan berarti mereka “cerai” dengan Barat. Arab Teluk tetap membangun relasi positif-konstruktif dengan negara-negara Barat, terlebih Amerika dan Inggris. Selain tidak strategis, sulit dan terlalu beresiko bagi Arab Teluk untuk melepas Barat karena faktor sosio-historis yang sangat kokoh. Lagi pula, akan lebih baik, strategis, dan bermanfaat bagi Arab Teluk jika mereka “merangkul” dan membangun mitra dengan Barat dan China sekaligus yang tetap akan menjadi pemain global di sektor politik dan ekonomi yang diperhitungkan di masa-masa yang akan datang.

Keterangan: artikel ini semula diterbitkan di Kompas pada tanggal 24 Januari 2023  

Menarik memperhatikan sebagian besar umat Islam Indonesia, termasuk para tokoh dan elit  masyarakat, bisa dikatakan tidak paham, salah paham, atau gagal paham mengenai firaun (fir’aun). Pada umumnya mereka menganggap, memahami, dan membayangkan si firaun ini sebagai orang atau sosok individu yang berperilaku culas, korup, jahat, serakah, dan tak bertuhan.

Padahal “fir’aun” (atau di Barat disebut “pharaoh”) itu bukan nama orang tetapi nama gelar atau sebutan untuk penguasa atau pemimpin politik-pemerintahan tertinggi di era Mesir Kuno. Nama atau gelar “fir’aun” itu sama dengan sebutan raja, king, kaisar, khalifah, sultan, malik, amir, presiden, emperor, dan sejenisnya.

Jika kita membaca kajian-kajian tentang sejarah Mesir Kuno yang kemudian disebut Egyptology atau “Ilm al-Misriyyat”, maka kita akan tahu kalau sosok/orang yang menjadi fir’aun ini jumlahnya banyak sekali dari Narmer atau Menes sekitar 3,000 SM sampai Cleopatra di zaman Ptolemaic Dynasty, sekitar 30 SM, sebelum Mesir jatuh ke tangan penguasa Romawi: Kaisar Agustinus.

Seperti umumnya sejarah raja-raja dan para penguasa di muka bumi ini, para fir’aun juga bermacam-macam: ada yang laki ada yang perempuan; ada yang jahat dan kejam tapi ada juga yang lembut dan baik hati; ada firaun culun dan ngeles tapi ada pula yang cerdas dan suka bekerja sehingga mampu membawa Mesir Kuno ke dalam kemajuan yang luar biasa di berbagai bidang: teknologi, seni-sastra, ilmu pengetahuan, sistem irigasi, metode pengobatan, konstruksi bangunan, dlsb.

Kemudian, ada firaun yang tak bertuhan tapi juga ada yang bertuhan; ada firaun yang mengaku dan mendeklarasikan diri sebagai Tuhan atau “setengah Tuhan” seperti Ramses II tapi ada pula firaun yang tidak mengaku sebagai Tuhan tetapi dipuja dan disembah layaknya Tuhan, contohnya Fir’aun Amanhotep I. Terus, ada pula fir’aun yang menyembah Tuhan seperti Amanhotep II yang membangun tempat ibadah khusus untuk beribadah menyebah Tuhan Horemakhet.

***

Untuk memahami dengan baik konsep firaun ini, kita perlu mendalami ilmu Egyptology, yaitu disiplin khusus yang fokus pada kajian-kajian kesejarahan peradadaban Mesir Kuno, yang merupakan salah satu peradaban tertua di dunia dalam sejarah umat manusia. Jika kita melihat sejarah Mesir Kuno, konsep firaun muncul sekitar 3000an SM ketika Fir’aun Narmer berhasil menyatukan masyarakat Mesir Atas dan Mesir Bawah yang kemudian menandai babak baru sejarah Mesir dan mengakhiri zaman pra-sejarah Mesir. Zaman kefir’aunan ini membentang selama ribuan tahun sampai kelak hancur di zaman Fir’aun Cleopatra VII sekitar tahun 30 SM dimana Mesir kemudian ditaklukkan oleh Kerajaan Romawi dan menjadi bagian dari kekuasaan Romawi.

Periode Mesir Kuno dibagi menjadi tiga bagian: Kerajaan Lama, Kerajaan Tengah, dan Kerajaan Baru. Pada zaman Kerajaan Baru inilah muncul “tokoh legendaris” Israelite Musa (atau Moses) yang bermusuhan dengan “fir’aun” yang kisah-kisahnya tidak hanya diceritakan dalam Kitab Keluaran saja tetapi juga dalam Al-Qur’an. Pertanyaannya adalah: fir’aun siapakah gerangan yang hidup pada zaman Musa itu? Nah ini yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ahli (sejarawan, arkeolog, egyptolog, dan pakar Bibel).

Bukan hanya mengenai sosok fir’aun, para ahli juga berbeda pendapat mengenai sejarah Musa dan kaum Israelites (suku Israel Kuno) beserta tokoh-tokoh Israelite lain seperti Yakub, Yusuf, Bunyamin, dan lain-lain yang membangun kisah, cerita, narasi, atau diskursus ketertindasan suku-suku Israel Kuno dari para fir’aun Mesir.

Sejumlah pakar berpendapat tentang siapa sosok fir’aun yang berkuasa di zaman Mesir Kuno yang menyebabkan Musa hijrah, siapa nama fir’aun-fir’aun yang hidup di zaman Musa, serta siapa anak perempuan fir’aun yang merawat Musa. Ada yang menyebut Fir’aun Thutmose II (di era Dinasti ke-18) di zaman Kerajaan Baru yang menyebakan Musa dan sejumlah orang eksodus dari Mesir. Pendapat ini dikemukakan oleh ahli Bible Alfred Adersheim dalam Bible’s History serta didukung oleh arkeolog Joel Klenck. Ada pula pakar (misalnya Henry H. Halley dalam Bible Handbook) yang menyebut Amenhotep II, Rameses II, atau Merneptah (putra Rameses II) sebagai “fir’aun bengis” yang berkuasa di Mesir yang menyebabkan Musa hijrah.

***

Siapapun nama fir’aun yang berkuasa di zaman Musa, yang jelas narasi tentang Musa versus Fir’aun ini ada atau baru muncul pada era Kerajaan Baru. Perlu diketahui, sejarah Mesir Kuno dibagi menjadi sejumlah periode atau era yang cukup pelik mengkategorikannya. Sebelum era fir’aun atau zaman dinasti awal (sektar 3,000 SM), peradaban Mesir sudah cukup berkembang, dan termasuk salah satu peradaban tertua di dunia. Para ahli Egyptology dan sejarawan mengkategorikan era ini sebagai “Periode Pra-Dinasti, antara 5,300 – 3,000 SM.

Di zama Pra-Dinasti ini, ada sejumlah peradaban dan kebudayaan yang sangat penting, yaitu peradaban/kebudayaan Neolitik, Badaria, dan Naqada. Menarik untuk dicatat, pada zaman ini masyarakat Mesir Kuno sudah mengenal sistem agrikultura, berternak, berburu, memancing, seni kerajinan (meskipun tentu saja masih sederhana), dlsb sebagai bagian dari sistem penghidupan dan ekonomi mereka. Mereka juga sudah mengenal sistem penguburan mayat dan ritual keagamaan.

Bukan hanya itu, “sistem perjenggotan” juga sudah dikenal oleh masyarakat Naqada di zaman Mesir Kuno. Dulu, jenggot merupakan “tanda keperkasaan” dan “simbol kekuasaan.” Oleh karena itu tidak heran jika para pemburu binatang (hunters) dan “tukang perang” (warriors) di masyarakat Naqada berjenggot panjang dan lebat.

Sistem kefir’aunan (dinasti atau kerajaan) di Mesir baru dimulai sejak 3,000-an SM ketika Narmer sukses menyatukan masyarakat Mesir Atas dan Mesir Bawah. Era Kefiraunan atau Periode Dinasti ini dibagi menjadi beberapa fase: Kerajaan Awal, Kerajaan Tengah, dan Kerajaan Baru. Cerita atau narasi tentang Musa vs Firuan ini baru muncul di zaman / era “Kerajaan Baru” ini (khususnya antara 1,500 – 1,000 SM). Selama ribuan tahun ini, Mesir silih berganti dikuasai oleh sejumlah suku dan kelompok masyarakat, bukan hanya dari Mesir tetapi juga dari bangsa-bangsa lain seperti Persia dan Romawi. Kelak, Arab, juga ikut menaklukkan dan menguasai Mesir.

Sejak Fir’aun I, Narmer, ada banyak sekali fir’aun di Mesir. Tidak semua fir’aun di Mesir Kuno itu laki-laki, ada beberapa yang perempuan seperti Nitocris, Hatshepsut (yang dikenal dengan sebutan “Ratu Mesir”; ada yang mengatakan dialah sosok yang merawat Musa), Neferneferuaten, dan tentu saja Cleopatra. Di antara sekian banyak fir’aun di Mesir, ada sekitar 25 nama fir’aun legendaris di zaman Dinasti Mesir Kuno ini, antara lain, Narmer, Menes, Djoser, Snefru, Khufu, Khafre, Neferefre, Pepi I, Senusret, Ahmose, Amenhotep, Thutmose, Akhenaten, Tutankhamun, Rases, Seti, dlsb.

***

Kenapa banyak umat Islam yang salah paham, gagal paham, dan tidak memahami firaun? Karena narasi Islam dalam Al-Qur’an tentang fir’aun lebih banyak dipengaruhi dan diadopsi dari kisah-kisah tentang Bangsa Mesir Kuno yang ditulis oleh para “pujangga” atau penulis Yahudi Alkitab (Israelites) yang memang benci dengan Mesir lantaran telah membuat hidup suku-suku Israel menderita dan sengsara (silakan baca sejarah mereka dalam buku-buku yang ditulis oleh para pakar studi Bible dan sejarah Israel Kuno seperti Norman Gottwald dan Robert Coote).

Inilah pentingnya bagi umat beragama untuk mengetahui wawasan dan sejarah, bukan hanya bolak-balik membaca teks-teks suci keagamaan saja. Membaca teks agama tanpa diiringi dengan membaca tentang teks dan dokumen historis-arkeologis umat dan masyarakat di masa lampau, cenderung menghasilkan wacana yang tidak akurat dan bahkan menyesatkan.

Karena itulah saya menganjurkan umat agama, khususnya umat Islam, untuk rajin membaca. Tapi jujur saja saya pesimis karena budaya masyarakat Indonesia itu bukan budaya membaca tetapi budaya mendengar. Orang Indonesia lebih suka nguping dan mendengar ceramah, pidato, khotbah, kampanye, dan lain-lain ketimbang membaca, tentu saja membaca bacaan yang berkualitas, bermutu, dan informatif, bukan membaca berita hoaks dan meme. Kalau membaca berita hoaks dan meme, mereka cepat sekali secepat kilat melebihi kecepatan cahaya dan pesawat supersonik.

Meskipun banyak mata kini tertuju ke Qatar lantaran menjadi tuan rumah Piala Dunia (FIFA World Cup 2022), tidak banyak yang mengetahui seluk-beluk kesejarahan, struktur sosial-politik, kondisi geo-kultural, potret hak azasi manusia, atau sistem dan praktik keagamaan di negara ini. Sejauh ini Qatar hanya dikenal sebagai negara minyak yang kaya dan makmur. Di kawasan Arab Teluk (baca, negara-negara Arab di area Teluk Arab atau Teluk Persi), popularitas Qatar tenggelam oleh Arab Saudi dan UEA (Uni Emirat Arab).

Arab Saudi populer karena negara-monarki ini menjadi tempat haji dan umrah umat Islam di seluruh penjuru dunia, selain faktor ekspansi Wahabisme ke berbagai negara melalui proyek dakwah, pendidikan, beasiswa, dan penerbitan. Kini, Arab Saudi semakin populer lantaran gerakan masif modernisasi budaya dan moderatisasi agama. Sementara itu popularitas UEA karena praktik “liberalisasi” dan modernisasi yang sudah berlangsung lama mendahului negara-negara lain di kawasan Teluk Arab. Nasib Qatar kurang lebih sama dengan Kuwait, Bahrain, dan Oman, negara-negara lain di kawasan Teluk Arab yang juga kurang dikenal publik luas. Perhelatan Piala Dunia ini dengan begitu bisa mendongkrak popularitas Qatar di mata publik internasional.   

Struktur Masyarakat

Seperti negara-negara lain di Timteng dan belahan dunia manapun, Qatar juga memiliki dinamika sejarah dan struktur sosial-masyarakat sendiri. Penduduk Qatar didominasi oleh kaum ekspat (migran), yakni sekitar 85-88 persen. Tercatat dari sekitar 2,9 juta penduduk Qatar, warga “pribumi” (disebut Qatari) cuma sekitar 300an ribu. Kecenderungan ini kurang lebih sama dengan UEA yang juga sekitar 88 persen penduduknya warga non-Emirati. Dari segi jumlah, warga Bahraini (di Bahrain) dan Kuwaiti (di Kuwait) juga tidak dominan di negara mereka masing-masing. Hanya warga Saudi (di Arab Saudi) dan Omani (di Oman) yang lebih banyak ketimbang ekspat.    

Meskipun populasi Qatari jauh lebih sedikit daripada penduduk migran yang didominasi oleh warga negara-negara Asia Selatan (India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), Filipina, atau Arab non-Qatari (misalnya Mesir), kelompok Qatarilah yang membuat dan mengontrol kebijakan, sistem politik, hukum, agama, ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya. Mereka juga yang berhak menikmati berbagai keistimewaan dan fasilitas negara, posisi-posisi penting, dan pekerjaan-pekerjaan “berkelas.” Penduduk migran hanya sebatas pekerja. Itupun di sektor, bidang, dan jenis pekerjaan tertentu saja. Mereka yang mengerjakan sarana-prasarana Piala Dunia seperti tujuh stadium megah, ratusan hotel, restauran, jalan raya, dlsb guna menyongsong para fans bola dari berbagai negara juga para pekerja migran.

Lalu, siapakah Qatari itu? Warga Qatari merupakan kumpulan berbagai klan atau kelompok suku yang dulunya mendiami kawasan Arabia timur. Mereka adalah, antara lain, Al Tsani, Al Khalifa, Bani Khalid, Al Saud, Al Ainain, Al Qawasim, Al Musallam, Al Attiyah, dan Al Kuwari. Dari kelompok suku ini, tentu saja Al Tsani yang paling berpengaruh karena menjadi penguasa sejak abad ke-19 M. Sejarah mencatat, sejak tahun 1868, Qatar dikontrol oleh keluarga Al Tsani, yaitu keturunan Syeikh Tsani bin Muhammad Al Tsamir, seorang kepala suku di Semenanjung Qatar.

Menurut catatan sejarawan Yunani, Herodotus, yang menulis di abad ke-5 SM, penduduk mula-mula yang menempati Qatar adalah suku-suku bangsa Kanaan yang juga disebutkan di Alkitab Ibrani. Apakah merekalah nenek-moyang Qatari? Tidak ada yang tahu persis tentang hal ini. Yang jelas berbagai suku-bangsa–Sumeria, Persia, Turki, Arab Badui dlsb–silih berganti mendiami kawasan Semenanjung Qatar sejak ribuan tahun Sebelum Masehi.

Pluralitas Bahasa, Agama, Budaya, dan Pendidikan

Banyaknya warga migran non-Arab berdampak pada pluralitas bahasa, agama, dan budaya yang dipraktikkan di masyarakat. Meskipun bahasa Arab (dialek Qatar) menjadi bahasa resmi negara tetapi bahasa Inggris juga dipraktikkan secara luas di masyarakat dan bahkan menjadi “lingua franca” khususnya di dunia perdagangan, media, administrasi, internet, game, dan komunikasi sehari-hari baik dengan sesama ekspat maupun dengan Qatari. Sejumlah perguruan tinggi juga menggunakan bahasa Inggris atau menerapkan “bahasa ganda” (Arab dan Inggris).

Masifnya penggunaan bahasa Inggris ini menyebabkan pemerintah Qatar khawatir akan kepunahan bahasa Arab di kemudian hari sehingga mereka menginisiasi simposium tentang preservasi bahasa Arab. Selaian bahasa Arab dan Inggris, bahasa-bahasa lain juga dipraktikkan seperti Persi, Urdu, Hindi, Tagalog, dlsb.

Seperti kemajemukan bahasa, agama pun majemuk. Meskipun Islam mayoritas agama yang dipeluk warga (sekitar 67 persen, dan menjadi agama resmi negara), agama non-Islam juga banyak dipraktikkan seperti Kristen, Hindu, Buddha, dlsb. Untuk Islam, warga Qatari mayoritas mengikuti mazhab Sunni-Hanbali-Wahabi, sisanya Syiah (sekitar 15 persen) dan kelompok Islam lainnya.

Khusus umat Kristen, pemerintah mewaqafkan tanah untuk pembangunan gereja. Tak pelak cukup banyak gereja di Qatar dari berbagai denominasi Kristen (Katolik, Baptis, Anglikan, Ortodoks, Pentekosta, Syro Malabar, Marthomite, dlsb), antara lain, Catholic Church of Our Lady of the Rosary, Doha Church of Christ, Bethel Assembly of God, Mar Thoma Church, Malankara Orthodox Syrian Church, Anglican Church, Mormon Church, dlsb. Ada pula Krishna Temple di Doha untuk umat Hindu.  

Praktik budaya juga plural seperti seni, musik, busana, olahraga, dlsb. Meskipun negara mengadopsi mazhab Hanbali yang dikenal ketat dan Wahabisme dipraktikkan oleh sebagian besar warga Qatari tetapi corak, gaya, dan karakter Hanbalisme dan Wahabisme di Qatar cukup moderat dan longgar (misalnya soal tata busana, apresiasi terhadap seni dan musik, relasi dengan non-muslim, dlsb) meskipun dalam isu tertentu sangat ketat (misalnya soal LGBT).

Perkembangan dunia pendidikan juga tak kalah menarik. Qatar membangun “Kota Pendidikan” di Al Rayyan khusus untuk menampung perguruan tinggi luar negeri yang ingin membuat cabang di Qatar. Tak pelak sejumlah perguruan tinggi asing pun membuka cabang di Qatar seperti Goergetown University, Northwestern University, Texas A&M University, Virginia Commonwealth University, dlsb. Kemudian, meskipun Islam sebagai agama resmi dan dominan, jurusan dan program studi Islam di perguruan tinggi sangat terbatas sekali. Yang mendominasi di dunia pendidikan adalah program dan jurusan non-agama (bisnis, ekonomi, saintek, engineering, AI, dlsb).  

Sejarah Sosial-Politik

Kesejarahan sosial Qatar penuh dengan intrik, konflik, dan kekerasan, sangat kontras dengan gambaran Qatar kontemporer yang relatif sepi dari kekerasan komunal dan konflik terbuka. Dalam sejarahnya, baik sebelum maupun setelah Islam lahir di abad ke-7 M, Qatar menjadi ajang konflik dan perebutan berbagai kelompok kepentingan, baik konflik antar-suku yang tinggal di Qatar dan Arabia maupun dengan suku bangsa asing. Selama berabad-abad, sejumlah suku bangsa asing seperti Sumeria, Yunani, Persia, Romawi,Turki, Bahrain, Portugis, Belanda, Inggris, dan Perancis ingin mengontrol jalur niaga maritim yang melewati Teluk Arab. Pada abad ke-19 M, Belanda dan Inggris pernah membombardir Qatar dengan kanon. Qatar juga pernah terlibat “perang laut” dengan Bahrain dan Dubai (kala itu UEA belum lahir).    

Sementara itu, wilayah Qatar daratan juga menjadi ajang perebutan sejumlah suku/klan Arab Baduin pastoralis yang berpola nomadik seperti suku Al Murrah yang sangat legendaris. Pada akhir abad ke-18 M, klan Al Saud dari Arabia berhasil menyerbu Qatar (dan Al Hasa) dan mengalahkan dominasi klan Bani Khalid. Ketegangan antar-suku/klan itu, antara lain, yang membuat Inggris intervensi untuk mendamaikan karena khawatir kepentingan dagangnya terusik.

Tetapi perjanjian damai tersebut (General Treaty of Peace) tidak berlangsung lama. Qatar pun kembali bergolak sampai akhirnya kelak tampil gemilang klan Al Tsani yang merupakan pecahan suku Bani Tamim di Arabia di bawah komando Jassim bin Muhammad Al Tsani yang dikenal sebagai pendiri Qatar untuk menyelesaikan problem sosial-politik, baik masalah konflik antar-suku Arab yang mendiami Qatar maupun dengan Inggris, Turki (Ottoman), Bahrain, dan Dubai. Sejak itu pamor klan Al Tsani semakin moncer dan kokoh. Seperti klan Al Saud di Arab Saudi, klan Al Tsani hingga kini juga menguasai dan mengontrol sistem sosial, politik, dan ekonomi Qatar.

Masyarakat yang Terpinggirkan

Selain sisi terang, Qatar juga mempunyai sisi gelap. Sikap diskriminatif dan ketidakadilan sosial marak. Bukan hanya terhadap pekerja migran saja tetapi juga terhadap sekelompok Arab Qatari sendiri. Misalnya, sejumlah suku dan klan seperti Al Murrah, Al-Ghufran, dan Syaml al-Hawajir, sedang menghadapi problem serius karena pemerintah mencabut status kewarganegaraan dan hak-hak sipil mereka. Kini ada ribuan anggota dari suku-suku ini yang menyandang status “stateless” (tanpa negara) laiknya Rohingya, Kurdi, atau Darfur. Karena itu banyak dari mereka yang hidup terlunta-lunta di berbagai negara lain di Timteng. Bahkan banyak dari mereka yang dipenjara dan disiksa hingga meminta bantuan PBB.

Tragedi buruk yang menimpa sejumlah suku ini bermula dari ketidaksetujuan mereka terhadap Amir Qatar dulu, tahun 1995, yang bernama Hamad bin Khalifa Al Tsani yang mengkudeta ayahnya sendiri (Syeikh Khalifa bin Jassim Al Tsani) saat ia berada di Eropa. Sang ayah berusaha merebut kembali tahtanya dengan dibantu sejumlah suku/klan. Tetapi gagal. Akibatnya, sang ayah pun diusir oleh anaknya keluar dari Qatar. Baru pada tahun 2004, ia pulang kembali ke Qatar. Amir Qatar yang sekarang pun (Tamim bin Hamad Al Tsani) dulu mengkudeta ayahnya tahun 2013. Demikianlah realitas politik kekuasaan. Banyak orang terlena dan gelap mata terhadap kekuasaan hingga rela berkelahi dengan sesama etnis, suku, agama, dan bahkan keluarga sendiri.

Keterangan: artikel ini semula diterbitkan di Harian Kompas pada tanggal 17 Desember 2022.

Belum lama ini seorang warga Israel-Yahudi kelahiran Arab Saudi yang bernama David Shunker menulis sebuah surat yang cukup mengharukan. Surat yang ditulis di laman Wall Street Journal itu ditujukan kepada Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman. Dalam surat itu, ia yang usianya mendekati 80 tahun memohon kepada sang raja dan putra mahkota untuk mengijinkannya mengunjungi desa kelahirannya di Najran (dulu masuk wilayah Yaman tetapi sejak 1934 menjadi bagian dari teritori Arab Saudi).

Berbeda dengan sejumlah negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, dan Yordania, Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sehingga warga negara di kedua negara tersebut tidak bisa leluasa untuk saling mengunjungi. David Shunker menuturkan kalau ia bersama ratusan warga Yahudi Najran–dewasa maupun anak-anak–berbondong-bondong meninggalkan Arab Saudi menuju Israel–sebagian berjalan kaki, yang lain mengendarai onta–sesaat setelah pendirian Negara Israel tahun 1948.

Eksistensi Yahudi di Arabia Kuno

Penuturan David Shunker ini menjadi salah satu bukti bahwa komunitas Yahudi pernah eksis di Semenanjung Arabia (Jazirah Arab). Memang jika membaca literatur sejarah, baik yang ditulis oleh para sejarawan muslim (seperti Ibnu Hisyam, Tabari, atau Muqaddasi / al-Maqdisi) maupun bukan (misalnya Moshe Gil, Marshal Hodgson, Norman Stillman, dlsb) termasuk aneka peninggalan arkeologis masa lampau, bangsa Yahudi pernah mendiami Arabia jauh sebelum Islam hadir di abad ketujuh masehi. Mereka pada umumnya tinggal di Arabia selatan (termasuk Najran) maupun Arabia utara (misalnya Khaibar dan Yatsrib/Madinah) dan barat (seperti Jeddah).

Di Arabia selatan, bangsa Yahudi pernah eksis terutama sejak Kerajaan Himyar mengadopsi Yudaisme (agama Yahudi) sebagai “agama resmi negara” pada abad ke-4 M dan meninggalkan tradisi politeisme. Salah satu Raja Himyar beragama Yahudi yang paling populer adalah Abu Karib (Abu Karib As’ad al-Kamil, memimpin dari 378–430 M) yang kemudian agresif melakukan “yahudisasi” di kawasan Arabia selatan. Puncaknya di zaman Dhu Nuwas (Yusuf bin Syarhabil) yang memerintah antara 515 dan 525 M yang gencar “meyahudikan” bangsa Arab dan lainnya. Kelak, Kerajaan Himyar ditaklukkan oleh Kerajaan Aksum (berpusat di Afrika) yang berafiliasi ke Kristen dalam sebuah perang besar antara Byzantium (dimana Aksum menjadi salah satu sekutunya) dan Persia (dimana Himyar menjadi salah satu sekutunya). Sangat mungkin, David Shunker adalah sisa-sisa dari komunitas Arab-Yahudi di Kerajan Himyar ini.

Tidak hanya di Arabia selatan, komunitas Yahudi juga eksis di Arabia utara seperti Madinah (dulu bernama Yatsrib) dan Khaibar. Tidak jelas apakah mereka suku-suku Yahudi yang bermigrasi dari Palestina, bangsa Arab yang “diyahudikan” (Arab yang mengadopsi Yudaisme), atau komunitas Yahudi-Arab karena hasil perkawinan silang. Para sejarawan bersilang pendapat soal ini. Moshe Gil dalam The Origins of the Jews of Yathrib berpendapat kalau komunitas Yahudi yang tinggal di Arabia utara ini ada yang suku-suku Yahudi Israel Kuno (Israelites) tetapi ada pula yang suku-suku Arab pemeluk agama Yahudi. Sementara itu para sejarawan muslim seperti Tabari, Ibnu Hisyam, dan Maqdisi menyebut mereka sebagai keturunan dari suku-suku Yahudi Israelites.

Darimanapun asal-usul mereka, yang jelas ada cukup banyak suku atau klan yang berafiliasi atau diidentifikasi sebagai “suku Yahudi” (atau suku “Arab-Yahudi”) di Arabia utara. Sebut saja suku Auw, Bani Jusyam, Bani Aus, Bani Harits, Bani Sa’idah, Bani Quda’a, Bani Najjar, Bani Ghiffar, Bani Kinanah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidha, dan masih banyak lagi. Di antara sekian banyak suku-suku Yahudi tersebut, tiga yang disebut terakhir (Bani Nadir, Qainuqa, dan Quraidha) yang paling populer di kalangan umat Islam. Hal itu karena terkait dengan kesejarahan mereka sebagai penentang, pembangkang atau pelanggar perjanjian damai (Perjanjian Madinah) dengan Nabi Muhammad dan para sahabat sehingga mengakibatkan peperangan antara mereka.

Kelompok Yahudi Pro-Islam

Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tahun 622 M, sebagian dari suku-suku tersebut secara sukarela konversi ke Islam, sebagian lagi tetap memeluk Yudaisme. Nabi tidak memaksakan keyakinan keagamaan seseorang. Ia bahkan bersahabat baik dengan para tokoh dan rabbi Yahudi. Salah satu tokoh dan rabbi Yahudi yang fenomenal bernama Mukhairiq dari Bani Tsa’labah. Dikisahkan ia ikut berjuang dan berperang bersama Muhammad (misalnya di Perang Uhud) dan meninggal sebagai martir. Sebelum wafat, Mukhairiq yang dikenal kaya raya berwasiat untuk mendonasikan atau mewakafkan semua harta kekayaan pada Nabi Muhammad dan umat Islam. Nah, gagasan tentang wakaf dalam Islam itu bermula dari kisah ini.

Kisah Rabbi Mukhairiq ini menunjukkan bahwa tidak semua kelompok Yahudi kala itu memusuhi Nabi Muhammad dan rombongannya. Memang dalam sejarah awal formasi Islam, hanya kelompok Yahudi dari Bani Qunaiqa, Quraidha, dan Nadir saja yang dikenal agresif kontra Muhammad. Selebihnya tidak bahkan sebagian kelompok Yahudi mendukung nabi. Dalam konteks inilah, ayat Al-Qur’an atau sejumlah Hadis yang bernada “anti-Yahudi” itu muncul.

Dengan kata lain, ayat/hadis tersebut merujuk pada kasus spesifik kelompok Yahudi tertentu bukan semua etnis/suku Yahudi atau semua pemeluk agama Yahudi (Yudaisme) dimanapun di dunia ini seperti yang sering didakwahkan dan dipropagandakan sebagian tokoh, kelompok, dan ormas Islam. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya tidak atau jangan menjadikan kasus spesifik diatas sebagai alasan untuk membenci dan memusuhi umat Yahudi.    

Karen Armstrong (dalam Muhammad) atau Norman Stillman (dalam The Jews of Arab Lands) menegaskan “perang Muslim-Yahudi” waktu itu harus dipahami dalam konteks spesifik sejarah sosial-politik kala itu bukan dalam konteks teologi-doktrinal. Artinya, “konflik Muslim-Yahudi” pada waktu itu lebih karena dorongan aliansi politik-ekonomi-kesukuan ketimbang perdebatan teologi-keagamaan. Jelasnya, kasus konflik Muslim versus (sebagian) suku Yahudi pada waktu itu bukan lantaran akidah dan iman mereka yang “sesat” (atau Yudaisme sebagai “agama kafir” sehingga harus diperangi dan diislamkan) tetapi karena dilatari oleh kasus-kasus spesifik menyangkut politik-ekonomi. Misalnya, gagasan tribal partnership (kerjasama Arab-Yahudi) atau tax-free market (pasar yang bebas pajak).  

Jika memang Islam secara inheren (baik dari aspek teologi-keagamaan maupun sosial-politik) anti-Yahudi (tanpa terkecuali), kenapa banyak dijumpai teks (ayat/hadis), praktik, sejarah, dan wacana keislaman yang ramah, toleran, dan damai dengan komunitas Yahudi?

Di zaman para sahabat pasca wafatnya Nabi Muhammad tahun 632, khususnya di era Umar Bin Khattab, umat Yahudi di Madinah dan sekitarnya kemudian direlokasi atau dipindah ke Jeddah di Arabia barat. Karena itu, Jeddah dulu juga menjadi tempat populasi Yahudi.

Mungkinkah Hubungan Diplomatik Saudi-Israel?

Jejak, legacy, dan peninggalan bangsa Yahudi di Arabia ini masih bisa disaksikan hingga kini. Industri turisme arkeologis (heritage tourism) yang dikembangkan pemerintah Saudi sejak beberapa tahun silam, antara lain, bertujuan untuk merekonstruksi dan mengonservasi jejak historis-arkeologis bangsa Yahudi masa lampau di Arabia selatan, utara, dan barat. Fenomena ini sangat kontras dengan apa yang terjadi di Indonesia, dimana peninggalan Yahudi masa lalu di Surabaya, yakni sinagog, justru dimusnahkan. Diharapkan upaya ini bisa menarik turis mancanegara, khususnya Yahudi, dari berbagai negara selain Israel tentunya karena masih terhalang kendala politik.

Meski begitu, belakangan dikabarkan terjadi sejumlah “pertemuan rahasia” antara petinggi Saudi dan petinggi Israel termasuk kalangan pebisnis dari kedua negara. Arab Saudi konon bahkan sudah menjalin kerja sama bisnis/dagang dengan Israel khususnya di bidang teknologi pertanian, perairan, dan militer.

Kerjasama teknologi di bidang ekonomi/bisnis dan militer/pertahanan itu, antara lain, dilatari oleh kepentingan yang sama, yakni kebutuhan akan air, keinginan mengtransformasi gurun pasir menjadi lahan pertanian/perkebunan agar tidak menggantungkan produk-produk pertanian/perkebunan dari negara-negara lain, serta menghadapi ancaman Iran. Jadi, baik secara geografi maupun geo-politik, Arab Saudi dan Israel memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama. Sementara itu dari aspek sejarah, Yahudi merupakan bagian integral dari Arabia serta turut membentuk peradaban dan kebudayaan masyarakat Arab masa lampau.

Saya kira dengan sejumlah latar belakang, kepentingan nasional, dan kesamaan kebutuhan ini, bukan tidak mungkin kalau Arab Saudi dan Israel akan menjalin hubungan diplomatik di kemudian hari. Dengan begitu mimpi David Shunker untuk mengunjungi tanah kelahirannya di Najran bisa terwujud dalam dunia nyata, bukan hanya mimpi belaka.

Keterangan: artikel ini semula diterbitkan di Kompas pada tanggal 19 November 2022.

Menarik memperhatikan perbedaan sikap, pendapat, pandangan, persepsi, atau bahkan keyakinan antara (sebagian) umat Islam di Indonesia dan Timur Tengah (Timteng) mengenai berbagai hal menyangkut isu-isu sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Misalnya, banyak hal yang oleh umat Islam Timteng dianggap sebagai bagian dari produk kebudayaan tetapi oleh kaum muslim Indonesia dipandang sebagai bagian dari ajaran keagamaan (keislaman).

Salah satu isu yang menonjol dalam hal ini adalah pandangan masyarakat mengenai busana. Sebagian umat Islam di Indonesia cenderung mengaitkan jenis busana tertentu – misalnya jilbab, hijab, kerudung, cadar (niqab, burqa, dan lainnya), gamis (jubah), baju koko, atau sarung – dengan identitas keislaman dan bahkan ajaran keagamaan. Karena itu banyak dari mereka (kaum muslim) yang tidak terima, marah, atau bahkan menganggap sebagai “pelecehan” agama (Islam) kalau ada perempuan non-muslim, misalnya, yang mengenakan pakaian jilbab/hijab.

Mereka berpandangan (dan berkeyakinan) kalau busana jilbab, hijab, dan juga cadar itu adalah “busana muslimah” dan bagian dari doktrin fundamental syariat Islam, dan oleh karena itu hanya umat Islamlah yang boleh atau berhak mengenakan busana tersebut. Sementara itu, jenis pakaian selain jilbab dan hijab (misalnya kebaya, pakaian adat/daerah, atau berbagai bentuk pakaian masa kini) adalah “busana sekuler” (baca, non-religius).

Busana: Agama atau Budaya?

Di Timteng, sependek yang saya ketahui, masyarakat tidak mengaitkan busana semacam jilbab serta kain penutup kepala dan wajah dengan ajaran kegamaan tertentu. Hanya sekelumit kelompok agama saja yang mengklaim jenis busana tertentu sebagai bagian dari ajaran keagamaan mereka. Misalnya, kelompok ultrakonservatif Yahudi Haredi Burqa memandang jilbab, hijab, dan cadar itu adalah bagian integral dari ajaran agama dan syariat Yahudi. Pandangan ini mirip dengan sekelompok muslim di Indonesia yang mengklaim jilbab, hijab, dan cadar adalah bagian dari tradisi, syari’at, doktrin, dan ajaran normatif Islam.  

Pula, umat Islam di Timteng tidak menuduh non-muslimah yang mengenakan busana jilbab dan sejenisnya sebagai pelecehan atau penodaan agama dan syariat Islam. Di Timteng, kita dengan mudah menjumpai perempuan dari berbagai latar belakang agama, kepercayaan, dan ideologi mengenakan busana sejenis jilbab di ruang-ruang publik.

Jamak dimaklumi kalau ada banyak kaum perempuan dari berbagai kelompok atau denominasi Kristen Timteng seperti Koptik, Maronite, Ortodoks Suriah, dan lain-lain yang mengenakan busana jilbab dan hijab (dan bahkan cadar). Begitu pula kaum perempuan dari kelompok Yahudi seperti Haredi, Yahudi Yaman, atau Beth Israel yang banyak memakai jilbab lengkap dengan kain penutup kepala dan muka (semua berwarna hitam seperti umumnya dipakai perempuan Salafi-Wahabi di Jazirah Arab).

Yang menarik, meskipun kelompok konservatif Salafi-Wahabi mengampanyekan pentingnya menutup aurat, baik perempuan maupun laki-laki, tetapi mereka tidak mewajibkan umat Islam untuk menutup tubuh mereka dengan jenis busana tertentu seperti jilbab. Bagi mereka, bentuk busana apapun yang dipakai oleh perempuan dipandang sudah cukup asal dianggap sudah menutup aurat mereka. Karena itu di Timteng, banyak dijumpai perempuan yang mengenakan aneka busana dari suku atau klan mereka (semacam pakaian daerah di Indonesia). Yang menarik, perempuan memakai kerudung juga makin marak dan banyak dijumpai di Timteng. Padahal kerudung, oleh kelompok Islam tertentu di Indonesia, dianggap kurang Islami atau kurang syar’i.

Di Indonesia, saya perhatikan agak berbeda dinamikanya. Sekelompok pengikut Salafi-Wahabi memandang muslimah harus mengenakan busana jilbab bukan, misalnya, kebaya atau pakaian daerah/adat karena dianggap tidak islami atau tidak syar’i meskipun sudah menutup aurat. Dengan kata lain, bagi mereka, menutup aurat saja tidak cukup. Jenis kain/busana apa yang digunakan untuk menutup aurat juga mereka anggap penting dan menjadi bagian integral dari diskursus dan praktik keagamaan yang mereka yakini, dakwahkan, atau kampanyekan.

Lebih lanjut, dalam konteks Indonesia, pandangan atau keyakinan bahwa busana jilbab, hijab, atau bahkan cadar sebagai ajaran dan syariat Islam berimplikasi pada sikap dan pergaulan mereka sehari-hari yang cenderung tertutup, eksklusif, dan membatasi diri dari hal-ihwal yang dianggap bisa mengganggu atau menodai iman mereka.

Sebaliknya, di Timteng, karena menganggap busana adalah produk budaya, umat Islam tidak membatasi pergaulan mereka dengan kelompok dan umat lain. Mereka juga tidak selektif dan membatasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di Palestina, misalnya, banyak perempuan muslimah yang mengenakan jilbab, hijab, dan cadar yang bekerja membuat kerajinan asesoris dan pernak-pernik yang berkaitan dengan agama/umat Kristen (misalnya, lambang salib, topi Sinterklas, patung Yesus atau Bunda Maria, dlsb) guna dijajakan ke para turis Kristiani di Yarusalem.

Busana Laki-Laki

Bukan hanya busana perempuan, busana yang dikenakan laki-laki pun ada perbedaan pandangan signifikan. Di Indonesia, ada persepsi di sebagian umat Islam kalau gamis (jubah) warna putih itu adalah “pakaian nabi” (Muhammad), dan karena itu mengenakannya adalah sunah rasul. Sementara itu, masyarakat muslim Timteng nyaris tidak ada yang menganggap gamis itu sebagai “busana nabi” lima belas abad silam melainkan pakaian kontemporer masyarakat Arab – apapun agama mereka – yang desain, corak, dan warnanya beraneka ragam.

Di Timteng, gamis banyak digunakan oleh masyarakat Saudi, Yaman, Qatar, UEA, Bahrain, atau Kuwait, baik muslim maupun non-muslim. Banyak juga kaum non-muslim Arab di negara-negara ini yang mengenakan gamis saat ibadah kebaktian di gereja. Diluar negara-negara ini (misalnya Mesir, Libanon, Irak, Suriah, dlsb) pakaian kasual (jeans, kaos, kemeja, dll) yang lebih banyak dipakai dan berkembang di masyarakat. Sementara itu, di kalangan generasi muda Arab, di hampir semua negara di Timteng, pakaian kasual yang berkembang pesat. Di kawasan Arab Teluk, gamis lengkap dengan kain penutup kepala dan tali pengikat dipakai kalau ada acara resmi (atau semi-resmi) seperti resepsi pernikahan, wisuda, atau bekerja di kantor.

Singkatnya, jika di Indonesia gamis dikaitakan dengan identitas keislaman, di Timteng pakaian gamis dianggap sebagai produk budaya masyarakat Arab modern yang tak beragama atau tidak ada sangkut pautnya dengan agama tertentu.

Bahasa dan Huruf Arab

Selain busana, pandangan mengenai bahasa Arab juga berbeda. Saya perhatikan umat Islam di Indonesia memandang bahasa (dan huruf) Arab adalah bagian dari identitas “bahasa Islam” dan identitas keislaman yang suci dan sakral karena dikaitkan dengan status ke-Arab-an Al-Qur’an. Ada kecenderungan masyarakat Islam di Indonesia tidak bisa membedakan mana “bahasa Arab” dan “bahasa Al-Qur’an”. Bukan hanya itu, bahasa Arab juga dikaitkan dengan tingkat kesalehan, religiusitas, atau keislamian individu. Maka jika ada umat Islam yang banyak mengekspresikan dengan bahasa Arab mereka dianggap lebih saleh, religius, dan islami.    

Lantaran menganggap bahasa/huruf Arab bagian dari simbol dan identitas keislaman, mereka menganggap pelecehan atau penghinaan terhadap Islam jika huruf (dan bahasa) Arab digunakan sebagai tulisan di tempat-tempat yang dianggap tidak pantas atau jika ada kitab-kitab non-muslim (misalnya Injil) yang menggunakan bahasa/huruf Arab. Mereka juga berpandangan non-muslim tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab tertentu (misalnya mengucapkan salam, melafalkan kata Allah, pujian-pujian, takbir, dan sebagainya) karena menganggap semua itu bagian dari identitas keislaman.

Di Timteng beda. Bahasa Arab adalah bahasa lingua franca yang dipakai sebagai medium komunikasi oleh berbagai kelompok etnis dan agama. Karena itu gereja-gereja Arab Timteng juga menggunakan bahasa Arab dalam pelayanan ibadah, khutbah, konseling, dan sebagainya. Non-muslim Arab juga biasa mengucapkan salam, takbir, tasbih, tahmid, dan lain-lain dalam bahasa Arab karena memang itu bahasa mereka. Karena Arab adalah bahasa mereka, Injil pun ditulis dengan huruf Arab. Bahkan kitab-kitab Yahudi juga ada yang ditulis dengan huruf/bahasa Arab, selain Ibrani tentunya.

Menyikapi semua itu, umat Islam Arab Timteng sama sekali tidak menganggap sebagai pelecehan atau penodaan ajaran Islam karena mereka tahu kalau bahasa Arab adalah bahasa “lintas agama”. Pula, mereka sama sekali tidak mengaitkan bahasa Arab dengan tingkat kesalehan, religiusitas, dan keislamian seorang muslim/muslimah.

Produk Budaya

Saya sendiri berpendapat busana dan bahasa adalah produk budaya yang tidak ada hubungannya dengan ajaran agama dan tingkat kesalehan seseorang. Karena itu umat Islam – baik laki maupun perempuan – bebas mengenakan jenis busana apa saja di ruang publik asal sesuai dengan norma kepantasan masyarakat setempat. Kesalehan, religiusitas, dan keislamian seseorang bukan ditentukan oleh jenis busana apa yang dipakai, penggunaan bahasa Arab, atau rutinitas ibadah melainkan oleh moralitas, perilaku individu, serta komitmen mereka terhadap persoalan sosial-kemanusiaan.  

Keterangan: artikel ini semula diterbitkan di Kompas pada tanggal 5 September 2022.