Antara Pakaian dan Kesalehan

Penulis

Adakah hubungannya antara pakaian dan kesalehan, antara jubah atau jilbab dengan kebaikan, moralitas, dan perilaku seseorang? Jelas tidak. Itu hanya sehelai pakaian. Tidak kurang, tidak lebih. Karena itu keliru besar jika orang-orang di Barat misalnya yang mengaitkan antara jubah & hijab dengan radikalisme, ekstremisme, anti-kemanusiaan dan seterusnya.

Hal itu sama kelirunya dengan sebagian kaum Muslim di Indonesia yang menganggap orang Islam lain yang tidak berjubah & berjilbab itu sebagai Muslim sesat. Lebih konyol lagi jika ada yang beranggapan bahwa surga itu hanya untuk kaum Muslim yang berjubah dan berjilbab.

Beragama itu tidak cukup hanya membaca ayat ini, hadis itu, perkataan ulama ini-inu, tanpa melihat konteks ayat, hadis, dan perkataan ulama tadi. Segala sesuatu ada konteksnya. Setiap dalil ada sejarahnya. Begitu pula risalah tentang “hijab” ini: ada sejarah dan konteknya.

Jika umat Islam membaca dengan teliti dan seksama diiringi dengan pemahaman sosial-kesejarahan, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya tidak ada “juklak” dan “juknis” mengenai berhijab ini. Karena itu sejumlah ulama dan fuqaha (ahli hukum Islam) melonggarkan aturan berhijab ini.

Sepanjang pakaian itu menutup aurat, maka itu sudah berhijab karena itu tidak ada bedanya antara kebaya Jawa dan abaya Saudi misalnya–semuanya “busana Muslimah”. Yang menganggap jeans dan kaos itu sebagai “busana kafir” dan “tidak agamis” juga keliru dan “unyu”. Kalau memang jeans, kaos dll sebagai “pakaian kafir” tentu perempuan-perempuan Muslimah Arab tidak memakai dong. Kenyataannya mereka memakainya dengan suka-ria. Luarnya pakai abaya, dalemannya macam-macam: jeans, kaos, training, dan lain sebagainya.

Membacalah dengan perspektif dan kacamata yang luas bukan dengan “kacamata” kuda. Jadilah elang atau rajawali, bukan kodok yang bersembunyi di dalam “gentong” atau tempurung yang sempit…

Antara Hijab dan Hidayah

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

Adakah hubungannya antara jilbab atau hijab dan “hidayah”? Jelas tidak ada, meskipun mungkin saja ada Bu Hidayah atau Mbak Hidayati yang berjilbab. Apakah perempuan yang berjillbab atau berhijab dengan sendirinya sudah mendapatkan “hidayah”? Belum tentu juga. “Hidayah” itu tidak ada sangkut pautnya dengan busana. Hidayah itu urusannya dengan hati, bukan sehelai pakaian.

Banyak umat Islam dewasa ini yang merasa kalau sudah berhijab itu sudah mendapatkan “hidayah” dan menganggap mereka yang belum berhijab itu belum mendapatkan “hidayah”. Banyak pula perempuan Muslimah yang berhijab merasa diri lebih baik, lebih saleh, lebih alim ketimbang mereka yang tidak berhijab.

Banyak pula yang merasa diri sudah layak masuk surga hanya karena tubuhnya sudah dibalut sehelai hijab. Banyak pula yang menganggap neraka adalah tempat orang-orang yang tidak berhijab.

Jika ada Muslimah yang merasa diri lebih baik, lebih taat, lebih saleh dan seterusnya hanya karena sudah berhijab disitulah kadang saya merasa sedih. Apalah artinya tubuh kalian yang berhijab itu jika hati kalian tidak ikut “berhijab”?

Apalah artinya menutup tubuh luar kalian jika hati dan pikiran kalian tidak ikut ditutupi dari kesombongan, keujuban, kedengkian dan segala penyakit batin lainnya? Alih-alih menganggap perempuan yang tidak berhijab belum mendapatkan hidayah, jangan-jangan justru kalian sendirilah yang belum mendapatkan “hidayah” itu. Alih-alih merasa diri layak masuk surga, jangan-jangan malah terperosok ke tempat sebaliknya…

Aneka Ragam Kelompok Teroris di Timur Tengah

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

Sekedar menambahi postingan saya kemarin: jangan gampang percaya & terkecoh dengan klaim-klaim para dedengkot teroris yg tergabung di ISIS atau Al-Qaedah. Klaim-klaim itu sekedar untuk menunjukkan bahwa mereka itu masih kuat, hebat, solid, dan berpengaruh. Saya justru melihat sebaliknya: ISIS saat ini sudah tidak solid, lembek, tidak terorganisir, dan kacau-balau akibat friksi-friksi internal kelompok ini. Sejumlah klaim-klaim mereka terbukti omong-kosong.

Seperti kasus terorisme (penembakan massal & usaha pengeboman) di San Bernardino, California, awal Desember lalu, petinggi ISIS juga mengkalim “bertanggung jawab” atas peristiwa itu. Kenyataanya si pelaku, pasangan suami-istri (Syed Rizwan Farook & Tashfeen Malik, yang satu warga AS, satunya permanent resident–keturunan Pakistan) tidak ada sangkut pautnya dengan ISIS.

Pemerintah AS menyatakan bahwa sumber terorisme adalah “murni dalam negeri” yang tidak ada hubungannya dengan jaringan-jaringan terorisme internasional sama seperti pelaku “Bom Maraton” di Boston dulu.

Di zaman internet saat ini, orang bisa dengan mudah belajar ideologi-ideologi ekstremisme dan tata-cara pembuatan bom. Sebab-sebab terorisme bisa bermacam-macam : bisa karena frustasi, jengkel, trauma, balas dendam, dan lain sebagainya, tidak melulu bersifat “agama”.

Klaim itu bisa bermacam-macam maknanya. Bisa saja klaim itu adalah sebuah cara, taktik & strategi para gembong ISIS utk mengesankan diri sebagai kelompok militan transnasional yang “wow”. Tujuannya supaya masih tetap diperhitungkan eksistensinya sehingga mereka tetap mendapatkan “asupan” & “ransom” dari sejumlah kelompok & negara yg memiliki kepentingan geo politik-ekonomi-bisnis di kawasan Arab & Timur Tengah.

Jika ada “teroris lokal” amatir yg mengklaim “sindikat ISIS”, juga jangan mudah percaya. Klaim mereka bisa saja supaya dikatakan “wow” juga seperti dulu Ja’far Thalib & Abu Bakar Ba’asyir yang mengaku “berteman” dengan Osama bin Laden.

Seperti laiknya organisasi-organisasi lain, kelompok-kelompok militan-teroris juga sangat kompleks dan warna-warni (aktornya, motifnya, asal-usulnya, kepentingannya, tujuannya, dan lain sebagainya). Sebagaimana parpol atau ormas, tingkat kesolidan ISIS juga naik-turun. Perbedaan, konflik & kekerasan antar-anggota/pimpinan kelompok militan-teroris sudah biasa terjadi.

Ingat bukankah dulu Abdullah Azzam, ideolog & pemimpin spiritual Mujahidin Afghanistan, juga tewas dibunuh oleh murid-murid & teman-temannya sendiri di akhir 1980an ? Begitu pula para gembong “perusahaan teror” kontemporer seperti Ayman Zawahiri (bos al-Qaedah), Abu Bakar al-Baghdadi (CEO “Negara Islam Irak”), dan Abu Muhammad al-Julani (“Presdir” Front Nusrah Suriah), misalnya, juga tidak pernah akur.

Hasil studi-studi saya tentang terorisme menunjukkan bahwa konflik & perseteruan antar-bandit terorisme itu terjadi di semua tempat, di semua negara. Jadi harus cermat dalam melihat kompleksitas, pluralitas, dan dinamika perubahan para preman bertopeng agama ini, jangan sampai larut & terlena dengan “irama gendang kekerasan” yang mereka mainkan…

Aneka Ragam Jubah Arab

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

Mengikuti “Sunah Nabi”? Alasan yang sering saya dengar & baca dari sejumlah kelompok Islam yg hobi memakai jubah adl dalam rangka untuk mengikuti “Sunah Nabi”. Emang sih, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu memakai jubah karena memang itu pakaian beliau & orang2 Arab lain, termasuk preman Abu Jahal & Abu Lahab.

Kalau beliau orang Jawa ya lain lagi pakaiannya. Pakai blankon kali beliau. Tetapi seperti apakah sebetulnya jubah yang dipakai Kanjeng Nabi itu? Desainnya, coraknya, ukurannya, bahannya…

Jubah itu “sama tapi tak serupa”: ada jubah Saudi, jubah Qatari, jubah Emirati, jubah Omani, dan lain sebagainya, yang masing-masing berbeda desainnya. Itu belum termasuk ukuran panjang-pendek jubah yang juga berlainan, sesuai dengan keyakinan masing-masing kelompok Islam.

Ada yang panjang menjuntai, ada pula yg di atas mata kaki. Ada juga lo yang ukuran jubahnya di atas mata kaki tapi atas banget sampai mau ke lutut, hehehe. Dari ukuran panjang-pendeknya jubah kita bisa tahu dari “mazhab” & kelompok Islam mana mereka ini. Tidak hanya itu, masing-masing suku besar Arab juga mengembangkan model & desain jubah sendiri-sendiri sebagai “penanda identitas” kesukuan mereka.

Saya tidak tahu persis jubah “model” apa & seperti apa ukurannya yang dipakai Kanjeng Nabi. Jika ada informasi tunggal & akurat tentang “jubah Nabi” tentu kaum Muslim Arab masa kini akan menggunakan bentuk & ukuran jubah yang sama.Tetapi kenyataanya tidak.

Jadi pada akhirnya apa yg sebagian umat Islam “idealkan” & “yakini” sebagai “pakaian Nabi” itu sejatinya hanyalah sebatas “tafsir” & “imajinasi” belaka. Lagi pula bukankah “jubah ala Nabi” itu sudah tidak diproduksi lagi kan wong sudah berabad-abad yang lalu ? Jubah-jubah sekarang kan produksi China, India, atau mungkin Tanah Abang, hehehe. Jubah-kubah di kawasan Arab juga kebanyakan made in China, India, Bangladesh dan seterusnya. .

Jadi tidak usah saling mengklaim tentang “jubah islami” atau “pakaian relijius” karena sesungguhnya semua pakaian itu “sekuler”, tidak ada yang agamis, karena pakaian adalah produk kebudayaan manusia. Oh iya lupa, jubah bukan hanya dipakai oleh orang-orang “Arab Muslim” saja lo.

Warga Arab Kristen dan non-Muslim lain juga memakai jubah kok wong itu “pakaian tradisional” mereka. Jadi teman-teman Muslim di Indonesia tidak usah ribut soal pakaian ya apalagi menganggap jubah itu “pakaian islami” nanti diketawain sama orang-orang Arab lo…

Ancaman Melaporkan Akun Facebook

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

Beberapa Minggu ini saya sering mendapat inbox dari orang-orang tak dikenal tentang ancaman mau melaporkan akunku ke Facebook supaya mereka menutup akunku karena, menurut mereka, postingaku dianggap “melanggar standar komunitas FB” dan “melukai pihak2 tertentu” dan lain sebagainya.

Saya tidak tahu apa yg dimaksud dengan kalimat “Melanggar standar komunitas FB” ini? Pelanggaran apa yang saya lakukan? Pihak mana yang “terluka” wong banyak sekali jamaah Facebookers yg bersuka ria & mengekspresikan kegembiraannya dengan postinganku?

Ada beratus-ratus email dr Facebookers di inbox yg meluapkan rasa terima kasih mereka, meskipun jg ada segelintir yang ngomel-ngomel, mencaci-maki, & menceramahi saya. Apakah ada teman-teman Facebookers yg paham tentang seluk-beluk ini?

Di “era demokrasi” dan “kebebasan berekspresi” saat ini, orang2 & kelompok anti-demokrasi & anti-kebebasan berekspresi bisa menggunakan mekanisme atau cara2 “demokratis” dan dengan dalih “kebebasan berekspresi” untuk mengubur demokrasi & kebebasan berekspresi itu.

Coba lihat saja, kelompok-kelompok intoleran & anarkis itu akan ngamuk jika aksi-aksinya dikritik & dilarang dengan dalih pelarangan itu “melanggar kebebasan berkespresi”. Simak juga sejumlah kelompok Islam yg mengusung sistem-sistem kepolitikan model “khilafah” yang “khilaf” itu tapi lucunya dianggap sebagai “sistem Islam yg islami” ataupun mereka yang kontra Pancasila dan lain sebagainya itu, mereka selalu menggunakan tameng “demokrasi” yang mereka cela setiap detik itu utk mengusung sejumlah ideologi & pemahaman sosial-kepolitikan yang berlawanan dengan t65nilai-nilai demokrasi. Aneh tapi nyata…

Adakah Kebenaran Hakiki dan Universal ?

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

Adakah kebenaran yang bersifat hakiki dan universal? Saya kira tidak ada. Kebenaran itu bersifat partikular, subjektif, relatif, dan bahkan politis. Jangankan kebenaran hasil produksi kebudayaan manusia (konsep, teori, keamanan, adat, norma, aturan, dan lain sebagainya), bahkan agama, kitab keagamaan, dan “Tuhan” sendiri pun tidak bersifat universal karena ada banyak manusia di dunia ini yang tidak mempercayai eksistensi Tuhan (entah itu kaum ateis, agnostik atau apalah namanya).

“Zat Tuhan” mungkin benar (bagi yang percaya tentunya) tapi kata, nama, & konsep tentang “Tuhan” itu sendiri kan bersifat “budaya” karena manusialah yang menamai-Nya yang saya sendiri tidak tahu ada berapa nama-nama tentang Tuhan ini.

Nama-nama Tuhan yang beraneka ragam itu (baik yang disebut dalam kitab-kitab suci keagamaan maupun yang tidak disebut seperti dalam praktek komunitas suku yang tidak memiliki dokumen tertulis namun dipraktekkan secara turun-temurun) tidak lain dan tidak bukan karena keterbatasan kita sebagai mahluk yang tidak mampu menangkap “realitas hakiki” dari “Zat Supernatural” bernama “Tuhan” itu.

Bukan hanya Tuhan, agama yang kita percayai kebenarannya juga belum tentu benar di mata orang dan umat lain. Kitab keagamaan yang kita yakini kebenarannya juga belum tentu dianggap benar oleh pemeluk agama lain.

Karena tidak ada kebenaran yang benar benar benar, maka idealnya atau seharusnya kita tidak perlu ngotot dan memaksakan orang lain untuk mempercayai kebenaran yang kita yakini.

Kita boleh saja mempercayai setengah mati atas sebuah kebenaran (seperti kepercayaan saya terhadap Islam), tetapi hendaknya selalu berpikir ada kebenaran lain diluar kebenaran yang kita yakini. Jika pemikiran seperti ini dipraktekkan, maka kita tidak akan menyaksikan berbagai tindak kekerasan atas nama “kebenaran” itu. Benar?

Keberagamaan Kaum “Islam Kampung”

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

Istilah “Islam kampung” yang dimaksud disini adalah jenis dan tradisi keislaman yang berkembang di kampung-kampung (desa atau negeri di Maluku) di Indonesia. Ada sejumlah persamaan dan perbedaan mendasar antara kaum “Islam kampung” dan “Islam kota”. Tentu saja perbedaan ini tidak seratus persen benar karena tetap ada pengecualian disana-sini.

Salah satu perbedaan utamanya adalah kelompok “Islam kota” cenderung mengarah ke konservatisme, puritanisme, dan “tauhidisme”, setidaknya dalam pemikiran, bukan dalam tindakan. Sedangkan kaum “Islam kampung” lebih cenderung ke nominalisme, moderatisme, dan “kulturisme”.

Setidaknya, sekali dalam setahun, khususnya pada saat lebaran, saya sempatkan untuk “mudik” atau pulang ke kampung halaman di sebuah desa terpencil di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pada saat itu pula saya sempatkan untuk mengamati perkembangan keislaman dan sosial-ekonomi masyarakat di kampungku. Memang ada sejumlah perubahan disana-sini tetapi karakter keislaman masyarakat tidak banyak berubah.

Sejumlah perubahan itu misalnya bisa dilihat dari jumlah tempat ibadah (masjid atau mushala). Di kampung yang berpenduduk tidak lebih dari 700 jiwa itu kini terdapat tiga mushala atau langgar dan satu “masjid jami” yang cukup megah untuk ukuran desa yang berdiri persis di tengah kampung.

Dulu, sewaktu saya masih kecil, di kampungku cuma ada satu masjid kecil saja (Masjid Al-Huda) yang terletak persis di depan rumah orang tuaku karena memang dibangun di atas tanah milik orang tuaku. Pembangunan masjid itu, atas bantuan Departemen Agama (kini Kementerian Agama), diprakarsai oleh almarhum ayah yang dulu berprofesi sebagai “modin”, yaitu orang yang bertugas mengurusi masalah ritual keagamaan dan keislaman di kampung. Ayahlah yang menjadi imam masjid itu serta mengajari warga kampung mengaji Al-Qur’an dan sembahyang (salat).

Perubahan lain adalah jumlah umat Islam yang bersedia salat di masjid atau mushala. Dulu, hanya segelintir orang saja yang bersedia sembahyang. Tapi kini sudah lumayan banyak. Kesadaran warga Muslim untuk sembahyang di masjid atau langgar lumayan tinggi, di banding dengan tahun-tahun lalu, khususnya saat salat Jum’at dan Mahrib. Sedangkan untuk salat Isya, Asar, dan Subuh masih saja lengang alias sepi peminat seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya imam dan satu-dua orang saja yang salat berjamaah. Sering bahkan hanya imamnya saja.

Hal lain yang juga berubah adalah organisasi ritual seperti tahlilan. Tidak seperti dulu, hampir setiap RT (Rukun Tetangga) sekarang mempunyai kelompok tahlilan. Kaum perempuan juga memiliki kelompok tahlilan sendiri, kontras dengan masa lalu dimana grup jamaah tahlil hanya terdiri atas kaum laki-laki saja.

Biasanya kelompok tahlilan ini mempunyai aktivitas pertemuan rutin setiap bulan, selain kalau ada orang yang meninggal dunia. Dalam tradisi “Islam Jawa”, orang yang wafat harus ditahlili selama seminggu penuh setelah jasad dikubur, kemudian pada saat 40, 100, dan 1.000 hari pascakematian.

Warga kampung yang menunaikan ibadah umroh juga ada, meskipun belum banyak. Begitu pula yang sudah mendaftar ibadah haji. Mereka harus mengantri puluhan tahun untuk bisa berangkat ke Makah karena jatah quota yang terbatas sementara peminat haji cukup banyak. Ini tentu saja sesuatu yang baru di kampung ini karena dulu sama sekali tidak terpikirkan orang kampung berangkat umroh atau haji ke Makah dan Madinah.

Bagaimana dengan tradisi jilbab? Kini, cukup banyak juga remaja, anak-anak, dan perempuan dewasa yang berjilbab atau berhijab, meskipun terbatas di waktu-waktu tertentu saja (misalnya saat lebaran atau mengikuti jamaah tahlil). Kalau perempuan yang bercadar, sejauh ini belum ada.

Sementara tata busana kaum laki-laki masih seperti dulu, yaitu sarung, baju koko, dan peci. Tidak ada yang memakai gamis seperti sekelompok “Islam kota”.

***

Bagaimana membaca fenomena ini? Dari sudut pandang sosiologi-antropologi, perubahan individual-sosial itu wajar saja, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman. Meskipun terisolir, kampungku juga tidak luput dari pengaruh perkembangan modern di bidang berbagai bidang, termasuk bidang teknologi telekomonikasi, informatika dan Internet.

Urbanisasi juga menjadi faktor penyebab perubahan individual dan sosial. Warga kampung yang pindah ke kota, baik karena alasan mencari pekerjaan maupun menikah, cenderung meniru pola dan gaya hidup masyarakat kota dimana mereka tinggal.

Yang pengaruhnya cukup dramatik bagi gaya hidup beragama warga kampung tentu saja televisi dan Internet. Dulu, hanya 1-2 warga kampung yang mempunyai televisi. Itupun “tv hitam-putih”. Kini, hampir setiap rumah mempunyai tv. Berbagai pertunjukan “sinetron Islami” atau pengajian rohani yang hampir ditayangkan di setiap tv turut membentuk “tampilan luar” warga kampung.

Dunia internet, khususnya media sosial juga turut berkontribusi mewarnai perubahan di kampung. Masyarakat, khususnya generasi muda, dengan mudah mencontoh tren gaya hidup, pola hidup, dan perilaku masyarakat luar.

Pola hidup masyarakat, dimanapun mereka berada, cenderung adaptif dan karena itu mereka dengan mudah meniru apa yang terjadi diluar. Demikian pula warga Muslim di kampungku.

***

Tetapi jika diamati secara seksama, perubahan sosial-individual masyarakat Islam di kampung itu sebetulnya hanya terjadi di level permukaan dan kuantitas saja, bukan di substansi dan kualitas. Dengan kata lain, perubahan itu hanya terjadi di tingkat jumlah umat Islam yang tergabung di jamaah tahlil, klub pengajian, sembahyang, atau mereka (perempuan) yang berhijab.

Tetapi watak, karakteristik, dan jenis keberagamaan mereka tetap tidak banyak berubah: abangan, nominal, lentur, inklusif, moderat, nasionalis, serta berorientasi atau bertumpu pada tradisi dan budaya lokal. Mereka tidak serta merta berubah menjadi puritan, teologis, fiqih-oriented, konservatif, eksklusif, kaku dan anti keindonesiaan dan kebangsaan seperti umumnya sekelompok “Islam kota”.

Seorang tokoh agama kampung pernah bercerita kepada saya bahwa suatu ketika pernah ada serombongan orang bergamis cingkrang dan berjenggot yang “menduduki” masjid (kemungkinan anggota Jamaah Tabligh) selama beberapa hari dan mencoba “mengontrol” keislaman dan keberislaman warga kampung.

Tetapi upaya mereka gagal total. Alih-alih ingin mempengaruhi warga setempat, mereka malah diusir dari desa karena dianggap meresahkan warga lantaran mengajarkan jenis keislaman yang kaku dan serba haram atau serba kafir-syirik sehingga bertentangan dengan praktik berislam dan keberagamaan warga kampung.

Menarik untuk dicatat, hingga saat ini, warga Muslim di kampung tetap memasang sesaji (kadang dilengkapi dengan kemenyan dan bunga) di sawah dan rumah, khususnya di momen-momen tertentu seperti menjelang panen, lebaran, hajatan, malam Jum’at Kliwon, ulang tahun kematian anggota keluarga, dan seterusnya.

Tradisi ziarah kubur juga masih terawat dengan baik, meskipun banyak Muslim kota yang mengharamkan karena dianggap perbuatan syirik atau penyekutuan Tuhan. Tetapi bagi warga kampung, ziarah, terutama kepada anggota keluarga yang sudah wafat, adalah bagian dari cinta-kasih, kebaktian, dan “upaya spiritual” untuk merawat silaturahmi dengan sang almarhum / almarhumah.

Selanjutnya, bagi warga kampung, orang meninggal dunia itu hanya jasad / fisiknya saja yang mati, sementara rohnya tetap hidup. Mereka percaya bahwa orang yang sudah wafat tetap “hidup” dan “menjaga” anggota keluarga yang belum meninggal dunia. Oleh karena itu, di hari-hari tertentu mereka memasang sesaji di kamar karena pada hari itu orang yang sudah wafat itu akan “pulang” menengok rumahnya.

Apa yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa agama, bagi warga kampung, bukan semata-mata masalah teologi-legal-doktrinal semata tetapi juga berkaitan erat dengan masalah tradisi-kebudayaan, spiritual-kerohanian, solidaritas kelompok, dan relasi sosial antarwarga.

Seorang warga yang mengikuti jamaah tahlil bukan lantaran untuk menghimpun pahala demi kebahagiaan kehidupan di alam akhirat misalnya tetapi lebih sebagai ekspresi solidaritas sebagai sesama warga serta untuk menjaga hubungan sosial di antara mereka.

Agama bagi warga kampung, dengan begitu, berfungsi sebagai “perekat sosial” hubungan antarindividu, antartetangga, dan antarwarga. Tentu saja ini bukan satu-satunya fungsi agama karena memang agama memiliki banyak fungsi bagi pemeluknya.

Ekspresi keberislaman warga kampung tadi menunjukkan bahwa agama memiliki banyak fungsi (fungsi individual maupun sosial) dan umat agama yang mengikuti tren keagamaan dan keberagamaan tertentu tidak serta merta dibaca dalam perspektif hitam-putih dan linier karena memang ada banyak tujuan dan motivasi dari umat beragama–agama apapun dan dimanapun umat agama itu berada. Semoga bermanfaat.

Sumber: liputan6.com

Ada Bahasa Arab di “Toilet Arab”

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

Sejak beberapa Minggu lalu, saya perhatikan di setiap toilet di kampus, King Fahd University, khususnya di fakultasku, ada sebuah “pengumuman” bertuliskan dengan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang berisi tentang himbauan untuk tidak membuang tisu/sampah di toilet, menyiram / meng-flush toilet setelah buang air, dan membersihkan tempat duduk / kloset setelah memakainya. Karena tertarik saya foto saja: jepret…

Maaf ya “man-teman” Muslim di Indonesia, hadirin & hadirat jama’ah fesbukiah yang budiman, jangan buru-buru marah, erosi eh emosi, ngamuk, dan menghujat orang2 Saudi sebagai orang-orang yang melecehkan Al-Qur’an. Ini Bahasa Arab lo, bukan Al-Qur’an. Kalian tahu kan bedanya antara Bahasa Arab & Al-Qur’an ? Pengumuman ini juga tidak ada sangkut-pautnya dengan pelecehan terhadap agama Islam lo, apalagi terhadap Allah SWT. Masak orang Saudi kok melecehkan Al-Qur’an, Islam, dan Allah SWT?

Eh tahu gak kalian, kalau Bahasa Arab itu juga ditulis di gereja-gereja Kristen & Sinagog Yahudi di kawasan Arab dan dipakai dalam setiap khotbah Minggu di gereja. Bahasa Arab, selain Bahasa Aram di Suriah, juga digunakan untuk menulis Injil lo. Orang Arab Kristen ya, Kitab Injil-nya pakai Bahasa Arab, masak pakai Bahasa Jawa sih. “Arab-Jawa” kali.

Jadi intinya, Bahasa Arab itu beda dengan Al-Qur’an ya, bukan pula “bahasa Islam”, apalagi “bahasa islami” makin gak nyambung lagi tuh. Bahasa itu dimana-mana sama derajatnya, tidak ada “bahasa superior” dan “bahasa inferior”, karena semua itu bagian dari “kreativitas” dan budaya manusia yang aduhai ini. Paham kan?

Note: tentang lanjutan “kuliah virtual” tata-busana besuk aja ya?

Ambonese Muslim Jihadists, Islamic Identity, and The History of Christian–Muslim Rivalry in the Moluccas, Eastern Indonesia

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

From 1999 to 2004, communal violence between Christians and Muslims broke out in the Moluccas of northeastern Indonesia, resulting in tens of thousands of deaths and injuries, and displacing hundreds of thousands of others. Unlike previous studies and analyses that give much attention to the political economy of the conflict, the dynamics of national politics, and the role of security forces – particularly the army and the police – and non-Moluccas Muslim jihadists and combatants in initiating and orchestrating the violence, this article mainly focuses on the contributions of religion, especially Islam, the dynamics of the Moluccas’ local history and politics, and the role of Ambonese or Moluccan Muslim social actors and jihadists during the carnage.

Focusing mainly on Maluku province, this article discusses how the local militant religious leaders framed the violence, recruited, and mobilized the masses in the combat zone, and how the local ordinary Muslim fighters portrayed – and became involved in – the wars, used religious narratives, discourses, symbols, and teachings to give theological legitimacy to the battle, and transformed their everyday experiences through the fighting.

Lastly, it examines factors that contributed to the militancy and radicalism of those involved in the violence and investigates a process of radicalization of various Muslim groupings in the Moluccas that could provide a rationale for the eruption of the interreligious violence.

Click this link for full acces

The Islamic Roots of Liberation, Justice, and Peace: An Anthropocentric Analysis of the Concept of Tawhid

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

Using the concept of Tawhid—a cardinal Islamic belief, as a point of departure and as a theoretical framework, this paper examines the Islamic roots and theological foundations for the ideas and practices of liberation, peacebuilding, justice, and nonviolence within Islam. It argues that the notions of pacification, equality, freedom, and fairness hold a central place in Islam because such ideas are deeply rooted in the concept of tawhid.

Unlike most studies that tend to put emphasis merely on analyses of tawhid through theological and eschatological explanations (theocentric framework), this paper examines it from the lens of anthropocentrism by understanding and interpreting it as a “principle of unity” for liberation, justice, and peace, while still acknowledging its theocentric dimension. In short, this article lays emphasis on analysis of tawhid as an “anthropocentric theism.” In the concept of tawhid, this paper underlines the significance of the unity of God, the unity of the many streams of revelation, the unity of humanity, and ultimately the unity of existence (Wahdat al-Wujud), principles on which freedom, conciliation, egalitarianism, and nonviolence are grounded.

click this link for full acces

Reconciliation from Below: Indonesia’s Religious Conflict and Grassroots Agency for Peace

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

Since the downfall of Suharto’s New Order dictatorial regime in 1998, Indonesia has witnessed a range of sectarian violence and religious intolerance. Rather than examining the nature and dynamics of the communal violence and acts of prejudice among some ethno-religious groupings, this article addresses the phenomenon of “grassroots peacebuilding,” namely, various attempts at peacemaking and reconciliation made by local activists and actors of peace from both state and civil society across Indonesia.

It discusses ways, strategies, and challenges of building civic peace and intergroup harmony, and of connecting conflicting parties on the ground. Finally, it suggests that those concerned with the establishment of global peace need to go beyond liberal and secular frameworks of peacebuilding that emphasize only the roles of international and national actors and of secular groupings; also important are the contributions of grassroots peacemakers, and religious actors and institutions.

Strategic peacebuilding requires intense collaboration between religious and secular actors, state and society agencies, and national and local players.

Click this link for full acces

The Tao of Islam: Cheng Ho and the Legacy of Chinese Muslims in Pre-Modern Java

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

Drawing from various historical materials, accounts of early explorers, and local sources including folktales and local traditions, as well as a number of historical artifacts, this article discusses the imprint of Cheng Ho (Zheng He) and the legacy of Chinese Muslims in Java, especially in pre and early Dutch colonial era.

This study shows that Chinese Muslims had indeed contributed to the spread of Islam and the shape of Muslim cultures in Indonesia, forming what so-called “Sino-Javanese Muslim Cultures”. Unfortunately, however, due to political and ideological reasons, their contributions were neglected and devalued by the New Order government. This article tries to describe and explain this historical legacy, dynamics, and development.

click this link for full access

Perlukah Perguruan Tinggi Indonesia Mengimpor Dosen Asing?

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

Salah satu topik yang menjadi perdebatan hangat saat ini adalah tentang rencana pemerintah untuk mengimpor tenaga pengajar perguruan tinggi (dosen). Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan bahwa agar perguruan tinggi (PT) atau pendidikan secara umum di Tanah Air masuk reputasi atau “kelas dunia”, Indonesia setidaknya membutuhkan sekitar 200 dosen asing.

Kata Menristek Dikti, salah satu indikator untuk mengukur reputasi pendidikan sebuah negara di tingkat internasional adalah staff mobility, yaitu sejauh mana mobilitas dosen asing yang mengajar di negara tersebut dan juga sebaliknya: sejauhmana dosen negara tersebut yang mengajar di Luar Negeri.

Tetapi bukan itu saja yang membuat Indonesia dirasa perlu mengimpor dosen asing. Salah satu faktor krusial lain, menurut Menteri Nasir, adalah minimnya dosen dalam negeri yang berkualitas dunia atau bertaraf internasional. Jumlah dosen di Indonesia diperkirakan sekitar 277.000 yang 5.400 di antara mereka bergelar “profesor” (Guru Besar). Itupun sedikit sekali profesor yang berkelas dunia.

Pemerintah sendiri sudah menerbitkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk menjembatani atau mengfasilitasi upaya perekrutan dosen-dosen dari Luar Negeri agar mengajar dan riset di kampus-kampus Indonesia.

Menteri Nasir juga menandaskan bahwa Indonesia memang membutuhkan dosen asing (tentu saja dosen asing yang berkualitas) karena perguruan tinggi di Tanah Air yang jumlahnya lumayan banyak (sekitar 4.500). Meskipun idealnya Indonesia membutuhkan lebih dari 1.000 tenaga pengajar asing, Kemenristek Dikti tahun ini hanya mampu menganggarkan 200 dosen saja, khususnya dosen-dosen di bidang sains dan teknologi, termasuk matematika, ilmu perikanan, dan pertanian.

Sementara ini konon hanya ada 30 orang saja dosen asing yang mengajar di perguruan tinggi di Indonesia, khususnya dari Jepang, Australia, Korea Selatan, atau Amerika. Itupun status mereka hanya sebatas sebagai “dosen tamu” (visiting professor).

Sebagian besar para dosen asing yang di Indonesia ini digaji melalui teaching fellowship dari negara mereka masing-masing atau sebagai bagian dari program pertukaran atau kerja sama antara perguruan tinggi di Indonesia dan mancanegara. Melalui Perpres ini, tenaga pengajar asing akan digaji penuh oleh pemerintah Indonesia yang konon sekitar 65 juta per bulan plus berbagai fasilitas lain.

Dalam implementasinya, masing-masing perguruan tinggi di Indonesia boleh mengusulkan nama-nama dosen asing untuk didatangkan dan mengajar, nanti pemerintah yang akan mengevaluasi dan menilai layak-tidaknya mereka didatangkan.

***

Seperti biasa, kebijakan mengimpor dosen asing ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Ada yang setuju tapi ada pula yang keberatan dengan gagasan, wacana, dan kebijakan ini.

Ada sejumlah alasan dan argumen kenapa mereka keberatan dengan kebijakan pemerintah ini, antara lain, (1) tentang jarak gaji yang sangat timpang antara “dosen lokal” dan “dosen asing” yang dikhawatirkan dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, (2) perekrutan tenaga pengajar asing dipandang bisa mengancam eksistensi dosen-dosen lokal, dan (3) problem wawasan kebangsaan para dosen asing.

Para pengkritik juga menyarankan kepada pemerintah agar lebih mengfokuskan untuk mengoptimalkan potensi para tenaga pengajar lokal, terlebih mereka yang didikan dari kampus-kampus ternama di Luar Negeri, ketimbang mengimpor dosen yang belum tentu memiliki kualitas yang baik.

Saya sendiri berpendapat bahwa keputusan pemerintah untuk mengimpor dosen asing itu sudah tepat. Jika perguruan tinggi di Indonesia ingin maju dan memiliki reputasi akademik berkelas internasional, maka mau tidak mau mereka harus banyak berbenah dan melakukan banyak perubahan dan terobosan penting, antara lain melalui pengaturan mekanisme perekrutan dosen yang bermutu dan produktif dalam riset, konferensi, dan publikasi akademik dari negara manapun.

Tentu saja jika ada dosen berkualitas dari Tanah Air, mereka perlu diprioritaskan. Tetapi jika tidak ada atau kekurangan stok dosen yang bagus, maka tidak ada salahnya jika pemerintah menjaring atau mengimpor dosen-dosen berkualitas dari mancanegara demi kemajuan pendidikan dalam negeri.

***

Mekanisme, kebijakan, dan pola perekrutan dosen-dosen berkelas dari berbagai negara itu sudah lama dilakukan oleh berbagai negara maju di dunia ini sehingga membuat kampus-kampus mereka mentereng dan berkibar-kibar ke seantero dunia. Dalam hal ini, Indonesia sebetulnya sudah sangat terlambat dengan negara-negara lain.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia dan berbagai negara di Eropa Barat, bahkan Jepang, Korea Selatan, China, Hongkong, Singapura, dan Malaysia sudah lama menerapkan mekanisme perekrutan model ini. Di negara-negara Arab Teluk seperti Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, atau di kawasan Arab lain seperti Libanon yang memiliki kampus-kampus bagus juga sudah lama menerapkan kebijakan model ini. Di berbagai “negara baru” di Asia Tengah juga sedang gencar melakukan perekrutan dosen asing guna membantu memajukan perguruan tinggi mereka.

Bahkan harus diakui, yang membuat reputasi kampus-kampus di banyak negara, termasuk Arab Teluk, menjadi mentereng karena kontribusi dari para “dosen/peneliti ekspat” (tenaga pengajar/periset asing) ini.

Di kampus-kampus di negara-negara di Eropa Barat, Arab Teluk, dan Singapura bahkan banyak para dosennya yang lebih dari 70% berasal dari mancanegara. Kampus-kampus bagus dan berkualitas umumnya tidak memperdulikan dari negara mana para pelamar dosen berasal. Mereka hanya fokus pada kualitas aplikan dosen, bukan nasionalitas mereka.

***

Selama ini, harus diakui, mekanisme perekrutan dosen di berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu belum bermutu karena masih mengandalkan semangat perkoncoan, nepotisme, dan jaringan alumni, selain faktor-faktor politik-keagamaan tertentu. Sependek pengetahuan saya, hanya Sampoerna University yang membuka peluang pendaftaran para aplikan dari Luar Negeri untuk ikut berkompetisi dalam penjaringan dosen.

Sementara, kampus-kampus lain masih menerapkan pola-pola feodal. Sangat disayangkan kampus-kampus besar di Indonesia masih menerapkan mekanisme perekrutan yang tidak bermutu dan profesional, misalnya mereka hanya mau merekrut atau mempertimbangkan untuk dijadikan sebagai dosen kalau si pelamar itu adalah alumnus dari perguruan tinggi tersebut.

Padahal, kampus-kampus bagus di Luar Negeri berlomba-lomba merekrut dosen-dosen hebat alumnus dari kampus-kampus lain, sambil mendorong para alumninya untuk melamar di kampus-kampus lain. Sementara kampus-kampus di Indonesia justru melakukan sebaliknya. Hampir-hampir susah menjadi tenaga pengajar di sebuah kampus besar jika ia bukan alumnus dari kampus tersebut.

Sudah saatnya di era globalisasi ini dunia pendidikan perguruan tinggi di Indonesia harus membuka diri dan mengikuti model perekrutan terbuka kepada siapa saja dari negara mana saja. Tentu saja semua itu harus dilakukan secara profesional, dengan lebih mempertimbangkan pada kualitas aplikan karena tidak semua dosen luar negeri itu bermutu dan berkualitas, dalam pengertian memiliki reputasi dan rekam jejak mengajar yang baik, riset yang mumpuni, dan publikasi akademik yang memadai. Artinya, pemerintah dan perguruan tinggi harus tetap selektif dalam menjaring para tenaga pengajar asing.

Dengan adanya para dosen asing yang berkualitas tidak perlu membuat para dosen lokal minder. Justru seharusnya bisa dijadikan sebagai momentum untuk untuk bekerja sama dan saling belajar dan berbagai pengalaman tentang sistem mengajar yang efektif, metode dan proses riset yang baik dan ilmiah, serta penulisan karya-karya akademik yang berkualitas internasional. Semoga bermanfaat.

Sumber : liputan6.com

Catholics, Muslims, and Global Politics in Southeast Asia

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

This article discusses the role of Catholics, Muslims, and civic associations in the global politics of the Philippines and Indonesia. The two countries have shared in common with regard to the geographical feature (both are archipelagic countries), the diversity of societies and cultures, and the history of colonialism, dictatorship, ethno-religious violence, and political movementto name but a few.

In addition to their similarities, both countries also have significant‍ differences‍ in‍ particular‍ pertaining‍ to‍ religious‍ dominance‍ (the‍ Philippines dominated by Catholicism, while Indonesia by Islam) and the structure‍of ‍their‍societies:‍while‍ the‍ Philippines‍ is‍ a‍ class-stratified‍ society,‍
Indonesia has long been ideologized by colonial and post-colonial religious and political powers.

Apart from their parallels and distinctions, religion—both Catholicism and Islam—has marvellous role, negatively or positively, in global politics and public cultures, indicating its vigor and survival in global political domains.‍This‍ comparative‍ paper,‍ more‍ specifically,‍ examines‍ the‍ historical‍ dynamics of the interplay between religion, civil society, and political activism by using the Philippines and Indonesia as a case study and point of analysis.

click this link for full acces

Merayakan Keragaman Tanpa Intoleransi dan Kekerasan

Penulis

Sumanto Al Qurtuby

Bisakah penduduk Indonesia merayakan keragaman tanpa intoleransi dan kekerasan? Seharusnya bisa dan harus bisa. Sangat disayangkan kalau Negara Indonesia yang supermajemuk dan superkaya dengan aneka etnis, suku, bahasa, agama, kepercayaan, budaya, tradisi, dan adat-istiadat ini kemudian musnah di kemudian hari.

Berbagai ilmuwan sosial dan antropolog bahasa berulang-kali menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling plural atau majemuk di dunia, terutama dari aspek suku-bangsa dan bahasa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku-bangsa dengan 1.158 bahasa daerah. Tidak ada negara di dunia ini yang memiliki tingkat keragaman seperti di Indonesia. Bukan hanya suku-bangsa dan agama saja, agama dan kepercayaan juga cukup banyak di Indonesia, baik yang lokal maupun yang transnasional.

Pluralitas dan kompleksitas Bangsa Indonesia semakin bertambah plural dan kompleks kalau ditambah dengan eksistensi ormas, parpol, ideologi, busana, mazhab pemikiran, aliran dan sekte agama, serta ekspresi keberagamaan masing-masing umat beragama. Beragamnya mazhab dan aliran agama secara otomatis menyebabkan tumbuhnya keragaman ekspresi dan praktik beberagamaan di masyarakat. Dilihat dari tata busana yang dikenakan umat Islam saja sudah tampak warna-warni dimana kaum Muslim dan Muslimah mengenakan dan merayakan berbagai jenis pakaian: gamis, sarung, celana, hijab, jilbab, niqab, kebaya, turban, peci, blangkon, “kupluk kaji” dan sebagainya.

Pluralitas itu Natural dan Kultural

Pluralitas atau kemajemukan itu sesuatu yang bersifat natural dan kultural sekaligus. Ia bisa dikatakan “natural” karena pluralitas merupakan fakta sosial yang tidak bisa terbantahkan sejak zaman pra-modern sampai zaman modern saat ini.

Pluralitas juga bersifat “kultural” karena merupakan bagian dari produk kebudayaan manusia. Artinya, manusia juga turut menciptakan pluralitas itu. Manusialah yang menciptakan aneka sistem sosial-politik-ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, tradisi dan budaya, bahasa, tata busana, ideologi, dan seterusnya sehingga menambah pluralitas masyarakat itu semakin bertambah plural.

Berbeda dengan kelompok “primata bukan manusia” (nonhuman primates), kelompok “primata manusia” (human primates) pada dasarnya adalah makhluk yang sangat dinamis, maju, progresif, dan memiliki kecenderungan untuk terus berevolusi menjadi lebih baik di masa mendatang dengan menciptakan sesuatu yang baru di berbagai bidang kehidupan.

Jika ada kelompok manusia kontemporer yang tidak memiliki pemikiran maju dan hidup seperti di “zaman denosaurus”, maka mereka sedang mengalami “degenerasi kultural” untuk meminjam istilah Edward Burnett Tylor (w. 1917), salah satu teoretikus evolusionisme, di buku klasiknya Primitive Culture. Karena watak manusia yang “inventive” dan gemar memproduksi, memperkenalkan, dan menyebarkan produk-produk kebudayaan mereka kepada orang lain itulah sebabnya kenapa dunia ini sangat warna-warni.

Karena pluralitas itu bersifat natural (given) dan kultural, maka manusia tidak bisa mengelak dari pluralitas itu. Sekuat dan sekeras apapun usaha seseorang dan kelompok agama-politik tertentu untuk memberangus dan melenyapkan pluralitas itu akan sia-sia belaka. Kalaupun sukses hanya bersifat temporal saja, tidak bisa permanen karena bertentangan dengan watak, esensi dan naluri dasar manusia.

Aneka Cara dalam Menyikapi Pluralitas

Ada banyak cara yang dilakukan oleh umat manusia dalam menyikapi pluralitas itu.

Pertama, ada sekelompok umat manusia dan rezim politik-agama tertentu yang alergi dan sama sekali tidak menyukai pluralitas dan karena itu mereka berusaha sekuat-kuatnya, berbagai macam cara, untuk menolak, mendiskreditkan, dan menghancurkan pluralitas itu. Bagi “kelompok rejeksionis” ini, pluralitas dianggap sebagai “lalat-lalat pengganggu” yang bisa membuyarkan visi-misi dan merontokkan propaganda kepolitikan-keagamaan tertentu.

Oleh karena itu mereka berjuang sekuat tenaga untuk mengenyahkan pluralitas itu atas nama supremasi agama, ideologi, etnis, suku, klan, atau ras tertentu. Tak jarang dalam upaya “menenggelamkan” pluralitas itu, mereka menggunakan cara-cara kekerasan yang brutal dan tidak manusiawi.

Sejarah telah mencatat berbagai aksi kebiadaban sebagian kelompok manusia untuk membumihanguskan kemajemukan itu seperti apa yang dulu pernah dilakukan oleh sejumlah rezim politik: rezim komunis Soviet, Nazi Jerman, Apartheid Afrika Selatan, rasis Amerika, dan seterusnya.

Kedua adalah kelompok yang menyikapi pluralitas itu dengan tindakan asimilasi, yakni proses adaptasi secara gradual dan bahkan kemudian meleburkan diri pada kebudayaan, tradisi, atau agama dominan.

Banyak sekali produk-produk kebudayaan manusia yang kemudian tidak lagi jelas identitas, karakteristik, dan asal-usulnya karena sudah melakukan atau mengalami proses pembauran dan peleburan dengan produk kebudayaan tertentu yang diproduksi dan dikontrol oleh kelompok dominan di masyarakat.

Ketiga adalah kelompok yang menyikapi pluralitas dengan sikap terbuka dan mengedepankan dialog produktif atas fakta pluralitas itu. Sikap ini bisa disebut “pluralisasi pluralitas”, yakni membiarkan pluralitas itu berkembang dengan sehat dan baik di masyarakat tanpa harus disikapi dengan tindakan sinisme, intoleransi, apalagi kekerasan.

Sikap Terbaik Menyikapi Pluralitas di Indonesia

Bagi saya, sikap terbaik dalam menyikapi pluralitas di Indonesia adalah dengan menumbuhkan “pluralisme kultural” di masyarakat. Pluralisme kultural yang dimaksud disini adalah pandangan atau sikap toleran-pluralis dalam menyikapi pluralitas kebudayaan yang berkembang di masyarakat.

Tentu saja “pluralisme kultural” ini bukan berarti tanpa batas. Semua pandangan, filosofi, konsep, atau sistem sosial apapun selalu memiliki konteks dan keterbatasan.

Dalam konteks Indonesia, batasannya adalah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Artinya, “pluralisme kultural” itu bisa diterapkan sepanjang produk-produk kebudayaan itu tidak bertentangan dengan bangunan filosofi dasar negara dan prinsip-prinsip fundamental toleransi-pluralisme yang menjadi fondasi bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu jika ada kelompok-kelompok tertentu yang atas nama pluralitas dan demokrasi kemudian mengembangkan produk-produk kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila serta tidak menghargai azas toleransi dan pluralisme yang tersurat dan tersirat dalam Bhineka Tunggal Ika, maka semua lapisan masyarakat (baik pemerintah maupun non-pemerintah, baik sipil maupun militer, baik elit maupun wong cilik), memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk menegur, mengingatkan atau bahkan “memerangi” (tapi bukan dengan cara-cara kekerasan) kelompok-kelompok anti-Pancasila dan kontra toleransi-pluralisme tersebut.

Demikian pula jika ada kelompok tertentu yang dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk kebudayaan tertentu (ideologi politik, mazhab agama, aliran pemikiran, dan sebagainya) melakukan tindakan kekerasan di masyarakat, maka harus dilawan dan ditindak tegas (tentu saja dengan cara-cara non-kekerasan fisik) agar tidak mewabah di masyarakat.

Jadi, silakan saja merayakan pluralitas tetapi harus dilakukan tanpa intoleransi dan kekerasan serta wajib menjunjung tinggi Pancasila sebagai “ideologi bersama” yang merekatkan kemajemukan itu.

Sumber : liputan6.com

1...242526...41 Halaman 25 dari 41