Apakah Anda merasakan kalau budaya atau tradisi silaturahmi di Indonesia kini sudah mulai meredup? Saya merasakannya. Fenomena ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga Saudi tempat saya tinggal saat ini, dan bahkan di seluruh kawasan Arab Teluk terjadi gejala dan fenomena serupa. Mungkin juga di kawasan dan masyarakat lain terjadi gejala dan fenomena yang sama.  

Kata “silaturahmi” (atau kadang-kadang disebut juga “silaturahim”) yang dipakai di Indonesia berakar dari Bahasa Arab, yaitu “shilah” yang berarti hubungan atau relasi, dan “rahim” yang berarti “kerabat” atau “kasih-sayang”. Jadi kata “silaturahmi” atau “silaturahim” bisa dimaknai sebagai hubungan kekerabatan atas dasar kasih-sayang.

Menariknya, masyarakat Arab sendiri tidak mengenal istilah “silaturahmi” sebagai sebuah praktik kebudayaan, meskipun mereka mengetahui ada sejumlah doktrin keislaman yang berisi tentang pentingnya menjalin persaudaraan dengan sesama umat Islam.   

Tidak bisa dipungkiri, dewasa ini tradisi silaturahmi telah mengalami pengayaan, perubahan, pengikisan, atau pergeseran bentuk. Meskipun di desa-desa, tradisi silaturahmi ala konvensional-tradisional dengan keluarga dan kerabat masih cukup terpelihara (meskipun dengan kualitas berbeda dengan masa lampau), di kota-kota, khususnya di kota-kota besar-metropolitan, tradisi ini cukup lumer dan bergeser.

Perbedaan yang cukup mencolok misalnya dulu silaturahmi itu sangat tulus, hangat, dan penuh “emosional” diiringi dengan “sujud sungkem” anak terhadap orang tua atau berpelukan hangat antar-keluarga yang tidak jarang diiringi dengan tangisan dan permintaan maaf yang sangat ikhlas.

Kini, saya melihat, silaturahmi, di sebagian masyarakat tentunya tidak semuanya, menjadi semacam “komoditi politik” atau “medium basa-basi” atau “gula-gula” menurut orang Papua yang serba kurang kualitasnya: kurang hangat, kurang dekat, dan kurang tulus. 

Sejumlah Faktor yang Mempengaruhi Merosotnya Budaya Silaturahmi

Ada banyak faktor yang turut memberi kontribusi pada lumernya budaya silaturahmi antarangggota keluarga, antarteman, maupun antarumat manusia pada umumnya seperti modernisasi, industrialisasi, perkembangan teknologi, Internet, ormas, parpol, agama, dlsb.

Perkembangan teknologi telekomunikasi misalnya telah menyebabkan intensitas perjumpaan fisik menjadi menurun drastis beralih menjadi “silaturahmi udara”. Selanjutnya, teknologi Internet dan medos (media sosial) kini membuat banyak orang (baik laki-laki maupun perempuan, tua-muda, orang desa atau warga kota, orang kampus atau bukan) semakin intim dengan aneka gadjet dan dunia virtual.

Dampak langsung dari perkembangan teknologi ini, perjumpaan fisik untuk membangun dan mempererat tali-persaudaraan menjadi semakin terkisis dan berkurang. Untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga, teman atau saudara yang tinggal jauh disana, masyarakat dunia modern saat ini cukup menelpon dengan ponsel atau skype atau cahtting via Facebook dan WhatsApp yang dianggap jauh lebih praktis dan ekonomis.

Dengan kata lain, dengan perkembangan Internet dan medsos, “silaturahmi fisik” yang dulu dipraktikkan masyarakat kemudian berubah menjadi “silaturahmi virtual”.

Faktor lain yang turut mempengaruhi terkikisnya budaya silaturhami adalah politik. Sudah bukan rahasia lagi jika pilihan-pilihan politik yang berbeda bisa mengakibatkan rontoknya jalinan silaturahmi yang sudah dibangun lama. Lihat saja di Indonesia.

Hanya karena berbeda pilihan partai politik atau pilihan kandidat presiden, gubernur, dan walikota/bupati, banyak teman atau bahkan saudara sekeluarga kemudian berubah menjadi “lawan”. Politik dengan begitu bisa “menyatukan” tetapi pada saat yang sama juga bisa membuat umat manusia cerai berai.

Saya mengamati faktor politik sebagai pembelah masyarakat yang menyebabkan melorotnya nilai-niai silaturahmi ini semakin menguat intensitasnya justru di era reformasi pasca rezim Suharto ini. Di zaman Pak Harto dulu (bahkan sejak zaman Orde Lama), masyarakat memang sudah terbelah karena perbedaan pilihan politik.

Tetapi perpecahan itu sifatnya masih sangat sederhana, tidak serumit dewasa ini. Sekarang, bukan hanya perbedaan pilihan parpol yang jumlahnya bejibun itu yang menyebabkan turunnya budaya silaturahmi, tetapi juga perbedaan pilihan calon kepala negara atau kepala daerah.

Sejak Pilpres 2014 yang mengantarkan Joko Widodo sebagai Presiden RI, khususnya, fenomena segregasi masyarakat dan merosotnya kohesi sosial semakin tampak nyata. Kondisi ini semakin meruncing dan memburuk sejak Pilgub Jakarta yang menyebabkan jalinan pertemanan dan ikatan persaudaraan menjadi merosot.

Pilgub DKI 2017 adalah yang terburuk dalam sejarah Pilkada di Indonesa karena sejumlah kelompok politik-bisnis-agama, demi ambisi untuk memenangkan kandidat mereka, bersatu padu menggelorakan kampanye dengan mengeksploitasi simbol-simbol dan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan) yang memalukan.      

Agama juga sama. Ia juga menjadi faktor penyebab mengikisnya budaya silaturahmi ini. Menjamurnya berbagai institusi dan kelompok keagamaan di Indonesia, tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan budaya toleransi dan silaturahmi.

Seperti partai politik, institusi dan grup berbasis agama juga berpotensi menciptakan ruang-ruang tertutup, eksklusif dan intoleran yang penuh-sesak dengan semangat fanatisme, etnosentrisme, dan chauvinisme.

Sejumlah kelompok agama Islam konservatif bahkan menyerukan tidak penting menjalin silaturahmi dengan orang tua, keluarga, tetangga, kerabat, apalagi masyarakat umum karena, bagi mereka, yang utama dan paling utama adalah membangun “silaturahmi dengan Tuhan”, bukan dengan umat manusia. Alih-alih menjaga silaturahmi, mereka bahkan menuding silaturahmi sebagai “bid’ah” atau bentuk penyimpangan dari ajaran Islam.

Akar Budaya Silaturahmi di Indonesia

Bagi umat manusia, menjalin hubungan keluarga atau kekerabatan atau silaturahmi adalah sesuatu yang bersifat “natural” (alami) sekaligus “cultural” (bersifat budaya atau “konstruksi sosial” sebuah masyarakat). Alami karena setiap insan mempunyai naluri untuk berasosiasi dengan kerabat yang memiliki hubungan darah (blood ties).

Jangankan manusia yang dalam antropologi disebut sebagai “human primates”, kelompok “non-human primates” saja seperti apes, chimps, baboon, atau “binatang sosial” lain memiliki naluri atau kecenderungan alamiah untuk “bersilaturahmi” dengan kerabat.

Selain bersifat natural, silaturahmi juga merupakan sebuah “budaya” yang dikonstruksi atau dibentuk oleh sebuah komunitas atau masyarakat tertentu, baik masyarakat non-industri-tradisional maupun masyarakat industri-modern melalui sebuah proses yang disebut dengan “enkulturasi”, yakni pengenalan sebuah tradisi, tindakan, praktik, atau kebiasaan baik dari “generasi tua” ke “generasi muda” yang berlangsung secara turun-temurun dalam sebuah keluarga, komunitas, atau masyarakat.

Itu artinya bahwa silaturahmi sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat di Indonesia (dan dimana saja), bukan sesuatu yang bersifat “asing”. Bahwa dalam perkembangannya, ada “unsur-unsur luar atau asing” (seperti tradisi Arab, Barat, Cina, Islam, Kristen, Konghucu, Budha, dlsb) yang turut mewarnai dan memperkaya aneka ragam jenis silaturahmi di Indonesia.

Contoh dari budaya atau tradisi lokal silaturahmi di Indonesia, misalnya, pela-gandong di Maluku, yaitu sebuah institusi sosial-budaya masyarakat lokal di Ambon dan Maluku Tengah untuk merekatkan tali-kekerabatan dan relasi persaudaraan bahkan bukan hanya dalam “keluarga kecil” tetapi juga dalam “keluarga besar” antardesa atau antarsuku.

Di Jawa juga ada ungkapan “ngumpulke balung pisah,” yakni sebuah upaya untuk merekatkan kembali relasi kekerabatan dan kekeluargaan yang mungkin sudah mulai lumer karena diserbu oleh parpol, ormas, atau agama yang berlainan.

Makna Silaturahmi Bagi Kehidupan Berbangsa

Di tengah mengikisnya budaya silaturahmi ini, perlu ada upaya serius untuk membangkitkan kembali dan merawat “tradisi Nusantara” yang sangat baik ini. Perlu menanamkan kembali kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya merawat keutuhan anggota keluarga dan nilai-nilai kekeluargaan.

Nilai-nilai keagamaan khususnya tentang pentingnya silaturahmi bisa juga “diinjeksikan” ke masyarakat. Dalam Islam misalnya disebutkan dengan jelas kalau silaturahmi adalah salah satu “jalan menuju surga”. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad juga menegaskan tentang “tidak masuknya surga bagi siapa saja yang memutus hubungan silaturahmi”.

Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah silaturahmi dalam Islam. Meski begitu, ajaran-ajaran normatif saja tidak cukup, perlu ada berbagai upaya atau cara kreatif agar tetap bisa menjaga keutuhan keluarga dan memelihara persaudaraan, misalnya saja metode retreat, kemah keluarga, makan-makan bersama dalam even-even tertentu. Semua itu sangat bermanfaat untuk terus menjalin silaturahmi.

Spirit silaturahmi bukan hanya penting bagi individu dan keluarga saja tetapi juga bagi masyarakat atau bangsa secara umum. Bayangkan jika kita (“warga Indonesia”) memandang semua warga negara di Tanah Air ini—apapun partai, etnis, ormas, agama, dan bahasa mereka—sebagai sebuah “keluarga” atau “kerabat” yang harus dibantu dan dikasih-sayangi, maka dampaknya akan sangat dramatis dan revolusioner bagi perubahan sosial masyarakat dan bangsa ini.

Salah satu makna penting silaturahmi misalnya sebagai “mekanisme rekonsiliasi” yang sangat efektif bagi upaya penyelesaian berbagai kekhilafan, perselisihan, ketegangan, atau konflik—baik antar anggota keluarga atau masyarakat—yang terjadi di masa silam.

Silaturahmi juga bisa dijadikan sebagai sarana atau medium relasi sosial untuk memecahkan perbagai kebuntuan dan problem ruwet di dalam keluarga maupun masyarakat secara umum. Semoga bermanfaat.    

Sumber : liputan6.com

Dalam sejarah Islam, Hizbut Tahrir bukanlah satu-satunya partai, ormas, atau kelompok Muslim yang menggagas dan mengembangkan ide dan konsep khilafah (caliphate). Ada banyak individu dan kelompok keislaman, sejak masa klasik hingga dewasa ini, yang membincangkan tentang khilafah ini. Hanya saja masing-masing pihak memiliki pandangan yang berlainan tentang khilafah ini.

Hugh Kennedy, seorang profesor Bahasa Arab dan ahli kajian sejarah Islam klasik di School of Oriental and African Studies, University of London, pernah menulis dalam bukunya Caliphate: The History of an Idea, sebagai berikut: “The concept of caliphate has had many different interpretations and realizations through the centuries, but fundamental to them all is that it offers an idea of leadership which is about the just ordering of Muslim society according to the will of God.”  

Seperti Kennedy jelaskan, karena diinisiasi oleh banyak ulama dan kelompok keislaman dari berbagai aliran, khususnya Sunni dan Syiah, gagasan dan konsep khilafah dalam implementasinya memiliki banyak tafsir dan pendapat yang berbeda-beda bukan hanya tentang ide khilafah itu sendiri tetapi juga tentang bagaimana mekanisme sistem politik kekhilafahan serta proses pemilihan seorang khalifah (caliph) sebagai pemimpin atau pemegang otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan khilafah.

Bagi Sunni pada umumnya, seorang khalifah yang secara kebahasaan berarti “pengganti, pelayan, atau wakil” harus dipilih oleh komunitas Muslim melalui sebuah proses politik-budaya tertentu (baik dipilih secara kolektif melalui forum musyawarah yang melibatkan banyak pihak maupun melalui diskusi terbatas orang-orang tertentu yang dipandang memiliki otoritas politik-keagamaan), meskipun dalam praktiknya juga sering tidak konsisten karena banyak “rezim khilafah” Sunni yang kemudian mengadopsi sistem monarkhi terutama sejak Kekhilafahan Umayyah dimana seorang khalifah berikutnya bukan dipilih oleh publik Muslim maupun representasi mereka melainkan ditunjuk oleh khalifah sebelumnya.

Sejak Muawiyah bin Abu Sofyan (Muawiyah I, 602-680 M.), pendiri Dinasti Umayah sekaligus memproklamirkan diri sebagai khalifah, berturut-turut seorang khalifah ditunjuk dari keluarga dekat khalifah pendahulu. Sementara itu, bagi kelompok Syiah, seorang khalifah harus seorang “imam yang ma’sum” (bebas dari maksiat) yang dipilih langsung oleh Tuhan dari keturunan keluarga Nabi Muhammad (Ahlul Bait).

Dalam konteks sejarah Islam, khilafah adalah sebuah polity atau semacam “entitas politik” yang kemudian berkembang menjadi berbagai imperium yang bersifat multietnis dan transnasional. Pada Abad Pertengahan Islam, ada tiga pemerintahan khilafah: Rasyidun (632-661), Umayyah (661-750) dan Abbasiyah (750-1258).

Kemudian Turki Usmani (Ottoman) juga mengklaim sebagai Khilafah Islam setelah menaklukkan Dinasti Mamluk (berpusat di Mesir) pada tahun 1517. Bukan hanya itu saja, dalam sejarah politik Islam, ada sejumlah rezim politik-pemerintahan lain yang mengklaim sebagai khilafah. Sebut saja Fatimiyah di Afrika timur/utara (rezim Syiah Ismaili, 909-1171), Umayyah II di Semenanjung Iberia di Eropa (929-1031), Al-Muwahhidun (rezim Muslim Berber di Maroko, 1121-1269; didirikan oleh Abd al-Mu’min), dan Sokoto di Afrika Barat (1804-1903).

Sokoto adalah Kekhilafahan Islam yang didirikan oleh Syaikh Usman bin Fodio, seorang sarjana Islam dan dai ternama, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Hausa di Nigeria (dan juga Kamerun) dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan nama Perang Fulani. Kekhilafahan Sokoto ini kelak dihapus oleh Inggris pada tahun 1903.

Sementara itu, sistem Kekhilafahan Turki Usmani dihapus oleh Mustafa Kemal Ataturk, pendiri Negara Turki modern, pada 1924 menyusul kehancuran Turki Usmani pada Perang Dunia I. Oleh sejumlah kelompok Islamis radikal, tahun 1924 itulah yang dijadikan sebagai “tahun wafatnya” sistem khilafah.

Sebetulnya, ketika Perang Dunia I meletus, ada sejumlah kelompok yang berusaha menyelamatkan sistem khilafah sekaligus untuk mempertahankan Kekhilafahan Turki Usmani. Misalnya, Gerakan Khilafah oleh sejumlah pemimpin Muslim di India pada 1920an untuk melawan Inggris.

Penggerak khilafah ini antara lain adalah Mohammad Ali Jouhar dan Maulana Abul Kalam Azad. Konon, Mohandas Gandhi, juga mendukung gerakan ini dengan duduk sebagai anggota di Central Khilafat Committee. Hanya saja, gerakan khilafah ini gagal total dan hancur berantakan setelah penangkapan sejumlah pemimpin dan pentolannya oleh pemerintah kolonial Inggris.

Meskipun pada tahun 1924 Mustafa Kemal Ataturk menghapus secara resmi sistem khilafah, ide-ide pendirian (kembali) sistem khilafah masih bermunculan di sejumlah tempat. Di Hijaz (kini wilayah Saudi), Syarif Hussein pernah mendeklarasikan “Khilafah Syarifiyah” pada tahun 1924. Tetapi sayang umur “Khilafah Syarifiyah” ini tidak panjang karena beberapa tahun kemudian Hijaz ditaklukkan oleh Raja Abdul Aziz Al Saud, pendiri Kerajaan Arab Saudi modern.

Bukan hanya di kalangan Sunni dan Syiah saja diskursus tentang khilafah ini berkembang. Ahmadiyah, sebuah gerakan revivalis Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, India, pada 1889, juga mengklaim tentang sistem kekhilafahan ini. Setelah kematian Mirza Ghulam Ahmad yang mengklaim sebagai Mesias atau Imam Mahdi, pada 1908, penggantinya, Hakim Nuruddin, memproklamirkan diri sebagai “Khalifah Ahmadiyah” dengan julukan “Khalifah al-Masih” (yakni pengganti, pelayan, atau wakil dari Sang Mesias, yaitu Mirza Ghulam Ahmad). Bagi kalangan Ahmadiyah, Khilafah Ahmadiyah adalah sebuah bentuk pendirian kembali atau kelanjutan dari sistem “Khilafah Rasyidun” (al-Khulafa al-Rasyidun) yang didirikan oleh para sahabat Nabi Muhammad.

Ide pengguliran pendirian khilafah ini terus bergulir dan digulirkan oleh sejumlah tokoh dan faksi Islam. Pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna (1906-1949), seperti ditulis oleh Oliver Roy dalam Failure of Islamism, juga pernah menginisiasi untuk merestorasi sistem khilafah. Ikhwanul Muslim (berdiri di Mesir pada 1928) adalah sebuah kelompok Islamis yang mengadvokasi gagasan Pan-Islamisme dan implemntasi Syariat Islam.

Di kemudian hari, kelompok Ikhwanul Muslimin mengalami proses radikalisasi ekstrim setelah sejumlah ideolog dan pentolan organisasi ini seperti Sayyid Qutub dan adiknya Muhammad Qutub, mendapatkan perlakuan buruk dari rezim sekuler Mesir.

Penting untuk dicatat bahwa pendirian Ikhwanul Muslimin dilatari oleh kebangkrutan sistem Khilafah Turki Usmani di satu sisi serta kolonialisme Eropa di kawasan Muslim Arab di pihak lain. Karena itu wajar jika Hasan al-Banna ingin menghidupkan kembali sistem khilafah setelah Mustafa Kemal memberangusnya.

Kelak, pada 1953, Taqiyuddin al-Nabhani, yang juga merupakan kader Ikhwanul Muslimin, mendirikan Hizbut Tahrir di Yarusalem setelah menyaksikan pendirian Negara Israel modern serta kekalahan Bangsa Arab dalam Perang Arab-Israel 1948 yang berdampak pada pendudukan Palestina oleh Bangsa Israel. Salah satu tujuan utama Hizbut Tahrir tentu saja pendirian sistem khilafah ini yang dipandang mampu menjadi penyelamat kebangkrutan politik umat Islam. 

Selain Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir, sejumlah kelompok radikal-Islamis-revivalis seperti Al-Qaidah, Jamaah Islamiyah, Abu Sayyaf Group, Boko Haram, Ansar al-Sharia, Jabhat al-Nusra, Islamic State of Iraq and Syria, dan lain sebagainya., juga menggemakan gagasan restorasi sistem khilafah ini. Ada banyak sarjana yang mengulas tentang sejarah dan perkembangan konsep khilafah dan siapa saja para pendukungnya seperti Hugh Kennedy, Tom Kratman, Mona Hassan, William Muir, dan lain sebagainya.

Meskipun berbagai kelompok di atas menggaungkan ide khilafah tetapi masing-masing memiliki pandangan, metode, pendekatan, taktik, motivasi, dan tujuan yang berbeda. Ada yang memandang khilafah sebagai gerakan politik global transnasional yang melintasi batas-batas negara, ada pula yang berskala lokal atau regional.

Ada yang memandang khilafah sebagai gerakan politik tanpa kekerasan. Tetapi ada juga kelompok Islamis yang bersikeras mewujudkan khilafah dengan cara-cara apapun, termasuk kekerasan, ekstremisme, dan terorisme.

Menariknya, meskipun mereka sama-sama menyerukan restorasi dan pendirian (kembali) sistem khilafah, tetapi antar-mereka juga terlibat konflik akut dan saling serang dan memerangi satu sama lain seperti perseteruan antara ISIS dan Jabhat al-Nusrah atau ISIS versus al-Qaidah.

Ada banyak faktor, baik ideologis maupun politis, yang menyebabkan mereka saling seteru. Kelompok Hizbut Tahrir juga digempur dimana-mana oleh berbagai kelompok Islamis-radikal. Ini menunjukkan bahwa kelompok Islam pengusung khilafah ini jauh dari kata tunggal dan monolitik seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. 

Apapun perbedaanya, yang jelas ide khilafah memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks. Berbeda dengan masa klasik dan abad pertengahan, kemunculan kembali gagasan khilafah di era kontemporer karena tidak lepas dari berbagai situasi sosial-politik-ekonomi-budaya yang menimpa kaum Muslim dan dipandang tidak menguntungkan mereka. Keterpurukan, kemunduran, keterbelakangan, kekalahan, dan situasi-kondisi carut-marut lainnya yang menimpa kaum Muslim itulah yang membuat sejumlah kelompok Islam berandai-andai untuk membangkitkan kembali sistem khilafah, yang oleh mereka, dianggap sebagai “sistem politik alternatif” atau “obat mujarab” yang mampu menyembuhkan luka menganga dan duka-lara umat Islam.

Tetapi mereka lupa bahwa sistem khilafah pun, jika mengacu pada sejarah Islam, jauh dari sempurna. Kejahatan, keburukan, kekejaman, kekerasan, dan penindasan juga terjadi di era kekhilafahan Islam. Memang, sistem politik apapun—baik relijius maupun sekuler—bukanlah sebuah jaminan bagi terwujudnya sebuah masyarakat yang aman, damai, adil, makmur dan sentosa. Semua memang tergantung pada kualitas individu pelaku yang menggerakkan sistem politik-pemerintahan itu. Bahkan ada ungkapan, sistem yang bobrok akan jauh lebih baik hasilnya jika dipegang oleh orang yang baik. Sebaliknya, sistem yang baik akan berujung pada kebobrokan jika dikendalikan oleh orang-orang jahat. Masihkan bermimpi dengan sistem khilafah? Wallahu ‘alam bi shawwab.