Belum lama ini
saya mengadakan “lawatan diskusi” ke Papua, tepatnya di kota Abepura dan
Jayapura. Diskusi yang diinisiasi oleh STFT I.S. Kijne dan Sinode GKI (Gereja
Kristen Injili) di Tanah Papua ini digelar di Universitas Cenderawasih (Uncen) dan
kantor Gubernur Papua di Jayapura. Diskusi ini dihadari oleh ribuan akademisi,
birokrat, aparat, mahasiswa, dan tokoh agama (Kristen, Muslim dan lainnya) dari
berbagai pelosok Papua, baik yang tinggal di pesisir maupun pedalaman.
Di sela-sela
acara diskusi tersebut, saya sempatkan untuk berbincang-bincang dengan berbagai
kalangan dan lapisan masyarakat tentang perkembangan Papua, khususnya sejak
beberapa tahun terakhir ini serta pandangan mereka terhadap sosok Presiden Joko
Widodo (Jokowi). Menariknya, hampir semua tokoh masyarakat dan warga Papua yang
saya temui dan ajak ngobrol, menyatakan atau mengekspresikan rasa hormat dan salutnya
terhadap Presiden Jokowi.
Menurut mereka,
ada dua Presiden Republik Indonesia yang dihormati oleh–dan menjadi “pujaan
hati”–rakyat Papua, yaitu Gus Dur alias KH Abdurrahman Wahid (Presiden RI ke-4)
dan Jokowi (Presiden RI ke-7). Tokoh-tokoh Kristen Papua lainnya seperti Pdt.
Dr. Sientje Latuputty dan Pdt. Dr. Sostenes Sumihe juga mengakui hal yang sama.
Menurut Ketua
Sinode GKI Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, Gus Dur dihormati karena sikapnya
yang toleran-pluralis terhadap aneka ragam agama dan budaya lokal Papua, selain
komitmennya terhadap hak-hak azasi manusia juga lantaran kedekatannya dengan
berbagai tokoh agama dan adat setempat. Sedangkan Jokowi dinilai sukses
menggaet hati rakyat Papua karena sejumlah hal mendasar berikut ini.
***
Pertama, Jokowi
dinilai sebagai sosok Presiden RI yang paling sering mengunjungi Papua dan
menyapa berbagai lapisan masyarakat disana. Tidak seperti presiden-presiden
sebelumnya, Jokowi memang yang paling sering berkunjung ke Tanah Papua, bukan
hanya di kota-kota besar saja seperti umumnya para pressiden sebelumnya tetapi
juga ke pelosok-pelosok daerah dan pedalaman (pegunungan) yang sulit dijangkau
oleh transportasi publik. Menurut sejumlah orang Papua, presiden Indonesia pada
umumnya bernyali “pecek” alias penakut. Ini berbeda dengan Jokowi yang dianggap
pemberani menembus belantara Tanah Papua.
Kedua, Jokowi
dianggap sebagai sosok yang merakyat, humanis, dan memiliki kepekaan
sosial-kemanusiaan tinggi. Mereka menilai Jokowi sebagai tokoh yang “tidak
jaim” dengan rakyat kecil dan rela membaur dan menyatu dengan masyarakat suku
di pedalaman tanpa rasa was-was dan curiga. Mereka sangat mengapresiasi
terhadap sikap humanis dan merakyat Jokowi saat mengunjungi pelosok-pelosok
Papua.
Ketiga, Jokowi dianggap sebagai “the real Presiden
Indonesia”, bukan “Presiden Jawa” saja seperti sebelum-sebelumnya. Perhatian Jokowi
untuk memajukan daerah-daerah terpencil diluar Jawa di seluruh pelosok
Indonesia, membuat ia menjelma menjadi Presiden Indonesia sejati. Berbeda
dengan Jokowi, presiden-presiden sebelumya dianggap sebagai Presiden RI hanya
dalam tataran “de jure” saja.
Sementara de facto-nya adalah
“Presiden Jawa”, karena kurang memberi perhatian luas dan serius terhadap
pembangunan wilayah dan perkembangan masyarakat diluar Jawa.
Keempat, Jokowi dinilai sukses membangun Papua. Menurut
mereka banyak sekali bantuan dan pembangunan infrastruktur dan lainnya guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua yang sudah dan sedang dilakukan
oleh Jokowi. Di antara mega proyek yang dilakukan oleh Jokowi adalah
pembangunan jalan raya “TransPapua” yang menghubungkan berbagai daerah dan
kabupaten terpencil di Papua (Manukwari, Nabire, Wamena, Timika, dlsb) yang
menembus belantara hutan, bukit dan gunung.
Proyek pembangunan lain yang tak kalah dahsyatnya yang
dilakukan oleh Jokowi adalah pembangunan bandara di berbagai daerah pedalaman /
pegunungan sehingga memudahkan akses ke berbagai wilayah terpencil. “Bandara
Wamena sekarang sudah bagus sekali. Terima kasih Pak Jokowi,” kata seorang
pendeta Wamena yang kebetulan mengikuti acara seminarku. Selama ini, wilayah-wilayah pedalaman atau pegunungan di Papua sama sekali
tidak terjangkau karena minimnya sarana transportasi publik. Maka, dengan
pembangunan jalan raya dan bandara, memudahkan mobilitas penduduk lokal yang
tinggal di daerah-daerah terpencil.
Bukan hanya
membangun sarana dan prasarana publik di wilayah pegunungan dan pedalaman saja,
Jokowi juga membangun fasilitas publik di wilayah pantai dan pesisiran. Pembagunan
pelabuhan dan juga jembatan yang menghubungkan dari pulau ke pulau (seperti
“Jembatan Merah” atau Jembatan Holtekamp, sebuah jembatan sepanjang 112,50
meter yang menghubungkan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom hingga ke wilayah
perbatasan Papua Nugini) menjadi salah satu prioritas yang dilakukan oleh
Jokowi. Jembatan Holtekamp ini menjadi salah satu ikon kebanggaan dan destinasi
turisme masyarakat Papua. Dari jembatan ini, pengunjung bisa menikmati indahnya
Pulau Youtefa.
Pula, Jokowi
juga memprioritaskan pembangunan ketenagalistrikan di seluruh kawasan Papua
yang dipusatkan di beberapa daerah utama seperti Jayapura, Raja Ampat, Sorong,
Manukwari, Biak, Fakfak, Kaimana, Bintuni, Nabire, Serui, Timika, Merauke,
dlsb). Hingga 2019, pemerintah
merencanakan pembangunan tenaga listrik dengan total kapasitas 514 megawatt,
baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat, yang sebagian besar sudah terlaksana
sejak 2017 lalu. Pembangunan ketenagalistrikan di Papua ini bagian dari slogan
“Energi Berkeadilan” yang diusung oleh Kementerian ESDM di bawah Ignasius
Jonan. Dengan terpenuhinya pasokan energi listrik diharapkan ekonomi Papua bisa
tumbuh dan dengan demikian kesejahteraan bisa terwujud.
Pembangunan
pasar (seperti pasar mama-mama Papua di Jayapura yang sangat megah) juga tidak
luput dari perhatian Presiden Jokowi mengingat pasar adalah salah satu tempat utama
aktivitas ekonomi dan sirkulasi keuangan warga yang strategis.
Masyarakat Papua
juga merasakan murahnya harga-harga bahan bakar minyak (BBM) seperti premium
(kini 6,450 per liter) dan solar (kini 5,150 per liter) atau bahan bangunan
seperti semen yang tidak jauh berbeda dengan kawasan lain di Indonesia.
Sebelumnya, harga BBM di Papua konon berkisar antara 40,000 dan 100,000 per
liter. Rendahnya harga BBM tersebut, yang kurang lebih sama dengan di Jawa,
terjadi terutama sejak Pertamina memperbaiki sistem distribusi BBM tahun 2016.
Yang tidak kalah
pentingnya adalah pembangunan di sektor pendidikan yang merupakan salah satu
masalah serius di Papua karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat
setempat yang sangat rendah, di banding dengan kawasan lain di Indonesia. Rendahnya
IPM antara lain disebabkan karena keterbatasan kuantitas dan kualitas tenaga
pendidik dan kependidikan serta persoalan penduduk yang masih tersebar dalam
kelompok-kelompok kecil berbasis suku atau klan.
Sektor
pendidikan mendapat jatah sekurang-kurangnya 30% dari total dana otonomi khusus
yang dialokasikan ke Papua, yaitu sekitar 67 triliun (tahun 2017). Pemerintah
dengan serius mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus ini untuk
menggenjot peningkatan kualitas di sektor pendidikan, bukan hanya pembangunan
sarana dan prasarana pendidikan saja tetapi juga menyediakan berbagai bentuk
beasiswa pendidikan untuk warga Papua.
***
Sejumlah
akademisi Papua menilai, seriusnya Presiden Jokowi dalam membangun Papua
berdampak sangat positif, misalnya pelan tapi pasti image masyarakat Papua terhadap Indonesia mulai berubah dari buruk ke
baik, dari negatif ke positif, dari pesimis ke optimis, dan seterusnya.
Keseriusan pembangunan di Papua juga dinilai mampu mengurangi ruang-gerak dan membatasi
pengaruh gerakan Papua merdeka yang masih bergema di berbagai tempat.
Meskipun perhatian
Jokowi terhadap Papua sudah cukup maksimal dan pembangunan di Tanah Papua di
era kepemimpinannya juga sudah berlangsung sangat baik, tetapi bukan berarti
“masalah Papua” sudah selesai. “Pekerjaan Rumah” untuk Papua masih sangat besar dan membentang
lebar.
Di antara PR
berat pemerintah pusat adalah meningkatkan citra dan reputasi Indonesia di mata
Papua serta mengikis pengaruh gerakan Papua merdeka. Tidak bisa dipungkiri,
antusiasme masyarakat Papua untuk merdeka dan pisah dari NKRI masih cukup
tinggi dan menggebu-gebu, terutama di kalangan elit dan menengah, akibat selama
berpuluh-puluh tahun, terutama di era rezim Suharto, Papua hanya dijadikan
sebagai “obyek” belaka yang diperas kekayaannya dan ditindas rakyatnya.
Konflik
“masyarakat pantai” (pesisir) dan “masyarakat gunung” (pedalaman) juga sangat
tinggi. Masyarakat gunung yang tinggal di pedalaman mengklaim sebagai “penduduk
asli” Papua, sementara “masyarakat pantai” dinilai kurang asli dan kurang otentik
karena memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dengan “orang gunung” (suku-suku
yang tinggal di kawasan pedalaman pegunungan).
Demikian pula,
konflik dan ketegangan juga cukup tinggi antara “masyarakat lokal” (“pribumi”
atau settler) dan pendatang (kaum
migran, terutama orang-orang Buton, Bugis dan Makassar tapi juga Jawa). Jika
konflik “orang gunung” dan “orang pantai” biasanya terjadi di dunia birokrasi pemerintahan
atau sektor pendidikan, maka konflik antara “kaum settler” (baik yang dari
pantai maupun gunung) dan “kaum migran” ini terjadi terutama di sektor
perekonomian dan perdagangan.
Konflik-konflik
di atas harus diperhatikan dengan serius dan seksama serta ditangani dengan
pendekatan yang bijak, cermat, akurat, dan komprehensif agar Papua yang selama
ini dikenal sebagai “surga kecil” itu di kemudian hari tidak berubah menjadi
“neraka kecil” dan malapetaka bagi masyarakat Papua. Ambon telah menjadi saksi
sejarah yang patut direnungkan bersama. Karena kelengahan mengatasi
sumber-sumber konflik di masyarakat, “Ambon Manise” itu kemudian berubah
menjadi “Ambon Pahite” yang sangat memilukan dalam sejarah hubungan
sosial-kemanusiaan di Indonesia.
Saya tentu saja berharap Papua akan terus menjadi “surga kecil” yang indah dengan aneka ragam budaya, adat-istiadat, agama, dan kekayaan biodiversity-nya. Karena itu, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk turut serta merawat keindahan dan keharmonisan Tanah Papua. Presiden Jokowi sudah melakukan dan mencontohkan dengan baik yang idealnya dan seharusnya ditiru dan dicontoh oleh para bawahannya, baik yang di Jakarta lebih-lebih yang di Papua. Semoga bermanfaat. [SQ]