Sebagian kelompok Islam di Indonesia sering mendengung-dengungkan tentang pentingnya membangun “solidaritas Islam”, baik dalam skala nasional maupun global.

Dalam praktiknya apa yang mereka kampanyekan sebagai “solidaritas Islam” itu nyaris tak terwujud. Solidaritas Islam yang mereka gemakan itu hanya terjadi di dunia ide, di ruang maya, di jagat mitos, dan di alam khayalan. Bukan di dunia nyata. Di alam nyata, yang terjadi bukan solidaritas Islam, melainkan justru “permusuhan Islam”. Konsep “ukhuwah Islamiyah” itu nyaris hanya jargon kosong belaka yang sama sekali tidak bunyi di tataran realitas.

Solidaritas Islam atau “ukhuwah Islamiyah” memang kadang-kadang terjadi di dunia nyata tetapi sifatnya ad hoc dan terbatas. Skalanya juga sangat lokal. Bukan sebuah solidaritas atau persaudaraan yang bersifat universal, permanen, dan inter-lokal, apalagi inter-nasional.

Selain itu, tragisnya, sejumlah kelompok umat Islam menggemakan atau mengkampanyekan “solidaritas Islam” hanya karena didorong oleh kepentingan yang sama untuk mendiskreditkan atau bahkan menjungkalkan pihak lawan sesama Muslim. Sungguh ironis.

Kenapa sulit?

Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa solidaritas Islam yang universal, permanen, inter-lokal, dan inter-nasional itu sulit terwujud dewasa ini. Di antara faktor itu karena umat Islam kontemporer telah terpecah-belah menjadi kepingan-kepingan kecil dalam bentuk negara, organisasi, lembaga, ideologi, mazhab, aliran, sekte, partai politik, dan seterusnya.

Semua itu telah membatasi gaya hidup, ruang gerak, ekspresi kebebasan, dan interaksi individual-sosial kaum Muslim.

Alih-alih ingin menegakkan dan memperjuangkan “solidaritas Islam”, umat Islam sendiri justru sibuk memperjuangkan dan membela negara, mazhab, ormas, lembaga, aliran, sekte, atau parpol mereka masing-masing.

Alih-alih ingin menegakkan solidaritas Islam, mereka sendiri malah sibuk berkelahi hanya karena berbeda pandangan keagamaan, pemikiran keislaman, tafsir atas teks-teks dan diskursus keislaman, organisasi kemasyarakatan, atau bahkan pilihan parpol dan paslon (pasangan calon) kepala daerah / kepala negara.
Alih-alih ingin memperjuangkan “ukhuwah Islamiyah”, mereka sendiri justru terperangkap ke dalam perjuangan memperebutkan kepentingan individu dan kelompoknya.

Alih-alih ingin menegakkan solidaritas Islam dan membangun ukhuwah Islamiyah, mereka sendiri malah sibuk saling mengafirkan, menyesatkan, menerakakan, dan memasygulkan.

Bukan masalah baru

Fenomena perpecahan dan perseteruan antar-umat Islam ini sebetulnya bukan hal baru. Sejak detik pertama Islam lahir pun, permusuhan dan perpecahan sudah muncul, dan meruncing sejak wafatnya Nabi Muhammad tahun 632. Tetapi basis atau faktor penyebab perpecahan waktu itu masih sangat sederhana dan terbatas.
Zaman dahulu kala, perseteruan antar-umat Islam biasanya karena klaim atas superioritas dan otoritas suku dan klan (seperti “Dinasti Hasyim” versus “Dinasti Umayyah”). Ada juga perseteruan karena membela tokoh tertentu seperti faksi Ali versus faksi Mua’awiyyah. Faktor perpecahan lain karena mazhab teologi (seperti Mu’tazilah versus Sunni).

Faktor-faktor ini masih ada sampai sekarang bahkan semakin rumit. Perpecahan berbasis suku, klan, dan mazhab masih berlangsung hingga kini. Bahkan skalanya makin lebar. Tetapi basis atau faktor penyebab perpecahan yang membuat umat Islam semakin sulit memperjuangkan “solidaritas Islam” itu dewasa ini semakin banyak dan runcing. Bukan hanya masalah suku, klan dan mazhab saja tetapi juga negara-bangsa, partai politik, ormas keagamaan, sekte keislaman, perkumpulan berdasar kepentingan, klub, jaringan profesi, dan masih banyak lagi.

Sibuk dengan rumah tangga masing-masing

Simak misalnya tentang pendirian negara-bangsa (nation-state) paska kolonialisme. Hampir semua kawasan yang mayoritas berpenghuni Muslim di dunia ini dari Afrika dan Timur Tengah hingga Asia, dulu menjadi daerah jajahan kolonial Eropa: Inggris, Perancis, Belanda, atau Italia. Hanya segelintir area saja (seperti Arab Saudi dan Iran) yang tidak mengalami penjajahan atau kolonialisme Bangsa Eropa.

Setelah pendirian negara-bangsa, kaum Muslim kemudian sibuk mengurusi kedaulatan dan rumah tangga negara-bangsa mereka masing-masing. Akibatnya, mereka kemudian terkotak-kotak hidup dalam sebuah teritori tertentu. Padahal dulu, mereka bebas-merdeka melintas-batas berbagai kawasan tanpa harus repot-repot mengurus paspor dan visa.

Perpecahan umat Islam di zaman pra-negara-bangsa lebih banyak dilakukan oleh elit politik di kerajaan. Tetapi di era negara-bangsa, bukan hanya elit saja yang berseteru tetapi juga umat atau rakyat biasa. Dulu hanya tentara yang dimobilisir untuk melawan musuh. Sekarang massa atau “wong cilik” ikut-ikutan dimobilisir untuk mengganyang lawan-lawan mereka yang ironisnya juga sesama umat Islam.

Sejak pendirian negara-bangsa, kemudian muncul konsep sekaligus jargon baru: patriotisme dan nasionalisme (terhadap negara masing-masing). Negara kemudian menjelma menjadi “entitas suci” yang statusnya kurang lebih sejajar dengan agama. Konstitusi negara kemudian menjadi “kitab suci”. Sedangkan ideologi negara menjadi sepadan dengan ideologi agama. Akibatnya, kritik terhadap rezim pemerintah dianggap sebagai tindakan makar. Kritik terhadap konstitusi dipandang sebagai pelanggaran berat. Kritik terhadap ideologi negara dituduh sebagai tindakan inkonstitusional.

Dengan demikian, pendirian negara telah mengubah atau menambah daftar loyalitas umat Islam yang bukan hanya dituntut taat pada ajaran agama mereka saja tetapi juga pada negara (dan elemen-elemen utamanya). Bahkan dalam banyak hal, loyalitas pada negara harus diutamakan terlebih dahulu ketimbang ketaatan pada agama.

Dengan kata lain, solidaritas terhadap negara harus menjadi prioritas utama daripada solidaritas pada agama. Kepentingan negara harus didahulukan ketimbang kepentingan agama. Akibatnya, permusuhan dan pertempuran antar-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim pun tak terhindarkan dan terjadi dimana-mana sejak pendirian negara-bangsa pasca kolonialisme. Peperangan itu meletus bisa karena perebutan batas-batas teritori, faktor geopolitik, persoalan kepentingan ekonomi, atau bahkan karena masalah “gengsi kekuasaan”.

Bahkan bukan hanya perang antarnegara, perang antarfaksi (baik faksi politik, faksi ideologi, maupun faksi etnis) dalam satu negara juga kerap melanda “kawasan Islam” saat ini seperti yang terjadi di Irak, Suriah, Turki, Iran, Libya, Sudan, Aljazair, Libanon, Afganistan, Tunisia, dlsb.

Nyaris tidak ada negara yang mayoritas berpenduduk Muslim dewasa ini yang sepi dari konflik, kekerasan, dan permusuhan dengan sesama umat Islam.
Jadi, masihkah Anda percaya dengan jargon kosong bernama “solidaritas Islam”?

*Artikel ini pernah diterbitkan di dw[dot]com

Sebagai akademisi yang sudah puluhan tahun tinggal dan berkarir di luar negeri dan mengajar atau riset di beberapa negara, saya merasa senang di satu sisi, tapi juga prihatin di pihak lain dengan perkembangan dunia akademik, khususnya perguruan tinggi (PT) di Tanah Air.

Senang karena sejak beberapa tahun terakhir, banyak PT di Indonesia yang mendapat limpahan para doktor, baik alumnus dalam negeri maupun luar negeri.
Para doktor didikan universitas-universitas berkualitas di negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Eropa juga lumayan banyak.

Belum lagi dari kampus-kampus di kawasan Asia terutama Malaysia, Jepang, Singapura atau Republik Rakyat China (RRC).

Pemandangan menggembirakan akhir-akhir ini tentu saja jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kampus-kampus seperti “paceklik” doktor.

Banyaknya doktor itu tidak lepas dari banyaknya beasiswa yang digelontorkan oleh pemerintah untuk para dosen berkualitas, yang belum sempat mengenyam pendidikan doktoral, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, beberapa tahun terakhir ini, negara-negara lain seperti Turki, RRC, Australia, atau Amerika Serikat juga cukup banyak yang menawarkan beasiswa doktoral ke kader-kader terbaik di Indonesia.

Indikator lain, misalnya, semakin menjamurnya jurnal-jurnal akademik.

Terlepas dari masalah kualitas, hampir semua PT di Indonesia kini memiliki “jurnal ilmiah”. Tradisi penulisan dan publikasi yang meningkat ini, tentu saja sangat menggembirakan dan perlu diapresiasi.

***

Tetapi di pihak lain, saya juga merasa sedih dan prihatin. Sedih dan prihatin karena hingga kini, belum ada kampus-kampus di Indonesia yang diperhitungkan di negara lain.

Citra dunia pendidikan Indonesia di luar negeri masih sangat memprihatinkan. Di dunia akademik, Indonesia belum menjadi kawasan yang disegani.

Harus diakui secara jujur, meskipun getir, reputasi dunia pendidikan Indonesia masih 11-12 dengan negara-negara Afrika, Amerika Latin, atau Asia Tengah/Selatan.

Bahkan dengan negara tetangga Malaysia, Indonesia sekarang pun kalah jauh tertinggal di belakang. Padahal dulu, sejak 1980-an, banyak warga Malaysia yang belajar di Indonesia. Kini, justru sebaliknya: warga Indonesia yang berbondong-bondong belajar di Malaysia.

Untuk mengukur masih rendahnya tingkat kepercayaan publik luar negeri terhadap citra dan reputasi dunia pendidikan Indonesia itu mudah sekali. Misalnya, kita bisa mengukur dari prosentase atau jumlah mahasiswa asing yang belajar di Indonesia.

Meskipun tentu saja ada mahasiswa/i asing yang belajar disini, tetapi jumlahnya masih sangat minim sekali.

Atau, seberapa besar penyerapan lembaga-lembaga internasional, khususnya institusi pendidikan, terhadap alumni PT di Tanah Air.

Sependek pengetahuan saya, nyaris tidak ada lembaga-lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi yang berkualitas di luar negeri, yang bersedia menerima lulusan perguruan tinggi di Indonesia sebagai tenaga pengajar atau peneliti.

Kalaupun ada warga negara Indonesia yang diterima sebagai dosen atau periset, hampir bisa dipastikan mereka adalah yang mendapat gelar master atau doktoral dari kampus berkualitas di negara-negara Barat, atau negara maju di Asia seperti Singapura atau Jepang.

Setiap tahun saya terlibat sebagai tim penyeleksi (search committee) berkas-berkas para kandidat, yang melamar sebagai profesor baru di departemen saya, yang fokus di bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Salah satu yang dijadikan sebagai acuan utama untuk menyeleksi para aplikan adalah kampus tempat kandidat menerima gelar doktor. Jika ia memperoleh gelar doktor dari kampus di negara-negara berkembang, sudah pasti akan masuk kotak alias tidak lolos dalam proses seleksi tahap berikutnya.

Supaya bisa dipertimbangkan oleh komite penyeleksi, para pelamar harus mendapatkan gelar doktor dari kampus-kampus berkualitas, yang setidaknya masuk 100 besar kampus top di dunia (misalnya menurut QS World University Rankings).

Bukan itu saja, meskipun sudah mendapat gelar doktor dari kampus-kampus berkualitas dunia, jika si pelamar kemudian meniti karir pasca-doktoral di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, ia juga dipastikan akan “masuk kotak”.

Ini menunjukkan betapa suramnya citra kualitas kampus di Indonesia.

Namun, penting untuk dicatat, meskipun citra kualitas kampus di Indonesia itu buram, bukan berarti kualitas kampus di Indonesia itu benar-benar buram.

Meskipun realitasnya memang banyak yang buram, tetapi ada sejumlah kampus yang cukup baik dalam menjaga tradisi akademik.

***

Di kawasan Asia, hanya kampus-kampus di Singapura, Jepang, Hong Kong, atau Taiwan yang cukup terkenal reputasi akademiknya.

Belakangan menyusul RRC dan Korea Selatan juga cukup maju dan dipertimbangkan. Sebagian kecil kampus di India, belakangan juga masuk daftar sebagai kampus yang memiliki reputasi akademik cukup baik.

Sementara, negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim yang cukup baik reputasi dunia akademiknya adalah Turki dan Iran.

Belakangan negara-negara di kawasan Arab Teluk seperti Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab khususnya, berlomba-lomba meningkatkan mutu dunia pendidikan dengan mengadopsi secara maksimal sistem dan tradisi akademik Barat, khususnya Eropa Barat dan Amerika Utara.

Yang menarik adalah negeri jiran, Malaysia. Meskipun beberapa tahun lalu, negara ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam kancah dunia akademik internasional, bahkan jauh tertinggal dibanding Indonesia, tetapi belakangan ini sukses menarik perhatian masyarakat internasional.

Malaysia kini mampu menampilkan atau mencitrakan diri sebagai “negara maju” di bidang pendidikan perguruan tinggi.

Dalam hal pendidikan, negeri jiran ini cukup sukses menjadi “penengah” antara negara maju (khususnya negara-negara Barat) dan negara berkembang, karena berhasil menyajikan dunia pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau.

Akibatnya, banyak mahasiswa internasional yang menyerbu Malaysia. Sebab, dipandang bisa menjadi alternatif dan solusi terbaik mengatasi kebuntuan dunia akademik.

Di mata warga Arab dan Timur Tengah khususnya, reputasi akademik kampus-kampus Malaysia juga cukup baik. Buktinya banyak sekali mahasiswa Arab yang belajar di Malaysia.

Malaysia juga menjadi salah satu negara di Asia (selain Singapura, Jepang, China, dan Korea Selatan) yang menjadi target pengiriman mahasiswa Saudi melalui King Abdullah Scholarship Program.

Sejak 2005, program beasiswa ini sudah memberangkatkan ratusan ribu mahasiswa Saudi ke kampus-kampus top di luar negeri, khususnya negara-negara Barat, untuk kuliah di berbagai bidang keilmuan dari S1 sampai S3.

Tidak ada satupun mahasiswa yang dikirim ke Indonesia. Alasannya jelas, karena dunia kampus Indonesia masih dianggap belum bermutu. Para alumni program doktoral di Malaysia juga cukup dipertimbangkan di kampus-kampus di Timur Tengah, termasuk kawasan Arab Teluk.

***

Fenomena ini menjadi cambuk, kritik tajam dan pelajaran berharga bagi pemerintah, elit masyarakat, civitas akademika dan siapa saja yang mendambakan kemajuan pendidikan Indonesia di kemudian hari.

Masih ada banyak PR yang perlu dibenahi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita, yang masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat internasional.

Saya percaya, jika melihat banyaknya kader-kader potensial, baik yang tergabung di “Indonesia Diaspora” maupun yang berada di Tanah Air, peluang dan masa depan membangun dunia pendidikan tinggi yang kredibel dan berkualitas internasional, masih sangat terbuka lebar.

Sayangnya, selama ini kader-kader atau putra-putri bangsa yang berkualitas itu belum “dikelola” dan dimanfaatkan secara optimal, baik oleh pemerintah maupun kampus itu sendiri, untuk ikut membantu membenahi wajah pendidikan tinggi di Indonesia.

*Artikel ini pernah di terbitkan oleh liputan6[dot]com dengan judul : “Wajah Dunia Akademik Indonesia di Mata Internasional”

Bangsa Arab mengikuti sistem politik-pemerintahan Islam? Ini salah satu kesalah pahaman yang meluas, termasuk di Indonesia. Apa lagi bentuk kesalah pahaman lainnya mengenai bangsa Arab?

Saya perhatikan ada banyak masyarakat di Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim, yang tidak paham, salah paham atau gagal paham terhadap “Bangsa Arab” yang konon merupakan kelompok “ethnolinguistik” terbesar kedua di dunia setelah Bangsa Tionghoa. Akibatnya, banyak sekali persepsi-persepsi atas “Bangsa Arab” yang tidak akurat sehingga pada gilirannya menimbulkan penilaian yang kurang valid dan sikap atau tindakan yang berlebihan terhadap mereka.

Kesalahpahaman pertama adalah menganggap Bangsa Arab itu sebagai “Bangsa Muslim”. Meskipun mayoritas Bangsa Arab adalah Muslim tetapi faktanya banyak sekali yang bukan Muslim, dalam pengertian tidak memeluk Islam sebagai “agama resmi” mereka. Arab Kristen adalah kelompok non-Muslim Arab yang paling dominan. Pada umumnya mereka mengikuti tradisi Gereja-Gereja Timur (Eastern Churches) seperti Gereja Ortodoks Yunani atau Gereja Katolik Yunani. Mekipun banyak juga dari mereka yang mengikuti gereja-gereja Protestan. Selain itu, Bangsa Arab juga ada yang menjadi pengikut Gereja Maronite (terbesar di Libanon), Gereja Koptik (berpusat di Mesir), dan Gereja Ortodoks Suriah (di Suriah).

Ada juga komunitas Arab yang mengikuti memeluk Judaisme (Yahudi), Druze dan Baha’i. Bahkan dalam perkembangan terakhir, banyak masyarakat Arab yang mengikuti ateisme dan agnotisisme (simak studi Ralph M Coury dalam buku Sceptics of Islam: Revisionist Religion, Agnoticism, and Disbelief in the Modern Arab World).

Bangsa Arab jauh dari kesan tunggal dan monolitik

Sebagai Muslim pun, Bangsa Arab jauh dari kesan tunggal dan monolitik. Selain Arab Sunni yang merupakan populasi dominan, Arab Syiah juga banyak sekali (di Irak, Saudi, Libanon, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dlsb.), kemudian disusul Arab Ibadi yang berpusat di Oman, negara tetangga Saudi. Karena sebagai sesama Bangsa Arab, baik Muslim maupun non-Muslim Arab telah berbagi bahasa, tradisi dan budaya yang sama, meskipun tentu saja ada banyak varian dan keunikan lokal di antara Bangsa Arab itu sendiri, baik karena faktor kesejarahan dan “geo-kultural” yang berlainan maupun akibat persinggungan dengan berbagai tradisi, budaya dan masyarakat non-Arab.

Kesalahan berikutnya memandang Bangsa Arab itu sama dengan Arab Saudi. Dengan kata lain, Arab Saudi dijadikan sebagai baromater atau tolok ukur untuk menilai Bangsa Arab secara umum. Tentu saja persepsi ini sama sekali tidak akurat karena bangsa Arab bukan hanya di Saudi saja tetapi juga tersebar di berbagai negara. Menurut catatan Charter of the Arab League, ada sekitar 22 “Negara Arab” di Timur Tengah yang menggunakan Bahasa Arab sebagai “bahasa resmi/nasional”.

Selain Arab Saudi, negara-negara Arab lain adalah Aljazair, Bahrain, Comoros, Djibouti, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Libanon, Libya, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Qatar, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab dan Yaman. Dari segi populasi, yang terbesar adalah Mesir kemudian disusul berturut-turut: Sudan, Aljazair, Maroko, dan Irak. Saudi dan Yaman memiliki jumlah penduduk yang kurang lebih sama. Penting juga untuk dicatat tentang “Arab Diaspora” yang tersebar di berbagai negara di dunia ini: dari Eropa dan Amerika Utara sampai Asia Tengah dan Asia Tenggara. Jadi, melihat dunia Arab dari “jendela Saudi” tentu saja tidak valid dan tidak pas.

Selanjutnya, memandang Arab sebagai bangsa monolitik atau homogen yang mempraktekkan tradisi dan budaya yang seragam sebuah kesalahan fatal. Sebagaimana suku-bangsa lain di dunia ini, Bangsa Arab juga bangsa heterogen dalam segala aspek kehidupan bahkan bukan hanya soal adat-istiadat, tradisi dan budaya mereka saja tetapi sampai pada masalah teologi-keagamaan, pandangan kepolitikan, sistem pemerintahan, sistem perekonomian, dlsb.

Semua laki-laki Arab itu bergamis

Oleh karena itu, menganggap semua laki-laki Arab itu bergamis atau berbusana jubah misalnya jelas keliru karena faktanya budaya pakaian casual ala Barat sudah berkembang luas di kawasan Arab. Jubah pun memiliki desain dan corak yang warna-warni. Pula, menganggap semua orang Arab itu berjenggot juga keliru besar karena faktanya banyak sekali yang kelimis. Begitu pula, keliru besar jika memandang perempuan Arab itu selalu mengenakan cadar (seperti niqab, burqa, khimar, dlsb).

Karena faktanya, banyak sekali kaum perempuan Arab yang tidak bercadar. Di antara “negara-negara Arab”, hanya Saudi saja yang cukup ketat dalam hal tata-busana termasuk pemakaian cadar karena negara-kerajaan ini dipengaruhi oleh Mazhab Hanbali yang terkenal tekstualis-konservatif. Meski begitu, di Saudi pun, khususnya di kota-kota besar, karena faktor perkembangan zaman yang begitu pesat, kita akan dengan mudah menjumpai kaum perempuan yang tidak mengenakan cadar.

Kesalahpahaman berikutnya memandang Bangsa Arab mengikuti sistem politik-pemerintahan Islam. Padahal, negara-negara Arab mengikuti sistem politik-pemerintahan yang beraneka ragam. Ada yang mengikuti sistem monarkhi seperti Saudi, Bahrain, Kuwait, Yordania, Maroko, Oman, dlsb. Sebagai negara-kerajaan pun mereka berlainan: ada yang mengikuti sistem kesultanan (seperti Oman), monarkhi konstitusional (seperti Kuwait), keamiran (Qatar), kerajaan federal (seperti Uni Emirat Arab), dan seterusnya. Selain itu, negara-negara Arab juga banyak yang mengikuti sistem Republik seperti Mesir, Yaman, Sudan, Libanon, Aljazair, Suriah, Irak, dlsb. Menariknya, negara-negara Arab menolak sistem politik-pemerintahan model khilafah yang oleh sebagaian umat Islam di Indonesia justru didengung-dengungkan.

Selanjutnya, ada pula yang mengaggap negara-negara Arab itu kaya-raya karena sumber minyak. Padahal banyak sekali yang miskin. Negara-negara Arab yang cukup makmur dan kaya itu hanya kawasan Arab Teluk saja seperti Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Oman. Selebihnya, negara-negara Arab itu (seperti saya sebutkan di atas) sangat miskin bahkan jauh lebih miskin dari Indonesia.

Sebuah “entitas etholinguistik”, bukan “entitas keagamaan”

Ada juga yang memandang Arab itu identik dengan suku Baduin yang memiliki pola hidup berpindah-pindah dari satu padang pasir ke padang pasir berikutnya (dalam antropologi disebut nomad atau pastoralis. Padahal, banyak masyarakat Arab kontemporer yang meninggalkan pola-hidup nomadik dan menetap di kota-kota.

Pula, banyak yang memandang Bangsa Arab itu bangsa kolot dan konservatif yang mengikuti gaya hidup yang kuno-ketat-normatif. Persepsi ini jelas keliru besar. Banyak masyarakat Arab yang bergaya hidup dan berpola pikir maju, modern, dan visioner.

Kata “Auliya” Menurut Warga Saudi

Itulah beberapa pandangan yang keliru terhadap Bangsa Arab. Arab adalah sebuah “entitas etholinguistik”, bukan “entitas keagamaan”. Sebagai sebuah entitas entholinguistik, Bangsa Arab, sebagaimana bangsa-bangsa lain di jagat raya ini, juga sangat plural dan kompleks: dari aspek keagamaan dan kebudayaan sampai sistem perekonomian dan politik-pemerintahan. Tidak ada sangkut-pautnya antara “Arab” dan “Islam” misalnya. Sayang, masalah pluralitas dan kompleksitas Bangsa Arab ini kurang ditangkap dan dipahami dengan baik oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, sehingga terjadi distorsi informasi dan aksi disana-sini.

Melihat keragaman dan kerumitan Bangsa Arab ini, maka dengan demikian jelaslah bahwa jika ada sekelompok umat Islam di Indonesia yang seolah-olah meniru gaya “orang Arab” dalam berpenampilan (dengan berjubah, berjenggot atau bercadar, misalnya), sebenarnya yang mereka tiru adalah “Arab imajiner” atau “Bangsa Arab” seperti dalam “alam imajinasi” sekelompok Islam itu, bukan Bangsa Arab di alam nyata. Semoga bermanfaat.

*Artikel ini pernah di terbitkan di DW[dot]com

Fenomena ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja, melainkan juga Saudi tempat saya tinggal saat ini. Bahkan di seluruh kawasan Arab Teluk terjadi gejala dan fenomena serupa. Mungkin juga di kawasan dan masyarakat lain terjadi gejala dan fenomena yang sama.

Kata silaturahmi atau kadang-kadang disebut juga silaturahim yang dipakai di Indonesia, berakar dari bahasa Arab, yaitu shilah. Artinya hubungan atau relasi, dan rahim berarti kerabat atau kasih-sayang.

Jadi, kata silaturahmi atau silaturahim bisa dimaknai sebagai hubungan kekerabatan atas dasar kasih-sayang.

Menariknya, masyarakat Arab sendiri tidak mengenal istilah silaturahmi sebagai sebuah praktik kebudayaan, meskipun mereka mengetahui ada sejumlah doktrin keislaman yang berisi tentang pentingnya menjalin persaudaraan dengan sesama umat Islam.

Tidak bisa dimungkiri, dewasa ini tradisi silaturahmi telah mengalami pengayaan, perubahan, pengikisan, atau pergeseran bentuk.

Meskipun di desa-desa, tradisi silaturahmi ala konvensional-tradisional dengan keluarga dan kerabat masih cukup terpelihara, meskipun dengan kualitas berbeda dengan masa lampau, di kota-kota, khususnya di kota-kota besar metropolitan, tradisi ini cukup lumer dan bergeser.

Perbedaan yang cukup mencolok misalnya dulu silaturahmi itu sangat tulus, hangat, dan penuh emosional, diiringi sujud sungkem anak terhadap orang tua atau berpelukan hangat antarkeluarga yang tidak jarang diiringi tangisan dan permintaan maaf yang sangat ikhlas.

Kini, saya melihat, silaturahmi di sebagian masyarakat tentunya tidak semuanya, menjadi semacam komoditas politik atau medium basa-basi atau gula-gula, yang menurut orang Papua serba-kurang kualitasnya: kurang hangat, kurang dekat, dan kurang tulus.

Penyebab Merosotnya Budaya Silaturahmi

Ada banyak faktor yang turut memberi kontribusi pada lumernya budaya silaturahmi antarangggota keluarga, antarteman, maupun antarumat manusia. Pada umumnya karena modernisasi, industrialisasi, perkembangan teknologi, internet, ormas, parpol, agama, dan sebagainya.

Perkembangan teknologi telekomunikasi misalnya telah menyebabkan intensitas perjumpaan fisik menjadi menurun drastis, beralih menjadi “silaturahmi udara”.

Selanjutnya, teknologi internet dan media sosial kini membuat banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan, tua-muda, orang desa atau warga kota, orang kampus atau bukan, semakin intim dengan aneka gadget dan dunia virtual.

Dampak langsung dari perkembangan teknologi ini, perjumpaan fisik untuk membangun dan mempererat tali persaudaraan menjadi semakin terkisis dan berkurang.

Untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga, teman atau saudara yang tinggal jauh di sana, masyarakat dunia modern saat ini cukup menelepon dengan ponsel atau Skype atau chatting via Facebook dan WhatsApp, yang dianggap jauh lebih praktis dan ekonomis.

Dengan kata lain, perkembangan internet dan medsos menyebabkan silaturahmi fisik, yang dulu dipraktikkan masyarakat, berubah menjadi silaturahmi virtual.

Faktor lain yang turut memengaruhi terkikisnya budaya silaturahmi adalah politik. Sudah bukan rahasia lagi jika pilihan-pilihan politik yang berbeda bisa mengakibatkan rontoknya jalinan silaturahmi yang sudah dibangun lama.

Lihat saja di Indonesia. Hanya karena berbeda pilihan partai politik atau pilihan kandidat presiden, gubernur, dan wali kota/bupati, banyak teman atau bahkan saudara sekeluarga berubah menjadi lawan.

Politik dengan begitu bisa menyatukan, tetapi pada saat yang sama juga bisa membuat umat manusia cerai berai.

Saya mengamati faktor politik sebagai pembelah masyarakat, yang menyebabkan melorotnya nilai-niai silaturahmi ini, semakin menguat intensitasnya justru di era reformasi pasca rezim Suharto.

Di zaman Pak Harto dulu (bahkan sejak zaman Orde Lama), masyarakat memang sudah terbelah karena perbedaan pilihan politik. Tetapi perpecahan itu sifatnya masih sangat sederhana, tidak serumit dewasa ini.

Sekarang, bukan hanya perbedaan pilihan parpol yang jumlahnya bejibun itu yang menyebabkan turunnya budaya silaturahmi, tetapi juga perbedaan pilihan calon kepala negara atau kepala daerah.

Sejak pilpres 2014 yang mengantarkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai Presiden RI, khususnya, fenomena segregasi masyarakat dan merosotnya kohesi sosial semakin tampak nyata.

Kondisi ini semakin meruncing dan memburuk sejak Pilgub Jakarta yang menyebabkan jalinan pertemanan dan ikatan persaudaraan menjadi merosot.

Pilgub DKI 2017 adalah yang terburuk dalam sejarah pilkada di Indonesa, karena sejumlah kelompok politik-bisnis-agama, demi ambisi untuk memenangkan kandidat mereka, bersatu padu menggelorakan kampanye dengan mengeksploitasi simbol-simbol dan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan) yang memalukan.

Agama juga sama. Ia juga menjadi faktor penyebab mengikisnya budaya silaturahmi ini. Menjamurnya berbagai institusi dan kelompok keagamaan di Indonesia, tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan budaya toleransi dan silaturahmi.

Seperti partai politik, institusi dan grup berbasis agama juga berpotensi menciptakan ruang-ruang tertutup, eksklusif dan intoleran yang penuh-sesak dengan semangat fanatisme, etnosentrisme, dan chauvinisme.

Sejumlah kelompok agama Islam konservatif bahkan menyerukan tidak penting menjalin silaturahmi dengan orang tua, keluarga, tetangga, kerabat, apalagi masyarakat umum karena, bagi mereka, yang utama dan paling utama adalah membangun silaturahmi dengan Tuhan, bukan dengan umat manusia.

Alih-alih menjaga silaturahmi, mereka bahkan menuding silaturahmi sebagai bid’ah atau bentuk penyimpangan dari ajaran Islam. Akar Budaya Silaturahmi di Indonesia

Bagi umat manusia, menjalin hubungan keluarga atau kekerabatan atau silaturahmi adalah sesuatu yang bersifat natural (alami) sekaligus cultural (bersifat budaya atau konstruksi sosial sebuah masyarakat). Alami karena setiap insan mempunyai naluri untuk berasosiasi dengan kerabat yang memiliki hubungan darah (blood ties).

Jangankan manusia yang dalam Antropologi disebut sebagai human primates, kelompok non-human primates saja seperti apes, chimps, baboon, atau binatang sosial lain memiliki naluri atau kecenderungan alamiah untuk bersilaturahmi dengan kerabat.

Selain bersifat natural, silaturahmi juga merupakan sebuah budaya yang dikonstruksi atau dibentuk oleh sebuah komunitas atau masyarakat tertentu, baik masyarakat non-industri-tradisional maupun masyarakat industri-modern melalui sebuah proses yang disebut dengan enkulturasi.

Enkultasi yakni pengenalan sebuah tradisi, tindakan, praktik, atau kebiasaan baik dari generasi tua ke generasi muda, yang berlangsung secara turun-temurun dalam sebuah keluarga, komunitas, atau masyarakat.

Itu artinya bahwa silaturahmi sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat di Indonesia (dan dimana saja), bukan sesuatu yang bersifat asing. Bahwa dalam perkembangannya, ada unsur-unsur luar atau asing (seperti tradisi Arab, Barat, Cina, Islam, Kristen, Konghucu, Budha, dsb) yang turut mewarnai dan memperkaya aneka ragam jenis silaturahmi di Indonesia.

Contoh dari budaya atau tradisi lokal silaturahmi di Indonesia, misalnya, pela-gandong di Maluku, yaitu sebuah institusi sosial-budaya masyarakat lokal di Ambon dan Maluku Tengah untuk merekatkan tali-kekerabatan dan relasi persaudaraan. Bahkan bukan hanya dalam keluarga kecil, tetapi juga dalam keluarga besar antardesa atau antarsuku.

Di Jawa juga ada ungkapan ngumpul ke balung pisah, yakni sebuah upaya untuk merekatkan kembali relasi kekerabatan dan kekeluargaan, yang mungkin sudah mulai lumer karena diserbu oleh parpol, ormas, atau agama yang berlainan.

Makna Silaturahmi Bagi Kehidupan Berbangsa

Di tengah mengikisnya budaya silaturahmi ini, perlu ada upaya serius untuk membangkitkan kembali dan merawat tradisi Nusantara yang sangat baik ini. Perlu menanamkan kembali kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya merawat keutuhan anggota keluarga dan nilai-nilai kekeluargaan.

Nilai-nilai keagamaan khususnya tentang pentingnya silaturahmi bisa juga diinjeksikan ke masyarakat. Dalam Islam misalnya, disebutkan dengan jelas kalau silaturahmi adalah salah satu jalan menuju surga.

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad juga menegaskan tentang tidak masuk surga bagi siapa saja yang memutus hubungan silaturahmi. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah silaturahmi dalam Islam.

Meski begitu, ajaran-ajaran normatif saja tidak cukup, perlu ada berbagai upaya atau cara kreatif agar tetap bisa menjaga keutuhan keluarga dan memelihara persaudaraan. Misalnya metode retreat, kemah keluarga, makan-makan bersama dalam even-even tertentu. Semua itu sangat bermanfaat untuk terus menjalin silaturahmi.

Spirit silaturahmi bukan hanya penting bagi individu dan keluarga saja, tetapi juga bagi masyarakat atau bangsa secara umum.

Bayangkan jika kita (warga Indonesia) memandang semua warga negara di Tanah Air ini apapun partai, etnis, ormas, agama, dan bahasa mereka— sebagai sebuah keluarga atau kerabat yang harus dibantu dan dikasih-sayangi, maka dampaknya akan sangat dramatis dan revolusioner bagi perubahan sosial masyarakat dan bangsa ini.

Salah satu makna penting silaturahmi misalnya sebagai mekanisme rekonsiliasi yang sangat efektif, bagi upaya penyelesaian berbagai kekhilafan, perselisihan, ketegangan, atau konflik—baik antar anggota keluarga atau masyarakat, yang terjadi di masa silam.

Silaturahmi juga bisa dijadikan sebagai sarana atau medium relasi sosial, untuk memecahkan perbagai kebuntuan dan problem ruwet di dalam keluarga maupun masyarakat secara umum. Semoga bermanfaat.

*artikel ini pernah diterbitkan di liputan6[dot]com